REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Komite Perencanaan dan Pembangunan di Yerusalem yang dikuasai Israel berniat untuk membahas rencana baru untuk perluasan permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (23/4) sebagai langkah pertama untuk menyetujui proyek tersebut, menurut Middle East Monitor (MEMO).

Rencana tersebut bertujuan untuk memperluas apa yang dikenal sebagai pemukiman Gilo ke arah tenggara, di atas tanah dan kebun zaitun yang dimiliki oleh penduduk kota Beit Jala, Palestina, kata laporan itu.

Diberitakan laman Palestine Chronicle, Rabu (23/4/2025), rencana tersebut mencakup pembangunan 1.900 unit pemukiman baru di atas lahan terbuka seluas 176 dunam (sekitar 43,5 hektare) yang terletak di antara Jalan Terowongan dan pemukiman tersebut.

Hukum Mengizinkan Penyitaan

Data menunjukkan bahwa 29 persen dari tanah yang termasuk dalam rencana tersebut diklasifikasikan sebagai milik pribadi, 12 persen dimiliki oleh kotamadya Israel dan negara, 15 persen berada di bawah pengelolaan Departemen Kustodian Properti Absen, dan 44 persen tidak terdaftar secara resmi, kata laporan itu.

Pihak berwenang Israel menyita sebagian besar tanah ini melalui penerapan Hukum Properti Absentee, yang memungkinkan penyitaan properti warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 atau setelah 1948, menurut Ir Amim, sebuah organisasi sayap kiri Israel yang mengkhususkan diri dalam urusan Yerusalem yang diduduki, demikian laporan MEMO.

Tanah yang Disita

Aviv Tatarsky, seorang peneliti dari Ir Amim, mengatakan, "Satu-satunya alasan Israel mengklasifikasikan para pemilik tanah-tanah ini sebagai 'absentee' adalah karena Israel mencaplok kebun-kebun mereka di dalam perbatasannya, namun tetap menjadikan para pemiliknya di luar perbatasan sebagai penduduk Tepi Barat yang tidak memiliki hak.”

"Penggunaan ekstensif Hukum Properti Absentee untuk membangun permukiman di Yerusalem Timur adalah salah satu manifestasi paling menonjol dari diskriminasi yang dipraktekkan oleh Israel di kota yang diduduki," kata Tatarsky.

Organisasi tersebut mengatakan dalam sebuah posting di X pada Selasa (22/4), "Bahkan dalam kasus rencana pembangunan Gilo saat ini, pemilik tanah dan kebun Palestina tidak benar-benar ‘tidak hadir’."

"Mereka tinggal di Beit Jala persis di tempat yang sama di mana mereka selalu tinggal. Namun ketika Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967, Israel mencaplok tanah-tanah tersebut ke Yerusalem tanpa pemiliknya yang didefinisikan sebagai penduduk Tepi Barat,” organisasi tersebut menjelaskan.

Ditambahkan bahwa karena keputusan yang sama untuk mencaplok tanah tanpa penduduknya, Israel dapat memutuskan bahwa pemilik kebun-kebun tersebut ‘tidak hadir’ sehingga membuka jalan untuk menguasai properti mereka secara hukum.”

Mengubah Kebijakan

Ir Amim mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, badan-badan hukum dan terutama badan-badan internasional telah memblokir penggunaan hukum secara besar-besaran di Yerusalem Timur.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah.

Pembangunan pemukiman telah meningkat secara signifikan sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman ini ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah “ilegal” dan menyerukan agar semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA -- Seorang pejabat senior PBB mengutuk keras perang Israel di Gaza pada Rabu (2/4/2025), ia juga menggambarkannya sebagai “perang tanpa batas” di tengah serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap para relawan kemanusiaan.

Pejabat senior urusan kemanusiaan di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Jonathan Whittall di wilayah Palestina, menyoroti penemuan kuburan massal yang berisi mayat 15 pekerja kemanusiaan yang dibunuh oleh tentara Israel baru-baru ini.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers virtual, Whittall mengatakan, “Mereka terbunuh ketika mencoba menyelamatkan nyawa.”

Merujuk pada insiden ini, Whittall menekankan pentingnya insiden tersebut dalam menggambarkan parahnya situasi.

"Saya memulai dengan kasus ini karena saya pikir ini sangat melambangkan titik yang telah kita capai di Gaza. Apa yang terjadi di sini menentang, ini menentang kesopanan, menentang kemanusiaan, menentang hukum, ini benar-benar perang tanpa batas,” kata Whittall, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Kamis (3/4/2025).

Dia juga menggarisbawahi kondisi yang memburuk di Gaza, mencatat bahwa pada Rabu lalu 64 persen wilayah Gaza berada di bawah perintah pemindahan paksa yang aktif atau berada di dalam apa yang disebut zona penyangga.

Memperingatkan bahwa tidak ada tempat dan tidak ada yang aman di Gaza, ia menggambarkan bagaimana warga sipil dibom oleh Israel ketika mencari makanan. Israel juga menghancurkan gudang-gudang kemanusiaan.

Menolak klaim Israel bahwa ada cukup makanan di Gaza, Whittall mengatakan, “Persediaan makanan secara harfiah diteteskan ke daerah kantong tersebut.”

Menekankan bahwa bantuan kemanusiaan saja tidak dapat menyelesaikan krisis, Whittall menegaskan bahwa tindakan politik dan akuntabilitas diperlukan. "Tidak ada solusi kemanusiaan untuk krisis ini,” katanya.

Terlepas dari kehancuran yang terjadi, ia menunjukkan bahwa warga Palestina terus memegang harapan.

“Harapan itu mati terakhir di Gaza,” kata Whittall, seraya menyerukan kepada negara-negara untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong gencatan senjata.

Sebelumnya pada Selasa, pesawat tempur Israel melakukan pembantaian pada hari Rabu ketika mereka mengebom sebuah klinik UNRWA yang menampung para pengungsi di kamp pengungsian Jabaliya, Gaza, Palestina.

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Bursh mengkonfirmasi bahwa sedikitnya 19 warga Palestina, termasuk sembilan anak-anak, wafat dan beberapa warga sipil terluka.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, juga mengutuk serangan Israel yang sangat keji itu.

“Bahkan reruntuhan bangunan pun menjadi sasaran,” tulis Lazzarini dalam sebuah unggahan di akun X-nya, mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut menampung lebih dari 700 orang saat diserang Israel.

Menurut Lazzarini, di antara mereka yang wafat dilaporkan terdapat sembilan anak-anak, termasuk seorang bayi berusia dua minggu.

Komisaris Jenderal UNRWA mengutuk pengabaian total terhadap staf, tempat, atau operasi PBB (sebagai) pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan menyerukan penyelidikan independen untuk mencari tahu situasi dari setiap serangan ini dan pelanggaran serius yang terjadi.

Genosida yang Sedang Berlangsung

Kekerasan baru Israel pada tanggal 18 Maret 2025 telah melanggar gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2025. Aksi militer terbaru ini telah menewaskan ratusan warga Palestina dan melukai lebih banyak lagi, terutama warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Meskipun pelanggaran tersebut telah dikecam oleh banyak negara dan kelompok hak asasi manusia (HAM), Amerika Serikat (AS) tetap mendukung Israel, dengan menyatakan bahwa kampanye militer tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Washington.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam kehancuran.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong tersebut.

Israel mengatakan telah membebaskan 90 orang tahanan Palestina pada Senin (20/1) pagi waktu setempat. Pembebasan ini sebagai tanda dimulainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

"Semua dibebaskan dari penjara Ofer dan pusat penahanan Yerusalem," kata layanan penjara Israel dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pukul 01.30 pagi (Minggu 23.30 GMT) dilansir AFP, Senin (20/1/2025).

Tahanan Tiba di Tepi Barat

Setelah para tahanan tiba di Kota Beitunia di Tepi Barat, kerumunan orang pun bersorak. Mereka menyambut dua bus yang membawa tahanan Palestina yang dibebaskan Israel.

Bus-bus tersebut menampung sekitar 90 tahanan yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dimulai pada hari Minggu (19/1) dan menyaksikan tiga sandera Israel dibebaskan oleh Hamas.

Terlihat anggota kerumunan naik ke atas bus utama dan mengibarkan bendera Hamas.

Sebelumnya, potoritas Qatar, yang merupakan salah satu mediator kesepakatan ini, mengumumkan bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai berlaku pada Minggu (19/1) pagi, sekitar pukul 06.30 GMT atau pukul 08.30 waktu Gaza. Gencatan senjata disepakati akan berlangsung selama enam minggu.