Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

(aud/azh)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menciduk 170 WNA dari 27 negara yang dinilai bermasalah sejak Operasi Wira Waspada digelar di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman mengemukakan dari 170 WNA tersebut, 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, lalu 25 lainnya memberikan keterangan tidak benar 24 orang mengaku dijamin tetapi penjamin fiktif, dan 10 orang telah overstay.

Dia menjelaskan bahwa ratusan WNA itu berhasil diamankan setelah Ditjen Imigrasi mendapatkan laporan dari masyarakat dan petugas memantau langsung di lapangan.

"Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini semuanya sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi," tutur Yusman di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, ratusan WNA tersebut dijaring di sejumlah lokasi seperti di apartemen, lalu kafe dan beberapa pusat perbelanjaan di Jadetabek.

"Kami menyambangi lokasi para WNA yang berada di apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi. Tim menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat," katanya.

Dia merinci WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, Kamerun 27 orang, Pakistan 14 orang, Sierra Leone Afrika Barat 12 orang, Pantai Gading Afrika Barat 8 orang dan Gambia Afrika Barat 8 orang.

Menurutnya, ratusan WNA tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang beradadi wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Ditambah lagi melanggar Pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam Daftar Penangkalan," ujarnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Rabu (23/4). Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Jabatan Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi kini gigantikan oleh Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Godam menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini memberikan dukungan dan kerja sama yang baik selama ia menjadi Plt Dirjen Imigrasi.

"Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," ujar Godam dikutip Kamis (24/4).

Adapun Godam menjabat selama enam bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10) lalu. Masa kepemimpinan Godamditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekorpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan tiga Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokusutama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya KantorImigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godamtelah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Antara lain deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak.

Kemudian, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," tutup Agus.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Rabu (23/4), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari Mahkamah Agung memutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri hingga isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

1. KPK akan panggil La Nyalla untuk usut kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mahkamah Agung mutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan

Mahkamah Agung memutasi sebanyak 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia berdasarkan hasil rapat pimpinan terkait mutasi promosi hakim dan panitera pada Selasa (22/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Yuldi Yusman jabat Plt Dirjen Imigrasi gantikan Saffar Godam

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Selengkapnya baca di sini.

4. UGM sebut sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: 21 tersangka potong dana hibah pokmas Jatim hingga 20 persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 21 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diduga memotong dana hibah hingga 20 persen.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Yuldi Yusman resmi menjabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi . Yuldi sebelumnya menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Yuldi menjabat Plt Dirjen Imigrasi menggantikan Saffar M. Godam yang menduduki Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," kata Godam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).





Godam telah menjabat sebagai Plt Dirjen Imigrasi selama enam bulan. Sejumlah prestasi telah Godam torehkan, salah satunya kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun.

Terkait pergantian ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengapresiasi kinerja Godam. Menurutnya, kepemimpinan Godam memiliki dampak positif bagi Ditjen Imigrasi.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Agus.

Sejumlah catatan positif juga ditorehkan Yuldi Yusman saat menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Salah satunya, mendeportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals terkait kasus eksploitasi seksual anak.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Pit Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," ucap Agus.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi disaksikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Rabu.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” kata Agus sebagaimana keterangan tertulisnya.

Selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman tercatat pernah mendeportasi warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals dalam kasus eksploitasi seksual anak.

Dia juga berhasil mengamankan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara, hingga mengamankan dua warga negara China yang diburu pemerintah setempat dalam kasus kejahatan ekonomi.

Sementara itu, Plt. Dirjen Imigrasi sebelumnya, Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

Pada serah terima jabatan tersebut, Menteri Agus menyampaikan apresiasinya terhadap pengabdian Godam di Ditjen Imigrasi. Menurut dia, kepemimpinan Godam telah membawa perubahan positif terhadap instansi.

Selama enam bulan menjabat, Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Godam mencapai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp9 triliun. Pencapaian itu juga melampaui target Rp6 triliun.

Selain itu, dia juga aktif memperluas tempat layanan imigrasi di luar kantor atau immigration lounge serta memperluas penggunaan pintu otomatis (autogate)di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, autogate telah diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate); Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate); Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate); Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate); dan Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate).

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” kata Menteri Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Badung -

Selama operasi keimigrasian Wira Waspada, ditemukan 267 penanam modal asing (PMA) di Bali yang bermasalah. Ratusan PMA di Bali itu kini sudah dicabut izin usahanya (NIB) dan tidak lagi beroperasi.

"Ada 267 perusahaan asing (PMA) di Bali yang izin usahanya (NIB) dicabut BKPM (Badan Koordinsi Penananaman Modal). Di antaranya ada 43 perusahaan asing (PMA) fiktif," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, saat konferensi pers di area kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Yuldi berharap ada peran yang lebih aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah ada PMA yang mendirikan usaha tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

Direktur Wilayah Lima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Andy Sugiharto mengatakan modus paling banyak dilakukan PMA adalah mengatasnamakan orang lokal. Istilahnya, nominee.

"Karena lebih banyak nominee. (Usaha milik asing) yang mengatasnamakan orang Indonesia. Itu banyak terjadi," kata Andy.

Andy mengungkapkan PMA dengan modus nominee yang ditemukan selama ini akhirnya dianggap PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Biasanya, PMA bermodus nominee hingga dianggap PMDN itu selalu tersandung masalah hukum.

"Kami mendeteksi itu (berdasarkan) status. Kalau dalam akta pendirian ada (dana) orang asing, 0,1 persen saja, itu sudah bisa dibilang asing (PMA)," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dari 267 PMA ilegal itu, ada 360 warga asing uang terlibat. Sebanyak 63 di antaranya sudah dideportasi. Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

(hsa/iws)

Kasus kekerasan terhadap marbut masjid di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan seorang Warga Negara (WN) Arab Saudi inisial MA (29) telah berakhir lewat mekanisme damai (restorative justice).

Meskipun demikian, pihak imigrasi mendeportasi WN Arab Saudi tersebut karena sudah melewati batas izin tinggal (overstay) dan mengganggu ketertiban umum.

"Untuk tindakan administrasi keimigrasian yang merupakan kewenangan dari Imigrasi, terhadap warga negara Arab Saudi tersebut, inisial MA, selanjutnya kami lakukan deportasi," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

WN Arab Saudi pemukul marbut masjid itu disebut telah melakukan pelanggaran keimigrasian karena melebihi waktu izin tinggal atau overstay dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

Yuldi mengatakan pihak marbut masjid yang menjadi korban kekerasan WN Arab Saudi itu mengaku sudah memaafkan, dan tak melanjutkan proses hukum ke kepolisian.

"Warga negara Saudi Arabia inisial MA tersebut dengan saudara Rohmat, marbut di [masjid] Al-Muqsith tersebut, mereka sudah terjadi kesepakatan damai," Yuldi.

Pelaku pun disebut telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya kepada korban.

"Perkara penganiayaannya sudah dilakukan restorative justice karena pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan warga negara Saudi Arabia-nya pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," imbuhnya.

Sebelumnya, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menangkap MA di salah satu vila di Cisarua, Bogor, pada Selasa (14/1).

Tindakan kekerasan WN Arab Saudi terhadap petugas Masjid Al Muqsith Cisarua, Bogor viral di media sosial.

Menindaklanjuti kabar tersebut, Petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Bogor langsung bergerak menuju Polsek Cisarua guna berkoordinasi terkait tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu (12/1).

"Berdasarkan keterangan dari Pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula Ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM Masjid AL-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, marbut Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," kata Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat M Tolib.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam. Mereka diamankan dan akan dideportasi karena diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata. Namun, mereka justru diduga bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dilansir Antara, Jumat (13/12/2024).

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

(rdp/idh)