KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, anggota Polres Pacitan, tengah menjadi sorotan setelah diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW (21).

Peristiwa ini disebut terjadi di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Saat kejadian berlangsung, Aiptu LC diketahui menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di lingkungan Polres Pacitan.

Berikut ini duduk perkara insiden anggota Polres Pacitan yang diduga Perkosa tahanan wanita.

Bagaimana awal mula insiden anggota Polres Pacitan ini?

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW diketahui merupakan warga asal Jawa Tengah yang sedang menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan.

Ia ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Apa tindakan terhadap anggota Polres Pacitan ini?

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jawa Timur.Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Aiptu LC pun segera dilakukan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, membenarkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tahanan perempuan.

“Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan,” ujar Abraham, dikutip Kompas.com (20/04/2025).

Apa tindak lanjut Polda Jawa Timur?

Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) terkait dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang saat ini tengah berjalan.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Aiptu LC ditempatkan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Penahanan ini juga merupakan bagian dari penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Apakah pelaku dapat dikenai PTDH?

Dilansir Kompas.com (20/04/2025), Abraham mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham.

Proses hukum terhadap Aiptu LC akan dilaksanakan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Menurut Abraham, jika terbukti bersalah, Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Abraham menambahkan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Aiptu LC tidak hanya berupa PTDH, tetapi juga sanksi hukum lainnya.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham dalam keterangannya.

Sumber:

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aiptu LC Anggota Polres Pacitan yang Diduga Perkosa Tahanan Wanita Terancam Sanksi PTDH, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana pemerintah menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Andreas mengatakan UU ini perlu adanya aturan penyelesaian pelanggaran HAM berat hingga pencegahan pelanggaran HAM.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Andreas menyebut UU tersebut sudah pernah disusun, namun dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah proses judicial review. Andreas mengatakan perlu diajukan kembali jika memang rencana pembentukan UU KKR telah matang.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujar Andreas.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," lanjutnya.

Sebelumnya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan UU KKR. Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Pemerintahan baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang," ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12).