Jakarta -

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, menanggapi gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lantaran tak memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto. Juanda menilai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Otoritas yang absolut atau hak pererogatif presiden tersebut jelas diberikan oleh konstitusi dan Undang Undang yang berlaku," kata Juanda dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, saat ini tak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Prabowo. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Belum ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dengan tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dalam kaitannya dengan amar putusan MK tentang sengketa Pilkada Kabupaten Serang beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

"Apalagi dalam amar putusan MK dan diktumnya tidak satupun menyatakan adanya kewajiban atau perintah kepada presiden untuk memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Menteri Desa dan PDT sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap MK ikut melakukan perbuatan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan istrinya di Pilkada Serang," sambungnya.

Founder TREAS Constituendum Institute itu menilai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang yang digelar hari ini menjadi tantangan untuk Yandri. Dia mengatakan PSU Serang juga menjadi momen pembuktian jika kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas bukan hasil dari cawe-cawe Yandri.

"Apapun hasil dari PSU 19 April 2025, saya berpendapat bahwa gugatan Lokataru yang mengaitkan amar putusan MK dengan perbuatan melawan hukum penguasa akibat presiden tidak memberhentikan pPak Yandri Susanto sebagai Mendes PDT sangat lemah dan sulit diterima secara hukum," ungkap dia.

Sebab, kata Juanda, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum presiden akan sulit untuk mengukur tingkat kerugian bagi masyarakat. Dia mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus terdapat kejelasan dan bukti konkrit.

Juanda menegaskan mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Maka, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum.

"Sebab jika hal tersebut diterima atau dikabulkan oleh PTUN, maka akan mereduksi dan mendagradasi wewenang atau hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, jika dalam menjalankan hak prerogatif, presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PTUN telah mengabaikan konstitusi. Dia pun meyakini gugatan tersebut tidak akan diterima.

"Prediksi saya gugatan Lokataru tersebut akan sulit diterima atau sulit dikabulkan secara hukum, karena dasar dan alasan hukumnya sangat lemah sehingga perbuatan presiden tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Mendes dan PDT bukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) tetapi perbuatan yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan serta asas asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo digugat ke PTUN oleh lembaga organisasi sipil. Prabowo digugat lantaran tidak memberhentikan Yandri dari jabatannya sebagai Mendes PDT.

Dilihat di situs SIPP PTUN, gugatan itu teregister pada Rabu (16/4) dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT. Pihak penggugat ialah Yayasan Citta Loka Taru, dan pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia.

Simak juga Video: Kata Mendes Yandri Seusai Disebut MK 'Cawe-cawe' Menangkan Istri di Pilkada Serang

(amw/dhn)

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) pada Kamis (6/3/2025). Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, aduan itu dilayangkan lantaran Yandri diduga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap tenaga pendamping desa.

Padahal, kata Anis, selama ini para pendamping desa tersebut sudah dikontrak bertahun-tahun sejak Undang-Undang Desa itu ada. ?Dan kontrak mereka itu kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu ya atau caleg itu tiba-tiba harus bahasanya mundur,? tegas Anis usai menerima aduan Pertepedesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Anis pun menegaskan pihaknya akan menganalisis dan menindaklanjuti aduan tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.





?Tetapi pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh kementerian desa terhadap ribuan pendamping desa kira-kira begitu,? tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Pertepedesia Hendriyatna mempertanyakan alasan Kemendes melakukan PHK sepihak. Padahal, kata dia, para pendamping desa tidak melanggar hukum apa pun.

Kendati begitu, ia mengatakan, sejumlah anggota Pertepedesia sempat maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024. Tetapi, ia menegaskan, hal itu sudah mendapatkan izin dan mendapat legitimasi formal baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian terkait.

?Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami. Tidak pernah ada aduan bahwa caleg yang berasal dari pendamping desa itu melakukan perbuatan melawan hukum atau UU pemilu,? tegas Hendri.

?Yang terjadi ini malah dipermasalahkan oleh pihak Kemendes. Secara sepihak telah membuat klausul dalam kontrak kerja yang mengatakan bahwa kami menyatakan tidak pernah mencalonkan sebagai caleg, dan apabila di kemudian hari terbukti pernah caleg, maka akan di-PHK secara sepihak,? imbuhnya.

Padahal, kata Hendri, ada tahapan tertentu untuk melakukan PHK. Atas dasar itu, ia menilai, langkah Kemendes melakukan PHK terhadap tenaga pendamping desa sudah menjadi pelanggaran HAM.

?Ini sudah merupakan suatu pelanggaran HAM. Kami ini manusia, bukan binatang. Kami ini manusia, bukan barang. Tapi tiba-tiba kami ini dianggap seolah-olah kami itu bukan manusia. Dan itu adalah hak asasi kami untuk bekerja. Hak asasi kami untuk mendapatkan penghasilan yang layak,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) agar memanfaatkan aplikasi Jaga Desa apabila dihadapkan pada persoalan hukum.

"Kalau ada yang mengancam, oknum yang mengancam, oknum yang memeras, jangan takut, lawan saja. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab laporkan saja, apalagi sekarang kan ada Jaga Desa, aplikasi online sekarang, sudah saya luncurkan itu, real time monitoring," kata Mendes Yandri dalam audiensi bersama Apdesi dan Papdesi di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa.

Mendes Yandri meyakini bahwa digitalisasi mampu membantu mengurai persoalan di desa, salah satunya adalah aplikasi Jaga Desa. Jaga desa adalah solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi kepala desa ataupun masyarakat desa, seperti pemerasan dan intimidasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Aplikasi yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung itu memungkinkan kepala desa dan perangkatnya untuk melaporkan kendala dengan respons cepat dari pihak berwenang.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan Kejaksaan Agung tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta menyelesaikan permasalahan seperti konflik lahan dan infrastruktur desa.

Dengan penerapan sistem informasi yang terintegrasi, Jaga Desa diyakini mampu mempercepat kemajuan desa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kepala desa yang tergabung, baik di Apdesi maupun Papdesi, membenarkan bahwa persoalan hukum merupakan hal yang ditakuti oleh pimpinan desa itu.

Menurut Kepala Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat Pipit, tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab kepala desa kerap kebingungan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, dia meminta Kemendes PDT membantu memberikan bimbingan kepada para kepala desa terkait hal tersebut.

Merespons masalah itu, Mendes Yandri menyampaikan kembali bahwa Kemendes PDT telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia, di antaranya kerja sama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan hukum bagi kepala desa.

Aplikasi Jaga Desa, ujar Yandri, merupakan salah satu wujud kolaborasi itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto meyakini bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi warga desa.

Sebab, aplikasi yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intel Kejagung) Reda Manthovani itu bisa menjadi tempat pengaduan para kepala desa beserta perangkatnya dan direspons cepat pihak berwenang.

"Tidak ada lagi alasan kepala desa mendapatkan kendala serius karena sudah ada kolaborasi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dengan Kejagung," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara Launching Aplikasi Pengadaan Real Time Monitoring Village Management Funding Kejaksaan Republik Indonesia di Semarang, Jumat (7/2/2025).

Yandri menjelaskan, aplikasi Jaga Desa adalah terobosan yang harus diapresiasi karena menjadi jawaban langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan terwujudnya program pemerintah dengan memanfaatkan sistem informasi terbaru.

Masalah-masalah yang selama ini dihadapi desa, mulai dari pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa, konflik lahan, hingga maraknya jalan rusak menjadi keresahan warga kini dapat dilaporkan dan mendapatkan solusi yang tepat.

Oleh karena itu, Yandri berharap, seluruh kepala desa bersama perangkatnya tidak acuh tak acuh pada keberadaan aplikasi tersebut.

Ia juga yakin, kolaborasi dua instansi tersebut akan memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Kerja sama itu diharapkan bermanfaat dalam menggunakan dana desa sebagaimana diatur dalam Permendes Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 berikut dengan tata cara pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, tidak ada lagi kepala desa atau perangkat yang sengaja maupun tidak sengaja bersalah atas pelaporan dana desa.

Yangri pun meminta kepada semua kepala desa untuk memanfaatkan aplikasi Jaga Desa sehingga kendala-kendala di desa bisa dikolaborasikan dengan pihak kejaksaan dan mencarikan solusi terbaik.

“Kepala desa harus menyambut baik aplikasi ini dengan semangat dan kejujuran untuk memanfaatkan sebaik-baiknya," tuturnya dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Yandri juga berdialog secara virtual dengan beberapa kepala desa dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ia mendengarkan testimoni positif dari para kepala desa atas adanya Jaga Desa yang diyakini akan menanggalkan jarak dan waktu.

Sebab, inovasi yang dimanfaatkan Kejagung dalam menjalankan aplikasi berbasis website tersebut sistem online sehingga pelaksanaannya lebih efektif.

Sementa itu, JAM-Intel Kejagung Reda Manthovani mengapresiasi Yandri yang menyebutkan pentingnya kolaborasi kepala desa bersama perangkat termasuk pendamping desa.

Dia pun mengajak setiap elemen untuk saling mendukung penggunaan aplikasi tersebut.

Reda juga berharap Jaga Desa bisa berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan seluruh program di desa dalam kepentingan kemajuan Indonesia.

"Kami pun nggak bisa kerja sendiri tanpa ada dukungan pak menteri dan jajarannya. Karena ini terintegrasi. Nanti Pak Menteri dan jajaran juga bisa sama-sama melihat datanya detail,” ungkapnya.

Reda menyebutkan, pihaknya akan saling mengisi. Salah satu yang akan dilakukan adalah penyaluran pupuk yang diminta lewat Jaga Desa karena menjadi satu paket atau semua terintegrasi.

Sementara itu, acara Launching Aplikasi Pengadaan Real Time Monitoring Village Management Funding Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara bertahap dengan Jawa Tengah sebagai lokasi pertama.

Langkah itu akan disusul provinsi lain sehingga jangkauan aplikasi Jaga Desa semakin luas dan mempercepat pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa.

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi Kemendes PDT dan Kemenkum dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Yandri pun merasa bersyukur dengan penandatanganan kerja sama ini karena ada memberi dampak positif bagi desa.

"Dengan kerja sama ini, kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Yandri, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai penandatanganan kerja sama. Proses Badan Hukum BUMDes, kata Yandri, akan dipercepat agar nantinya semua desa di Indonesia bakal miliki BUMDes yang berbadan hukum.

"Terima Kasih Menteri Hukum," kata Yandri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Ketiga, fasilitasi pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan Keempat, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Nota kesepahaman ini juga untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa, mendorong terbentuknya paralegal justice di desa yang dimaksudkan agar desa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri dengan berlandaskan aturan hukum.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Kemendes PDT Teguh, Kepala Biro Humas Kemendes PDT Andi Nita Arie dan Kepala Biro Hukum Kemendes PDT Lalu Syaifuddin.

(anl/ega)