Dosen Fakultas Hukum Unissula, Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H M.H menyampaikan orasi ilmiah 'Activity on Glasses: Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi' dalam pengukuhannya sebagai guru besar di Kampus Unissula. Activity on glasses merupakan sistem pengawasan yang juga berorientasi pada sistem pembangunan moral masyarakat.

Bambang menegaskan korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena memiliki daya rusak pada ekonomi, politik, pemerintahan dan hukum. Menurutnya, konsep activity on glasses dapat menekan kasus korupsi.

Pasalnya, sistem ini mendorong masyarakat agar mengawasi secara utuh kehidupan dan kinerja para ASN dan penyelenggara negara melalui teknologi digital oleh lembaga pengawas yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat.

"Jika konsep pencegahan tindak pidana korupsi berbasis activity on glasses ini dilaksanakan secara konsisten maka peringkat korupsi akan turun drastis. Sehingga harapan besar menuju bangsa yang adil dan sejahtera lebih mudah terwujud," ungkap Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch periode 2019-2023, kasus korupsi dan tersangka korupsi semakin meningkat. Untuk itu, dibutuhkan konsep yang lebih bermartabat, yaitu mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan.

Bambang menilai dengan konsep activity on glasses, ASN dan penyelenggara negara dapat setiap saat teramati sehingga terbangun tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pengawasannya pun dilakukan secara menyeluruh, dimulai sejak calon ASN dan penyelenggara negara berada di level rekruitmen sampai masa pensiun.

Pada prinsipnya, lanjut Bambang, sistem ini bertujuan meletakan ASN dan penyelenggara negara sebagai objek sarana kinerja tata pemerintahan yang dapat diawasi dari berbagai dimensi kehidupan sehingga tidak ada celah melakukan korupsi.

Dalam hal ini, para penyelenggara negara diumpamakan suatu objek yang terdapat di dalam akuarium kaca dan dapat diawasi gerak geriknya baik dari sisi kemampuan ekonomi, pergaulan sosial, kinerja dan lain sebagainya.

Pengawasan tersebut menggunakan instrumen keterbukaan informasi secara digital sehingga masyarakat dapat membandingkan kehidupan nyata seorang ASN dan penyelenggara negara dengan data yang diperolehnya di media digital.

Ketika tidak terjadi kesesuaian data, lanjut Bambang, maka masyarakat bisa melaporkan ke pihak berwajib. ASN dan penyelenggara negara tidak lagi menjadi manusia bebas, namun menjadi pihak yang berorientasi mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Rektor Unissula Prof. Dr, Gunarto S.H M.H menyampaikan Unissula merupakan universitas swasta di Jawa Tengah dengan jumlah guru besar terbanyak.

"Prof Bambang adalah guru besar ke 20 di Fakultas Hukum, dan guru besar ke 75 di Unissula," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gunarto memuji jejak rekam perjalanan karir Bambang. Menurutnya, Prof Bambang memiliki karier yang mengesankan antara lain Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat.

"Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan, Ketua Prodi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum, dan sejak tahun 2024 dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus YBWSA. Salah satu yayasan besar di Indonesia," imbuhnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain ketua pembina YBWSA, Drs Azhar Combo, guru besar dari Hankuk University Korea Selatan, Prof Im Youngho. Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng, Dr Bhimo Widyo Andoko SH MH. Dosen Universitas Jayabaya, Dr Rr Dijan Widijowati SH MH.

Hadir pula pimpinan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Kantor Imigrasi Semarang, Ikatan Notaris Indonesia, Peradi, Ikadin Jateng dan lainnya.