Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menghadiri acara Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, hari ini.

Mengusung tema 'Kebangsaan di Tengah Globalisasi: Menjadi Jati Diri Bangsa di Era Modern', kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta memperkokoh sendi-sendi utama lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsekuen.

Anies mengatakan saat ini Indonesia berada dalam era revolusi industri 4.0 yang mana digitalisasi semakin masif. Beberapa sektor pun sudah menjalankan proses pekerjaannya dengan berbasis digital seperti sektor pemerintahan dan pendidikan.

"Hal itu menjadi tantangan kita di masa kini karena dengan informasi yang sangat terbuka kita harus mawas diri dan tidak boleh lalai terhadap nilai-nilai yang ada terutama nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Anies menambahkan di era digitalisasi ini, perlu adanya peningkatan terhadap literasi sehingga masyarakat akan lebih pandai untuk menyaring berita-berita di internet.

"Dan kita juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan percaya diri," lanjutnya.

Sementara itu, narasumber Direktur Politeknik eLBajo Commodus I Nengah Dasi Astawa menguraikan tentang pentingnya Empat Pilar untuk memperkuat keutuhan Bangsa Indonesia.

Menurutnya, semakin masyarakat memahami tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika maka Indonesia akan utuh dan jauh dari perpecahan.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan ini antara lain, Direktur Politeknik eLBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua Yayasan Bangkit Anak Negeriku, Noviana Halim, civitas akademik Politeknik eLBajo Commodus, dan mahasiswa Politeknik eLBajo Commodus. Dalam kesempatan ini dilakukan pertukaran plakat antara Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar dengan Direktur Politeknik eLBajo Commodus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan atas dugaan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter Reza Gladys.

Lantas bagaimana kondisi Nikita Mirzani dan Mail Syahputra setelah ditahan lebih dari 20 hari?

"Sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat Nikita dan Mail di dalam sana," ungkap pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dalam zoomnya, Sabtu (19/4/2025).

Fahmi menjelaskan beberapa kali memang mengunjungi kliennya untuk membesuk. Mereka berbincang mengenai banyak hal saat bertemu.

"Ya yang namanya membesuk pasti kita ngobrolin apa ya, bisa masalah hukum dan berdiskusi mengenai pasal-pasal," katanya lagi.

Fahmi juga menambahkan tidak ada kendala dalam penahanan Nikita Mirzani. Ia mengaku kliennya akan tetap menjalankan semuanya sesuai proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya Nikita Mirzani, melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid melaporkan sebuah akun TikTok yang diduga menyebarkan percakapan dengan Reza Gladys.

Fahmi Bachmid menjelaskan, laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan.

"Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti, objeknya adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin dari pada orang tersebut," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menegaskan tindakan merekam tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Di dalam penjelasan Pasal 31 UU ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana," tegas Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menambahkan, pelanggaran tersebut terjadi karena isi percakapan yang direkam diam-diam itu kemudian dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik.

"Objeknya adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman dan itu di-posting jadi informasi dan diketahui publik," pungkasnya.

Laporan polisi terhadap akun TikTok itu dibagikan oleh tim Nikita Mirzani di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid disebarkan oleh akun TikTok dan hal tersebut baru diketahuinya pada Februari 2025.

"Uraian Kejadian pelapor selaku Kuasa dari Korban menerangkan bahwa pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan (tanpa sepengetahuan Korban) antara Korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya, Altaubah Mufid, yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok," tulis laporan polisi tersebut.

Laporan polisi itu terregistrasi di nomor LP/B/2508/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 April 2025 karena diduga melanggar Pasal 31 juncto 47, dan atau Pasal 32 juncto 48 UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Video Reza Gladys dan Suami Datangi Polda Metro soal Kasus Vs Nikita Mirzani

Video Reza Gladys dan Suami Datangi Polda Metro soal Kasus Vs Nikita Mirzani

Bisa bertemu keluarga besar dan menyantap opor sayur di momen Lebaran itulah hal yang sangat didambakan banyak orang. Momen itu, dirasakan juga ratusan warga binaan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Pada Lebaran 2025 ini ada 288 orang warga binaan yang mendapatkan remisi.

288 orang warga binaan yang mendapat remisi telah memenuhi persyaratan. Hal itu dikatakan, Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Sukamiskin Benny Muhammad Saifullah.

"Jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi 295, jumlah usulan remisi yang disetujui 288 orang," kata Benny kepada awak media, Senin (31/3/2025).

Benny mengungkapkan, pada momen Lebaran tahun ini, tidak ada warga binaan yang langsung bebas atau mendapatkan remisi khusus. Untuk besaran remisi, Benny sebut setiap warga binaan dapatkan remisi dengan jumlah beragam.

"Rincian besaran remisi yang diperoleh oleh warga binaan, 15 hari sebanyak 36 orang, 1 bulan sebanyak 233 orang, 1 bulan 15 hari sebanyak 17 orang, dan 2 bulan sebanyak 2 orang," ungkapnya.

Pemberian remisi yang diberikan pihak lapas sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sementara itu, syarat untuk mendapatkan remisi warga binaan harus berkelakuan baik dan sudah memasuki masa mendapatkan remisi.

"Ada juga warga binaan yang pada Hari Raya Idul Fitri tidak mendapatkan remisi. Alasannya, yang pertama belum menjalani 6 bulan pidana dan warga binaan yang memiliki pidana seumur hidup," jelasnya.

Kunjungan Keluarga

Selain itu, Lapas Sukamiskin memberikan kesempatan kepada keluarga untuk melakukan kunjungan selama tiga hari berturut-turut. Keluarga yang berkunjung akan diberikan kebebasan dengan fasilitas yang telah disiapkan di dua lokasi, yaitu di hanggar dan tempat kunjungan.

Bagi keluarga yang ingin datang, agar membawa tanda identitas diri seperti KTP. "Kami mengingatkan kepada keluarga yang akan datang agar memperhatikan persyaratan, terutama membawa tanda identitas. Jangan sampai sudah antre lama dan kelelahan, tetapi tidak bisa masuk karena lupa membawa KTP," pungkasnya.

Video: Langkah Antisipasi Penyebaran HMPV di Lapas Sukamiskin

Video: Langkah Antisipasi Penyebaran HMPV di Lapas Sukamiskin

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap sejumlah temuan kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ada tujuh temuan berdasarkan hasil empat langkah penanganan Komnas HAM.

Langkah-langkah penanganan tersebut adalah, melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Saudara Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Temuan-temuan tersebut di antaranya, Fajar memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari korban. Selain itu, diduga ada peran pelaku lain dalam kasus tersebut, selain dua tersangka yang telah ditetapkan.

"Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka, usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudari Fajar," ungkap Uli.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maka dari itu, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut kasus kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Temuan-temuan tersebut dan rekomendasi Komnas HAM tersebut dibenarkan oleh Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM, Anis Hidayah. "Ya (kami yang mengeluarkan temuan dan rekomendasi), maaf saya masih buka puasa," kata Anis singkat saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu malam.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam rapat paripurna besok. Komnas HAM pun berharap pembahasan RUU TNI diperpanjang.

"Kalau kita melihat pada proses pembahasan yang mendapatkan atensi publik, kritik dan juga kekhawatiran tertentu, menurut kami memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didiskusikan lebih lanjut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Atnike mengatakan Komnas HAM telah memberikan catatan terkait risiko perluasan jabatan sipil bagi militer dan persoalan HAM. Jika RUU TNI disahkan, Atnike mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengamatan terkait jalannya UU tersebut.

"Jadi kalau kewenangan pembentukan undang-undangnya ada pada DPR dan Pemerintah, tapi Komnas HAM sudah memberikan catatan bahwa akan ada risiko-risiko dari perluasan jabatan sipil bagi militer. Dapat risiko juga terhadap persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia," kata Atnike.

Atnike berharap catatan risiko yang ditemukan Komnas HAM tidak terjadi jika RUU TNI disahkan. Sementara itu, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan proses pembahasan RUU TNI kurang transparan.

"Sebenarnya di dalam kajian kami juga sudah kami sampaikan bahwa proses revisi Undang-Undang TNI ini kami menilai adanya kurang transparansi ya, yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Anis.

Berikut rekomendasi Komnas HAM terkait RUU TNI:

1. Melakukan evaluasi implementasi Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI secara menyeluruh. Pemerintah perlu melakukan audit komprehensif terhadap implementasi Undang-Undang TNI dan efektivitas peran TNI dalam sistem pertahanan negara sebelum mengusulkan perubahan regulasi.

2. Menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Penyusunan RUU harus dilakukan secara transparan dan inklusif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta komunitas yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.

3. Mencegah kembalinya dwifungsi TNI. Revisi Undang-Undang TNI harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan serta memperkuat supremasi sipil.

4. Mengkaji ulang perpanjangan usia pensiun. Usulan perpanjangan masa dinas prajurit harus mempertimbangkan implikasi terhadap struktur organisasi TNI, regenerasi kepemimpinan demi kesejahteraan dan profesionalisme TNI, dan efisiensi anggaran pertahanan.

Simak jugaVideo Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (imipas) memberikan remisi khusus kepada narapidana yang beragama Konghucu pada hari Imlek. Sebanyak 34 narapidana di sejumlah wilayah Indonesia mendapat remisi khusus I atau pengurangan sebagian masa pidana.

Dalam keterangan resmi Kementerian Imipas, Rabu (29/1/2025), berdasarkan sistem database Pemasyarakatan per 17 Januari 2025, terdapat total 272.106 tahanan anak, narapidana, dan anak binaan, di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52 orang beragama Konghucu.

Pemberian remisi ini disebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas perilaku baik narapidana. Tetapi juga menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana sejumlah Rp 18.615.000 (juta).

Adapun besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai 15 hari hingga 2 bulan. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerima RK Imlek terbanyak, yaitu 12 narapidana, kemudian Kalimantan Barat sebanyak 7 narapidana, dan Jawa Tengah sebanyak 3 narapidana.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengatakan remisi merupakan bentuk penghargaan atas upaya narapidana dalam memperbaiki diri melalui program pembinaan. Sistem pemasyarakatan, katanya, mengutamakan pembinaan.

"Sistem pemasyarakatan mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke masyarakat," ucap Agus dalam siaran persnya.

Agus mengatakan pemberian remisi ini sebagai wujud nyata pelaksanaan program akselerasi Kementerian Imipas dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni atau overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dia juga mendorong penerima remisi untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri.

"Saya berharap, pembinaan yang telah Saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas Saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial, sehingga kembalinya Saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," lanjutnya.

Kementerian Imipas mengatakan pemberian remisi ini didasari pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polda Jambi mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi bernama Agus Budiman. Dari pengungkapan itu, polisi menyita uang Rp 132 juta diduga hasil transaksi narkoba.

Hal ini terkuak setelah Tim Ditresnarkoba Polda Jambi menangkap 3 orang kaki tangan Agus, pada 24 Januari 2024 lalu. Dari situ, polisi kemudian melacak keberadaan Agus yang ternyata mengendalikan sabu dari balik jeruji Lapas Jambi.

"Ketiga tersangka mengaku dikendalikan oleh Muk. Awalnya kita nggak tahu siapa Muk ini. Setelah itu baru diketahui Muk itu si AB (Agus Budiman) ini," kata Direktur Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Ernesto Saiser, Kamis (23/1/2025).

Ernesto menerangkan penyelidikan ini juga hasil koordinasi dengan pihak Lapas Jambi. Agus sendiri merupakan napi kasus narkoba yang ditangkap polisi pada 22 Februari 2022 lalu. Dia dijatuhi hukuman 5,5 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi.

"Selama di penjara, dia mengendalikan jaringan narkoba ini," ungkapnya.

Ernesto juga menambahkan bahwa tersangka menggunakan HP di dalam penjara untuk mengendalikan narkoba dari luar. Dia juga turut dibantu oleh istrinya untuk membuat rekening transaksi narkoba.

"Dia menggunakan Hp di dalam. Tapi kita nggak bagaimana bisa masuk ke dalam. Tapi setiap pengungkapan kita selalu koordinasi dengan Lapas dan bersurat," jelasnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita uang Rp 132 juta dari hasil blokir rekening yang digunakan Agus untuk transaksi narkoba. Selain itu, juga dua buah buku tabungan dan 1 unit Hp.

"Kita juga dibantu PPATK sehingga rekening-rekening itu bisa dianalisa, termasuk istri juga membantu," terangnya.

Ernesto menyebut saat ini, berkas penyidikan Agus sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu (22/1/2025). Dalam waktu dekat, berkas akan diserahkan ke jaksa penuntut umum.

Atas perbuatannya, Agus dijerat Pasal 114 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 137 huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Agus terancam kembali hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

3.636 Warga Binaan Lapas Jambi Terima Remisi di HUT ke-79 RI

3.636 Warga Binaan Lapas Jambi Terima Remisi di HUT ke-79 RI

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam aturan itu akan diatur pula terkait penggunaan senjata api (senpi) bagi petugas imigrasi.

"Sedang proses (soal aturan petugas imigrasi bawa senpi). Nggak ada target, selesainya saja. Makin cepat makin baik," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam juga berbicara soal adanya pencekalan yang bisa berlaku 10 tahun bahkan seumur hidup. Ia mengatakan terkait batas pencegahan ke luar negeri juga termasuk yang digodok dalam bentuk peraturan pemerintah nantinya.

"Memang belum berlaku (undang-undang). Jadi dalam proses undang-undang itu nanti akan ada turunan-turunannya dan ada waktu. Tapi memang itu sudah berbunyi," kata dia.

Sebelumnya, Wamen Imipas, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, membeberkan alasan petugas imigrasi dibekali dengan senpi. Menurutnya, kebijakan itu semata-mata untuk sarana membela diri bagi petugas.

Silmy menegaskan faktor keamanan dan risiko petugas saat menjalani pekerjaan menjadi perhatiannya belakangan ini.

"Senjata api ini kaitannya dalam keamanan diri, itu yang pertama. Dalam operasi (tugas) itu kami juga mengantisipasi karena adanya faktor risiko, dan itu semakin tinggi saat ini," ungkap Silmy saat ditemui di Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (2/10).

Silmy menceritakan selama menjabat di Direktorat Imigrasi sudah dua petugas meninggal saat melakukan pengawasan maupun penindakan keimigrasian. Dia berharap penggunaan senjata api bisa menghadirkan rasa aman bagi petugas. Selain itu juga memberikan rasa gentar kepada warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Simak juga Video 'Kapolri soal Penggunaan Senpi Anggotanya: Melanggar, Tindak Tegas!':

[Gambas:Video 20detik]

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi ditahan di Rutan Salemba.

"Terhadap tersangka RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Rudi Suparmono ditangkap di Palembang. Selanjutnya, penyidik Kejagung menggiringnya ke Jakarta.

"Setelah melakukan penangkapan tadi pagi dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Halim selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Tersangka RS diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto pasal 6 ayat 2 juncto pasal 12 huruf a juncto pasal 12 huruf b juncto pasal 5 ayat 2 juncto pasal 11 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kejagung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi telah tiba di Jakarta untuk diperiksa.

Pantauan detikcom di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/1), pukul 16.46 WIB, dia mengenakan polo berwarna navy dan membawa ransel.

Dia berjalan keluar dari bandara bersama sejumlah jaksa pada Jampidsus Kejagung. Rudi mengenakan masker putih.

Dia tak menjawab pertanyaan wartawan. Rudi bergegas masuk ke Hiace untuk menghindari sorotan awak media.

Selanjutnya Rudi dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Adapun saat ini dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara itu.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus itu, sempat bertemu dengan Ketua PN Surabaya sebelum menyuap tiga hakim. Lisa Rahmat menanyakan kepada Ketua PN Surabaya soal nama hakim yang akan menyidangkan kasus pembunuhan yang menjerat Ronald Tannur.

Lihat Video: Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi SMAN 13 Semarang yang dianggap berhasil menjadi model dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah.

Ia mengaku bahagia melihat SMAN 13 mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sekolah damai dengan baik.

"Sekolah ini menjadi role model yang diharapkan dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia," kata Komjen Eddy, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (12/12). Lebih lanjut, Komjen Eddy menyampaikan jika program Sekolah Damai merupakan inisiasi BNPT bersama Wahid Foundation sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah.

Dalam kunjungannya, Komjen Eddy turut menegaskan Sekolah Damai merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Pelaksanaan program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan," ujar Komjen Eddy.

Komjen Eddy mengingatkan pentingnya keberlanjutan program ini, mengingat kontribusinya yang strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa. Ia menegaskan program sekolah damai perlu diperkuat secara berkesinambungan.

"Supaya kolaborasi kita ini bisa menciptakan generasi-generasi muda yang ke depan menjadi generasi yang bisa diandalkan, karena Indonesia Emas, ya ditentukan hari ini," tegas Komjen Eddy.

BNPT bersama mitra seperti Wahid Foundation dan AIPJ2 terus berupaya mendorong keberlanjutan program ini. Eddy menegaskan prinsip pencegahan tindak pidana terorisme harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Senada, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi menyampaikan pentingnya pengembangan program Sekolah Damai agar dapat direplikasi secara luas. Lebih lanjut, Sekolah Damai tengah dipersiapkan agar bisa direplikasi sebanyak mungkin sekolah di berbagai wilayah.

"Nah saat ini yang sedang kami kembangkan adalah sistem digitalnya. Kita sebut sebagai learning management system. Ketika itu sudah final nanti akan bisa digunakan oleh makin banyak Sekolah Damai di Jawa Tengah, Pulau Jawa, maupun di luar Pulau Jawa," ujar Mujtaba.

Mujtaba menambahkan sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat untuk memperkuat aspek kognitif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam membentuk budi pekerti dan karakter yang sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Melalui kunjungan ini, BNPT berharap program Sekolah Damai dapat terus berkembang dan menginspirasi seluruh sekolah di Indonesia untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan inklusif.

Simak juga Video 'Mulai 2025 Guru Cukup Isi e-Kinerja Setahun Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar diskusi terkait hasil implementasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). LPSK mengatakan peningkatan permintaan perlindungan terkait kasus TPKS.

Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo mengatakan ada 1.063 permohonan perlindungan yang diajukan oleh masyarakat kepada LPSK terkait kasus kekerasan seksual sepanjang 2024. Dia mengungkap jumlah ini meningkat sejak lahirnya UU TPKS pada 2022.

"Pada tahun 2022, yaitu tahun pertama diberlakukannya Undang-Undang TPKS, terdapat 672 permohonan perlindungan dari korban kekerasan seksual. Jumlah ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai total 1.063 permohonan," ujar Antonius Wibowo dalam acara diskusi yang digelar di auditorium gedung LPSK, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan peningkatan terjadi secara signifikan terhadap penanganan hingga pemulihan korban. Menurut dia, peningkatan terjadi selama 3 tahun belakangan atau setelah kehadiran UU TPKS.

"Begitu pula dengan harapan masyarakat terhadap penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga semakin meningkat," kata Antonius.

Dia mengatakan diskusi implementasi UU TPKS kali ini digelar untuk membahas penguatan layanan bagi korban kekerasan seksual. Dia mengatakan LPSK berkomitmen memberi perlindungan bagi saksi dan korban.

"Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi, penguatan, dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban TPKS sehingga mendukung pelindung LPSK memperoleh pemenuhan saksi dan korban dalam proses peradilan," tutur Antonius.

"Harapan dari kajian ini adalah dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban. Di samping itu, LPSK juga optimis dapat pula terus mengembangkan role model dalam implementasi UU TPKS di internal LPSK," imbuhnya.

Simak juga Video '5 Poin Rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi terkait Kasus Ferdy Sambo':

[Gambas:Video 20detik]

Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) sangat menyayangkan usulan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. Usulan tersebut dinilai mencederai amanat reformasi.

"Pemisahan Polri dari ABRI yang sudah dimulai era BJ Habibie pada tahun 1998 merupakan semangat untuk menjaga profesionalitasan dan independen Polri dalam menegakkan hukum," kata Ketua Umum HIKMAHBUDHI Candra Aditiya dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"Posisi Polri hari ini di bawah langsung instruksi Presiden dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 memiliki tugas pokok yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan mengayomi, melindungi serta melayani masyarakat," tambahnya.

Candra menolak usulan Polri di bawah TNI/Kemendagri karena mengkhianati semangat reformasi dan kinerja Polri hari ini sudah baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu dibuktikan dengan kepercayaan publik mencapai 75% lebih.

"Jadi saya rasa hari ini Polri sudah on the track dan menjalankan peran dan tugasnya sangat bagus," ucapnya.

Dia menilai usulan Deddy Sitorus ini merupakan ungkapan kekecewaan karena PDIP kalah dalam Pilkada di berbagai wilayah di Indonesia yang akhirnya menuduh keterlibatan Polri melakukan intervensi Pilkada yang disebutkan sebagai Partai Coklat.

"Tuduhan yang diungkapkan oleh politisi PDIP harus dibuktikan dengan barang bukti yang konkret, jangan malah membuat suasana gaduh di tengah masyarakat dan menggiring opini publik ke sesuatu yang salah," ujar Candra.

"Kalah menang para calon pemimpin daerah adalah suatu yang wajar dalam demokrasi, dan yang menjadi penting seharusnya para politikus hari ini harus bisa memberi suri teladan semangat kegotongroyongan serta persatuan," sambungnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.