JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam kekerasan seksual yang dilakukan Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan, peristiwa ini mencederai komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Asta Cita.

"Kekerasan seksual dengan modus penuh siasat muslihat seperti yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut jelas tidak dapat ditolerir dan harus dipastikan jangan terulang lagi di lingkungan pendidikan kedokteran," kata Munafrizal, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Munafrizal mengatakan, Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM saat ini sedang menggali dan menghimpun fakta-fakta di lapangan mengenai peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Di sisi lain, Dirjen PDK HAM mengapresiasi respons Kementerian Kesehatan RI atas peristiwa kekerasan seksual tersebut dengan melakukan tindakan berupa penghentian sementara kegiatan residensi PPDS Anestesiologi dan Terapi di RS Hasan Sadikin.

"Dan mewajibkan pemeriksaan mental bagi para peserta pendidikan dokter spesialis, serta menyurati Konsil Kesehatan Indonesia agar mencabut Surat Tanda Registrasi pelaku kekerasan seksual tersebut sehingga tidak lagi memiliki izin praktik kedokteran," ujar dia.

Munafrizal mengingatkan, dunia pendidikan kedokteran sebelumnya juga pernah diterpa kasus lain yang menyulut keprihatinan publik.

Pada waktu lalu terjadi kasus perundungan (bullying) yang dilakukan oleh dokter senior terhadap dokter residen serta perilaku eksploitatif dan tidak manusiawi oleh dokter senior terhadap dokter residen.

"Mungkin saja ada jenis kasus lain yang masih belum terungkap ke publik," tutur dia.

Karenanya, Munafrizal mendorong Kementerian Kesehatan tidak hanya sebatas melakukan respons kasuistik, tetapi juga melakukan evaluasi multiaspek terhadap dunia pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan.

Kementerian Kesehatan perlu melakukan audit HAM di dunia pendidikan kedokteran khususnya dan dunia praktik kesehatan umumnya agar selaras dengan prinsip kepatuhan HAM.

“Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Kesehatan untuk membahas detail hal ini,” kata dia.

Kementerian HAM melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Terkait Hak Kesehatan pada tanggal 12 Maret 2025, yang pada pokoknya menyampaikan perihal pentingnya memastikan kepatuhan hak asasi manusia di sektor kesehatan.

Dirjen PDK HAM mengatakan, Indonesia telah memiliki instrumen hukum HAM yang relatif cukup untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, antara lain ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Namun, ternyata kasus kekerasan seksual ataupun perundungan masih terjadi, termasuk di dalam profesi kesehatan.

"Profesi kedokteran sejatinya adalah profesi untuk kemanusiaan, para penyandang profesi ini seharusnya lebih memiliki sensitivitas kemanusiaan,” ucap dia.

Sebagai informasi, Priguna Anugerah memperkosa keluarga pasien pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.

Pada saat itu, pelaku yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Unpad meminta korban untuk menjalani crossmatch.

Alasan yang digunakan pelaku adalah mencocokkan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada orang lain.

Keluarga FH korban dari tersangka Priguna Anugerah Pratama, mengaku telah memaafkan perbuatan tersangka memperkosa korban, namun mereka ingin proses hukum tetap berlanjut.

Priguna adalah dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Padjajaran. Dia jadi tersangka pemerkosaan terhadap FA yang sedang menunggu ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat.

"Kita tetap mengutuk perbuatan itu. Sesama manusia tetap memaafkan, walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Sebagai keluarga sudah memaafkan tapi secara hukum, kita ingin proses hukum tetap berlanjut, dan kita serahkan ke pihak terkait, ke Polda Jabar. Kasus ini diusut sampai tuntas, mudah-mudahan bisa terungkap senetral, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain," kata Agus kakak ipar dari korban FH, Kamis (10/4).

Agus menuturkan sebenarnya korban dan keluarga tidak menginginkan kasus ini menjadi ramai. Ia juga kaget atas banyaknya info yang berseliweran di media sosial.

"Agak syok tiba-tiba jadi viral karena saya menekankan ke keluarga untuk menahan diri sampai kasus ini bisa selesai. Timbul spekulasi mungkin sebelum, pas cari keadilan kita kan bercerita ke pihak security (rumah sakit) termasuk ke Polda," katanya.

Agus mengatakan saat ini pihak keluarga telah mencabut laporan akan kasus ini. Meski demikian dia menyatakan kasus tetap berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

"Ya, tetap menyerahkan kasus ini ke pihak terkait. Proses tetap berjalan," katanya.

Agus mengatakan, saat ini korban dalam kondisi sehat namun masih perlu pendampingan.

"Masih kita dampingi dan awasi betul-betul kondisi psikis," ucapnya.

Dokter Priguna jadi tersangka pemerkosaan terhadap FH yang sedang menunggu keluarganya yang dirawat di RSHS Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, korban FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka untuk pengecekan atau transfusi darah.

Selanjutnya pelaku membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7.

"[Tersangka] Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu, tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri.

Kemudian, pada pukul 04.00 WIB, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyatakan dokter Priguna punya penyimpangan seksual.

"Itu diakui sendiri oleh tersangka," ujar Surawan saat dihubungi, Kamis (10/4).

Priguna disebutnya mengakui punya fetish ketertarikan terhadap wanita yang tak sadarkan diri atau pingsan. Namun, penyidik masih akan mendalami pengakuan Priguna melalui pemeriksaan psikologi forensik.

"Kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi untuk tambahan pemeriksaan," katanya.

Polisi menyatakan korban pelecehan seksual dokter PPDS anestesi Priguna Anugerah Pratama diduga lebih dari satu orang.

Selain FH yang diperkosa Priguna di Rumah Sakit hasan Sadikin (RSHS) Bandung, diduga masih ada dua korban lainnya yang dilecehkan oleh Priguna.

Polisi mengatakan dua korban lain saat ini masih belum dapat dimintai keterangan.

"Ada dua lagi (yang jadi korban)," kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, saat dikonfirmasi Kamis.

Surawan mengatakan ia sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum dari salah seorang korban Priguna. Namun pihaknya meminta untuk dilakukan pemeriksaan setelah lebaran.

"Belum (lapor), namun sudah dikomunikasikan dengan kuasa hukumnya," ungkapnya.

BANDUNG - Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Heriadi Hendriana resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Pascasarjana Unpad, Yadi mempertahankan disertasinya yang berjudul ?Ekonomi Politik Media dan Pemerintah pada Pandemi Covid-19.?

Dalam kesempatan tersebut, Yadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadapi berbagai tekanan hukum.

?Ini momen akademik yang memperlihatkan pentingnya teori dan legalitas dalam jurnalistik. Kualitas jurnalisme harus ditingkatkan, karena hanya dengan integritas dan kualitas yang baik, kita bisa menghadang berbagai tekanan hukum,? ujarnya.

Pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu fokus utama dalam disertasi Yadi, menurutnya bukan hanya sekadar fenomena sementara. Meskipun isu pandemi cukup dominan, ia menyatakan bahwa dampak dari media dan pemerintah selama pandemi masih relevan hingga sekarang.

?Pandemi memang menjadi sorotan utama saat itu, namun nilai dan pengaruh yang dihasilkan oleh media serta kebijakan pemerintah terus berlanjut,? tambahnya.

Setelah menyampaikan ringkasan disertasinya, Yadi berhasil menjawab dengan tegas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan oleh para penguji, termasuk tiga oponen yang terlibat.

Sidang pun berakhir dengan pengumuman bahwa Yadi lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. ?Berdasarkan hasil riset penelaahan disertasi dan sidang promosi yang diselenggarakan hari ini, maka kami nyatakan saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan," ujar pimpinan sidang Dadang Rahmat Hidayat.

Dia menyebut Yadi berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan tradisi akademik. "Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini membawa keberhasilan lainnya dimasa mendatang," ungkapnya.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga hadir dalam sidang Yadi ini, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Selanjutnya, Anas Urbaningrum, Ketua KPI RI Ubaidilah, Ketua MUI Cholil Nafis, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Tokoh Agama Ust Yusuf Mansyur, dan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution.