Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran informasi," kata Pigai dalam unggahan di media sosial X, Sabtu (23/2).

Salah satu vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dikabarkan dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar.

Novi merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Beredar kabar ia dipecat seiring maraknya berita soal lagu Bayar Bayar Bayar yang membuatnya meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi.

"Jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," katanya.

Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan Kepolisian sudah minta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.

"Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," ujarnya.

Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Melalui unggahan di media sosial, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf atas lirik pada lagu tersebut.

Lagu yang viral ini mengandung lirik tentang harus membayar oknum polisi untuk segala urusan. Lagu tersebut kini telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif telah menawarkan Novi untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali.

"Saya, Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi," kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (22/2).

Fahmi berujar jika Novi berkenan untuk kembali mengajar, dirinya akan memfasilitasi dan mensupport.

"Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport," ucapnya di tengah kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat bicara soal kabar pemecatan Novi Citra Indriati, guru dan juga vokalis Sukatani yang tengah viral karena salah satu lagunya, yaitu 'Bayar, Bayar, Bayar'.

Melalui akun media sosial X miliknya, @NataliusPigai2, dia menyebut Kementerian HAM tengah menyelidiki kebenaran kabar ini. Pigai menuturkan, staf Kementerian HAM dari Kantor Wilayah Jawa Tengah telah diturunkan untuk menyelidiki hal tersebut.

"Kami akan cek kebenaran informasi itu. Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," jelas Pigai dalam unggahannya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Dia menambahkan, jika ada masyarakat yang ingin memiliki informasi terkait kabar pemecatan tersebut dapat melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM.

Dalam unggahan yang terpisah, Pigai mengatakan Hak Asasi Manusia tidak bisa dibatasi. Tetapi, berdasarkan prinsip Siracusa, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Pigai menjelaskan, rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian, termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional.

"Saya sendiri tidak masalah dengan Kesenian apapun asal jangan Anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjutnya.

Adapun, Pigai juga menyebut pihak aparat keamanan perlu melakukan perbaikan menyusul Kasus ini. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan pengarusutamaan (mainstreaming) hal-hal terkait Hak Asasi Manusia.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri pada 30 Januari 2025 lalu.

"Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian," kata Pigai.

Dia menambahkan, Kementerian HAM akan melakukan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepolisian. Hal ini merupakan upaya transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang terkemuka di 2045.