Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Demokrat Rinto Subekti meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) lebih memperhatikan fasilitas mantan presiden dan wakil presiden. Rinto menilai Kemensesneg perlu menambah anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wakil presiden.

Hal itu disampaikan Rinto dalam rapat kerja Komisi XIII DPR dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Rinto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mantan presiden dan wakil presiden.

"Saya melihat di sini, fungsi dari tugas Pak Menteri dan jajarannya yaitu adalah di mana Pak Menteri memberikan dukungan sarana prasarana bagi mantan presiden. Saya melihat dari presiden ke-1 sampai dengan presiden ke-7, beliau orang-orang yang berjasa kepada negara ini," kata Rinto.

Rinto lantas berharap ada penambahan anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wapres. Menurutnya, mantan presiden-wapres merupakan orang-orang yang telah berjasa untuk negara.

"Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini," ujarnya.

Selain itu, Rinto meminta Komisi XIII DPR dapat menambah anggaran untuk Kemensesneg. Dia mengatakan hal itu dilakukan lantaran saat ini Kemensesneg memiliki tugas yang cukup banyak.

"Saya tentunya juga menginginkan kepada teman-teman Komisi XIII agar mendorong di dalam nanti adanya pembahasan anggaran untuk Kementerian Sesneg ini bisa bertambah, karena saya yakin Kemensesneg tupoksinya sekarang sangat banyak sekali," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mempelajari mengenai fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden. Prasetyo menyampaikan, Prabowo telah memberikan arahan agar pihaknya memperhatikan kembali fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden.

"Bapak Presiden mengetahui dan mempelajari fasilitas-fasilitas atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh mantan-mantan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

"Beliau juga menyampaikan kepada kami bahwa tolong ini dibicarakan, tolong dipikirkan karena menurut beliau memang kurang layak Bapak-Ibu Pimpinan dan Komisi XIII," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menyiapkan struktur penganggaran untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meskipun belum dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kemudian UO (Unit Organisasi) Dewan Pertimbangan Presiden. Ini terdiri dari satu satker (satuan kerja). Hanya memang Dewan Pertimbangan Presiden, pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Presiden,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain Wantimpres, Mensesneg menjelaskan bahwa anggaran kementeriannya secara keseluruhan akan dikelola oleh tujuh UO, dan dengan total 17 satker.

Ia menyebut bahwa UO pertama adalah Sekretariat Negara yang memiliki 11 satker, yakni Sekretariat Kemensetneg, Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Tampaksiring.

Kemudian, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Dukungan Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan PPK Kemayoran.

Selanjutnya, UO Pasukan Pengamanan Presiden, Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang masing-masing memiliki satu satker.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kemensetneg pada tahun anggaran 2024 masih terpisah dengan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Setkab sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) segera meninjau ulang seluruh perjanjian dua Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan Kemayoran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena Kemensetneg mengoordinasikan dan mengelola kedua BLU tersebut.

“Sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Mensesneg menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kontrak yang dilakukan BLU PPK GBK dan Kemayoran telah habis masa kontraknya.

Oleh sebab itu, dia meminta izin Komisi XIII DPR RI untuk melakukan peninjauan kontrak kedua BLU tersebut.

“Kami mohon izin dalam waktu cepat akan kami selesaikan semuanya,” ujar Mensesneg untuk kedua kalinya.

Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping dijadwalkan menyampaikan pidato soal reformasi dan keterbukaan Tiongkok dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru.

"Presiden Xi Jinping akan menyampaikan pidato penting di KTT APEC untuk menguraikan langkah-langkah penting China untuk memperdalam reformasi dan keterbukaan serta usulan untuk memajukan kerja sama Asia-Pasifik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing pada Selasa (12/11/2024).

KTT APEC akan berlangsung pada 15-16 November 2024 di Lima, Peru dengan tema "Empower Include Grow".

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama ekonomi beranggotakan 21 entitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan.

"Kehadiran Presiden Xi Jinping di pertemuan pemimpin ekonomi APEC tahun ini merupakan tindakan penting diplomasi China menghadapi Asia-Pasifik, yang sepenuhnya menunjukkan betapa terikatnya China dalam kerja sama ekonomi Asia-Pasifik," tambah Lin Jian.

Di tengah dunia yang sedang berjuang untuk menemukan pendorong pertumbuhan, tambah Lin Jian, kerja sama ekonomi regional di Asia-Pasifik menghadapi tantangan baru.

APEC pun dinilai sebagai "platform" penting bagi kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik dan kawasan tersebut diharapkan terus memainkan perannya sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

"China siap bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan Visi APEC Putrajaya 2040 secara menyeluruh dan berimbang, mengupayakan hasil positif dari pertemuan, memberikan dorongan baru untuk memajukan integrasi ekonomi regional dan mendorong pertumbuhan Asia-Pasifik serta seluruh dunia, dan bersama-sama membangun komunitas Asia-Pasifik dengan masa depan bersama," tambah Lin Jian.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Peru.

Terdapat tiga isu besar APEC yaitu adalah perdagangan dan investasi, Kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta ecotech (economic and technical assistance).

APEC sendiri mewakili 40 persen populasi dunia (2,8 miliar jiwa dari 7 miliar jiwa), 44 persen nilai total perdagangan dunia (17 triliun dolar AS dari 37 triliun dolar AS) dan 55 persen GDP dunia (32 triliun dolar AS dari 58 triliun dolar AS).

Isu utama dan penting yang dibahas pada akses perdagangan dan akses investasi APEC, antara lain, pertama, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari sektor publik dan bisnis, menyangkut pelaksanaan fungsinya dalam mengatur tata perdagangan global sebagai forum perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa.

Kedua, realisasi integrasi ekonomi regional yang dapat memajukan akses pasar di kawasan Asia Pasifik sesuai dengan semangat perdagangan yang bebas, terbuka, dan adil berlandaskan visi Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040 dan Aotearoa Plan of Actions (APA).

Ketiga, Rencana implementasi PV 2040 dan APA; keempat, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor; kelima inklusivitas dan isu berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema kerjasama ekonomi kawasan.

Keenam, dukungan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Ekonomi anggota APEC untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di wilayah APEC; dan ketujuh peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengikuti presentasi uji publik sebagai tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 karena telah konsisten memberikan informasi secara efektif.

"Saya kira kami patut bersyukur BNPT dapat mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade. Ini momen yang baik," kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko usai presentasi di Jakarta, Selasa (12/11) seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ia menuturkan BNPT berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, yang ditunjukkan melalui konsistensi dalam memenuhi hak publik atas informasi dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Dia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan BNPT membuahkan hasil yang baik melalui penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) sehingga dapat mengikuti presentasi uji publik.

"Sampai hari ini kami terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif," tuturnya.

Tejo mengatakan terdapat beberapa strategi yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

Strategi dimaksud, yakni selalu berupaya memberikan informasi dengan cermat dan akuntabel karena banyak informasi yang juga dikecualikan di BNPT mengingat tugas BNPT yang berkaitan dengan terorisme.

"Akan tetapi, secara umum BNPT berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," ucap dia.

Selain berkomitmen memberikan informasi secara cermat, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Visi dan 8 Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu mengoptimalkan pengelolaan laman resmi dan media.

Dirinya menyebutkan pengoptimalan laman resmi dan media dilakukan dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membangun deteksi dini radikal terorisme, meningkatkan proses layanan permintaan informasi publik yang sistematis, hingga meningkatkan sinergi antar badan publik yang membidangi politik dan keamanan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Senin (11/11) menunjuk sejumlah loyalis untuk pemerintahan barunya, termasuk memilih penasihat lamanya, Stephen Miller, sebagai wakil kepala kebijakan.

Penunjukan ini menunjukkan sikap tegas pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal.

Ajudan lama ditunjuk sebagai Kepala Kebijakan

Miller adalah salah satu ajudan terlama Trump sejak kampanye pertamanya menuju Gedung Putih.

Ia berperan penting dalam banyak keputusan kebijakan Trump sebelumnya, termasuk kebijakan pada 2018 yang memisahkan ribuan keluarga imigran sebagai program pencegahan.

Setelah meninggalkan Gedung Putih usai masa jabatan pertama Trump, Miller menjabat sebagai presiden dari America First Legal, sebuah organisasi konservatif yang menantang pemerintahan Biden, media, universitas, dan kelompok lainnya terkait isu kebebasan berpendapat dan keamanan nasional.

"Ini adalah pilihan fantastis lainnya oleh presiden," kata Wakil Presiden terpilih JD Vance di media sosial.

Waltz ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional

Trump memilih Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasionalnya, menurut sumber dari kantor berita Associated Press dan Reuters.

Waltz, seorang anggota kongres Republik tiga periode dan Green Beret, atau anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS, baru saja memenangkan pemilihan ulang pekan lalu.

Dia pernah menjabat sebagai ketua Subkomite Angkatan Bersenjata DPR tentang Kesiapan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri serta Komite Intelijen DPR.

Sebagai pendukung setia Trump, Waltz telah mengkritik aktivitas Cina di Asia-Pasifik dan menyuarakan perlunya AS bersiap untuk kemungkinan konflik.

Penunjukannya tidak memerlukan persetujuan Senat.

Mantan bos ICE jadi 'Czar Perbatasan' berikutnya

Trump juga mengumumkan penunjukan mantan penjabat direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) sebagai "czar perbatasan," posisi yang tidak memerlukan persetujuan Senat.

"Saya senang mengumumkan bahwa mantan direktur ICE, dan pendukung kuat kontrol perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas perbatasan negara kita," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa Homan "akan bertanggung jawab atas semua deportasi imigran ilegal kembali ke negara asal mereka."

Homan pernah menjabat sebagai penjabat direktur ICE dari 2017 hingga 2018.

Berbicara di Konferensi Konservatisme Nasional di Washington awal tahun ini, Homan berjanji akan menjalankan "operasi deportasi terbesar yang pernah dilihat negara ini" jika Trump terpilih lagi.

Loyalis Trump wakili AS di PBB

Trump juga memilih anggota kongres New York, Elise Stefanik, sebagai duta besar AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Stefanik duduk di kursi kongres sejak 2014, dan dalam beberapa tahun berikutnya, ia menjadi salah satu sekutu paling setia Trump di DPR, membelanya secara tegas selama dua kali sidang pemakzulan serta empat dakwaan kriminalnya.

Stefanik memiliki pengalaman minimal di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi ia merupakan pendukung vokal Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

"Elise adalah pejuang yang sangat kuat, tangguh, dan cerdas dengan semangat 'America First'," kata Trump dalam pernyataannya pada Senin (11/11).

Ini adalah penunjukan pertama Trump yang memerlukan konfirmasi Senat.

rs/pkp (AP, AFP)

Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin sinergitas dengan Kantor Staf Presiden serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk menindaklanjuti arahan presiden terkait validasi data.

Dalam rilis yang disiarkan oleh pihaknya di Jakarta pada Selasa, Mensos pada pertemuan hari itu bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.

“Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data,” Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

Dalam pertemuan tersebut, Gus ipul juga menerangkan berbagai program dari Kemensos yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya ialah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini, lanjutnya menjadi unggulan dari Kemensos.

“Untuk itu kami berharap agar selalu mendapat pendampingan dari Kantor Staf Presiden dan BPPIK dalam realisasinya. Jika ada masukan dalam pelaksanaan atau prosedur (program) dari Kemensos akan coba kami sesuaikan,” imbuhnya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jadi secara sederhana dapat dikatakan, jika supremasi hukum yang inklusif ditegakkan, maka berarti kita sudah membenahi 44 persen aset

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif untuk memberdayakan rakyat guna memperkuat ketahanan demokrasi dalam menuju Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan merata.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada HDF 2024-Pidato dan Panel Kebangsaan di Jakarta, Selasa.

Awalnya dia mengatakan bahwa penegakan hukum sangat penting di Indonesia, karena mencakup 44 persen dari seluruh aset negara.

Bank Dunia melalui laporannya Where is the Wealth of Nations menyebutkan bahwa dari 100 persen aset negara, hanya 23 persen yang merupakan kekayaan atau aset berwujud, yaitu kekayaan alam dan modal.

Sementara yang 77 persen itu adalah aset yang tidak berwujud. Dari 77 persen itu, yang 44 persen-nya adalah penegakan hukum.

"Jadi secara sederhana dapat dikatakan, jika supremasi hukum yang inklusif ditegakkan, maka berarti kita sudah membenahi 44 persen aset," kata Mahfud.

Sehingga sisanya yang terdiri dari banyak sub-aset akan lebih mudah ditangani. Bahkan, penanganannya bisa bersifat ad hoc yang diselesaikan secara cepat.

Di lain sisi, Mahfud mengungkapkan menjelang akhir tugas pemerintahannya selaku Menko Polhukam, dirinya di tahun 2023 menyerahkan satu naskah pencepatan reformasi hukum yang disusun oleh tim ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat sipil.

Dia mengaku naskah tersebut telah diterima Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan akan ditindaklanjuti sebagai sumbangan kepada pemerintahan baru.

Adapun naskah tersebut memuat berbagai teori pembangunan demokrasi dan hukum yang sudah dibahas dan diseminarkan dalam forum-forum ilmiah hingga dianalisis oleh berbagai kampus sejak Indonesia melakukan reformasi pada tahun 1998.

"Dapat dikatakan sampai semua teori sudah dimasukkan ke dalam berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ibarat-nya sudah habis teori di gudang, karena sudah dibedah dan dipertimbangkan untuk mendiagnosa penyakit demokrasi dan hukum di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024