JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku telah menonaktifkan puluhan pegawainya lantaran diduga terlibat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara (WN) China. Hal itu diketahui setelah adanya Nota Diplomatik dari Kedubes China pada 21 Jamuari 2025.

?Muncul nota diplomatik Kedubes Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang menjelaskan telah terjadi pungli sejak Februari 2024 hingga Januari 2025,? kata Agus saat raker bersama Komisi XIII DPR, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya menemukan 44 kasus pungli terhadap 60 warga Tiongkok selama periode tersebut. Kendati begitu, kata dia, sudah ada pengembalian uang sebesar Rp32.750.000 pada warga Tiongkok.





"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Cina sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga Cina yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," kata Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan Pengembalian kepada masing-masing," imbuhnya.

Namun, kata dia, pihaknya telah menonaktifkan puluhan pegawai dari sejumlah jabatan. "Atas peristiwa tersebut per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 1 mantan kepala kantor, 1 mantan kepala bidang, 1 kepala bidang, 5 kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas konter," tutur Agus.

Agus menyampaikan, puluhan petugas imigrasi yang dinonaktifkan itu masih dilakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas.

"Bagi para pegawai yang telah di nonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," papar Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menyatakan bahwa para petugas tersebut akan menjalani pemeriksaan internal, meskipun belum ada kepastian apakah mereka akan diproses hukum lebih lanjut.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ujar Godam kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan informasi bertuliskan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara sejak 1 Februari 2025.

Dugaan pemerasan terungkap dari laporan Kedubes China

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar surat Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia beredar luas di media sosial X (Twitter).

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 yang diunggah oleh akun @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China melaporkan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut isi surat tersebut, kasus pemerasan terhadap WN China terjadi dalam rentang waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari total 44 kasus yang telah diselesaikan, sebanyak Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian isi surat tersebut.

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa kasus yang terdata hanya sebagian kecil dari insiden pemerasan yang sebenarnya terjadi.

Banyak korban tidak melaporkan kejadian serupa karena jadwal yang padat atau takut akan pembalasan di kemudian hari.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kedubes China mengusulkan pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" di area bandara.

Selain itu, mereka juga meminta agar perintah larangan memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan China, guna mencegah wisatawan menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memastikan bahwa semua pejabat yang terlibat telah dicopot dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah kementerian menerima laporan dan data-data terkait dugaan pemerasan ini.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun, dan para pejabat yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Robertus Belarminus)