Penyelesaian tawuran tidak bisa hanya andalkan penegakan hukum
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengemukakan bahwa penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, namun harus menyasar akar ... [288] url asal
#tawuran-jakarta #sabilulungan #pencegahan-tawuran #dprd-dki #kevin-wu #umkm
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengemukakan bahwa penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, namun harus menyasar akar masalah berupa pengangguran, minimnya ruang ekspresi dan lemahnya literasi digital.
"Data BPS 2023 menunjukkan 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak mendapat pelatihan. Ini bom waktu sosial yang memicu frustrasi," kata Kevin di Jakarta, Jumat.
Karena itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkalai menjadi "Youth Creative Hub", tempat mereka bisa belajar vokasi, pemasaran digital (digital marketing) atau bahkan mengembangkan UMKM.
Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa 1.200 konten provokasi tawuran di media sosial pada 2023 berasal dari Jakarta, dengan 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur.
Data tersebut menjadi bukti literasi digital masih darurat. Karena itu, dia mendesak kolaborasi dengan platform media sosial untuk mempercepat penghapusan konten berbahaya dari 12 jam menjadi maksimal tiga jam.
Di sisi lain, program seperti Siber Patriot yang sukses turunkan perundungan siber di 50 sekolah harus diperluas ke 200 sekolah. "Terutama di Jakarta Timur yang menjadi episentrum tawuran," ujarnya.
Mengacu pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, Kevin menyarankan Pemprov DKI mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga dan kewirausahaan.
Ia mengatakan anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda harus dioptimalkan. Contohnya, memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW.
"Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu melibatkan karang taruna, tokoh agama dan orang tua," katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Perundung Remaja Putri di Lampung Ditetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum
Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun. [398] url asal
#pringsewu #perundungan #remaja-putri #anak-berhadapan-dengan-hukum #spdp #pidana-penjara-tiga #perundung-remaja-putri #kasatreskrim-polres #putri-pelaku #jaksa-penuntut-umum-kejaksaan-negeri-pringsewu #kasatres
Pringsewu - Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun.
Kasatreskrim Polres Pringsewu, IPDA Candra Hirawan dalam keterangannya menyatakan penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk pelaku berinisial IA (13) ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
Dalam penetapan ini juga, menurut Candra pihaknya juga telah mengamankan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.
"Kami telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IA sebagai ABH dalam perkara perundungan yang sempat viral di media sosial tersebut," katanya, Senin (21/4/2025).
"Setelah penetapan status sebagai ABH, penyidik langsung melanjutkan ke tahapan penyidikan, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu," sambung Candra.
Atas perbuatannya, IA dijerat Pasal 80 ayat (1) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
"Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan," tegasnya.
Sebelumnya, beredar video remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Remaja putri tersebut dipukul berulang kali.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak korban menangis ketakutan atas perlakuan tersebut. Meski telah meminta maaf berkali-kali, korban terus di aniaya oleh pelaku.
"Tolongin aku, tolongin aku, maaf mbak maaf," kata korban sambil menangis menahan sakit.
Pada bagian video lainnya, tampak juga pelaku memaksa korban untuk bersujud dan mencium kakinya.
"Sujud lu, sujud," teriak pelaku.
(csb/csb)
Tangis Sesenggukan Wanita Calo Penerimaan Polri di Luwu Saat Berbaju Tahanan
Dua pelaku penipuan calo penerimaan Polri ditangkap di Luwu. Total kerugian mencapai Rp 750 juta. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman empat tahun. [481] url asal
#luwu #penipuan #calo-casis-polri #sulawesi-selatan #calo-nangis-saat-ditangkap #calo-penerimaan-polri #penjara #pelaku-penipuan #penerimaan-polri #mako-polres #pelaku-penipuan-calo-penerimaan-polri #polres-lu
Luwu - Tangis wanita berinisial HA (52) pecah usai ditangkap terkait kasus penipuan modus calo penerimaan anggota Polri sebesar Rp 750 juta. Polisi juga mengamankan pria inisial MR (53) dalam kasus ini.
Polres Luwu menghadirkan HA dan MR dalam konferensi pers di Mapolres Luwu pada Rabu (16/4/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.
Saat digiring polisi ke hadapan awak media, pelaku HA yang mengenakan jilbab abu-abu hitam langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan aksi penipuan karena disuruh oleh seseorang.
"Disuruh jeka juga saya, Pak," kata HA dengan tersedu-sedu.
Kasi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima empat laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Kedu pelaku menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri.
"Sudah 4 laporan yang masuk, pelakunya perempuan berinisial HA dan lelaki MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang," ujar Yakobus kepada detikSulsel, Rabu (16/4).
Yakobus menuturkan HA yang bertugas mencari target calon siswa (casis) Bintara Polri. Sementara MR mengaku sebagai anggota Polri untuk meyakinkan orang tua para korban.
"Modus mereka adalah menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. HA merekrut para casis dan meminta sejumlah uang, sedangkan MR berperan meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Irjen," bebernya.
"Mereka meyakinkan orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp 750 juta," sambungnya.
Yakobus mengungkapkan empat casis yang jadi korban masing-masing inisial SC, EP, AD dan ZM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan korban dari aksi tipu-tipu kedua pelaku bertambah.
"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin juga menjadi korban namun belum melapor. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pelaku lain di balik kasus ini," bebernya.
Kedua pelaku saat ini ditahan di Mako Polres Luwu guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan.
"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun," tutupnya.
(hsr/hsr)
Imigrasi Kotabumi Deportasi 5 WNA, Ada yang Langgar Bikin Penginapan
Selama kurun waktu 2024, Kantor Imigrasi Kotabumi, Lampung Utara tercatat melakukan penindakan terhadap 5 Warga Negara Asing (WNA). Kelimanya telah dideportasi. [409] url asal
#imigrasi-kotabumi #wna-dideportasi #lampung #jepang #tyas-kristyaningrum #non-tpi #penindakan #imigrasi-kotabumi-deportasi-5-wna #kepala-kantor-imigrasi-kelas-ii-non-tpi-kotabumi #pasutri #kurun #jiajing #bawa
Kotabumi - Selama kurun waktu 2024, Kantor Imigrasi Kotabumi, Lampung Utara tercatat melakukan penindakan terhadap 5 Warga Negara Asing (WNA). Kelimanya telah dilakukan deportasi.
Adapun identitas kelimanya yakni pasutri asal Brazil, Marcelo De Carvalho Gomes Mayara Lima Pimentel, kemudian dua WNA asal China yakni Wu Jiajing dan Chen Sirun, serta Kita Mariko asal Jepang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Tyas Kristyaningrum mengatakan terhadap kelima WNA tersebut telah dilakukan deportasi.
"Dalam kurun periode 2024, kami berhasil mengungkap dua kasus melibatkan WNA. Total ada 5 WNA yang kami tindak dan telah dilakukan deportasi ke negara masing-masing," katanya, Selasa (31/12/2024).
"5 WNA yang dideportasi yakni 2 warga negara China, 1 warga negara Jepang serta pasutri warga negara Brazil," sambungnya.
Tyas menerangkan, kelimanya terlibat kasus penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. "Mereka ini menyalah gunakan izin, jadi izin tinggal mereka ini disalahgunakan tidak semestinya," bebernya.
Menurut dia, kasus kelima Warga Negara Asing ini terungkap pada waktu yang berbeda. 2 warga negara China dan 1 warga negara Jepang diamankan pada bulan Agustus 2024 lalu.
"Ketiganya menjadi artis dalam acara festival kesenian di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara untuk pasutri asal Brazil diamankan pada September 2024 lalu, keduanya juga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha rumah penginapan," jelas Tyas.
Dalam acara refleksi akhir tahun ini, dia juga menyampaikan keberhasilan dalam sektor pelayanan publik pihaknya berhasil melayani lebih dari 14.000 penerbitan paspor, jauh melampaui target 12.000 layanan. Selain itu, penerbitan dokumen izin tinggal bagi Warga Negara Asing juga tercatat mencapai lebih dari 170 dokumen, melebihi target 120 permohonan.
(mud/mud)
Kolaborasi dengan BRI, Ruang Tunggu Layanan Publik Imigrasi Medan Diresmikan
Kantor Imigrasi Medan meresmikan ruang layanan publik hasil CSR BRI. Fasilitas baru ini diharapkan meningkatkan kenyamanan pemohon paspor. [628] url asal
#layanan-publik #imigrasi-medan #csr-bri #pelayanan-keimigrasian #advertorial #sarana #wujud #khusus #imigrasi-kelas #bank-rakyat-indonesia #wisnu-wirawan #pegawai #kepala-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus-tpi-medan
Medan - Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dan Kepala Cabang BRI Gatot Subroto bersama-sama meresmikan ruang layanan publik pada Kantor Imigrasi Medan. Ruang layanan ini adalah hasil program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Peresmian ini berlangsung pada hari Kamis (28/11/2024) di pelataran Rooftop Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hadir dalam kegiatan yaitu perwakilan dari cabang BRI, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan perwakilan masyarakat.
Program CSR yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berupa fasilitas dan sarana ruang tunggu yang akan digunakan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pemohon paspor. Ruang tunggu ini memanfaatkan rooftop sebagai salah satu solusi keterbatasan ruang gerak publik pemohon sebagai dampak pembangunan jalan di depan wilayah kantor yang masih berlangsung.
Hasil CSR ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk mendukung program Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BRI atas dukungan yang diberikan.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BRI yang telah menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan publik di bidang keimigrasian. Dengan adanya CSR ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengurusan dokumen imigrasi. Kami juga berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk kedua belah pihak," ujar Wahyu Hidayat saat kegiatan.
Kepala Cabang BRI Gatot Subroto, Wisnu Wirawan, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi Kantor Imigrasi, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian. Kami berharap fasilitas baru ini dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi para pemohon paspor," ungkap Wisnu Wirawan.
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sumatera Utara, Yan Welly Wiguna, juga menyampaikan terimakasih kepada pihak BRI. Dia berharap ruang tunggu ini meningkatkan kenyamanan pengunjung di Kantor Imigrasi Medan.
"Kami berterimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian BRI yang telah mewujudkan ruang tunggu yang sama-sama dapat kita nikmati saat ini dan kiranya dapat mengurangi kepadatan di area ruang tunggu utama," ucapnya.
"Kami juga berharap, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai satu-satunya satuan kerja imigrasi yang sudah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) agar ke depannya dapat memanfaatkan dan memelihara fasilitas ruang tunggu ini dengan sebaik-baiknya, dan kiranya ruang ini bisa menjadi ruang multifungsi bagi para staf dan pengunjung," imbuhnya.
Dengan adanya kolaborasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan BRI Peduli melalui program CSR ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keimigrasian.
Pihak BRI juga memberikan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian BRI terhadap warga lingkungan.
"Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak," jelasnya.
(afb/afb)