UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah yang dialami seorang warga Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, yang memiliki keterbatasan pendengaran dan buta huruf.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul Hermawan Setiaji di Bantul, Senin, mengatakan sudah mengambil langkah dengan mengutus aparatur untuk membantu menuntaskan persoalan tanah warga di Bangunjiwo, Bantul.

"Pemda sudah mengambil langkah dengan mengutus staf bersama sama lurah (Kepala Desa Bangunjiwo) untuk berkomunikasi dengan Pak Tupon, yang intinya pemda berkomitmen untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada Pak Tupon," katanya.

Hermawan mengatakan, pemerintah daerah berharap ada kepastian dari Tupon untuk berkenan didampingi tim hukum dari pemerintah, sehingga dari Pemda nantinya akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi permasalahan tanah yang kini sudah dilaporkan ke polisi tersebut.

"Nanti kita siapkan pengacara untuk permasalahan Pak Tupon ini sampai dengan selesai, dan tidak dipungut biaya serupiah pun. Intinya itu, jadi komitmen Pemda mendampingi untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak Pak Tupon," katanya.

Dia mengatakan, berkaitan dengan permasalahan tanah yang dialami warga tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian, sehingga persoalan ini muncul ke publik dan menjadi atensi pemerintah.

"Jadi tentunya pemda memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama yang aktif di media sosial yang memberikan perhatian lebih berkaitan dengan kasus Pak Tupon. Saya kira ini sesuatu hal yang bagus ada kepedulian dari masyarakat," katanya.

Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah milik Tupon seluas 1.655 meter persegi diketahui telah beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di bank tanpa sepengetahuannya.

Keluarga besar Tupon hingga kini masih menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Persoalan tanah tersebut telah dilaporkan ke Polda DIY beberapa hari lalu.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4/2025).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (21/4) malam. Pria tersebut diduga mengamuk karena dipicu masalah keluarga.

"Ya, itu ada masalah keluarga. Kita tak tahu seperti apa penyebab pastinya," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dilansir Antara, Selasa (22/4).

Mansur mengatakan saat itu posisi pria WNA yang mengamuk sedang mabuk ketika datang ke lokasi pada Senin (21/4) siang kemarin.

Sejak siang itu pula, WNA yang sudah lama tinggal di apartemen tersebut berteriak-teriak. Ulah WNA ngamuk itu juga terjadi beberapa waktu lalu.

"Itu pemicunya masalah keluarga karena sudah kejadian dua kali, kemarin juga menjelang Lebaran juga sama. Marah-marah, istrinya minta perlindungan kita," katanya.

Lihat juga Video: Polisi Ungkap Dugaan Penyebab WNA Ngamuk di Kalibata City

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Dalam gugatan tersebut, PCO dinilai memiliki potensi tumpang tindih tugas dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Penggugat juga meminta PCO agar dibubarkan.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo mengaku belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa desain kelembagaan antara PCO dan KSP telah dirancang sejak awal agar tidak saling bertabrakan kewenangannya.

“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pembentukan PCO tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran KSP.

Justru, PCO memperkuat fungsi komunikasi kepresidenan yang selama ini menjadi bagian krusial dalam penyampaian kebijakan dan informasi dari pemerintah kepada publik.

“Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” tandas Prasetyo Hadi.

Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan uji materiil atau gugaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya. Adapun, gugatan atau uji materiil tersebut terhadap beberapa pasal di Perpres No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Hakim federal Amerika Serikat (AS) memblokir langkah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut segera status hukum ratusan ribu imigran dari Venezuela, Kuba, Nikaragua dan Haiti.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim distrik AS, Indira Talwani, di Boston itu, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menjadi perintah terbaru yang menunda upaya pemerintahan Trump melakukan deportasi massal, khususnya yang menargetkan orang-orang Amerika Latin.

Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mengatakan akan mencabut status hukum sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela yang datang ke AS di bawah program "pembebasan bersyarat" yang awalnya diluncurkan oleh mantan Presiden Joe Biden pada Oktober 2022.

"Pengadilan mengabulkan penundaan darurat terhadap Penghentian Proses Pembebasan Bersyarat bagi warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela," kata Talwani dalam putusannya.

Program pembebasan bersyarat itu memungkinkan masuknya sebanyak 30.000 migran per bulan selama dua tahun terakhir ke AS dari empat negara, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Dalam putusannya, Talwani mengatakan pemerintahan Trump telah bertindak berdasarkan interpretasi hukum imigrasi yang keliru, dengan deportasi cepat yang berlaku bagi mereka yang bukan warga negara AS yang memasuki wilayah AS secara ilegal, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang diizinkan berada di negara itu, seperti melalui program pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

Berdasarkan langkah pencabutan oleh pemerintahan Trump, para imigran akan kehilangan perlindungan hukum mereka efektif mulai 24 April, hanya 30 hari setelah Departemen Keamanan Dalam negeri AS menerbitkan perintahnya via Federal Register.

Trump telah bersumpah untuk mendeportasi "jutaan" migran tidak berdokumen lengkap dalam masa jabatan keduanya, setelah menjalankan kampanye pemilu yang fokus pada imigrasi ilegal.

Dalam sejumlah langkah lainnya, Trump memberlakukan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan ratusan orang yang diduga anggota geng kriminal Venezuela ke El Salvador, yang memenjarakan para migran tersebut.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), YB Irpan mengaku bahwa kliennya tidak mengenal penggugat yakni Aufaa Luqmana Re A dalam gugatan Wanprestasi terkait mobil Esemka. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," katanya ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4/2025).

Irpan mengatakan dari pengakuan kliennya, Jokowi tidak pernah menjalin perjanjian dengan penggugat. Menurutnya, selama ini, Jokowi hanya mempunyai ide untuk merealisasikan produksi dari hasil SMK.

"Oh tidak, tidak ada (perjanjian), Jadi selama ini Pak Jokowi yang punya ide, yang punya gagasan untuk merealisasi bagaimana agar mobil SMK diproduksi ya sebagai mobil nasional itu kan hal yang wajar dan itu mempunyai niat baik," bebernya.

"Niat baik masa tidak terealisasi sampai sekarang, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi lebih kurang kan seperti itu," lanjutnya.

Mengenai kerugian yang diklaim ditanggung penggugat, Irpan meminta untuk membuktikan. Pasalnya, saat mobil Esemka diwacanakan, yang bersangkutan baru berusia 6 tahun.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," ujarnya.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," sambungnya.

Ditanya apakah optimis memenangkan gugatan tersebut, Irpan meminta penggugat untuk membuktikan hal tersebut.

"Kalau saya melihat dalam perkara ini karena pihak penggugat kalau semisal tidak bisa membuktikan adanya suatu perjanjian, dia tidak punya legal standing, maka menurut hukum acara tentu saja putusan itu dinyatakan tidak dapat diterima," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Ngoresan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.

"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4).

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Jumat (11/4/2025), seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), KA memutuskan memeluk agama Islam. Dengan khidmat, KA mantap mengucapkan syahadat sebagai bentuk persaksian atas keimanan.

Proses KA memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf berlangsung di Masjid Miftahul Jannah Lapas Kelas IIA Pontianak pukul 10.00 WIB. Prosesnya dipimpin langsung H. Kartono, Penyuluh Agama Islam di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar, dan disaksikan Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Mut Zaini, para pengurus Masjid Miftahul Jannah, serta beberapa WBP.

"Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah," ucap KA.

KA pun berubah nama menjadi Muhammad Hidayat. Mut Zaini mengatakan pihaknya akan terus mendukung proses pembinaan rohani. Menurutnya, keputusan untuk memeluk suatu agama harus benar-benar datang dari hati nurani, dan bukan atas paksaan dari pihak manapun.

"Agama bukan suatu hal untuk main-main, melainkan garis hidup yang meski dijalani dengan penuh kesungguhan yang datang dari hati dan niat mendalam," ucap Zaini.

Setelah memeluk Islam, Zaini berharap Muhammad Hidayat dapat mendalami ilmu agama yang dianutnya. Mulai tentang tata cara salat, membaca Al-Qur'an, serta mendalami ilmu agama di bidang lainnya.

Video: Viral Preman Raup Rp 1,3 Juta Palak Pengendara saat Banjir di Kalbar

Video: Viral Preman Raup Rp 1,3 Juta Palak Pengendara saat Banjir di Kalbar

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Prabowo mengatakan evakuasi bisa dilakukan dengan syarat semua pihak terkait menyetujuinya.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka (warga Gaza) di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ucapnya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025) dini hari, dikutip daridetikNews, Jumat (11/4/2025).

Keputusan Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza pun menimbulkan polemik. Salah satunya dari Pakar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Fajri Matahati Muhammadin, SH, LL M, Ph D.

Fajri merespons bahwa rencana persis Prabowo sebenarnya belum diketahui rinciannya. Apakah itu hanya untuk bantuan medis dan bagaimana proses pengembalian warga Gaza setelah dari Indonesia.

"Maksudnya, sepaham saya ada 1.000 yang mau dibawa ke Indonesia untuk sementara mendapatkan penanganan medis. Sementara, artinya akan dikembalikan lagi (bukan permanen)," ucapnya kepada detikEdu, saat dihubungi Jumat (11/4/2025).

"Tapi, saya belum tahu: warga Palestina yang diungsikan ini maksudnya diambil dari luar atau dalam Gaza atau bagaimana, lalu berapa lama, dan bagaimana arrangement pengembaliannya (bagaimana, ke mana, dll.)," imbuhnya.

Berpotensi Menjadi Masalah Besar

Fajri menilai, rencana Prabowo sebenarnya ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya. Terutama keterkaitan dengan isu lain, seperti Tarif Trump hingga menyoal penjajahan itu sendiri.

"Menurut saya rencana ini ada baiknya dan ada (banyak) buruknya. Baiknya, betul rakyat Palestina banyak sekali yang membutuhkan bantuan medis (tidak cuma 1.000). Andai Indonesia bisa memberi bantuan bagi lebih banyak, tentu akan lebih baik," ujarnya.

"Mungkin juga, kalau benar ini terkait dengan tawar-tawaran dengan Trump soal tarif, bisa jadi membantu menegosiasikan masalah tarif," tambahnya.

Ia menyebut, keburukan dari rencana ini yakni terkait dengan rencana zionis dan Trump. Rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza dan meminta negara-negara lain (termasuk Indonesia) untuk menampung warga Palestina.

Jika itu terjadi, menurutnya, akan semakin memberi ruang untuk para zionis sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sudah pernah membuat statement menolak untuk mendukung rencana tersebut.

"Tapi kok langkah ini seperti satu langkah dari mendukung kebijakan Trump dan zionis tersebut. Nah, sekali lagi saya kurang tahu bagaimana arrangement untuk pengembaliannya 1.000 warga Palestina ini nanti," kata Dosen di Departemen Hukum Internasional tersebut.

"Maka ini akan jadi potensi masalah besar, misalnya nanti pemulangannya dipersulit lalu ditunda, lalu jangan-jangan malah ditambah lagi warga Palestina yang disuruh kita evakuasi 'sementara'," lanjutnya.

Potensi masalahnya, imbuh Fajri, yakni karena pemulangan ke Palestina wajib bekerja sama dengan zionis. Untuk membuat 'evakuasi sementara' menjadi 'evakuasi tetap' saat pemulangan, berpotensi dipersulit dan diulur-ulur.

"Dan kita ketahui zionis punya track record kuat bermain-main begini, apalagi punya dukungan dari Trump," imbuhnya.

Alih-alih merencanakan evakuasi 1.000 warga Palestina, Fajri menyebut lebih baik mengirim lebih banyak dokter dan tenaga medis Indonesia untuk membantu korban-korban di Palestina.

"Pikir saya, daripada kita menegosiasikan membawa 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk mengobati mereka di Indonesia, jauh lebih baik membawa 1.000 dokter dan tenaga medis Indonesia ke Palestina untuk mengobati mereka di sana," katanya.

Khawatir dengan Manipulasi Diplomasi

Menyoal rencana ini, lebih jauh, Fajri menjelaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Itu juga sekaligus kejahatan perang (War Crime) yang sudah terjadi selama berpuluh tahun.

Maka dari itu, terkait rencana evakuasi ini, ia khawatir dengan kemungkinan adanya manipulasi diplomasi.

"Zahirnya, langkah Pak Prabowo ini sekilas kelihatan bukan seperti mendukung kejahatan tersebut. Tapi saya khawatir dengan segala manipulasi diplomasi seperti ini, langkah ini akan 'termainkan' untuk turut mendukung kejahatan tersebut," tuturnya.

Secara umum, ketika ditanya apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat dalam merespons situasi di Gaza, ia menilai salah langkah.

"Salah langkah sekali kalau menurut saya," tutur Fajri.

Video Pengakuan Warga Palestina yang Disandera Israel: Dipukuli-Tak Diberi Makan

Video Pengakuan Warga Palestina yang Disandera Israel: Dipukuli-Tak Diberi Makan

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, Kamis, serta melakukan dialog dengan warga binaan di lembaga pembinaan narapidana tersebut.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso serta didampingi 10 anggota komisi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI melihat langsung sarana dan prasarana lapas serta program pembinaan warga binaan, diantara adalah kebun ketahanan pangan, pembuatan kapal hias, produksi sandal, dan dapur produksi roti.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Warga binaan juga menyampaikan permintaan kepada wakil rakyat tersebut guna memperjuangkan pemenuhan hak batiniah seperti bilik keluarga.

"Setelah kami melihat langsung bagaimana kondisinya, kami mengapresiasi jajaran Lapas Banda Aceh. Kondisinya sama dengan lapas lainnya di Indonesia, yang kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas Banda Aceh hanya 300-an orang, tetapi dihuni 500-an orang," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga binaan untuk terus memperbaiki diri, merenungkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi.

"Kami mengingatkan untuk terus berbuat baik. Warga binaan yang masih di dalam lapas, belum tentu tidak lebih baik dari masyarakat di luar lapas. Kami juga memperjuang agar warga binaan di lapas ini bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik lagi," katanya.

Terkait aspirasi warga binaan menyangkut dengan bilik keluarga, Sugiat Santoso mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan warga binaan tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Bilik keluarga ini merupakan pemenuhan kebutuhan batiniah warga binaan. Persoalan ini juga sudah kami sampaikan pada rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami juga berharap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membuat patung hukum bilik keluarga tersebut," kata Sugiat Santoso.

Sementara itu, Suhaimi, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengharapkan Komisi XIII DPR RI memperjuangkan keberadaan bilik asmara. Bilik ini menjadi tempat pertemuan dan pemenuhan hak batiniah warga binaan dengan keluarga.

Selama ini, kami menerima kebutuhan lahiriah dengan baik. Namun, untuk hak batiniah, selama ini tidak terpenuhi. Kami berharap DPR RO memperjuangkan hak batiniah berupa bilik asmara," kata Suhaimi dalam pertemuan dengan Komisi XIII DPR RI.

Selain itu, Suhaimi juga menyampaikan aspirasi warga binaan lainnya berupa renovasi musala dalam lapas. Selama ini, rumah ibadah tersebut tidak mampu menampung jamaah ketika shalat lima waktu.

"Kami mengusulkan musala diperbesar, sehingga mampu menampung jamaah saat shalat lima waktu. Selain itu, kami juga berharap pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis," kata Suhaimi.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen melayani warga binaan pemasyarakatan (WBP) aksi terorisme dengan pendekatan secara tulus dan humanis.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan komitmen tersebut ditekankan BNPT bersama seluruh lembaga terkait, khususnya Tim Deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan, serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

“Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Saat menghadiri acara Halalbihalal bersama WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor, Jawa Barat (9/4), Eddy mengapresiasi kinerja para petugas lapas yang terus membina warga binaan dengan semangat keikhlasan.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi tingkat literasi dan kreativitas para warga binaan, yang ditunjukkan melalui penampilan musik dan lagu saat memeriahkan acara halalbihalal itu.

Sementara itu mewakili Kepala Lapas Kelas IIB Sentul Ibnu Fauzi, Kepala Seksi Bina Narapidana dan Produksi Leddi Wahyudi Sunarya menyampaikan bahwa kehadiran Kepala BNPT merupakan sebuah momen bersejarah bagi Lapas Sentul.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar. Kepala BNPT hadir secara langsung dalam Halalbihalal merupakan paket lengkap, sebelumnya juga Bapak Deputi 1 BNPT sempat hadir dalam acara buka bersama,” tutur Leddi dalam kesempatan yang sama.

Leddi juga menyampaikan bahwa momentum tersebut menambah semangat bagi para warga binaan untuk menjalani masa binaan mereka dengan lebih baik.

Adapun acara halalbihalal mengusung tema Semangat di Hari Nan Fitri untuk Perkokoh Nilai Kebangsaan dan Toleransi.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan bersalam-salaman penuh kehangatan, guna mempertegas komitmen semua pihak untuk terus membangun kebangsaan dan toleransi di dalam lapas melalui pembinaan yang inklusif dan bermakna.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pemuda asal Ngoresan, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya Sumber, Solo, siang tadi. Tim hukum yang hadir yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana dan Rivai Kusumanegara.

Salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan tidak ada pembahasan soal gugatan itu dalam pertemuan tersebut. Pihaknya berkunjung ke rumah Jokowi untuk berlebaran.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, ditemui usai pertemuan dengan Jokowi, Rabu (9/4/2025).

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti.

"Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Menurut Yakup, tidak semua kasus yang menyeret nama Jokowi akan langsung direspons. Ia mengaku akan melihat kasusnya terlebih dahulu.

"Karena ini masih dalam langkah Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Kita lihat case by case, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respons kan juga tidak baik, artinya kita case by case," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Aufaa yang juga putra Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, itu menggugat tiga pihak. Ketiganya yakni Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (tergugat 1), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin (tergugat 2), hingga pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) (tergugat 3) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, Jokowi digugat karena pada tahun 2012 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pernah menyampaikan jika mobil Esemka akan diproduksi massal dengan target produksi 5.000 unit per tahun.

"Beliau (Jokowi) saat jadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an juga prototipenya (mobil Esemka) dikendarai langsung ke Jakarta, dan sudah merintis pabrik di Boyolali. Pada awal jadi presiden periode pertama menyampaikan Esemka jadi prioritas jangan sampai jadi proyek simbolis, kemudian memerintahkan Kemenperin untuk mempercepat produksi. Tahun 2017 Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Pabrik Esemka di Boyolali. Sampai periode kedua (menjabat presiden) juga menyampaikan dalam pidatonya, kita terus mendukung industri lokal seperti Esemka untuk go massal," kata Sigit saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4).

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang membuka kunjungan keluarga warga binaan di hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah. Momen ini pun dimanfaatkan ratusan keluarga binaan berkunjung ke rutan dengan membawa berbagai makanan dan juga baju Lebaran.

Kepala Rutan Kelas 1 Palembang David Rosehan mengatakan guna mengantisipasi kepadatan pengunjung pihak rutan menyiapkan beberapa loket pendaftaran keluarga warga binaan yang akan berkunjung.

Kata dia, petugas rutan juga memeriksa barang bawaan pengunjung melalui pemeriksaan mesin x ray yang berkunjung.

"Ya hari ini kita membuka kunjungan bagi keluarga warga binaan di hari Lebaran pertama dari pukul 09.00 -11.30 WIB dan dilanjutkan dari pukul 13.00-16.00 WIB. Kemungkinan ribuan keluarga yang datang hari ini," katanya kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

"Kita minta petugas ketat dan selektif dalam melihat bawakan makanan yang dibawa keluarga," sambungnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung bernama Sinta mengatakan membawa baju Lebaran dan masakan rendang untuk keponakannya yang ditahan di Rutan Kelas 1 Palembang.

"Ini saya bawa baju untuk ganti- ganti keponakan, sama makanan kesukaan setiap Lebaran, rendang dan sayur buncis," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fitri yang membesuk suaminya membawa makanan kesukaan suaminya yakni opor ayam.

"Ya hari ini bawa opor ayam untuk suami saya, tidak lama lagi keluar suami saya," katanya.

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang