Waka MPR Desak UU PPRT & UU Masyarakat Hukum Adat Segera Disahkan
Lestari menilai regulasi tersebut penting demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh terhadap para pekerja rumah tangga dan masyarakat adat. [347] url asal
#ruu #urgensi #uu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga #undang-undang-masyarakat-hukum-adat #pengaturan #legislator #undang-undang-masyarakat-hukum-adat #rancangan-undang-undang-masyarakat-hukum-adat #nasdem
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong agar UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) bisa segera disahkan. Menurutnya hal ini berkaitan dengan tugas negara yang wajib melindungi hak dan martabat setiap warganya.
Lestari menilai regulasi tersebut penting demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh terhadap para pekerja rumah tangga dan masyarakat adat.
"Khusus pekerja rumah tangga yang dirundung beragam kasus di dalam negeri, belum hadirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga berdampak pada tidak adanya jaminan hukum bagi para pekerja migran kita di luar negeri," katanya dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).
Hal itu dia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion bertema Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan Fraksi Partai NasDem di Kompleks DPR/MPR/DPD di Senayan, Jakarta.
Lestari atau yang akrab disapa Rerie ini menjelaskan masih banyak masyarakat, bahkan anggota parlemen yang belum memahami terkait pekerja rumah tangga dan masyarakat adat ini. Kondisi itu, dinilainya menyebabkan proses legislasi kedua rancangan undang-undang tersebut, berkepanjangan hingga puluhan tahun.
"Sehingga, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun pemahaman yang sama terkait pentingnya kehadiran aturan perundang-undangan yang mampu melindungi para pekerja rumah tangga dan masyarakat adat," tuturnya.
Terkait Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat perlu dilengkapi dengan pengaturan aspek budaya di dalamnya. Sebab menurutnya kebudayaan juga mencakup gagasan dan karya yang dimiliki masyarakat adat.
"Apalagi, sejumlah ritual adat yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa mulai terabaikan dengan berbagai alasan," jelasnya.
Karenanya, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semangat untuk memberi perlindungan menyeluruh kepada pekerja rumah tangga dan masyarakat adat dapat diwujudkan secara bersama, tanpa memandang sekat kelompok dan politik.
Dengan terbangunnya pemahaman yang sama di antara masyarakat dan para legislator, diharapkan, RUU PPRT dan RUU MHA dapat segera disahkan menjadi undang-undang yang mampu memberi perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja rumah tangga dan masyarakat adat.
Saksikan juga video: Ibas soal Coding Diajarkan di SD-SMP: Bagus Bagi Negara Kita
Menteri HAM Pigai Minta Anggaran Dirombak dari Rp 64 M Jadi Rp 20 T
Menteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dirombak, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. [398] url asal
#presiden #mugiyanto-sipin #pimpinan-komnas-ham #kemenkumham #sipin #prabowo-subianto #presiden-republik #gedung-kemenkumham #menteri-ham-natalius-pigai #urgensi-kementerian-ham #pigai #penyambutan #presiden-prabo
Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dirombak, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Dengan begitu, pembangunan HAM bisa maksimal sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidato penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024), Pigai yang didampingi Wamen HAM Mugiyanto Sipin menceritakan dirinya pernah jadi tukang parkir, pegawai honorer, dan PNS, staf khusus menteri hingga pimpinan Komnas HAM.
"Dan hari ini menjadi menteri," kata Pigai disambut tepuk tangan hadirin.
Pigai lalu bicara urgensi kementerian HAM dan aspek-aspeknya. Menurut dia, pembangunan HAM meliputi fisik dan non fisik. Karena itu tidak bisa diberikan anggaran kecil.
"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM. Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari 20 triliun cuma 40 miliar nggak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih," katanya disambut tepuk tangan.
Dalam wawancara usai pidato, Pigai menegaskan kementeriannya akan melakukan pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik.
"Saya sudah sampaikan ya, tolong tulis tidak boleh edit-edit supaya Ibu Menteri bisa membaca dan Kepala Bappenas bisa baca. Sudah ngomong saya, karena saya pegawai negeri jadi tahu teknik untuk masuk-masuk," jelasnya.
Kira-kira butuh anggaran berapa, Pak?
"Kalau negara punya kemampuan, saya maunya di atas 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM," kata Pigai dilansir detikNews.
"Bisa kalau negara punya anggaran, saya maunya 20 triliun," tambahnya.
(trw/trw)