Lhasa (ANTARA) - Kemajuan menyeluruh dan bersejarah telah dicapai dalam perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Daerah Otonom Xizang, China, demikian tertuang dalam sebuah buku putih yang dirilis pada Jumat (28/3).

Dokumen berjudul "Hak Asasi Manusia di Xizang di Era Baru" (Human Rights in Xizang in the New Era) itu diterbitkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara China pada sebuah konferensi pers yang digelar di Lhasa, ibu kota daerah otonom tersebut.

Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) dan Pemerintah China telah mengimplementasikan sejumlah langkah efektif untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan persatuan dan kemajuan kelompok etnis, serta melindungi hak-hak dasar semua orang di daerah otonom tersebut, menurut dokumen itu.

Tahun 2025 menandai 60 tahun berdirinya Daerah Otonom Xizang. Berkaca pada perkembangan HAM di daerah tersebut selama enam dekade terakhir, terutama sejak Kongres Nasional CPC ke-18 pada 2012, Gama Cedain, kepala pemerintah daerah, pada Jumat mengatakan bahwa kepemimpinan CPC telah memberikan jaminan fundamental bagi stabilitas yang bertahan lama dan pembangunan berkualitas tinggi di daerah otonom tersebut.

Dikatakan Gama pada konferensi pers itu bahwa masyarakat dari seluruh kelompok etnis di Xizang telah menorehkan pencapaian bersejarah dalam hak-hak mereka atas penghidupan dan pembangunan.

Buku putih tersebut menguraikan secara rinci tentang kemajuan HAM yang luar biasa di berbagai bidang di Xizang, seperti demokrasi rakyat seluruh proses, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial, hak-hak budaya dan hak-hak lingkungan, perlindungan yang efektif untuk kebebasan beragama, perlindungan yang setara terhadap hak-hak kelompok tertentu, serta penyempurnaan yang mantap dalam perlindungan hukum terhadap HAM.

Dokumen itu menunjukkan bahwa per akhir 2019, seluruh 628.000 penduduk miskin yang terdaftar di daerah otonom tersebut telah terangkat dari kemiskinan. Selain itu, pendapatan bersih per kapita penduduk yang telah terangkat dari kemiskinan di Xizang meningkat lebih dari 12,5 persen pada 2024.

Dalam 12 tahun terakhir, panjang jalan di daerah otonom itu meningkat hampir dua kali lipat dan setiap kota atau kota kecil telah terjangkau oleh jaringan nirkabel 5G, dengan 2,14 juta pengguna ponsel 5G, atau 60,5 persen dari total pengguna ponsel di daerah otonom tersebut.

Rata-rata angka harapan hidup di Xizang meningkat dari 68,17 tahun pada 2010 menjadi 72,19 tahun pada 2020, menurut dokumen tersebut.

Menghormati dan melindungi HAM telah menjadi bagian penting dari pedoman Komite Sentral CPC untuk tata kelola daerah otonom tersebut, katanya.

CPC mempertahankan pendekatan terhadap HAM yang berpusat pada rakyat dan komitmen untuk menjamin HAM melalui pembangunan, serta giat mempromosikan demokrasi rakyat seluruh proses, ujarnya.

CPC memperkuat perlindungan hukum terhadap HAM, dan mengoordinasikan upaya untuk meningkatkan hak-hak sipil dan politik rakyat serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya demi mencapai pembangunan yang menyeluruh dan kemakmuran bersama bagi semua orang dari seluruh kelompok etnis, demikian urai buku putih tersebut.

Kini, Xizang menikmati stabilitas politik, persatuan kelompok etnis, pembangunan ekonomi, keharmonisan sosial, dan persahabatan di antara berbagai pemeluk agama, kata dokumen tersebut.

Lingkungannya sehat, dan masyarakat setempat puas dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Kemajuan ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam melindungi HAM di dataran tinggi bersalju itu, menurut dokumen itu.

Buku putih itu menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, kebohongan tentang "situasi HAM yang memburuk" di Xizang disebarkan di luar China dengan motif politik tersembunyi serta tujuan untuk mendestabilisasi Xizang dan memisahkannya dari China.

Kemajuan HAM di Xizang tidak akan dirusak atau dihapuskan oleh kebohongan, dan kemajuan yang sedang dibuat di era baru oleh masyarakat dari semua kelompok etnis di daerah otonom tersebut tidak akan dihentikan oleh kebohongan, demikian tertulis dalam buku putih itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara ( PTPN ) menghormati penetapan tersangka dua mantan pejabatnya oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) pada 2016.

"Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dalam memberikan informasi dan akses yang diperlukan untuk kelancaran proses penyidikan selanjutnya di Kejaksaan," kata Corporate Secretary Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Misran dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Misran menambahkan, manajemen dan seluruh insan PTPN selalu berkomitmen dan memastikan setiap proses bisnis perusahaan berjalan sesuai standard operational procedure (SOP) sehingga kepatuhan terhadap penerapan good corporate governace terpenuhi dengan baik.

"Dalam upaya memastikan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kami juga telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) serta menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya," jelas Misran.

Manajemen PTPN yakin bahwa penegakan hukum yang tegas dan adil akan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya dalam memegang perannya sebagai penjaga ketahanan pangan, serta mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Menurut Misran, pihak perusahaan juga memastikan bahwa proses hukum ini tidak berdampak pada operasional PG Djatiroto yang saat ini tengah menjalani overhaul dan perawatan rutin sebagai persiapan musim giling 2025. Saat ini, kinerja PG Djatiroto terus mengalami peningkatan, yaitu produksi gula dari 65 ribu ton pada tahun 2023 meningkat menjadi 71,2 ribu ton dengan standar SNI GKP pada 2024.

Adanya kerja sama pengelolaan lahan (KSO) oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) diyakini akan meningkatkan kualitas dan mutu bahan baku tebu. Sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis, SGN telah menerapkan sistem digital dalam berbagai aspek operasionalnya.

China membangun pusat-pusat penahanan atau rumah tahanan baru di seluruh negeri seiring dengan meluasnya pemberantasan korupsi di negara itu

Negeri Tirai Bambu ini membangun lebih dari 200 fasilitas penahanan baru di seluruh negeri menyusul kampanye antikorupsi Xi Jinping yang kian meluas.

Melansir CNN, rumah tahanan itu digunakan untuk menginterogasi para tersangka yang terjerat kampanye antikorupsi Xi Jinping.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi melakukan kampanye besar-besaran melawan korupsi dan ketidaksetiaan. Dia menyingkirkan pejabat korup serta pesaing politiknya dengan cepat dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Memasuki masa jabatan ketiganya, pemimpin tertinggi China tersebut terus melakukan kampanye tanpa henti dan dan terlembaga dari kekuasaannya yang terbuka.

Belakangan, beberapa alat paling menakutkan yang telah Xi gunakan untuk menjaga agar para pejabatnya tetap patuh kini sedang digunakan. Cara itu dilakukan kepada pengusaha swasta hingga administrator sekolah dan rumah sakit, terlepas mereka adalah anggota partai atau bukan.

Xi menamakan rumah tahanan baru itu "liuzhi," atau "penahanan dalam tahanan". Fasilitas rumah tahanan itu dilengkapi permukaan berlapis dan penjaga yang berjaga sepanjang waktu di setiap sel.

Di dalamnya, para tahanan dipenjara hingga enam bulan tanpa pernah bertemu pengacara atau anggota keluarga.

Ini merupakan perluasan dari sistem yang telah lama digunakan oleh partai untuk melakukan kontrol dan menanamkan rasa takut di antara para anggotanya.

Jakarta -

Pabrikan mobil Jerman Volkswagen (VW) menjual pabrik mobilnya yang berada di Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang, China. Penjualan dilakukan karena VW kalah saing dengan perusahaan lain dan China dituduh telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Melansir detikNews yang mengutip AFP dan Reuters, Jumat (29/11/2024), VW mengumumkan penjualan pabriknya pada Rabu (27/11) dan dibeli oleh perusahaan milik China, SMVIC yang aktif dalam bisnis mobil bekas. VW juga menjual lintasan uji di Turpan dan Anting di provinsi yang sama.

VW angkat kaki juga disebabkan China dituduh telah melakukan banyak pelanggaran HAM di wilayah tersebut. China melakukan kamp pendidikan ulang dan kerja paksa yang menargetkan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan alasan dibalik keputusan tersebut. Faktor ekonomi menjadi alasan utamanya

"Alasan ekonomi," kutip juru bicara perusahaan yang tidak disebutkan namanya.

VW Kalah Saing

Pertumbuhan VW pada tahun 2023 jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan itu juga kalah saing dengan pesaingnya dari China.

Diketahui perusahaan VW bekerjasama dengan perusahaan milik negara Cina, SAIC Motor Corporations sebagai mitra. Keduanya tetap akan memperpanjang kerja sama.

Perusahaan itu mengatakan akan memperpanjang kemitraannya dengan perusahaan SAIC selama satu dekade hingga 2040. Kedua perusahaan itu mengatakan bahwa mereka akan menjual pabrik mereka di Xinjiang kepada unit SMVIC dari grup Shanghai Lingang Development, yang juga akan mengambil alih pekerja pabrik tersebut.

Langkah ini diambil karena VW berupaya menutup pabrik di Jerman. Selain untuk memangkas biaya produksi, VW juga memberhentikan karyawannya.

Perusahaan ini telah mengukur dampak perang dagang antara Beijing dan Brussels. Hal ini akan berdampak seiring dengan kebijakan UE mengenakan tarif yang besar pada kendaraan listrik yang diimpor dari Cina.

Isu Pelanggaran HAM

Alasan selain ekonomi, yakni pelanggaran HAM terhadap minoritas di China. Organisasi HAM menuduh China menahan lebih dari satu juta orang, sebagian besar Uighur, di 'kamp pendidikan ulang' dan menuduh telah memanfaatkan para tahanan untuk melakukan kerja paksa.

Diketahui tahun lalu di Paris, Prancis, beberapa kelompok aktivis mengajukan pengaduan yang menargetkan perusahaan-perusahaan Prancis dan AS. Kelompok aktivis itu menuduh mereka terlibat dalam kejahatan HAM di Xinjiang akibat subkontraktor di China.

(ata/hmw)

Brasilia -

Ledakan di kompleks Mahkamah Agung Brasil sedang diselidiki sebagai "aksi teroris". Motif di balik aksi itu masih gelap, namun otoritas setempat menduga ledakan itu ada hubungannya dengan pemberontakan terhadap Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang terjadi tahun lalu.

Pelaku di balik insiden ledakan itu, yang tewas di luar gedung Mahkamah Agung dalam insiden pada Rabu (13/11) malam, diketahui merupakan anggota partai politik yang menaungi mantan Presiden Jair Bolsonaro. Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (15/11/2024).

Upaya serangan itu terjadi ketika Brasil bersiap menjadi tuan rumah KTT G20 yang dijadwalkan digelar pada Senin (18/11) dan Selasa (19/11) mendatang di Rio de Janeiro, dengan dihadiri pemimpin negara-negara besar seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

Pria yang diyakini sebagai satu-satunya pelaku, telah tewas dalam ledakan yang mengguncang pintu masuk gedung Mahkamah Agung pada Rabu (13/11) malam. Ledakan itu diduga berasal dari peledak yang dibawa pria tersebut.

Satu ledakan lainnya berasal dari sebuah mobil yang diparkir di kompleks gedung Mahkamah Agung tersebut.

Jenazah pria itu tergeletak semalaman, dengan pasukan penjinak bom berupaya memindahkan detonator yang dibawa pria itu sebelum tewas, sebelum akhirnya dievakuasi pada Kamis (14/11) pagi.

Kepala Kepolisian Federal Brasil, Andrei Passos Rodrigues, dalam konferensi pers di Brasilia mengumumkan bahwa pelaku yang tewas itu bernama Francisco Wanderley Luiz, yang berusia 59 tahun. Disebutkan Rodrigues bahwa Luiz diduga merencanakan serangan sejak lama dan tampaknya bertindak sendirian.

Motif di balik aksi Luiz ini belum diketahui secara jelas. "Kami masih belum mengetahui motif kejahatan tersebut," ucap Rodrigues.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa "ini bukanlah aksi yang terisolasi" dan "para ekstremis kini aktif". Disebutkan Rodrigues bahwa serangan itu mungkin upaya "kekerasan" untuk menggulingkan "supremasi hukum yang demokratis".

Hasil penyelidikan otoritas berwenang mendapati Luiz telah berbulan-bulan menyewa sebuah tempat di "titik strategis" yang terletak dekat dengan Mahkamah Agung Brasil tersebut. Di dalam properti itu, para penyelidik menemukan pesan yang tampaknya menyuarakan dukungan kekerasan terhadap pemberontakan tahun 2023 dan simpatisan mereka.

Dilaporkan juga bahwa Luiz merupakan anggota Partai Liberal (PL) yang dipimpin Bolsonaro, mantan Presiden Brasil yang para pendukungnya pada Januari 2023 lalu berusaha menduduki dan mengambil alih lembaga-lembaga demokrasi di Brasilia dengan kekerasan setelah Lula da Silva kembali berkuasa.

Bolsonaro, dalam pernyataan via media sosial pada Kamis (14/11), mengecam serangan bom itu dan menyebutnya sebagai peristiwa yang terisolasi. Dia juga menyerukan "dialog" untuk melindungi demokrasi di Brasil.

(nvc/ita)

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping dijadwalkan menyampaikan pidato soal reformasi dan keterbukaan Tiongkok dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru.

"Presiden Xi Jinping akan menyampaikan pidato penting di KTT APEC untuk menguraikan langkah-langkah penting China untuk memperdalam reformasi dan keterbukaan serta usulan untuk memajukan kerja sama Asia-Pasifik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing pada Selasa (12/11/2024).

KTT APEC akan berlangsung pada 15-16 November 2024 di Lima, Peru dengan tema "Empower Include Grow".

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama ekonomi beranggotakan 21 entitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan.

"Kehadiran Presiden Xi Jinping di pertemuan pemimpin ekonomi APEC tahun ini merupakan tindakan penting diplomasi China menghadapi Asia-Pasifik, yang sepenuhnya menunjukkan betapa terikatnya China dalam kerja sama ekonomi Asia-Pasifik," tambah Lin Jian.

Di tengah dunia yang sedang berjuang untuk menemukan pendorong pertumbuhan, tambah Lin Jian, kerja sama ekonomi regional di Asia-Pasifik menghadapi tantangan baru.

APEC pun dinilai sebagai "platform" penting bagi kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik dan kawasan tersebut diharapkan terus memainkan perannya sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

"China siap bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan Visi APEC Putrajaya 2040 secara menyeluruh dan berimbang, mengupayakan hasil positif dari pertemuan, memberikan dorongan baru untuk memajukan integrasi ekonomi regional dan mendorong pertumbuhan Asia-Pasifik serta seluruh dunia, dan bersama-sama membangun komunitas Asia-Pasifik dengan masa depan bersama," tambah Lin Jian.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Peru.

Terdapat tiga isu besar APEC yaitu adalah perdagangan dan investasi, Kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta ecotech (economic and technical assistance).

APEC sendiri mewakili 40 persen populasi dunia (2,8 miliar jiwa dari 7 miliar jiwa), 44 persen nilai total perdagangan dunia (17 triliun dolar AS dari 37 triliun dolar AS) dan 55 persen GDP dunia (32 triliun dolar AS dari 58 triliun dolar AS).

Isu utama dan penting yang dibahas pada akses perdagangan dan akses investasi APEC, antara lain, pertama, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari sektor publik dan bisnis, menyangkut pelaksanaan fungsinya dalam mengatur tata perdagangan global sebagai forum perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa.

Kedua, realisasi integrasi ekonomi regional yang dapat memajukan akses pasar di kawasan Asia Pasifik sesuai dengan semangat perdagangan yang bebas, terbuka, dan adil berlandaskan visi Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040 dan Aotearoa Plan of Actions (APA).

Ketiga, Rencana implementasi PV 2040 dan APA; keempat, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor; kelima inklusivitas dan isu berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema kerjasama ekonomi kawasan.

Keenam, dukungan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Ekonomi anggota APEC untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di wilayah APEC; dan ketujuh peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024