Urus Paspor Bisa di Immigration Lounge Mal, Ini 7 Lokasinya
Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia untuk masyarakat mengurus paspor lebih efektif dan efisien. Simak lokasinya! [361] url asal
#immigration-lounge #paspor-percepatan #paspor #imigrasi #indonesia #surabaya #mall-gresik #bekasi #m-paspor #urus #pondok #layanan-paspor #jawa-timur-ciputra-world-mall-surabaya #peraturan-menteri-hukum-dan-hak
Jakarta - Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.
Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.
Lokasi Immigration Lounge di Mal
Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:
- Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
- Percepatan paspor: Rp 1.000.000
Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.
1. Jakarta
- Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
* Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
* Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB - Mall Taman Anggrek, Lantai LG
* Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
* Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB - Senayan City, Lantai 6
* Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
* Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB
2. Jawa Barat
- Grand Metropolitan Mall, Bekasi
* Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
* Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB - Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
* Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
3. Jawa Timur
- Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
* Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
* Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB - Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
* Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.
Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.
Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.
(kny/imk)
Layanan keimigrasian tutup sementara selama libur Idul Fitri dan Nyepi
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia ... [467] url asal
#saffar-m-godam #layanan-keimigrasian #urus-paspor #visa #jadwal-layanan-imigrasi
Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.
Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum hari Kamis (27/3), demi menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.
"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3), namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3). Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Bagi warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur bersama.
Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai hari Kamis (27/3) dan/atau selama libur bersama maka akan mulai diproses setelah masa libur bersama berakhir pada Selasa, 8 April 2025.
"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," imbuh Godam.
Godam mengimbau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum hari Kamis (27/3). Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan immigration lounge dengan biaya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.
"Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang," katanya.
Immigration lounge merupakan fasilitas pengurusan dokumen keimigrasian di luar kantor imigrasi. Saat ini, immigration lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, Senayan City Jakarta Pusat, Mal Taman Anggrek Jakarta Barat, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Pesona Square Mall Depok, Ciputra World Surabaya, dan Icon Mall Gresik Jawa Timur.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengambil paspornya sebelum libur bersama dimulai. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.
Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi saluran siaga (hotline) kantor imigrasi terdekat.
"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," Godam.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Layanan keimigrasian tutup sementara selama libur Idul Fitri dan Nyepi
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia ... [467] url asal
#saffar-m-godam #layanan-keimigrasian #urus-paspor #visa #jadwal-layanan-imigrasi
Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.
Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum hari Kamis (27/3), demi menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.
"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3), namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3). Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Bagi warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur bersama.
Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai hari Kamis (27/3) dan/atau selama libur bersama maka akan mulai diproses setelah masa libur bersama berakhir pada Selasa, 8 April 2025.
"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," imbuh Godam.
Godam mengimbau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum hari Kamis (27/3). Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan immigration lounge dengan biaya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.
"Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang," katanya.
Immigration lounge merupakan fasilitas pengurusan dokumen keimigrasian di luar kantor imigrasi. Saat ini, immigration lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, Senayan City Jakarta Pusat, Mal Taman Anggrek Jakarta Barat, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Pesona Square Mall Depok, Ciputra World Surabaya, dan Icon Mall Gresik Jawa Timur.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengambil paspornya sebelum libur bersama dimulai. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.
Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi saluran siaga (hotline) kantor imigrasi terdekat.
"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," Godam.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat
Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu karena belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara. [283] url asal
#natalius-pigai #menteri-ham-natalius-pigai #menteri-ham #senayan #dpr #pejabat-negara #menteri-ham-ri-natalius-pigai #kasus-uu-ite #kompleks-parlemen #kerja #pemerintah #uu-ite #pilkada #politik #prabowo #urusan-dem
Jakarta - Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.
"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.
"Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.
Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.
"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.
Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.
"Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," sebutnya.
(ial/maa)
Menkum Kebut Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Sebelum 3 Maret
Menkum Supratman Andi mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi buron dalam kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Dokumen ekstradisi akan dikebut [362] url asal
#paulus-tannos #kpk #korupsi-e-ktp #kejaksaan #urusan-pengadilan #kepolisian #proses-praperadilan #penjelasan-yusril-soal-paulus-tannos #pemerintah-indonesia #yusril #agtas #gugatan-praperadilan #supratman-andi
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi buron dalam kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Supratman mengatakan dokumen untuk proses ekstradisi akan dilengkapi sebelum 3 Maret 2025.
"Ya pasti (disegerakan). Saat ini kan pemerintah terutama Kementerian Hukum tugas pokoknya adalah memastikan sebelum tanggal 3 Maret yang akan datang, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dalam rangka menjalani proses ekstradisi itu, itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan," kata Supratman kepada wartawan di kantornya, Jumat (31/1/2025).
Sementara terkait proses pengadilan yang menguji keabsahan penahanannya di Singapura yang dijalani Tannos, Supratman menyebut tak bisa banyak berkomentar. Menurutnya, itu merupakan prosedur pengadilan di Singapura.
"Urusan pengadilan di Singapura kami nggak bisa campur. Tapi tentu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, juga Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap buron dalam kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, sedang menjalani proses pengadilan menguji keabsahan penahanannya di Singapura. KPK menjelaskan, proses itu mirip seperti gugatan praperadilan jika di Indonesia.
"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses kalau saya tidak salah pengadilan mungkin mirip seperti proses praperadilan ya di Indonesia," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1).
"Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan penahanannya provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia," tambahnya.
Terkait persyaratan ekstradisinya, Tessa mengatakan pihak Indonesia sedang berusaha memenuhinya. Tessa menyebutkan pihak Kemenkum sendiri meyakini proses ekstradisi dapat dilakukan tidak sampai 45 hari.
"Dan itu KPK, Kemenkum, Polri, dan Kejaksaan saat ini sedang bersama-bersama memenuhi persyaratan tersebut yang tadi sudah saya sampaikan," sebutnya.
Tessa mengatakan tidak ingin berandai-andai jika nantinya proses ekstradisi itu gagal. Dia meyakini Singapura juga memiliki fokus untuk memberantas korupsi.
"Ya, untuk bisa sampai di tahap ini saja banyak upaya yang dilakukan oleh KPK. Ya, saya pikir kita tidak perlu berandai-andai seandainya kalah seperti apa. KPK dan pemerintah Indonesia dalam hal ini optimis untuk bisa memulangkan yang bersangkutan," kata dia.
Simak juga Video 'Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel':
PB HMI Bertemu Menkum, Bahas Sinergi untuk Reformasi Hukum
PB HMI berdialog dengan Menkum. Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan. [382] url asal
#pb-hmi #menkum #himpunan-mahasiswa-islam #ruu #pembentukan #masukan #reformasi-hukum #kemenkum-ri #pemerintah #supremasi-hukum #sistem-hukum-indonesia #pengurus #kepentingan #bidang-hukum #supratman-andi-agtas
Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.
"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.
"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.
Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.
"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselesaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru diproses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain di belakang layar," jelas Rifyan.
Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.
Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.
"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.
Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':
Trump Menang, Urusan Imigrasi Jadi Kekhawatiran Warga Indonesia di AS
Suka atau tidak, Amerika Serikat sudah menentukan pilihannya: Donald Trump akan menjadi presiden yang baru. Beragam perasaan WNI di AS menyikap hasilnya. [1,125] url asal
#aiky #urusan-imigrasi #pemilu #imigrasi #america #joe-biden #lia-sundah-suntoso #kamala-harris #presiden-trump #aborsi #michael-walter-sopacua #whv-program-work-and-holiday-visa #perasaan-wni #pilpres #rasisme
Jakarta - Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian saat pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini.
Donald Trump, yang dipastikan akan menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
[map]Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang khawatir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.
Salah satunya adalah Dinda, bukan nama sebenarnya, yang datang dengan turis visa dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.
"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.
Ia sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.
"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.
Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir.
"Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa."
"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi."
Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.
"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, … bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."
Ingin menetap secara legal
Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.
Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.
"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujarnya kepada Natasya Salim.
"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah."
Tapi, Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.
Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.
"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita."
Aiky merasa administrasi Joe Biden dan Kamala Harris seperti memberikan jalan pintas bagi para pendatang gelap.
"Dan Trump melihat itu dan berpendapat 'No. America first'," katanya.
Inilah yang jadi alasan ia lebih mendukung dan memilih Donald Trump.
"Anda boleh datang ke sini, kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka karena kami memerlukan keterampilan Anda, tapi lakukan itu melalui cara yang benar," kata Aiky.
"Kalau tidak, ini tidak adil untuk kami yang bekerja keras, yang bangun pagi-pagi, ikut aturan, karena pajak kami dipakai untuk para pendatang ilegal."
Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.
Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk pencari suaka.
Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.
"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi … dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.
"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.
"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia."
Lia menjelaskan angka deportasi di era pemerintahan Barrack Obama sebenarnya lebih tinggi dibandingkan saat Trump menjabat.
Menurut laporan kantor berita AP, jumlah deportasi yang dilakukan saat Trump menjabat tidak pernah melebihi 350 ribu orang, sementara di era Obama tercatat ada 432 ribu orang di tahun 2013, yang menjadi jumlah tertinggi tahunan saat itu.
"Sebagai pengacara imigrasi, saya ingin ada sistem yang komprehensif yang bisa berlaku adil," ujar Lia.
"Bagi saya adil itu adalah mendahulukan orang-orang yang sudah ada di sini [Amerika Serikat] … karena mereka tinggal di sini dan bayar pajak di sini."
Lega dan bahagia Trump menang
Dalam pilpres Amerika Serikat kali ini, tidak sedikit warga pendatang dan warga bukan kulit putih seperti Aiky yang mendukung Donald Trump terlepas dari kebijakan imigrasinya.
Aiky mengatakan dukungannya terhadap Trump disebabkan banyak program dan kebijakan di bawah kepemimpinan Biden-Harris yang dianggapnya malah merugikan warga Amerika.
"Dulu tidak ada perang … selama memerintah empat tahun dia [Trump] tidak menciptakan perang," tutur Aiky, merujuk pada pajak yang dibayarnya untuk membantu perang Ukraina.
"Yang saya rasakan selama empat tahun kepemimpinan dia, it was really blooming … my paycheck was good, sekarang inflasinya tinggi."
"Jadi kalau sekarang dari ujung sampai ke ujung lain di Amerika semuanya merah, itu karena orang Amerika sudah merasakan [yang pernah dilakukan Trump]."
Selain itu, Aiky merasa nilai-nilai yang dianutnya sebagai umat Kristiani lebih sejalan dengan Trump.
"Soal aborsi yang diangkat oleh Kamala, itu [menunjukkan] value-nya sudah enggak ada, … boleh kamu aborsi, tapi ada aturannya, bukan kamu bisa melakukan apa pun yang kamu suka."
Aiky juga tidak setuju dengan kebijakan yang memperbolehkan mereka yang belum dewasa untuk menjalani 'gender-affirming care' tanpa persetujuan orangtua, seperti yang berlaku di beberapa negara bagian.
"Negara ini adalah tolok ukur kebebasan, tapi kebebasan yang berdasarkan aturan, ada hukum dan peraturan yang berlaku, ada nilai-nilai luhur yang harus dipegang."
Marah karena Trump menang
Meski tidak bisa memilih karena bukan warga Amerika Serikat, Michael mengaku mendukung Kamala Harris yang sama-sama berasal dari latar belakang bukan warga kulit putih.
"Saya mendukung Harris karena ia adalah perempuan kulit berwarna, sama seperti saya, seorang imigran, dan orang kulit berwarna."
"Saya khawatir xenofobia [ketidaksukaan terhadap warga asing] dan isu rasisme ketika Trump menjadi presiden akan semakin parah, juga jika ia meloloskan RUU deportasi," katanya.
"Ini berbeda dengan Harris, yang juga adalah perempuan kulit berwarna. Saya rasa hal ini menjadi hal terakhir di benaknya."
"Ia [Trump] adalah seorang narapidana, sementara Harris adalah kandidat presiden yang lebih layak," ujar Michael kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.
Michael yang juga bekerja sebagai perawat di Seattle mengatakan kebijakan layanan kesehatan yang ditawarkan Trump "mengkhawatirkan".
"Ini karena Trump membuat kebijakan medis berdasarkan perspektif pembuat kebijakan, bukan ahli kesehatan," katanya.
"Menurut saya kabinet administratif Trump juga akan membuat layanan kesehatan lebih sulit untuk diakses."
Namun dari awal Michael memang sudah meragukan potensi Kamala Harris untuk memenangkan Pemilu Amerika, karena menurutnya "warga Amerika tidak menginginkan presiden perempuan".
Kembali ke Dinda yang sedang berusaha bisa bekerja secara legal di Amerika Serikat, ia berharap Trump benar-benar memikirkan kebutuhan Amerika yang dipenuhi oleh tenaga kerja asing yang ilegal.
"Ya memang sih kita tahu kita salah, tapi mungkin Presiden Trump bisa memikirkan kerja sama dengan Indonesia," kata Dinda.
"Misalnya bikin semacam WHV [program Work and Holiday Visa] yang dimiliki Australia, karena memang tenaga kami diperlukan," tambahnya.