Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Pigai menilai bahwa kebijakan kemanusiaan itu sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, ia menyatakan mendukung penuh langkah Presiden Prabowo.

“Saya mengikuti sikap Presiden,” ucapnya.

Meski demikian, Pigai menyebut bahwa rincian teknis evakuasi akan ditentukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatannya ke sejumlah negara.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” katanya.

Indonesia Siap Tampung 1.000 Warga Palestina

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap mengevakuasi sekitar 1.000 warga sipil Palestina dari Gaza untuk gelombang pertama.

Mereka yang akan dievakuasi antara lain adalah korban luka, anak-anak yatim piatu, serta warga yang mengalami trauma akibat konflik bersenjata.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Presiden saat memberikan keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4/2025) dini hari.

Presiden menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan bukan bentuk relokasi permanen dari tanah kelahiran mereka. Ia menyebut bahwa para pengungsi akan dipulangkan kembali ke Gaza jika situasi di wilayah tersebut membaik.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” tegas Prabowo saat ditemui usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025) sore waktu setempat.

Konsultasi dengan Negara-Negara Timur Tengah

Prabowo juga mengungkapkan bahwa rencana evakuasi tersebut telah dan sedang dikonsultasikan dengan berbagai pemimpin negara Timur Tengah serta para pemimpin Palestina.

Tujuannya, agar upaya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan atas dasar kemanusiaan bersama.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo.

Dalam rangkaian lawatan internasionalnya, Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin dari lima negara, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Ia menyebut bahwa telah terjadi perkembangan positif dalam upaya mendukung kemanusiaan di Gaza.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih. Kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," ucap Presiden dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin (14/4/2025), sebelum kembali ke Tanah Air dari Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania.

SUMBER: Antaranews

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim, rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab, menurut dia, rencana evakuasi tersebut merupakan bentuk upaya Indonesia menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, Pigai mengaku siap mengikuti sikap Prabowo soal rencana evakuasi warga Gaza.

Pigai menyebutkan, rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah setelah Prabowo menyelesaikan lawatan internasional.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa (sekarang), ‘kan kita semua belum tahu,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Prabowo menyatakan, siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ucap Prabowo.

Prabowo memastikan, evakuasi tersebut bersifat sementara karena warga Gaza akan dibawa kembali ke tanah air mereka setelah situasi kondusif.

Prabowo pun mengaku masih mengkonsultasikan rencana tersebut dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengkritisi sikap negara-negara barat yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi isu hak asasi manusia, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Kritik Prabowo disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, di Turki, Jumat,

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti inkonsistensi sejumlah negara barat yang dulu gencar mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, faktanya kini justru bungkam melihat pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan di Palestina.

"Banyak negara barat datang ke Indonesia 30 tahun lalu dan mengajari kami tentang HAM, demokrasi. Kami belajar dari mereka. Tapi, sekarang, saat kita semua melihat pelanggaran HAM terang-terangan di depan mata, banyak dari mereka justru diam," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang diikuti secara daring Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

Menurut Kepala Negara, diamnya negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal menimbulkan kesadaran baru bagi negara-negara di global selatan. "Ini menyedihkan, tetapi ini membangunkan kami. Kami jadi sadar, oh, begitu ya?" lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan dari kegagalan tatanan global dalam menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Tidak tinggal diam

Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Gaza dan kawasan sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.

“Bagaimana mungkin anak kecil berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin ibu tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima akal sehat,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta, Jumat.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2). Warga Gaza yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya. Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Pada Sabtu (15/2) pagi, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds, membebaskan tiga sandera Israel, termasuk dua warga negara ganda berkewarganegaraan Amerika dan Rusia di Khan Younis, Gaza Selatan.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina, termasuk 36 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 333 lainnya yang ditahan dari Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi porak-poranda.

Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas bakal berlangsung dalam tiga fase. Pada fase pertama, Hamas bakal membebaskan 33 tawanan. Sebagai gantinya Israel harus melepaskan 1.900 tahanan Palestina.

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas bakal berlangsung selama 90 hari. Jika kesepakatan berjalan mulus, Israel bakal mundur sepenuhnya dari Gaza dan Hamas akan membebaskan semua warga Israel yang menjadi tawanan. Jasad dari tawanan yang terbunuh akibat serangan Israel juga bakal dikembalikan.

Agresi Israel ke Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 48 ribu warga Palestina di sana terbunuh. Saat ini krisis kemanusiaan masih berlangsung di Gaza karena sebagian besar infrastruktur-infrastruktur vital, seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, telah hancur terhantam serangan Israel.

Amnesty International menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza sejak dimulainya perang tahun lalu. Amnesty mengatakan pada hari Kamis (5/12), bahwa laporan baru tersebut merupakan "peringatan" bagi masyarakat internasional.

Organisasi hak asasi manusia yang berkantor pusat di London, Inggris tersebut, mengatakan bahwa temuannya didasarkan pada "pernyataan genosida dan tidak manusiawi para pejabat pemerintah dan militer Israel", citra satelit yang mendokumentasikan kehancuran, kondisi lapangan dan laporan langsung dari warga Gaza.

"Bulan demi bulan, Israel telah memperlakukan warga Palestina di Gaza sebagai kelompok submanusia yang tidak layak mendapatkan hak asasi manusia dan martabat, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik," kata kepala Amnesty, Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024).

"Temuan kami yang memberatkan ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat internasional: ini adalah genosida. Ini harus dihentikan sekarang," tambahnya.

Sebelumnya, kelompok Hamas melancarkan besar-besaran di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, yang memicu serangan militer Israel yang mematikan.

Israel telah berulang kali dan dengan tegas membantah tuduhan genosida, menuduh Hamas menggunakan rakyat Palestina sebagai tameng manusia.

"Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Israel memiliki sasaran militer. Namun keberadaan sasaran militer tidak meniadakan kemungkinan adanya niat genosida," kata Callamard kepada AFP dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda.

Laporan setebal 300 halaman itu menunjukkan insiden-insiden di mana "tidak ada kehadiran Hamas atau sasaran militer lainnya".

Laporan itu menyinggung tentang 15 serangan udara di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 20 April, yang menewaskan 334 warga sipil termasuk 141 anak-anak. Amnesty menyatakan pihaknya tidak menemukan "bukti bahwa salah satu dari serangan-serangan ini diarahkan pada sasaran militer".

Selain puluhan ribu kematian dan trauma fisik dan psikologis, laporan itu juga menunjukkan kondisi di lapangan, di mana dikatakan bahwa warga Palestina menjadi sasaran "malnutrisi, kelaparan, dan penyakit, dan terpapar pada "kematian yang lambat dan terencana," demikian laporan Amnesty.

"Negara-negara yang mengirim senjata ke Israel, melanggar kewajiban mereka untuk mencegah genosida berdasarkan konvensi dan berisiko menjadi kaki tangan", cetus Callamard selama konferensi pers.

Sejak dimulainya perang, setidaknya 44.532 orang telah tewas di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.