Wakil Ketua PBNU Sebut Usul Polri di Bawah Kemendagri Nodai Amanat Reformasi
Wakil Ketua PBNU KH Abdullah Latopada tak setuju soal wacana Polri di bawah Kemendagri. Ini alasannya. [286] url asal
#wakil-ketua-pbnu-kh-abdullah-latopada #kh-abdullah-latopada #polri-di-bawah-kemendagri #polri-di-bawah-kementerian #polri-di-bawah-mendagri #surabaya #rapat-koordinasi-pwnu-se-indonesia #mendagri #pbnu #kement
Surabaya - Isu agar Polri ada di bawah Kementerian Dalam Negeri tengah mengemuka. Wakil Ketua PBNU KH Abdullah Latopada menganggap wacana untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya ahistoris dan akan melemahkan institusi penegak hukum ini.
"Jangan ahistoris lah, Polri sudah sesuai arah jangan dikebiri hanya karena emosi sesaat," kata Latopada usai mengikuti Rapat Koordinasi PWNU se Indonesia di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (30/11/2024).
Menurut Latopada, usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri hanya akan memperlemah posisi Polri.
"Amanat reformasi jelas, TNI/Polri telah dipisahkan. Kalau sekarang kemudian diusulkan di bawah Mendagri artinya malah menodai amanat reformasi," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Latopada juga menilai bahwa tuduhan PDIP yang menyebutkan bahwa Polri digunakan untuk kepentingan politik juga sulit dibuktikan.
"Ini beda masalah. Jangan kemudian alasan politik dijadikan dasar untuk mengerdilkan peran polisi," ujarnya.
(hil/iwd)