Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero) antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025-2027 di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Dalam kesempatan itu, Yassierli mendorong Pertamina menjadi role model bagi perusahaan lain, baik BUMN maupun swasta dalam membangun hubungan industrial yang kuat dan progresif. Ia menilai PKB IX ini merupakan hasil dari proses dialog sosial yang dinamis dan mencerminkan kematangan dalam hubungan kerja.

"Saya berharap Pertamina dapat menjadi contoh bagaimana hubungan industrial Pancasila diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen. Ini menjadi kunci kemajuan perusahaan di masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan ke depan, Pertamina harus tampil sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM unggul. Ia menekankan pentingnya Pertamina menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dan magnet bagi para pakar serta pelaku praktik terbaik (best practices) di bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas tenaga kerja. Selama dua dekade terakhir, produktivitas Indonesia stagnan di angka 10 persen dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas nasional harus ditingkatkan hingga 1,7 kali lipat.

"PR besar bagi Pertamina adalah menjadi lokomotif peningkatan produktivitas nasional. Ini harus menjadi tujuan bersama," ucapnya.

Dia juga mengutip sebuah riset yang menyatakan bahwa 50 persen dari skill set yang ada saat ini akan tidak relevan dalam 10 tahun mendatang. Namun, banyak waktu justru masih dihabiskan untuk menghadapi tantangan-tantangan lama, sementara kesiapan menghadapi future jobs belum optimal.

"Yang mengkhawatirkan adalah jika kita meninggalkan pekerja kita tanpa bekal keterampilan yang relevan. Saat itu terjadi, justru tenaga kerja asing yang siap mengambil peran," katanya.

Dia juga mengajak serikat pekerja untuk bergerak lebih jauh dari sekadar memperjuangkan isu-isu normatif. Ia mengacu pada teori motivasi Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi dua dimensi: hygiene factors (faktor higienis) seperti upah dan lingkungan kerja yang sudah banyak dicapai, dan motivating factors (faktor motivasi) yang mendorong pekerja untuk memberi kontribusi terbaik.

"Motivating factors ini hanya bisa tumbuh melalui kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja. Dan kunci dari semuanya adalah penguatan SDM," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa dinilai atau ditentukan dari sudut pemberi kerja. Melainkan harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli.

Yassierli mengatakan, jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ia juga menyoroti tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja.

“Ini PR (pekerjaan rumah) besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya, adalah mengenai sebuah kepastian regulasi, jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” kata Menaker Yassierli di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin.

Yassierli mengatakan, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” kata Yassierli.

“Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

“Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

“Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker.

“(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pengawas (Kemnaker) akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Desk Ketenagakerjaan Polri 2025 menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang hadir untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan jaminan kepastian hukum serta berperan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.

"Pengawas (Kemnaker) akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan. Nantinya, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pidana, maka desk ini akan memberikan respons yang diperlukan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Ia juga berharap kekhawatiran dan harapan pelapor terkait penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan desk ketenagakerjaan dapat memberikan solusi yang tepat.

Ia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan desk ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Yassierli juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kepastian, dan berdampak pada produktivitas kerja. Dengan lingkungan kerja yang baik, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin kuat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa desk ketenagakerjaan adalah bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja yang sering terjadi.

"Desk ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian kalau ini tidak dapat dimediasi, maka akan dilanjutkan dengan penegakan hukum sebagai ultimum remedium (langkah terakhir)," ucapnya.

Kapolri berharap desk ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan buruh yang selama ini memiliki keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial berjalan harmonis.

Ia juga berharap, dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana yang dijadikan target oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Desk Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Polri bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia.

“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum,” ujar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

Setelah laporan masuk melalui desk ini, Kemenaker akan melakukan pemeriksaan pada laporan yang masuk melalui pengawas ketenagakerjaan yang bertugas.

Petugas akan melakukan penilaian sejauh mana ranah hukum diperlukan dalam memproses laporan itu, apakah cukup di kasus pidana atau permasalahan di aspek administratif.

“Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab, desk ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi,” lanjut Yassierli.

Dia mengatakan, kehadiran desk ketenagakerjaan ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberi kepastian bagi para pekerja.

Jika lapangan kerja yang ada sudah nyaman dan punya kepastian hukum yang jelas, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada produktivitas pekerja dan daya saing industri.

“Upaya kita untuk kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lingkungan kerja yang memberikan kepastian kepada pekerja yang itu kemudian akan berdampak pada produktivitas kerja yang itu akan berdampak pada daya saing industri,” lanjut dia.

Hal ini dinilai penting untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengejar generasi Indonesia Emas tahun 2045.

“Bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini menjadi upaya kita bersama. Ini menjadi concern kita bersama,” kata Menaker lagi.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene yang hadir di lokasi mengapresiasi kolaborasi antar lembaga ini.

“Ketika ini Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat, ini meringankan bagi kami karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” kata Felly.

Sidang Kabinet yang sejatinya dijadwalkan sore ini ditunda. Presiden Prabowo Subianto hanya menggelar rapat terbatas bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Yassierli di Istana sore ini.

Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Namun Hasan belum menjelaskan alasan penundaan sidang kabinet.

"Betul (jadinya) ratas," kata Hasan, Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikcom di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga tiba di Istana sekitar pukul 14.38 WIB. Sebelumnya, sudah tiba lebih dulu Yassierli.

Keduanya enggan menjawab saat ditanya apa yang akan dibahas dalam rapat. Saat ditanya apakah rapat terbatas memutuskan perihal upah minimum provinsi (UMP), Airlangga meminta untuk menunggu.

"Tunggu saja," kata Airlangga.

Sebelumnya, informasi akan adanya sidang kabinet diungkap Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia mengatakan Prabowo akan membeberkan hasil lawatannya dari sejumlah negara.

"Rencananya begitu, rencananya pasti. Sore biasa," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Lihat juga video: Prabowo Minta Menterinya Kurangi Studi Banding ke LN: Jangan Mengada-ngada!

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :