BATAM, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait upaya deportasi terhadap CS, warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda di Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kasus ini.

"Pertama, bagaimanapun saya mengecam segala bentuk kekerasan. Kekerasan itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan," ujar Immanuel dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

"Yang kedua, kita juga bakal melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendorong WNA tersebut dideportasi. Langkah-langkah ini kita lakukan agar masyarakat tidak menganggap semua WNA memiliki perilaku seperti ini. Kita mengecam tindakan tersebut," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah IRS (20), perempuan asal Jodoh, Kota Batam, mengaku mengalami penganiayaan oleh CS.

Akibat kejadian itu, IRS mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal.

"Korban masih trauma, bahkan tidak mau keluar dari rumah. Dia sangat takut dan merasa tidak aman, apalagi tahu pelaku masih bebas dan bekerja di Batam," ungkap Butong, anggota keluarga korban.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis ke pihak berwenang. Selain dugaan kekerasan fisik, keluarga korban menilai tindakan CS juga melanggar ketertiban umum dan seharusnya menjadi dasar kuat untuk deportasi.

Yang mengejutkan, meskipun sebelumnya disebutkan bahwa CS telah dideportasi, kenyataannya ia masih berada di Batam dan bekerja secara legal dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Hal ini membuat keluarga korban merasa kecewa terhadap pihak Imigrasi.

"Waktu itu orang Imigrasi bilang sudah dicabut izin tinggalnya dan pelaku akan dideportasi. Tapi kenyataannya sekarang dia masih kerja seperti biasa di Batam," kata Butong.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh CS.

“Sudah dilakukan tahap mediasi terhadap perwakilan demonstran kemarin. Kita menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian, sebab sudah ada surat SP3 terkait kasus dari CS. Kami juga melakukan pemeriksaan, dan ternyata memang tidak ada pelanggaran keimigrasian,” jelas Kharisma.

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak dua warga negara China ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang karena bekerja secara ilegal menggunakan visa kunjungan wisata.

Keduanya, berinisial XZ dan ZJ, terjaring dalam pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kamis (10/2025) dan di Pantai Indah Kapuk 2 pada Jumat (11/4/2025).

“XZ ditemukan bekerja sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display, dan kusen aluminium. Sementara ZJ bertugas sebagai mandor yang mempersiapkan pembukaan operasional perusahaan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Keduanya menyalahgunakan visa kunjungan wisata indeks B1 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan non-komersial, seperti wisata, pertemuan, atau pengobatan.

Selama di Indonesia, XZ menerima upah dan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, sedangkan ZJ difasilitasi akomodasi selama berada di Indonesia.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan visa B1 dengan izin tinggal kunjungan hanya selama 30 hari.

"XZ bekerja sebagai kuli bangunan sejak Februari 2025. Sementara ZJ sudah mulai bekerja dari 12 Maret 2025," kata Hendro.

XZ dan ZJ diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Imigrasi masih mendalami temuan tersebut untuk menentukan tindak lanjut.

“Jika ditemukan cukup bukti, akan dilakukan penyidikan pidana. Jika tidak, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijalankan,” ucap Hendro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua warga negara China diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 15-16 Maret 2025. Keduanya yang berinisial FN dan GC.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar (kedubes) Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik.

Kedua warga negara China itu disebut tengah dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025) dikutip dari Antaranews.

Yuldi menjelaskan bahwa FN diamankan pada Sabtu, 15 Maret 2025, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

FN dikenali berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition).

Namun, menurut Yuldi, pada alamat di Kebayoran Baru tersebut, tim hanya mendapati FN.

Kemudian, berdasarkan informasi FN, rekannya yang berinisial GC sedang berada di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Selanjutnya, tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Yuldi mengatakan, tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak ditemukan.

Hingga pada Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut.

Yuldi mengatakan, dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC

Petugas, menurut dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut lantas menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah.

Biro Keamanan Publik Xiangshui di China disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor keduanya pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan maskapai China Eastern Airlines.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, kata Yuldi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan bahwa FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan, pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas yang berhasil mengamankan dan mendeportasi FN dan GC.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” kata Godam.

Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.

"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.

"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.

Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.

Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.

Artikel ini telah tayang di detikbali

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.

"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.

"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.

Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.

Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan ada Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Agus mengatakan dia sudah menonaktifkan 71 orang pegawai Imigrasi Soetta buntut masalah itu.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Dia mengatakan ada 44 kasus yang dialami 60 warga China pada Februari 2024 sampai Januari 2025.

"Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus terhadap 60 warga negara China dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga China," kata Agus dalam rapat.

Agus mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi. Hasilnya, terdapat 39 petugas Imigrasi yang mengecek dokumen WN China dan diduga terlibat pungli.

"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga China sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga China yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," ujar Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian (uang) kepada masing-masing," tambahnya.

Agus mengatakan ada 71 pegawai di Imigrasi Soetta yang dinonaktifkan buntut kasus itu. Dia mengatakan pegawai yang dinonaktifkan terdiri atas pejabat struktural hingga petugas konter.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut, telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari tiga pejabat struktural, satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter," kata Agus.

Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas. Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal.

"Sedangkan untuk Kakanim saat itu, baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari. Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Pihak Imigrasi juga melakukan pencegahan pungli terulang. Dia mengatakan sistem autogate di Soetta akan ditambah menjadi 98 dan mengurangi petugas counter.

"Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi peristiwa berulang, kami mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan autogate di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini berjumlah 98 autogate dan mengurangi jumlah petugas counter manual dari 50 counter menjadi 15 counter baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BULELENG, KOMPAS.com - Dua orang warga negara (WN) China berinisial CJ dan AM dideportasi dari Bali oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Kedua warga negara asing tersebut dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan, CJ dan AM kedapatan bekerja sebagai pemandu atau instruktur selam. Padahal, izin tinggal yang mereka miliki adalah izin tinggal kunjungan.

"Imigrasi Singaraja mendeportasi CJ dan AM lantaran diduga bekerja secara ilegal selaku dive guide atau instructor," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Ia mengungkapkan, CJ dan AM bekerja sebagai pemandu selam di wilayah Kabupaten Karangasem.

Petugas mendapati penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan keduanya saat melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke hotel-hotel yang ada di wilayah Karangasem.

"Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim kami menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis asing yang selesai melakukan diving," kata dia.

Selanjutnya, petugas Imigrasi Singaraja memantau dan memeriksa dokumen keimigrasian dari warga asing tersebut.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dilakukan pemanggilan terhadap kedua warga asing tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja," lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, CJ dan AM diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Keduanya masuk wilayah Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ tercatat datang pada tanggal 26 November 2024 dan AM pada tanggal 21 Desember 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal CJ hingga 24 Maret 2025 dan AM hingga 18 Juni 2025.

"Selama berada di Indonesia, yang bersangkutan mengakui bekerja sebagai pendamping atau pemandu selam di salah satu diving center," lanjut Hendra Setiawan.

Terhadap keduanya dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan masuk wilayah Indonesia.

"Karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Keduanya dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ menumpangi maskapai China Southern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar–Guangzhou) tujuan akhir Wenzhou.

Sementara AM dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar–Shenzen) tujuan akhir Beijing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memasang QR code hingga kamera CCTV di loket pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan internasional utama.

Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, pengaduan yang masuk melalui QR Code ini akan langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjen Imigrasi.

“Apabila penumpang di bandara maupun pelabuhan melihat ada indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan Imigrasi oleh petugas, atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, silakan sampaikan pengaduan melalui QR Code yang tertera di konter pemeriksaan imigrasi," ujar Godam dalam keterangan resmi, Selasa (04/02/2025).

Godam memastikan, setiap aduan yang diterima bakal dicek oleh tim imigrasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa aduan harus disampaikan dengan bertanggung jawab.

Artinya, pemohon pengaduan dapat membuktikan bahwa dirinya berada di area kedatangan atau keberangkatan pada tanggal dan waktu tersebut, apabila dimintai keterangan.

“Fasilitas QR Code pengaduan masyarakat ini jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mencederai nama baik seseorang yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi,” kata Godam.

Sementara itu, kamera CCTV dipasang di loket pemeriksaan paspor untuk meningkatkan transparansi dan integritas layanan imigrasi di perlintasan.

Pihak Imigrasi juga akan memasang pangat peringatan untuk tidak memberikan tip (no tipping) dalam tiga bahasa, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Mandarin.

Penumpang juga akan diarahkan untuk menggunakan autogate ketimbang loket yang dijaga petugas.

“Autogate bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan e-visa. Fasilitas tersebut memberikan pengalaman pemeriksaan Imigrasi yang lebih cepat dan nyaman, hanya 15-20 detik per perlintasan,” kata Godam.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut ada 31 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dicopot buntut kasus dugaan pemerasan.

"Ada 31 orang yang diperiksa, satu orang baru kembali dari umroh," ujarnya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Senin (3/2).

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan secara internal diketahui apabila penerimaan uang tersebut dilakukan dengan dalih sebagai tips dari WN China.

Oleh sebab itu, ia mengaku telah memerintahkan untuk dipasang penanda larangan memberikan tips kepada petugas dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina.

"Sejauh ini hasil pemeriksaan lebih mengarah kepada pemberian tips. Oleh karena itu kami sudah buat tulisan tidak menerima tips dalam 3 Bahasa," tuturnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini mereka yang terbukti menerima tips dari WN China juga telah dijatuhi sanksi Disiplin dan Demosi.

"Sanksi Disiplin dan Demosi," pungkasnya.

Sebelumnya puluhan Warga Negara (WN) China dilaporkan menjadi korban pemerasan atau pungutan liar (pungli) oleh petugas Imigrasi ketika tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Aksi pemerasan itu dilaporkan Kedutaan Besar China ke pemerintah RI yakni Kemenlu dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI pada 21 Januari lalu lewat sebuah surat resmi.

Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang terjadi sejak Februari 2024 sampai Januari 2025. Sementara total uang pemerasan yang telah dikembalikan kepada lebih 60 WN China mencapai Rp32.750.000.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025," demikian isi surat yang salinan dokumennya dilihat CNNIndonesia.com.

Kedubes China menilai kasus pemerasan yang tercatat itu hanyalah yang terlihat atau terdeteksi, karena diduga masih banyak warga negaranya yang memilih untuk tidak melaporkan aksi pemerasan tersebut.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," isi surat Kedubes China itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad, menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus.

Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025, dan tertuju ke Kementerian Luar Negeri, mengenai kasus pemerasan terhadap WN China yang terjadi di Bandara Internasional Jakarta atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kedubes China menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp32.750.000,- yang dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.

“Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Selain itu, Kedubes China berharap agar tanda yang bertuliskan "Dilarang memberi tip”, “Silakan lapor jika terjadi pemerasan” dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris, dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi guna memberantas masalah pemerasan di bandara.

Pihak kedubes juga berharap agar perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan China, sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi bandara di Indonesia.

Sejumlah warga negara China diduga menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Kasus ini terungkap setelah sebuah surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025 yang beredar di media sosial.

CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah fakta terkait kasus tersebut sebagai berikut:

Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya 44 kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Secara total ada sekitar Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian isi surat tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Masih dalam surat tersebut, Kedubes China menyampaikan harapannya agar tanda-tanda bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai surat yang beredar ini. Namun demikian, Kedubes China enggan berkomentar karena belum memiliki informasi lebih lanjut.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta buntut dugaan pemerasan tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menyebut seluruh pejabat imigrasi Bandara Soetta yang dicopot buntut dugaan pemerasan terhadap WN China itu menjalani pemeriksaan internal.

Agus juga memastikan anak buahnya tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," ucap dia.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait mengenai situasi yang terjadi.

"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT," demikian pernyataan Roy, Sabtu.

Sebuah surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia beredar di media sosial.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu melaporkan sejumlah kasus pemerasan yang dialami warga China oleh petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam surat tersebut, Kedubes China membeberkan setidaknya 44 kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025. Total ada sekitar Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian isi surat tersebut.

Surat ini sendiri ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kedubes China menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemlu RI yang telah membantu menjalin kontak dan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Masih dalam surat yang sama, Kedubes China menyampaikan harapannya agar tanda-tanda bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.

Kedubes China juga berharap ada perintah yang dikeluarkan untuk agen-agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan China menyuap petugas imigrasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait mengenai situasi yang terjadi.

"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT," demikian pernyataan Roy, Sabtu (1/2).

CNNIndonesia telah menghubungi Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai surat yang beredar ini. Namun demikian, Kedubes China enggan berkomentar karena belum memiliki informasi lebih lanjut.

Surat ini beredar bersamaan dengan berita pencopotan seluruh pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana itu.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.