Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengawasi setiap warga negara asing yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Agus melalui keterangannya diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan penegasan tersebut merespons kasus tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang mencoba masuk lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Prancis yang diduga palsu.

"Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi," kata Agus.

Agus menjelaskan bahwa Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA, baik sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas untuk mengiringi perkembangan teknologi autogate.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta Arief Munandar saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, juga menyampaikan komitmen Imigrasi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

"Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan diri, kompetensi, profesionalitas, dan menjaga integritas dalam penegakan hukum keimigrasian guna menjaga kedaulatan, keamanan, serta ketertiban negara kita," kata Arief.

Tiga orang WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (12/2).

SZR, TS, dan MZ hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa, tetapi niat itu tidak kesampaian. Mereka tidak berhasil masuk ke Indonesia karena paspor Prancis yang digunakan saat melewati mesin autogate tidak terdeteksi.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tiga WN Pakistan itu.

Pihak imigrasi mendapati bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Tiga orang WNA Pakistan dimaksud sepakat membayar 1.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis tersebut.

WJ menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ juga menyarankan ketiganya menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

Tiga orang WNA Pakistan itu sedang diperiksa atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu. Selain itu, Imigrasi juga mendalami keberadaan sindikatnya.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan yang diduga menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, mengatakan warga negara Pakistan tersebut berinisial FA berusia 46 tahun.

FA ditahan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

"Sebelumnya, FA ditangkap atas dugaan penyalahgunaan visa di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025," kata Novianto Sulastono.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting, Novianto Sulastono mengatakan FA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024.

Setelah sebulan tinggal di Sumatera Utara, kata dia, FA masuk ke wilayah Aceh pada 5 Januari 2025. FA masuk dengan visa atau izin sebagai pelayanan purnajual suatu produk.

Namun selama di Aceh, kata Novianto Sulastono, FA menjual barang, bukan memberi layanan purnajual sebuah produk. Barang yang dijual adalah lukisan. Lukisan tersebut diakui dibuat adik perempuannya yang saat ini berada di Palestina.

"Setelah diperiksa, FA mengaku lukisan tersebut bukan milik adik perempuannya. Adik perempuan juga tidak ada di Palestina. Beberapa lukisan ada yang laku dan dibeli masyarakat," katanya.

Novianto Sulastono menyebutkan perbuatan FA melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Saat ini, FA ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dan menetapkan FA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian," kata Novianto Sulastono.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dua warga negara (WN) Pakistan, MO (30) dan NH (32) dideportasi usai kepergok berjualan kaligrafi di Banda Aceh. Keduanya dianggap menyalahi izin tinggal.

"Deportasi dilakukan karena keduanya melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a dan f, yang meliputi pendeportasian dan penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada Kamis (23/1) sore. Keduanya dipulangkan menggunakan pesawat Batik Air Malaysia.

"Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran," jelas Gindo.

Gindo menjelaskan, pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Aceh. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban keimigrasian di wilayah Indonesia.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita," ujar Gindo.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam