Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Hiariej menyebutkan iklim investasi sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional di Rusia, Kamis, ia menyampaikan bahwa bisnis yang bersih akan mendatangkan investor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi," kata Eddy, sapaan karib Wamenkum, seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi di Jakarta.

Dia membeberkan, kerangka hukum meliputi hukum yang jelas dan tegas melawan pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik untuk sektor publik maupun privat.

Dengan demikian, kata dia, kerangka hukum yang kokoh merupakan fondasi perlindungan investasi, sehingga sebuah negara harus memiliki hukum dan lembaga yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Kendati demikian, Eddy menegaskan bahwa hukum di atas kertas saja tidak cukup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Di Indonesia, lanjut dia, terdapat setidaknya empat langkah yang telah diambil agar menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing. Pertama, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki muatan menguatkan tanggung jawab korporasi terhadap sistem anti-penyuapan.

Kemudian langkah kedua, yakni Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dari korporasi. Pendaftaran pemilik manfaat disebutkan merupakan alat yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu korporasi.

“Indonesia menyadari bahwa ada risiko yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan anonim atau yang tidak jelas siapa pemiliknya, sehingga menjadikan transparansi perusahaan sebagai prioritas,” ungkap dia.

Ketiga, sambung dia, Indonesia juga telah secara signifikan membarui berbagai aturan terkait anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Indonesia pun telah menjadi anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023.

Langkah Indonesia keempat, tambah Eddy, yaitu penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai landasan penegakan anti-korupsi. Ia menjelaskan kalau KPK telah menorehkan catatan positif dalam hal penuntutan dan pemulihan aset.

“Selain KPK, kami juga menguatkan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi dan kasus keuangan lainnya,” ujar Wamenkum RI.

Eddy pun menilai bahwa kejahatan di bidang keuangan marak terjadi antar-negara. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum lintas negara menjadi keharusan.

Dirinya mengatakan beberapa bentuk kerja sama lintas negara berupa bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset.

Dalam level internasional, dia menekankan pentingnya dialog dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan untuk membangun jaringan relasi serta keterampilan praktis.

Wamenkum mengatakan Indonesia menantikan kemitraan dengan Rusia di bidang hukum untuk mengokohkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan.

Ia berharap di masa depan Indonesia bisa berinvestasi di Rusia, maupun sebaliknya, dengan adanya perlindungan hukum yang pasti.

“Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi, yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita dan juga tentunya untuk ekonomi global,” tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hieriej menerima gelar adat "Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai” dari Raja Negeri Rutong, Raza Valdo Maspaitella.

Pengukuhan gelar adat kepada Wamenkum RI dilakukan di Baileo Somalopu Maririwai Negeri Rutong, di Ambon, Selasa.

“Ini suatu kebanggaan bagi saya hari ini dan tidak akan terlupakan dalam sejarah hidup, diberi gelar yang sangat istimewa oleh Raja Negeri Rutong Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai, yang berarti tokoh yang berwibawa dan pemberani, dalam menjaga hukum adat serta melindungi masyarakat di wilayah hukum adat,” katanya.

Ia mengatakan gelar adat ini menunjukkan seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam hukum adat, dihormati karena kebijaksanaannya, serta bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lopurisa Uritalai.

Hal Ini merupakan tanggung jawab besar dan suatu kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Negeri Rutong.

“Gelar ini tentu adalah suatu amanah yang harus saya lakukan, khususnya untuk pembangunan masyarakat Negeri Rutong, tetapi lebih umumnya kepada pembangunan bangsa secara keseluruhan,” katanya.

Ia menyatakan gelar adat yang diberikan merupakan tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama membangun Indonesia, yang berawal dari Negeri Rutong, negeri kecil yang sederhana tetapi mempunyai prestasi yang luar biasa.

“Banyak penghargaan yang telah diterima Negeri Rutong dan menjadi kebanggaan bagi kita semua untuk tetap mempertahankan kerukunan dalam menunjukkan bahwa kita saling menghargai dan toleransi antarsesama,” katanya.

Raja Rutong Reza Valdo Maspaitella berharap dengan pemberian gelar adat itu Wamenkum dapat menindaklanjuti harapan masyarakat adat untuk mensinkronisasi hukum positif dan hukum adat, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik di Negeri Rutong maupun seluruh negeri adat di Maluku.

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Ia mengatakan paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana.

"Bukan saja saudara-saudara sekalian, saya pribadi pun kalau lihat ada pelaku kejahatan ditangkap, pasti yang ada di dalam benak itu dia bisa dihukum seberat-beratnya, apalagi kalau kita korban. Itu paradigma yang kuno, paradigma zaman Hammurabi," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Jakarta, Kamis.

Paradigma kuno hukum pidana tersebut, kata Eddy, telah membentuk karakter masyarakat Indonesia selama ini.

Padahal di negara lain, paradigma modern tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai lex talionis atau hukum pembalasan yang menyatakan bahwa pelaku kesalahan harus dihukum dengan cara yang sama.

Maka dari itu, menurut Eddy, tidak mudah mengubah pemikiran masyarakat atas hukum pidana dari paradigma kuno menjadi modern, yang tertuang dalam KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Kendati demikian, sambung dia, pemerintah akan terus melaksanakan sosialisasi KUHP baru guna mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum pidana.

Sasaran sosialisasi mengenai KUHP baru yang didahulukan, yakni aparat penegak hukum, kemudian disusul masyarakat secara luas.

Eddy menjelaskan dalam KUHP baru, terdapat tiga paradigma hukum pidana, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Keadilan korektif ditujukan bagi pelaku, yakni apabila seseorang berbuat salah maka harus dikoreksi.

"Koreksi yang dimaksud di sini tidak harus sanksi pidana, tetapi ada pula sanksi tindakan," ucapnya.

Kemudian, Eddy menambahkan ada pula keadilan restoratif yang ditujukan kepada korban untuk memulihkan keadaan serta mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat perilaku menyimpang.

Sementara keadilan rehabilitatif ditujukan untuk pelaku dan korban. Dalam paradigma itu, pelaku tidak hanya dikoreksi atau dihukum, tetapi juga diperbaiki.

Demikian pula dengan korban, Eddy menuturkan korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga diperbaiki dalam visi keadilan rehabilitatif.

"Inilah paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi pada keadilan retributif, tetapi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Itu semua merupakan visi KUHP Nasional," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej mengatakan perubahan paradigma hukum pidana di bidang pemasyarakatan merupakan tanggung jawab besar petugas pemasyarakatan.

Ia menjelaskan perubahan paradigma hukum pidana tersebut sesuai dengan prinsip universal, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga memberikan beban kerja yang besar bagi petugas pemasyarakatan.

“Para petugas pemasyarakatan nantinya terlibat dalam proses praajudikasi, ajudikasi, dan postajudikasi," ucap pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Poltekip Poltekim Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, yang dipantau secara daring.

Dengan demikian apabila polisi dan jaksa hanya terlibat dalam proses keadilan korektif dan restoratif, maka ia menuturkan petugas pemasyarakatan akan terlibat dalam seluruh proses tersebut, termasuk pada proses keadilan rehabilitatif.

Selain petugas pemasyarakatan, kata dia, petugas keimigrasian juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar di tengah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Apalagi, sambung dia, Imigrasi merupakan jendela bangsa dan negara, yang memegang empat fungsi keimigrasian, yaitu fasilitator pembangunan, keamanan, inteligen, dan penegakan hukum di tengah maraknya TPPO.

Untuk itu sebagai pejabat imigrasi, Eddy mengungkapkan terdapat asas utama yang wajib dipegang teguh, yakni asas kepercayaan karena objek pekerjaan petugas imigrasi merupakan orang asing pada saat masuk dan keluar dari Indonesia.

Menurut Wamenkum, asas kepercayaan menjadi yang utama karena ketika bertemu dengan orang asing, nilai internasionalisme harus diterapkan.

“Terapkan nilai internasionalisme, maka penghormatan dan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang utama,” ucap dia.

Adapun terdapat 625 wisudawan yang diwisuda, yang meliputi sebanyak 335 wisudawan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan 290 wisudawan dari Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Dia menilai jumlah wisudawan tersebut cukup besar, sejalan dengan beban dan tanggung jawab yang besar nantinya saat para wisudawan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam mengemban tugas menjadi seorang ASN, lanjut dia, terdapat tiga kunci penting, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

"Kalau sudah mengemban tiga kunci tersebut, akan masuk pada jiwa profesionalitas saudara, baik sebagai petugas keimigrasian maupun petugas pemasyarakatan,” ujar Eddy.

Ia pun memberikan selamat kepada para wisudawan Poltekip dan Poltekim dan berpesan agar seluruh wisudawan untuk selalu berbakti kepada orang tua.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 mengutamakan aspek rehabilitasi, namun tidak meninggalkan aspek penegakan hukum.

Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera.

"Bahwa apakah dua-duanya akan diterapkan, yakni penegakan hukum dan rehabilitasi dalam RUU Narkotika, ini tergantung dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focalpoint-nya," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, saat media gathering di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Eddy mengingatkan bahwa rehabilitasi sebenarnya merupakan bagian dari sanksi pidana apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam undang-undang tersebut, ia menjelaskan apabila seorang terpidana kasus narkotika dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan, maka terpidana itu hanya akan dipenjara selama satu tahun dan setahun sisanya akan menjalani rehabilitasi.

"Jadi, sebenarnya dalam Undang-Undang 35/2009, rehabilitasi itu bagian dari putusan pengadilan," jelasnya.

Maka dari itu, sambung Eddy, kebijakan tersebut yang akan dievaluasi TAT, terkhusus untuk para pengguna narkotika yang baru coba-coba memakai barang haram tersebut lantaran tidak bisa disamakan dengan pengguna yang sudah memakai narkotika berulang kali.

Dalam RUU Narkotika, diatur bahwa pengguna narkotika tidak akan dikenakan pidana, melainkan direhabilitasi, tetapi dengan beberapa persyaratan.

Dalam beleid tersebut, lanjut Wamenkum, nantinya TAT yang akan menentukan bahwa pengguna narkotika akan diproses hukum atau tidak. Sedangkan apabila direhabilitasi, TAT juga akan menilai pengguna narkotika itu perlu dirawat inap atau rawat jalan.

Dengan demikian, tambah Eddy, RUU Narkotika akan memperkuat peran TAT dan BNN. Penguatan peran BNN diperlukan karena BNN memiliki jaringan di seluruh provinsi dengan adanya BNN Provinsi (BNNP).

Melalui jaringan tersebut, para pengguna narkotika yang nantinya akan cenderung direhabilitasi usai pengesahan RUU Narkotika bisa direhabilitasi di daerah.

"Kalau nantinya semua pengguna narkotika direhabilitasi di Lido seperti sekarang ini tidak mungkin cukup, sehingga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tempat-tempat yang terkecil, termasuk puskesmas untuk rehabilitasi rawat jalan," ucap Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan fondasi hukum untuk memandu pembangunan negara.

Dia menjelaskan RPJPN merupakan landasan hukum yang memberikan arahan dan pedoman bagi setiap kebijakan, program, serta proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah.

"Bukan hanya untuk periode 5 tahun, tetapi untuk 20 tahun ke depan," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 di Jakarta, Selasa.

Secara substansial, ia membeberkan RPJPN 2025-2045 memiliki dua peran utama yang sangat strategis bagi pembangunan Indonesia, yaitu pertama, sebagai dasar hukum pembangunan nasional.

Dalam peran tersebut, menurut dia, RPJPN mengandung mandat konstitusional yang jelas untuk mengarahkan pembangunan Indonesia secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan begitu, RPJPN tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil dalam berpartisipasi serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Melalui RPJPN, pemerintah menetapkan arah dan prioritas pembangunan yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan berbasiskan kesejahteraan rakyat. (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam jangka panjang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan hidup

"Sebagai pedoman hukum RPJPN memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembangunan kita dilakukan secara terencana, terukur, dan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," tuturnya.

Dia melanjutkan, peran kedua, yakni sebagai pedoman dalam bernegara yang memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

Meski begitu, sambung dia, RPJPN tidak hanya berkaitan dengan rencana pembangunan ekonomi, tetapi mencakup pula berbagai aspek lain yang mendalam, seperti pembangunan sumber daya manusia, penyelenggaraan hukum yang adil, penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itu, Eddy menilai implementasi RPJPN bukan pekerjaan yang mudah lantaran akan ada banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan cita-cita besar dalam RPJPN.

"Seluruh elemen bangsa perlu saling bergotong-royong dan berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut," ungkap Eddy menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024