JAKARTA - Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro , yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut pun tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM Periode 2022-2027:
1. Ketua: Anis Hidayah
2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo
4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi
a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo.

Profil Anis Hidayah

Anis Hidayah lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 7 November 1976. Perempuan yang dikenal aktif mengadvokasi buruh migran ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Angkatan 1995. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum menjadi anggota Komnas HAM pada Oktober 2022 sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa organisasi pernah menjadi tempatnya berkiprah, antara lain sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jatim pada 1998-1999. Selanjutnya, dia menjadi Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jember, Jatim (1999), Koordinator Program Migrant Care (2004), Direktur Migrant Care (2005-2016), dan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care (2017-November 2022).



Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, Anis juga pernah mendapat beberapa tanda jasa atau penghargaan, antara lain Alison des Forgers for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender by Human Rights Award, New York (2011); 100 Women BBC, London, UK (2013); Sarinah Award, Megawati Institute (2014); Yap Thian Hien Award (2014); dan Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women (2020).

Demikian profil Anis Hidayah, aktivis yang kini menjadi ketua Komnas HAM. Semoga menambah pengetahuan Anda.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Cendekiawan Indonesia yang juga pakar kebangsaan Prof Yudi Latief membekali para dosen Universitas Jember (Unej) pengampu mata kuliah wajib universitas dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam seminar di Aula Gedung Soedjarwo kampus setempat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unej Prof Slamin membuka kegiatan seminar bertema "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi" sekaligus menyampaikan sambutannya bahwa seminar itu sangat penting demi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik kampus setempat.

"Pancasila merupakan mata kuliah istimewa karena langsung diatur oleh undang-undang. Kuliah itu tidak hanya akan membahas Pancasila secara tekstual, namun juga akan mengetahui bagaimana Pancasila digali," katanya.

Sementara Yudi Latief dalam paparannya menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama yang harus dimanfaatkan untuk membangun rantai nilai pertumbuhan bangsa dalam pengaktualisasian Pancasila demi kemajuan Indonesia.

"Faktor pertama adalah faktor inherit, yakni kekayaan alam yang secara alami dimiliki oleh Indonesia. Faktor kedua adalah human capital, yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter," tuturnya.

Ia mengatakan Indonesia telah dikaruniai kekayaan yang luar biasa sejak lahir, mulai dari geografi, geologi, hayati, mineral yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan bangsa.

"Ditambah lagi Indonesia sekaligus menjadi pertemuan episentrum dunia yang merupakan lalu lintas perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan bagi dunia," katanya.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyarankan metode pembelajaran baru yang dapat diimplementasikan oleh para dosen melalui pendekatan visual.

"Mengingat mahasiswa saat ini merupakan generasi visual, berbagai peristiwa di dunia atau bahkan film-film dapat dijadikan bahan pembelajaran di kelas untuk memberikan gambaran yang lebih nyata bagi mereka," ujarnya.

Seminar tersebut diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa melalui paparan para dosen di dalam kelas, sehingga dapat tercipta generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jember -

Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Universitas Jember (UNEJ) soroti wacana revisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wacana tersebut memang menjadi perhatian bagi sejumlah pihak, terutama para akademisi dan praktisi hukum.

Pakar Hukum Pidana UNEJ, Prof. M. Arief Amrullah dan Ahli Hukum Tata Negara, Eddy Mulyono juga turut berpendapat mengenai rancangan KUHAP baru yang masih dalam tahap penyusunan tersebut.

Arief menyatakan bahwa salah satu isu krusial dalam KUHAP yang lama adalah peran korban dalam sistem peradilan pidana. Hal itulah yang perlu mendapatkan perbaikan dalam revisi mendatang.

"Dalam KUHAP yang lama, perhatian lebih banyak diberikan kepada perilaku, sementara hak-hak korban sering kali terabaikan. Hal ini perlu mendapat perbaikan dalam revisi KUHP yang akan datang," katanya, Jumat (31/1/2025).

Lebih lanjut kata Arief, tahapan prapenuntutan yang cenderung memakan waktu lama perlu untuk disorot. Pasalnya akan menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara. Menurutnya, ada solusi untuk memastikan agar asas peradilan bisa cepat dan benar-benar terpenuhi yakni dengan memanfaatkan tekhnologi dalam proses hukum.

"Pemangkasan atau bahkan penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara," ujarnya.

"Penyidik Polri dan jaksa penuntut umum bisa melakukan penyidikan bersama dan pra penuntutan secara bersamaan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pertanyaan atau kekurangan dalam berkas dapat segera dilengkapi di waktu yang sama. Hal ini akan memangkas waktu dan meningkatkan efisiensi proses hukum," tambahnya.

Sementara itu, Eddy Mulyono meletakkan fokusnya pada pentingnya sinergi-kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam penerapan R-KUHAP. Sebab jika proses revisi ini menimbulkan kompetisi tidak sehat, maka harus dilakukan kajian ulang agar supaya hasilnya tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan.

"Dalam sistem hukum yang ideal, sinergi-kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Namun, jika revisi KUHAP justru menimbulkan persaingan tidak sehat, maka perlu dikaji ulang, agar revisi ini tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," ucapnya.

Eddy juga menyebut bahwa aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan penerapan implementasi R-KUHAP. Tujuannya, agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

"Sistem peradilan yang efektif harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas. Namun, tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum," tandasnya.

(abq/iwd)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof M. Arief Amrullah menyebut bahwa efisiensi pra-penuntutan belum maksimal, sehingga hal itu perlu mendapat perhatian dalam wacana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III DPR RI.

"Saya menyoroti permasalahan dalam tahapan pra-penuntutan karena proses itu sering kali berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama, akibat bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa penuntut umum," katanya dalam acara talk show dengan tema 'Revisi KUHAP, Kolaborasi atau Kompetisi Antar Penegak Hukum' di salah satu radio di Jember, Kamis.

Menurutnya pemangkasan atau bahkan penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati karena jika tidak diatur dengan baik, maka hal itu bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara.

"Solusi yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan KUHAP baru adalah memastikan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan benar-benar dapat terpenuhi," tuturnya.

Ia mengatakan salah satu gagasan ditawarkan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam proses hukum, sehingga penyidik Polri dan jaksa penuntut umum bisa melakukan penyidikan bersama dan pra-penuntutan secara bersamaan, meskipun tidak harus bertatap muka langsung.

"Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pertanyaan atau kekurangan dalam berkas dapat segera dilengkapi di waktu yang sama. Hal itu akan memangkas waktu dan meningkatkan efisiensi proses hukum," tuturnya.

Selain efisiensi waktu, lanjut dia, penerapan teknologi dalam proses hukum juga dapat meningkatkan transparansi serta kesetaraan antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

"Mereka adalah sesama penegak hukum. Dengan sistem yang lebih transparan, tidak akan ada lagi kecurigaan atau ketidakseimbangan dalam proses hukum," ujarnya.

Guru besar Unej itu menjelaskan bahwa dalam konteks revisi KUHAP, segala perubahan yang dilakukan harus mengarah pada perbaikan sistem peradilan pidana, sehingga bisa lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

"Jadi diferensiasi fungsional terhadap penegakan hukum harus tegas karena hal itu mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga kami harus memastikan bahwa hukum pidana terus berkembang dan dapat menjawab tantangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah berharap jangan ada ketimpangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

"Pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum dalam implementasi hukum pidana," kata Prof. M. Arief Amrullah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, jika ada ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP, tentu akan menimbulkan permasalahan sistemik, bahkan menghambat penegakan hukum dan akan memunculkan masalah serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan RKUHAP harus berfokus pada reformasi sistem yang mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan karena esensi dari pembaruan acara umum pidana untuk mengubah menjadi lebih baik.

"Keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum harus diwujudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru," ucap Guru Besar Unej itu.

Prof. Arief menjelaskan bahwa ketimpangan kewenangan itu harus diatasi dalam pembahasan RKUHAP, dan mengusulkan agar penyidikan dan penuntutan saling terintegrasi, bukan menambah atau mengurangi kewenangan jaksa dan polisi yang mengakibatkan perselisihan sepihak.

"Itulah sebabnya menghargai diferensiasi fungsional dengan kata lain saling menghargai masing-masing-masing lembaga. RKUHAP seharusnya menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia," tuturnya.

Guru Besar Unej itu memandang penting kolaborasi antara penyidik dan jaksa harus lebih efektif sehingga proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah potensi masalah dalam draf RKUHAP yang dapat mengganggu prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi hukum yakni kewenangan berlebihan bagi jaksa, penggunaan senjata api oleh jaksa, kewenangan penyadapan dan intelijen, dan sentralisasi kekuasaan pada Jaksa Agung.

"Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi individu sehingga tanpa pengawasan lembaga independen, kewenangan itu berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Dengan reformasi hukum yang komprehensif, Prof. Arief berharap RKUHAP mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang selama ini terjadi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pada akhirnya keberadaan BPBH tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu tetapi juga bagi mahasiswa

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Jawa Timur selama dua periode berturut-turut meraih akreditasi A yakni pada periode 2022-2024 dan 2025-2027.

"Alhamdulillah awal baru 2025 berkah kembali diterima oleh Fakultas Hukum Unej berdasarkan Keputusan Menteri Hukum NOMOR M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 pada tanggal 27 Desember 2024," kata Dekan Fakultas Hukum Unej Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Kamis.

Dalam keputusan menteri tersebut bahwa BPBH Fakultas Hukum Unej ditetapkan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A untuk periode 2025-2027 dan akreditasi A merupakan tingkatan tertinggi pengakuan atas peran sekaligus reputasi OBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah.

"Capaian itu mempertahankan capaian sebelumnya yang juga mendapatkan akreditasi A untuk periode 2022 - 2024 sekaligus menempatkan BPBH Fakultas Hukum Unej sebagai satu-satunya OBH yang dikelola perguruan tinggi selama dua periode berturut-turut mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Hukum," tuturnya.

Ia menjelaskan, capaian itu tentu diraih atas kerja keras dan gotong royong pengelola BPBH dengan dukungan pimpinan Fakultas Hukum Unej, paralegal, advokat mitra dan mahasiswa magang.

Selama periode tahun 2022-2024, lanjut dia, bantuan hukum yang diberikan oleh BPBH Fakultas Hukum Unej sebanyak 1.720 perkara dan rata-rata setiap tahun sebanyak 550 bantuan hukum gratis yang diberikan.

"Pada akhirnya keberadaan BPBH tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu tetapi juga bagi mahasiswa, mengingat mahasiswa Fakultas Hukum Unej terlibat dalam penanganan perkara sehingga berdampak pada peningkatan kemahiran hukumnya atau yang disebut sebagai pendidikan hukum klinis," katanya.

Melalui keterlibatan bersentuhan dengan perkara yang berdimensi kemanusiaan ini sekaligus berdampak mengasah kepekaan sosial sekaligus integritas mahasiswa yang bermanfaat saat mereka nantinya setelah lulus mengemban berbagai profesi hukum.

Atas capaian itu, Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat/para pencari keadilan yang senantiasa mempercayai BPBH Fakultas Hukum Unej dalam membantu menyelesaikan masalah hukumnya sekaligus terima kasih kepada para mitra kerja sama seperti Pengadilan Negeri yang senantiasa mendukung kerja-kerja kemanusiaan lembaga tersebut.

"Semoga capaian itu semakin meningkatkan reputasi Fakultas Hukum Unej sekaligus semakin menjadi penyemangat bagi segenap keluarga besar FH Unej untuk terus menebarkan manfaat bagi masyarakat utamanya para pencari keadilan," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) menggandeng Universitas Jember (Unej) mengajak masyarakat dan pelaku perfilman untuk meningkatkan literasi dan edukasi hukum bidang perfilman dan penyensoran dengan menggelar diskusi di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Rabu.

Kegiatan yang dihadiri guru, siswa, dosen dan mahasiswa bidang studi perfilman, dan komunitas film tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perfilman, khususnya penyensoran dalam industri perfilman.

"Saya menyampaikan apresiasi Lembaga Sensor Film melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Jember, karena kegiatan itu mendukung kebebasan berekspresi sembari menjaga nilai-nilai moral bangsa," kata Rektor Unej Iwan Taruna dalam sambutannya.

Menurutnya, LSF dan Unej bersama-sama membangun literasi dan edukasi hukum agar perfilman Indonesia terus berkembang tanpa kehilangan jati diri.

"Saya berharap dengan kegiatan itu para insan perfilman di Indonesia menunjukkan karyanya, tetapi tetap pada rambu-rambu yang ditetapkan norma hukum yang ada di Indonesia yang mencerminkan identitas bangsa," tuturnya.

Ia mengatakan Unej memiliki program studi televisi dan perfilman (PSTF) di Fakultas Sastra yang sering menghasilkan karya film pada studi akhirnya, namun butuh investor untuk mendanai agar film tersebut bisa dikomersialkan di sebuah sinema.

Sementara itu, Ketua Sub Komisi Kerja Sama LSF, Imam Syafi’i mengatakan bahwa acara itu diikuti oleh berbagai kelompok, di antaranya siswa dan guru dari SMKN 1, SMKN 4, dan SMK Santo Paulus Jember, mahasiswa dan dosen PSTF Fakultas Ilmu Budaya Unej dan komunitas perfilman Jember.

"Melalui kegiatan itu, kami berharap dapat membangun ekosistem perfilman Indonesia yang tidak hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum. Kolaborasi itu diharapkan terus memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perfilman Indonesia," katanya.

Imam juga memberikan pesan inspiratif untuk mencintai profesi jika ingin bahagia selamanya, kemudian pahami regulasi dan memberikan edukasi di dunia perfilman secara profesional.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas berbagai aspek penting terkait perfilman, yakni Ketua Sub Komisi Publikasi LSF Nusantara, Husnul Khatim Mulkan, Kepala Laboratorium Audio Visual PSTF Unej Denny Antyo Hartanto, dan Ketua Sub Komisi Pemantauan LSF, Erlan Basri.

Dalam paparannya, para narasumber membedah terkait minimnya kesadaran pelaku perfilman terhadap perlindungan hukum, pentingnya hak cipta dalam industri film, dan dampak strategis film yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024