Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan aksi onar yang dilakukan warga negara asing asal Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan di Pecatu, Bali, sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan di tanah air.

"Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat bebas bagi pelanggar hukum dari luar negeri yang mengancam ketertiban umum dan membahayakan warga kita sendiri," kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aksi brutal warga negara asing (WNA) itu menjadi alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan terkait pengawasan terhadap WNA di Indonesia.

"Aksi brutal WNA di Bali membuktikan bahwa pengawasan terhadap warga asing masih lemah. Lembaga terkait harus tegas menyikapi persoalan ini," ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA di seluruh wilayah tanah air sebab sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk menyaring dan memantau setiap orang asing yang masuk.

"Terlebih di daerah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat persembunyian atau pelarian bagi pelaku penyalahgunaan narkotika," katanya.

Dia pun menyayangkan tindakan aparat yang tidak menahan pria WNA tersebut dengan alasan tak menemukan bukti.

"Mengapa seorang WNA yang positif narkoba jenis THC dan kokain bisa dibebaskan?” ujarnya.

Dia menggarisbawahi pula perusakan fasilitas umum oleh WNA tersebut hingga membuat pasien di rumah sakit ketakutan.

"Tentunya hal itu sangat mengganggu dan berpotensi mengancam keselamatan pasien serta tenaga kesehatan maupun staf faskes. Harus menjadi evaluasi," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap pihak berkepentingan dapat bertindak tegas menyikapi kasus-kasus pelanggaran oleh WNA seperti itu.

"Arogansinya jangan ditoleransi. Jangan sampai pintu marwah NKRI diinjak-injak orang asing, mereka masuk ke Indonesia harus taat aturan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, dia memandang kasus tersebut menyingkap kelemahan koordinasi antarinstansi, aparat keamanan, instansi kesehatan, dan pihak imigrasi.

"Bagaimana mungkin seorang pengguna narkoba bisa lolos tanpa pengawasan selama tinggal di akomodasi lokal, hingga menimbulkan kericuhan di fasilitas umum?" tuturnya.

Dia menilai sudah saatnya seluruh lembaga terkait mengevaluasi secara menyeluruh tentang sistem pengawasan WNA, terutama di wilayah strategis seperti Bali.

Dia juga menyebut imigrasi harus memperketat seleksi masuk dan meningkatkan pemantauan terhadap WNA yang tinggal di Indonesia.

"Pihak berwenang juga harus lebih transparan dan tidak ragu menindak tegas pelaku pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu," katanya.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia, Amerika Serikat, yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan milik Klinik Nusa Medika, Pecatu, serta membahayakan pasien lain.

Setelah didalami kepolisian, pelaku dalam kondisi mabuk dan ternyata positif mengonsumsi narkotika jenis kokain dan senyawa kimia ganja, yakni tetra hydro cannabinol (THC) setelah melalui pengujian urine.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan isi pertemuan dengan Raffi Ahmad.

Dasco menyebutkan diskusi yang turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu membahas ide-ide seputar pembinaan generasi muda. Nantinya, ide itu akan dituangkan dalam bentuk regulasi.

"Pembahasan seputar pembinaan generasi muda, itu kan utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda. Ada beberapa ide yang tadi disampaikan untuk dibikin regulasinya. Ada menteri hukum juga tadi," kata Dasco, Senin (13/1/2025).

Raffi Ahmad juga mengunggah momen pertemuan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dalam diskusi tersebut.

Raffi, dalam unggahannya di Instagram, menyebut pertemuan itu membahas peningkatan peran generasi muda. Hal ini meliputi urusan UMKM dan koperasi.

"Berdiskusi terkait peningkatan peran serta Generasi Muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi," kata Raffi dalam unggahannya.

Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru terpilih oleh Komisi III DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029, bisa membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi bagi KPK.

"Mereka membawa perspektif yang dibutuhkan untuk merombak pendekatan KPK dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui pimpinan yang mengerti seluk-beluk sistem dan kerja lembaga penegakan hukum, semoga bisa menjaga integritas sebagai lembaga anti-korupsi," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang kian merosot, dia menilai hal itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama agar akuntabilitas lembaga penegak hukum anti-korupsi bisa lebih kuat dan efektif.

"Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi," katanya.

Dia memastikan bahwa anggota DPR telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam memilih serta menetapkan capim dan calon anggota Dewas KPK.

Menurut Adies, fit and proper test yang telah dilakukan menunjukkan komitmen anggota DPR untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yang terpilih memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi KPK sebaik mungkin.

Dia pun berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangan nya. Menurutnya, mereka harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan KPK menjadi lebih baik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menanggapi terkait keinginan Menteri HAMNatalius Pigai agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Adies mengatakan pihaknya perlu melihat terlebih dulu kebutuhan apa saja yang diperlukan dari anggaran tersebut.

"Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar sampai Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Adies menyampaikan, jika kebutuhan dari anggaran tersebut masuk akal, DPR akan mempertimbangkannya. Namun, kata dia, pemenuhan anggaran itu harus disesuaikan kembali dengan keuangan negara.

"Sebenarnya apa pun yang diajukan, selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi, tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," ujarnya.

"Misalnya seperti BNN, badan penanggulangan narkotika nasional, nah ini kan juga anggarannya mestinya kalau memenuhi keinginan mereka, itu juga mungkin naiknya juga akan berlipat-lipat. Tapi kan pemerintah mengatur bagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan keadaan dari badan negara kita," sambungnya.

Natalius Pigai sebelumnya mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Fraksi Gerindra DPR RI melakukan rotasi anggota di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang semula dijabat Supratman Andi Agtas dan kini diisi Wihadi Wiyanto. Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan rotasi tersebut.

"Ya, itu usulan dari fraksi untuk kemudian melakukan pergantian, penyegaran di Baleg," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dasco mengatakan rotasi itu untuk penyegaran penugasan di internal fraksi. Dasco menilai Ketua Baleg DPR yang baru akan mampu mendalami permasalahan yang perlu diselesaikan Baleg DPR.

"Penyegaran saja dan untuk kepada yang baru dilantik kan kemudian terpilih lagi untuk lebih menyelami atau lebih mendalami dan belanja masalah-masalah yang ada di Baleg," ujar dia.

Seperti diketahui, Fraksi Gerindra DPR telah melakukan rotasi anggota di Baleg DPR. Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, kini memimpin alat kelengkapan Dewan (AKD) tersebut.

Rapat itu digelar di ruang rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pergantian ketua tersebut.

Dasco membacakan perubahan Ketua Baleg DPR tersebut. Dia menyebutkan Wihadi kini menjadi Ketua Baleg DPR yang baru.

"Pergantian Ketua Baleg DPR RI, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Supratman Andi Agtas A-128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wiyanto A-114," ujar Dasco.