Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10).

Komisi XIII merupakan komisi yang ditambah menyusul penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Begitu pula dengan Kementerian HAM yang menjadi pecahan dari Kemenkumham di periode sebelumnya.

Gelaran rapat Komisi XIII dengan Kemen HAM sempat menjadi sorotan, setelah Pigai sebelumnya meminta alokasi anggaran Rp20 triliun untuk lembaganya. Pigai mengaku memiliki lebih dari 200 program dan ingin membuktikan HAM di Nusantara.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut," kata Pigai dalam rapat.

Menurut Pigai, dengan usul anggaran Rp20 triliun dia membutuhkan total 2.544 staf kementerian. Saat ini, dia menyebut, Kementerian HAM hanya memiliki 188 staf.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," kata dia.

Pigai mengatakan jumlah itu belum termasuk untuk program dan kebutuhan operasional maupun non operasional yang lain. Dia mengaku tak perlu menyebut rinci program dan usulannya dengan mengusulkan Rp20 triliun, selain rencananya untuk membangun kampus HAM pertama di dunia.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," katanya.

Pigai juga memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM.

Dia menekankan lembaganya akan fokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia. Menurutnya, hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai mengungkap bahwa dirinya ingin membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut dia, kepala kanwil di daerah akan setara dengan PNS eselon dua.

Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Namun, Ketua Komisi XIII Willy Aditya memberikan catatan. Dia menilai tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.

Pigai juga mengaku tak punya program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Dia menyebut programnya akan berjalan jangka panjang selama lima tahun ke depan.

Menurut Pigai, program 100 harinya akan selesai dalam tujuh hari. Sebab, hal itu hanya terkait tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai.

Menteri Hak juga Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia bahkan sebelum diangkat sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas menceritakan masa lalunya menjadi juru parkir.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

"Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak," kata Pigai dalam rapat.

Saat memperkenalkan diri itu Pigai pun mengklaim dirinya meniti karier dari jenjang paling dasar yaitu pegawai honorer.

Bahkan, Pigai mengaku sempat menjadi juru parkir sebelum diterima sebagai PNS hingga ditunjuk menjadi Menteri.

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans transmigrasi Kalibata itu saya tukang parkir, juru parkir," kata Pigai.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. jadi staf khusus dapat jabatan struktural, fungsional, jadi Pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Rapat DPR bersama Kementerian HAM hari ini diagendakan untuk saling memperkenalkan jajaran anggota dewan dan kementerian.

Tak hanya itu, Kementerian HAM turut akan memaparkan rencana kerja mereka ke depan kepada DPR termasuk terkait usulan anggaran Rp 20 T.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bangga jika hari-hari ini dirinya diserang lantaran pernyataannya yang dinilai kontroversial. Diketahui, Pigai menjadi sorotan setelah dirinya berharap agar anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, mengangkat hak asasi manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan republik ini," kata Pigai dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Pigai juga menegaskan, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai tujuan keberadaan kementeriannya ini.

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan, sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komnas HAM ini menyebut, pernyataan yang dianggap menggemparkan itu ternyata juga tidak ada kritikan yang diterima dari para civil society.



"Mohon izin, satu civil society pembela HAM tidak memberikan kritikan. Itu menunjukkan saya mengungkapkan perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada seantero negeri ini," pungkas pria kelahiran Paniai, 25 Desember 1975 ini.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan yang didorong oleh Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.

"Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM," kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengatakan tak punya program 100 hari di kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan yang terpenting adalah membangun rakyat dalam lima tahun ke depan.

"Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru, kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ucap Pigai.

Ia mengatakan program 100 hari hanya sebutan. Ia justru khawatir setelah program itu selesai jajaran di Kementerian HAM justru tak lagi bekerja.

"Bapak/Ibu sekalian, ini saya sampaikan kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya mengatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak," ungkap Pigai.

"Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya," imbuhnya.

(dwr/maa)

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajukan program desa peduli HAM dengan total anggaran Rp 8,3 triliun. Menurut Natalius, masing-masing desa nanti akan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 100 juta.

"Satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah, Rp 8,3 triliun," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Natalius mengatakan, anggaran Rp 100 juta akan diperuntukkan 83.000 kelompok yang dibentuk kementeriannya di setiap desa. Mereka akan bertugas membumikan HAM kepada setiap warga yang berada di desa tersebut.

"Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah," jelas Natalius.

Natalius mengatakan program desa peduli HAM baru satu dari 200 program yang direncanakannya. Dia mengaku, usulan Rp 20 triliun merupakan usulan untuk membiayai 200 program tersebut. 

"Untuk mencapai Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut, Rp 1,2 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi, belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Mantan aktivitas HAM ini ingin bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semuaorang,” ungkapnya.

Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

“Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataanyang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

“Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat realitas terkait keinginannya memiliki anggaran Rp 20 triliun. Yasonna mengatakan semangat saja tak cukup saat menjadi menteri.

"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Tentunya tadi dengan penjelasan dan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi, tapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, dari pengalaman-pengalaman, realitas juga harus kita harus lihat," kata Yasonna di dalam rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menkumham ini mengatakan pejabat pemerintah harus realistis. Dia menyebutkan APBN defisit dan ada utang jatuh tempo.

"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp 600 (triliun) ya tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp 800-an (triliun). Kondisi ekonomi kita masih dunia apalagi kalau perang masih terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat," sambungnya.

Dia mengatakan program Menteri HAM harus dirinci dengan jelas. Dia khawatir realitas jauh dari harapan.

"Maka barang kali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran," ujar Yasonna.

"Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang harus realistis," imbuhnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/haf)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Berbeda dengan menteri lainnya, Natalius Pigai secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama pascamenjabat sebagai Menteri HAM.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat tersebut.

Menurutnya, jika program 100 hari pertama itu hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi, hingga pengisian staf di jajaran kementeriannya, maka hal itu sebenarnya sudah diselesaikan cukup tujuh hari saja.



"Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, enggak ada yang kerja lagi.

?Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku bangga diserang karena ucapannya soal anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Menurut Natalius, serangan-serangan tersebut membuka wacana publik soal terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Menurut Natalius, persoalan HAM selama ini terabaikan dalam kebijakan politik dan pembangunan. Karena itu, sudah saatnya HAM masuk dalam arus utama pembangunan.

"Mengangkat HAM yang diabaikan, diujung dari kebijakan politik dan pembangunan, menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di republik ini," tandas Natalius.

Natalius mengaku usulan anggaran Rp 20 triliun disambut positif oleh para aktivis HAM dan civil society. Menurut dia, apa yang diutarakannya mewakili para aktivis maupun civil society HAM.

"Mohon izin satu orang civil society tidak memberi kritikan, itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini," tutur dia. 

Natalius menambahkan, dirinya berterima kasih kepada pimpinan Komisi XIII DPR, yang langsung merespons ucapannya soal anggaran Rp 20 triliun.

"Kami juga mengucapkan terima masih kepada para pimpinan, dengan adanya kritikan-kritikan yang disampaikan kepada kami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan.

"Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia," kata Pigai.

Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp 20 Triliun.

"Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia," ungkap Pigai.

Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM.

"Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia," imbuhnya.

(dwr/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.

Natalius Pigai sebelumnya merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengeklaim memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM.

Ia juga mengeklaim, dari semua menteri di Kabinet Prabowo Subianto, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.

"Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi skill knowledge dan juga attitude," ujarnya.

Selain itu, Pigai mengaku bangga lantaran mendapat serangan atas pernyataannya yang meminta anggaran Rp 20 triliun. Adapun anggaran ini salah satunya untuk membangun Universitas HAM.

Sebab, Pigai mengatakan, dirinya ingin membuat terobosan besar untuk mengangkat hak asasi manusia menjadi salah satu masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini.

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela HAM, hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasannya membutuhkan tambahan anggaran dari yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengeklaim punya banyak kebutuhan sehingga anggaran Kementerian HAM perlu ditambah, salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai di dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 trilun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar dia.

Pigai melanjutkan, ia juga ingin membangun universitas HAM serta menyosialisasikan HAM ke masayrakat.

Menurut dia, isu HAM perlu dibumikan untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang HAM.

"Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset," kata Pigai.

Untuk menjalankan program tersebut ia berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan mengoordinasikan kelompok itu.

Pigai menuturkan, jika setiap kelompok mendapat dana Rp100 juta, program ini membutuhkan Rp8,3 triliun.

"Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu diperdesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saya kita kasih 100 juta, maka (buruh) 8,3 triliun pak. Ini tuh untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah," ujar dia.

Pigai mengeklaim masih punya lebih dai 100 program untuk dijalankan selama menjabat sebagai Menteri HAM.

"Untuk mencapai 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja udah 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 prigram yang saya siapkan," kata dia.

Sebelumnya, Pigai menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.