SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).

"Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun," bebernya.

Tahun Lalu Harus Impor 3,6 Juta Ton Beras

Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.

"Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.

Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.

Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.

Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.

"Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman orde baru punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani," jelasnya.

Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Ekonomi Desa

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.

"Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes," tandasnya.

Jakarta -

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Putri menegaskan tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi XII terkait kasus tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja," ujar Putri Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (7/3/2025).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum. Namun, menurut dia, DPR akan tetap mendorong Pertamina untuk diselamatkan dari oknum-oknum.

"Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum," ujarnya.

"Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. Dia meminta semua pihak berbenah diri.

"Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF, selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR, selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

(amw/dek)

JAKARTA,investor.id - Komisi XII DPR memberikan dukungan penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar  Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan pada Jumat (7/3/2025).

Dia menekankan bahwa DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

“Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” terang dia.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kasus ini mendorong pemerintah lebih waspada dalam kebijakan harga BBM bersubsidi. Khususnya untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang membebani negara dan konsumen secara tidak adil.

“Secara keseluruhan, skandal ini menjadi pelajaran bagi pelaku industri energi bahwa integritas rantai pasok sama pentingnya dengan volume pasok; tata kelola rantai pasok yang baik pada akhirnya mendukung keberlangsungan industri energi jangka panjang,” katanya.

Salah satu kekhawatiran dari pengungkapan kasus ini adalah dampaknya terhadap kebijakan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi. Dapat diprakirakan secara pasti bahwa korupsi impor minyak Pertamina dapat berpengaruh pada harga jual BBM bersubsidi. Bila selama ini Pertamina mengeluarkan biaya lebih tinggi dari seharusnya untuk memperoleh BBM, maka subsidi yang dibayar pemerintah pun mungkin lebih besar dari yang semestinya.

“Artinya, negara membakar anggaran subsidi lebih banyak karena ulah oknum – hal ini bisa memicu evaluasi ulang besaran subsidi atau mekanisme penyalurannya,” kata Achmad.

Dia mengatakan setelah modus ini terbongkar, pemerintah kemungkinan besar akan lebih cermat dalam menetapkan harga dan volume BBM bersubsidi.  Dalam jangka menengah, pemerintah meninjau formula harga Pertalite/Pertamax agar celah arbitrase berkurang, atau meningkatkan pengawasan penyaluran agar BBM subsidi benar-benar sampai ke konsumen sasaran dengan kualitas semestinya.  Meski ada potensi penyesuaian kebijakan, dalam jangka pendek harga BBM di SPBU dipastikan stabil.

“Stabilitas harga ini penting untuk meredam kekhawatiran publik. Ke depan, pembenahan di Pertamina justru bisa membantu menjaga harga BBM tetap terjangkau, karena Pertamina dapat menekan biaya pokok penyaluran energi,” tutur Achmad.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Putri Zulkifli Hasan resmi ditunjuk sebagai Bendahara Umum Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ). Pengangkatan ini disahkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Andi Agtas secara resmi menyerahkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dekopin kepada Ketua Umum Bambang Haryadi di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

Dalam struktur kepengurusan yang telah disahkan oleh pemerintah, selain Ketua Umum Bambang Haryadi, sejumlah tokoh lain juga mendapatkan posisi strategis seperti Ketua Penasehat Jimly Asshiddiqie, Ketua Harian Priskianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gilang Widya Permana. Selain itu, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, serta Ketua Majelis Pakar Ferry Yuliantono.

Putri Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mengaku merasa terhormat dengan penunjukan ini.

?Saya merasa terhormat mendampingi Ketua Bambang Hariyadi dan Sekjen Gilang Widya Permana dalam kepengurusan Dekopin yang baru. Koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat, dan saya siap berkontribusi untuk memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia,? ujar Putri.

Dekopin merupakan organisasi yang menaungi gerakan koperasi di Indonesia dan memiliki peran sentral dalam mendorong perkembangan sektor koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Dengan kepengurusan baru yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, diharapkan Dekopin dapat semakin optimal dalam menjalankan visi dan misinya untuk kemajuan koperasi di Tanah Air.

?Dengan kepengurusan baru ini, kami siap mendorong program-program yang inovatif dan sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk peningkatan akses permodalan bagi koperasi, penguatan regulasi yang mendukung, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional,? tambah Putri.