Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut kecaman sejumlah negara dan lembaga internasional soal pemulangan 40 orang etnis Uighur dari Thailand hanya mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

"China dengan tegas menentang apa yang disebut 'masalah terkait Xinjiang' hanya demi mencampuri urusan dalam negeri China dan mengganggu kerja sama penegakan hukum yang biasa dilakukan antara China dan negara-negara terkait dengan dalih hak asasi manusia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Jumat (28/2).

Pada Kamis (27/2), sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand dipulangkan ke China. Mereka sudah berada di pusat penahanan di Bangkok, Thailand sejak 2014 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di negara Gajah Putih itu.

Otoritas Thailand mengatakan pemerintah China menulis surat yang menyatakan berjanji akan menjaga dan menjamin akomodasi dan keselamatan ke-40 orang etnis Uighur tersebut.

"Pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum. China menjunjung tinggi supremasi hukum dan memiliki hukum dan peraturan yang berkembang dengan baik serta mekanisme kerja dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di peradilan," tambah Lin Jian.

Warga China dari semua kelompok etnis termasuk Uyghur di Xinjiang, ungkap Lin Jian, sepenuhnya menikmati hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut.

Rubio memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional.

Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Sementara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

Volker mendesak pemerintah Thailand untuk menghentikan deportasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan bagi warga Uighur yang tersisa dalam tahanan.

"Beberapa negara dan organisasi internasional, dengan mengabaikan fakta sebenarnya, telah membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap kerja sama penegakan hukum yang normal antara China dan Thailand dalam memerangi penyelundupan dan kegiatan ilegal dan kriminal lintas batas lainnya, bahkan membuat narasi palsu terkait Xinjiang dan mempolitisasi masalah ini," tegas Lin Jian.

Migrasi ilegal dan penyelundupan diakui oleh semua pihak sebagai kejahatan, kata Lin Jian, dan menambahkan hal itu mengganggu tatanan lintas batas secara serius.

"China akan terus memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional dengan negara-negara terkait untuk bersama-sama mengatasi penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya," kata Lin Jian.

"China juga menjamin arus warga negara China maupun warga negara asing secara aman dan tertib sesuai dengan hukum, serta melindungi hak dan kepentingan yang sah dari para wisatawan," ungkap Lin Jian.

Ia pun kembali menegaskan ada negara-negara tertentu dan politisi secara individu telah mengarang dan menyebarkan kebohongan untuk mengacaukan Xinjiang.

"Mengenai pernyataan politisi AS, izinkan saya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut, termasuk apa yang disebut genosida, adalah kebohongan besar abad ini," kata Lin Jian.

"Xinjiang menikmati pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, keharmonisan di antara semua kelompok etnis dan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sana," jelas Lin Jian lagi.

Jubir Kemlu itu menyebut China dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan domestik China dengan dalih HAM dan mengganggu kerja sama penegakan hukum normal antarnegara karena masalah terkait Xinjiang.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council/UNHRC) pada Kamis (6/2) mengatakan bahwa periode keanggotaan Amerika Serikat (AS) telah berakhir per 1 Januari 2025, sehingga AS tidak bisa menarik diri dari badan antarpemerintah saat negara itu memang sudah tidak lagi menjadi anggota.

"Sebagai informasi, AS merupakan anggota UNHRC sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Sejak 1 Januari 2025, AS tidak lagi menjadi anggota UNHRC dan secara otomatis menjadi negara pengamat, seperti halnya 193 negara anggota PBB yang bukan merupakan anggota dewan tersebut," kata Juru Bucara UNHCR Pascal Sim, dalam pernyataan yang dikirim ke Xinhua.

"Negara pengamat tidak dapat menarik diri dari sebuah badan antarpemerintah saat negara itu memang sudah tidak lagi menjadi anggota," imbuh Sim.

"Berkenaan dengan prinsip, dan dalam semangat dialog multilateral yang menjadi ciri khas dewan ini, kami menyambut dan mendorong keterlibatan setiap Negara Anggota PBB, baik sebagai anggota dewan maupun pengamat, dalam pekerjaan dewan dan mekanismenya," imbuh pernyataan itu.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (4/2) menandatangani perintah eksekutif yang menarik AS dari UNHRC.

UNHRC terdiri dari 47 negara anggota, dengan sekitar sepertiga kursinya ditentukan berdasarkan pemungutan suara setiap tahun.

Negara-negara anggota menjabat selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.

Selama masa jabatan pertama Trump, AS menarik diri dari UNHRC pada Juni 2018. Pada Februari 2021, Antony Blinken, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri AS, mengumumkan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dalam dewan tersebut sebagai pengamat.

Pada Januari 2022, AS kembali bergabung dengan badan tersebut sebagai anggota penuh.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada Selasa (21/1) menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi perintah eksekutif Amerika Serikat mengenai perbatasan dan imigrasi untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi pekerjaan mereka.

"Tim kami di IOM saat ini sedang dalam proses memberikan dan menganalisis perintah eksekutif tersebut untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan terhadap pekerjaan kami," kata juru bicara IOM, Kennedy Omondi, dalam tanggapannya atas pertanyaan Anadolu dalam pengarahan PBB di Jenewa.

"Dan saya pikir Anda bisa memahami kami pada saat ini, begitu kami memiliki analisis lebih mendalam tentang apa arti perintah ini, kami akan dapat memberikan umpan balik kepada Anda," lanjut Omondi, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut masih dalam proses menganalisis dampak perintah itu karena dokumennya baru saja diterbitkan.

Shabia Mantoo, juru bicara UNHCR, mengulangi pernyataan Omondi dan menambahkan, "Kami juga sedang meninjau perintah eksekutif baru ini dan ... kami menyadari potensi masalah yang mungkin timbul ... Namun, kami harus menunggu hingga hal tersebut terjadi dan kemudian kembali memberikan informasi kepada Anda."

Pada Senin (20/1), Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS, yang membuka jalan untuk pengiriman pasukan militer AS ke wilayah tersebut.

"Semua yang masuk secara ilegal (ke AS) akan segera dihentikan," kata Trump.

"Kami akan menghidupkan kembali kebijakan 'Tetap di Meksiko' saya untuk 'mengusir invasi bencana' ke negara ini," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025