Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa seleksi sejumlah perangkat kepresidenan masih berproses di internal kementeriannya.

"Kami sedang melaksanakan proses seleksi perangkat-perangkat untuk kepresidenan, baik ajudan, kemudian dokter pribadi," kata Mensesneg pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, tiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, masing-masing telah menyiapkan kandidat terbaiknya untuk menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/10), menjelaskan TNI AD menyiapkan Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto sebagai calon ajudan presiden.

Kolonel Wahyo merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 2001 yang saat ini berdinas sebagai Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono membenarkan kandidat ajudan dari TNI AU adalah Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna yang merupakan penerbang pesawat tempur TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000.

Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I dan Komandan Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin.

KSAU menjelaskan bahwa alur penetapan ajudan dimulai dari proses seleksi di tingkat markas besar angkatan dan Sekretariat Militer Presiden, kemudian ada Surat Keputusan Mensesneg, Surat Keputusan Panglima TNI, dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady mengatakan kandidat yang telah terpilih dari proses seleksi di matra laut untuk menjadi calon ajudan Presiden Prabowo ialah Letkol Laut (P) Romi Habe Putra.

Perwira menengah TNI AL itu merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2002 dan saat ini berdinas sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366.

Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa Komisaris Besar Polisi Ahrie Sonta Nasution menjadi kandidat ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri.

Sebelum menjadi kandidat ajudan Presiden, Ahrie Sonta menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri pada Staf Pribadi Pimpinan Polri sejak 18 Februari 2021.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan satuan kerja untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, menurut dia, orang-orang di satker itu belum diisi karena Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk Wantimpres.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya menjelaskan unit-unit organisasi yang berada di bawah koordinasinya.

"Struktur pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya itu terdiri atas tujuh unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Kemensesneg terdiri atas 11 satuan kerja. Kemudian, menurut dia, unit pasukan pengamanan presiden terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari satu satker," ujarnya.

Prasetyo mengatakan belum ada nama-nama di satker Wantimpres itu. Dia menyebutkan satker akan diisi setelah pimpinan dan anggota Wantimpres ditunjuk oleh Prabowo.

"Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini belum pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Prasetyo mengatakan ada juga satu satker di Kantor Staf Presiden. Lalu, unit organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO atau Satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari satu satker dan ke tujuh, UO atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari satu satker," ucapnya.

Simak juga Video 'Mensesneg Sebut Evaluasi Kinerja Kabinet Dilakukan Setiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/haf)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyambut baik pembukaan posko 'Lapor Mas Wapres' oleh Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran hendak mendengarkan dan membuka saluran komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

"Bagi kami itu semangat yang baik. Pemerintahan ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung," kata Pras di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

Prasetyo mengatakan mereka terus mencoba menjajaki seluruh mekanisme untuk membuka saluran antara pemerintah dengan pemerintah.

Ia pun menyinggung instruksi Prabowo yang meminta jajarannya untuk meninggalkan hal yang bersifat feodalistik dan birokratis yang berbelit.

"Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali," ujarnya.

Wapres Gibran menginisiasi posko pengaduan 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wapres, Jakarta. Posko itu dibuka sejak Senin (11/11) lalu.

Masyarakat silih berganti berdatangan dan membuat pelaporan atas permasalahan yang dialami.

Pada hari pertama tercatat sebanyak 55 orang melaporkan permasalahan mereka ke posko pengaduan.

Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono menyebut pengaduan yang disampaikan masyarakat bermacam-macam.

Ia menjelaskan usai menerima laporan, Setwapres akan mempelajari permasalahan yang dialami pelapor. Lalu, Setwapres akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga hingga Pemda terkait yang dinilai membawahi permasalahan tersebut.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan proses audit dengan menginventaris ulang Badan Layanan Umum (BLU) Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Prasetyo mengatakan perjanjian-perjanjian dengan BLU GBK dan Kemayoran akan ditinjau ulang.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mengatakan pengelolaan GBK dan Kemayoran berada di bawah koordinasi Kemensesneg.

"Dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, temuan sementara, GBK dan Kemayoran kurang setoran kepada negara. Sebab itu, kata dia, perlu adanya perbaikan kontrak antara pengelola dan mitra kerja terkait GBK dan Kemayoran.

"Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara," jelasnya.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan kontrak pengelolaan BLU GBK dan Kemayoran telah habis tahun ini. Prasetyo mengatakan proses audit akan selesai dalam satu bulan.

"Kebetulan juga dua BLU ini sudah habis, beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya," tuturnya.

Saksikan Live DetikSore:

(amw/yld)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur. Prasetyo mengatakan Prabowo menyoroti penanganan korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

"Ya tentu yang paling pertama adalah penanganan ya. Penanganan terhadap masyarakat yang terdampak ya, baik yang meninggal dunia, kemudian masih ada kurang lebih lima orang yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit," kata Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Selain itu, Prasetyo mengatakan Prabowo menyoroti mengenai posko-posko di lapangan serta pengungsian. Dia mengatakan Prabowo juga meminta agar trauma healing kepada anak-anak serta kebutuhan obat-obatan diutamakan.

"Karena, seperti biasa, kalau di pengungsian sudah mulai beberapa hari, itu akan mulai muncul penyakit-penyakit yang itu menjadi concern beliau. Secara khusus beliau arahkan kepada Menteri Kesehatan untuk memperhatikan mengenai itu," sambungnya.

Prasetyo mengatakan Prabowo juga mengapresiasi kerja sama antara menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala BNPB. Dia mengatakan, dalam rapat itu, para menteri memaparkan hal-hal yang telah dilakukan dan upaya-upaya lain yang akan dilakukan.

"Itu membuktikan ya, di tengah lawatan Bapak Presiden, beliau tetap memonitor apa yang kejadian-kejadian khusus di Tanah Air dan bagi beliau berkenaan dengan hak pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat melalui sambungan video conference bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (12/11). Dalam rapat ini, Prabowo menekankan pemerintah pusat harus hadir menyelamatkan warga.

(amw/idn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

Berikut ini merupakan ringkasan harta kekayaan Prasetyo Hadi sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

1. Tanah dan bangunan

- Tanah dan bangunan seluas 1.000 m² di Bogor: Rp3,3 miliar.

2. Alat transportasi dan mesin

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Total: Rp959 juta.

3. Harta bergerak lainnya

4. Surat berharga

- Tidak ada laporan.

5. Kas dan setara kas

- Total: Rp2,85 miliar.

6. Harta lainnya

- Tidak ada laporan.

7. Hutang

- Tidak ada laporan.

Total Kekayaan

Rp7,109 miliar.

Sebagai informasi, pengumuman ini merupakan bagian langkah dari kewajiban pejabat negara untuk transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaras dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres, tapi bahwa semangatnya, komitmennya, itu menjadi semangat kita bersama-sama,” ucap Pras di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Pras menyebutkan, Prabowo memang ingin menciptakan birokrasi yang tidak rumit dan meninggalkan nilai-nilai feodal.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, layanan "Lapor Mas Wapres" punya semangat yang sama karena bakal merespons keluhan masyarakat dengan cepat.

“Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau (Prabowo) sampaikan kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis itu,” kata Pras.

“Karena beban masalah masyarakat tidak direspon dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” ujar dia.

Pras menyebutkan, Prabowo memang belum memberikan masukan terhadap layanan tersebut.

Namun, Prabowo tidak keberatan dengan langkah yang ditempuh Gibran karena sesuai dengan misi pemerintah yang ingin dekat dengan masyarakat.

“Kalau secara langsung tidak (ada masukan) ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik. Pemerintah ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung,” kata Pras.

Layanan pengaduan "Lapor Mas Wapres" telah dibuka di Istana Wakil Presiden sejak Senin (11/11/2024).

Lewat layanan tersebut, masyarakat dapat mengadukan langsung permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

Selain datang langsung ke Istana Wakil Presiden, masyarakat juga dapat melapor lewat WhatsApp di nomor 08111- 704-2207.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengapresiasi layanan 'Lapor Mas Wapres'. Prasetyo mengatakan layanan itu merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres (idenya)," kata Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Meski tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan Prabowo tetap mendukung layanan tersebut. Dia mengatakan layanan itu menjadi bentuk komitmen bersama-sama di pemerintahan Prabowo

"Kalau secara langsung (arahan) tidak ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik," ujarnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah ingin mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Dia lantas mengapresiasi layanan 'Lapor Mas Wapres' itu.

"Pemerintahan ini ingin mendengarkan semua membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung, seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau sampaikan kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis itu," ucapnya.

"Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat, saya kira semangatnya bagus sekali," sambungnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membuat posko aduan bernama 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wapres, Jakarta. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) mengungkap alasan Gibran ingin mempunyai posko tersebut.

"Pada intinya Bapak Wapres, Wakil Presiden, memberikan perhatian terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan beliau ingin semakin memudahkan masyarakat menyampaikan aduannya dengan membuka kanal baru Lapor Mas Wapres," kata Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI Sapto Harjono kepada wartawan, Senin (11/11).

Sapto menyebutkan posko aduan seperti itu sebetulnya sudah banyak. Namun, menurut dia, posko di Istana Wapres ini akan semakin memudahkan masyarakat.

"Sebenarnya di luar kanal ini sudah banyak kanal-kanal lain, namun demikian dengan adanya tambahan kanal baru ini insyaallah masyarakat akan semakin mudah menyampaikan aduannya," ucapnya.

Saksikan Live DetikSore:

(amw/taa)

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan dari Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (Horn). Upacara kenaikan pangkat kehormatan itu akan dilaksanakan hari ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan upacara kenaikan pangkat kehormatan digelar sekaligus pelepasan Agus Andrianto sebagai Wakapolri.

"Besok ada acara pelepasan Pak Wakapolri yang lama, Pak Agus Andrianto kebetulan beliau mendapatkan jabatan Menteri. Kebetulan beliau dapat penghargaan jenderal (kehormatan)," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi diberikan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Pangkat itu, kata Sandi, diberikan Prabowo kepada Agus atas dedikasinya selama menjabat di instansi kepolisian.

"Karena beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau, kehormataan jadi menteri," katanya.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan tidak melakukan seleksi ulang terhadap 20 nama calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK. Prasetyo mengatakan hal itu lantaran Prabowo menilai nama-nama capim tersebut merupakan figur terbaik.

"Pertimbangannya begini, tentunya kita menghormati proses ya, proses sudah berjalan proses seleksi sudah berjalan," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, dari proses yang telah berjalan itu, telah menghasilkan sosok-sosok calon pimpinan KPK yang terbaik. Sebab itu, kata dia, Prabowo menilai tidak perlu adanya seleksi ulang capim KPK.

"Hasilnya sudah pastilah dipilih yang figur-figur terbaik. Jadi Bapak Presiden merasa kita harus menghormati proses sehingga silakan dilanjutkan saja," tuturnya.

Berikut ini daftar nama capim dan cadewas KPK:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)
2. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
3. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
4. Fitroh Rohcahyanto (Mantan Direktur Penuntutan KPK)
5. Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado)
6. Ida Budhiati (Mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata (Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
9. Poengky Indarti (Mantan Komisioner Kompolnas)
10. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)

Calon Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto (Mantan Ketua Harian Kompolnas)
2. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
3. Elly Fariani (Mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
4. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
5. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
6. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
7. Iskandar Mz (Mantan Direkur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)
8. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
9. Sumpeno (Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
10. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)

DPR sebelumnya menyampaikan telah menerima Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto mengenai capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029. Surpres itu dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). Wakil Ketua DPR Adies Kadir selaku pemimpin rapat membacakan surat itu.

"Perlu kami beri tahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029," ujar Adies.

Lihat juga video: Mensesneg Ungkap Perkembangan Produksi Mobil Dinas Maung untuk Menteri

[Gambas:Video 20detik]

(amw/rfs)

JAKARTA - Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri resmi ditunjuk menjadi Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penerima Bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 itu menggantikan Komjen Pol Agus Andrianto yang diangkat menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penunjukan Ahmad Dofiri menjadi Wakapolri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/2517/XI/KEP./2024, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo per tanggal 11 November 2024.

Profil Ahmad Dofiri

Penunjukkan menjadi Wakapolri menambah panjang perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 itu. Ahmad Dofiri mengawali karier di Korps Bhayangkara dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Dia meraih bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akpol. Kemudian, jenderal bintang tiga kelahiran 4 Juni 1967 itu melanjutkan beberapa jenjang pendidikan seperti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sespimpol Lembang, serta Lemhannas PPRA XLVIII (2012).

Berbicara karier di kepolisian, Ahmad Dofiri banyak menduduki posisi strategis yakni Kanit Resintel Polsekta Tangerang (1990), Kapolres Bandung (2007), Kapoltabes Yogyakarta (2009), Koorspripim Polri (2010), Kapolda DIY (2016), Kapolda Banten (2016), dan Kapolda Jabar (2020).

Ketika menjabat Kapolda DIY, Ahmad Dofiri menarik perhatian masyarakat karena berhasil menangani kekerasan jalanan. Sebagian besar kejahatan jalanan dilakukan kalangan remaja. Tindak kejahatan itu dikenal dengan sebutan klitih. Gangster remaja bisa melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat yang melintas tanpa sebab.

Ahmad Dofiri juga menjadi sorotan ketika memimpin sidang kode etik mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Saat itu, dia masih menjabat Kabaintelkam. Namanya masuk dalam jajaran timsus yang dibentuk langsung Kapolri guna membongkar sekaligus mengusut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Menduduki jabatan strategis dan banyaknya kasus yang diungkap serta kariernya yang mulus di kepolisian membuat Ahmad Dofiri meraih banyak penghargaan. Penghargaan itu antara lain Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Bintang Bhayangkara Nararya, dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Biodata:

Nama: Ahmad Dofiri
Pangkat: Komisaris Jenderal
Tempat, tanggal lahir: Tegalurung, 4 Juni 1967 (usia 55 tahun)

PendidikanKepolisian

1. Akademi Kepolisian (1989); Penerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
3. Sespim Pol, Lembang
4. Lemhannas RI PPRA XLVIII (2012)

Riwayat Jabatan

1. Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya (1990)
2. Kassubag Jabpamentil Bagian SDM Polri (2005)
3. Kapolres Bandung (2007)
4. Wakapolwiltabes Bandung (2009)
5. Kapoltabes Yogyakarta (2009)
6. Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri (2010)
7. Koorspripim Polri (2010)
8. Analis Kebijakan Madya bidang Binkar SSDM Polri (2012)
9. Wakapolda DIY (2013)
10. Karobinkar SSDM Polri (2014)
11. Kapolda Banten (2016)
12. Karosunluhkum Divkum Polri (2016)
13. Kapolda DIY (2016)
14. Asisten Logistik Kapolri (2019)
15. Kapolda Jawa Barat (2020)
16. Kabaintelkam Polri (2021)
17. Irwasum Polri (2023)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama tiga pekan masa pemerintahan merupakan hasil dari evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Yang kemudian langsung beliau tindak lanjuti,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bahwa salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Beliau (Presiden Prabowo, red.) menandatangani Peraturan Pemerintah tentang penghapusan utang-utang untuk UMKM, petani, nelayan, kelautan, yang secara proses dapat diselesaikan dalam waktu relatif hanya hitungan hari,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kemensetneg akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah ke depannya.

“Itulah fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara,” jelasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa selama tiga pekan Presiden bekerja telah terselenggara tiga kali sidang kabinet paripurna, dan satu kali rapat terbatas.

Adapun Presiden Prabowo sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, dan telah mengunjungi China, serta Amerika Serikat.

Presiden kemudian dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024