JAKARTA - Di QS WUR by Subject 2025 hanya ada enam universitas di Indonesia dengan jurusan Hukum yang masuk dalam daftar. Berikut ini daftar selengkapnya.

Quacquarelli Symonds World University Rankings by Subject 2025 telah resmi dirilis secara global pada 12 Maret 2025.

QS World University Rankings by Subject 2025 menampilkan 55 program studi di lima bidang studi yang luas.

Baca juga: 7 Fakultas Kedokteran Indonesia dengan Peringkat Dunia, Referensi SNBT 2025

Pemeringkatan tahun ini merupakan yang terbesar, dengan penambahan 171 institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia.

Beberapa mata pelajaran, termasuk kedokteran, ilmu komputer dan sistem informasi, serta ilmu material kini menampilkan lebih banyak institusi dengan peringkat dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: UI Jadi Universitas Terbaik ke-4 di Asia Tenggara Versi EduRank 2025

Institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia masuk dalam daftar, tak terkecuali dari Indonesia, khususnya bidang studi Hukum.

Dikutip dari daftar QS WUR by Subject 2025: Law and Legal Studies, berikut ini daftar 6 universitas Indonesia dengan prodi Hukum yang masuk ranking dunia QS WUR by Subject 2025.

Baca juga: Daftar Kampus di Indonesia dengan Ilmuwan Terbanyak yang Masuk Peringkat Dunia

6 Universitas dengan Jurusan Hukum Terbaik Dunia 2025

1. Universitas Indonesia (UI)

Ranking: 101-150
Employer Reputation: 70.1
H-index Citations: 61.2
Citations per Paper: 64.3
Academic Reputation: 71.3

2. Universitas Airlangga (Unair)

Ranking: 151-200
Employer Reputation: 66.7
H-index Citations: 59.3
Citations per Paper: 55.9
Academic Reputation: 66

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Ranking: 201-250
Employer Reputation: 67.9
H-index Citations: 64.6
Citations per Paper: 66.6
Academic Reputation: 60.2

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Ranking: 301-350
Employer Reputation: 62
H-index Citations: 66.2
Citations per Paper: 66.4
Academic Reputation: 53.2

5. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Ranking: 301-350
Employer Reputation: 59.2
H-index Citations: 55
Citations per Paper: 61.7
Academic Reputation: 59.8

6. Universitas Brawijaya (UB)

Ranking: 351-400
Employer Reputation: 60.2
H-index Citations: 59.3
Citations per Paper: 66.3
Academic Reputation: 53.2

Demikian 6 universitas di Indonesia dengan jurusan Hukum terbaik yang masuk peringkat dunia QS WUR by Subject 2025. Semoga bermanfaat.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar sebuah talkshow bertajuk "Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur." Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12/2024).

Hadir memberikan sambutan sekaligus keynote speech pada kegiatan ini, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penegakan hukum berperan penting terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur.

“Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Faktor Integritas

Meskipun begitu, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui bahwa penegakan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Menurutnya, ada beberapa faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas. “Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut. “Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya,” imbuhnya.

Pengetahuan dan Kolaborasi

Tak kalah penting dengan faktor integritas, Prof Nasih juga mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang dunia hukum juga menjadi faktor kunci untuk penegakan hukum yang lebih baik. “Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum. “Tak kalah penting harus ada kolaborasi dan koordinasi untuk saling bantu agar tidak menyulitkan banyak orang,” sebutnya.

Sebagai tambahan informasi, hadir juga dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat. Di antaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL; Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto SH MH; Walikota Surabaya Terpilih diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr Ikhsan SPsi MM; dan Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono SE MM.Refleksi Akhir Tahun, Rektor UNAIR Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum demi Kemajuan Ekonomi

Jakarta -

Menjelang akhir tahun, Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur'. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Kantor Manajemen Lantai 1, Kampus MERR-C UNAIR pada Jumat (27/12).

Dalam sambutannya, Rektor UNAIR, Prof Dr Mohammad Nasih menyoroti kondisi perekonomian Jawa Timur yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Menurutnya capaian ini tidak lepas dari peran penegakkan hukum dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

"Perekonomian di Jawa Timur perkembangannya cukup tinggi. Tentu, itu tidak terlepas dari kontribusi dari penegakan hukum. Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Kendati demikian, Guru Besar FEB UNAIR itu mengakui upaya menegakkan hukum tidak semudah membalikkan tangan. Dia menyebut terdapat sejumlah faktor kunci terkait dengan penegakan hukum, salah satunya integritas.

"Integritas dari para penegak hukum dan aparat hukum benar-benar harus menjadi perhatian," ucapnya.

Namun, sambung Prof Nasih, tidak mudah untuk menegakkan integritas pada lingkungan yang ada saat ini. Perlu adanya respon guna menyikapi hal tersebut.

"Mungkin seleksi hakim atau jaksa itu perlu jadi perhatian lebih sehingga nantinya bisa diperoleh orang-orang yang tentu saja berintegritas di dalamnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya pengetahuan tentang dunia hukum agar langkah penegakkan hukum berjalan lebih baik.

"Pengetahuan dunia hukum harus direformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang berintegritas dan berwawasan hukum yang luas. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof Nasih juga menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarpihak dalam penegakan hukum.

(prf/ega)

Jakarta -

Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Mohammad Nasih menegaskan peran penegakan hukum dalam memajukan ekonomi Jawa Timur (Jatim). Hal itu dia sampaikan dalam talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur' yang diadakan Jumat (27/12).

Diketahui acara yang berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Prof Nasih mengungkapkan peningkatan perekonomian Jawa Timur tidak lepas dari kontribusi penegakan hukum.

"Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto. Ia menyatakan kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian.

"Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat," katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri.

"Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan," tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono mengatakan kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum.

"Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai.

"Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar," katanya.

(prf/ega)

JAKARTA - Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata Hardjuno, KamIs (5/12/2024).

Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

Kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," tegasnya.

Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan.Dia kini menjadi buronan dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun Masiku melarikan diri pada Januari 2020 dan hingga kini belum ditemukan.