Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso merespons rencana pemerintah yang sedang merancang rencana undang-undang (RUU) pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Politikus Gerindra tersebut mendukung rencana itu karena memiliki semangat kemanusiaan.

"Komisi XIII mendukung usulan pemerintah tersebut terkait rancangan UU transfer narapidana. Semangat yang disampaikan, pertama adalah konteks menjaga diplomasi, dengan negara lain, kedua kemanusiaan," ujar Sugiat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, meski berdasarkan pada kemanusiaan dengan memulangkan napi ke negaranya, namun perlu dipastikan bahwa napi tersebut tetap menjalani hukuman.

"Ketika napi sudah di sana, harus jalankan hukuman yang disepakati, kan kita bukan membebaskan," ujarnya.

Dia pun pun menyebut harus ada kesepakatan antara Indonesia dan negara asal dari narapidana yang akan dipulangkan. Sehingga, Indonesia menerima keuntungan lain dalam pengiriman napi tersebut.

"(Harus ada) kesepakatan dua negara, misal Indonesia dengan negara narapidana. Harus ada proses diplomasi," ujarnya.

Selain itu, Dia pun menyampaikan perlu ketetapan kategori napi saja yang bisa dikirim ke negara asalnya.

"(Mungkin) Pertama napi yang vonisnya bukan hukuman mati. Itu yang bisa masuk kategori pemindahan ke negara asal," katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

“Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya,” imbuh Yusril.

“Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan,” tambahnya.

Pemulangan narapidana beri keuntungan bagi Indonesia

Dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025), pemulangan narapidana disebut memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Keuntungan tersebut mencakup berkurangnya biaya negara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Untuk diketahui, selama narapidana masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan maka seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara.

Pada 2023, APBN yang digunakan untuk membiayai kebutuhan makan para narapidana mencapai Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lain, seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi.

Selain itu, Indonesia juga sudah mendapat atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso dan lima anggota Bali Nine.

Atensi tersebut mampu mengubah hasil predikat Indonesia di mata PBB dari negatif menjadi netral.

Perubahan predikat merupakan capaian positif karena Indonesia pernah berada di titik terendah dalam penilaian PBB.

Pada 2015, Indonesia pernah mendapat predikat unfair trial atau persidangan tidak adil di dunia.

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini