Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

Video: Rekaman CCTV saat Gempa M 5,2 Guncang California AS

Video: Rekaman CCTV saat Gempa M 5,2 Guncang California AS

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Pemerintah RI segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa pemerintah RI untuk melanjutkan studinya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra meminta para mahasiswa tak perlu khawatir.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," kata Yusril, dilansir Antara, Minggu (2/3/2025).

Pernyataan itu merespons laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Yusril menegaskan sikap pemerintah yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat, sejak 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, ia turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Tonton juga Video: Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini