Salah satu ketentuan penting dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah memakai pakaian ihram sesuai aturan. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, baik kecil maupun besar, dapat mempengaruhi keabsahan ibadah. Lalu, bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan khususnya bagi jemaah pria?

Dilansir detikHikmah dari buku Antar Aku ke Tanah Suci karya Miftah Faridl dan Budi Handrianto, disebutkan bahwa laki-laki yang sedang berihram harus menaati sejumlah aturan berpakaian. Di antaranya:

• Tidak dibenarkan mengenakan pakaian yang dijahit, termasuk celana dalam.
• Tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti peci atau topi
• Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, seperti sepatu tertutup.

Lantas bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan saat Ihram?

Pertanyaan mengenai boleh tidaknya menggunakan celana dalam tanpa jahitan saat berihram sering muncul. Meskipun tidak dijahit, tetap saja jemaah laki-laki tidak diperkenankan memakainya selama ihram.

Sebagaimana dijelaskan Buya Yahya dalam salah satu kajiannya yang tayang di kanal YouTube Buya Yahya pada 17 Oktober 2023.

"Adapun celana dalam biarpun tidak dijahit tetap tidak diperkenankan karena bentuknya melingkar, kemudian dipakai ke tubuh," kata Buya Yahya seperti dilihat YouTube resminya, Rabu (14/5/2025). detikHikmah telah mendapat izin dari tim media Buya Yahya untuk mengutip tayangan Tanya Jawab Buya Yahya di media sosialnya.

Buya Yahya menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya menyangkut jahitan, tetapi juga cara pakaian itu melekat pada tubuh. Celana dalam, meskipun tanpa jahitan, tetap dianggap menutup tubuh dengan cara melilit, sehingga tidak memenuhi kriteria pakaian ihram yang sah.

Pandangan ini sesuai ajaran ulama mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria al-Anshari, dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah Syarah Bahjatul Wardiyah.

"Haram menutup badan dengan pakaian yang bisa meliputi anggota tubuh dengan tali (diikat), atau jahitan, atau tenunan (tanpa jahitan), atau ditempelkan, atau sisi kain yang satu dengan yang lainnya diikatkan." kutipan dalam kitab tersebut.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut tidak terbatas hanya pada pakaian berjahit, melainkan juga berlaku bagi pakaian apa pun yang membungkus tubuh secara penuh, baik itu dililit, ditempel, atau diikat.

Oleh karena itu, meskipun celana dalam dibuat tanpa jahitan, penggunaannya tetap dianggap tidak sah dalam keadaan ihram.

Wallahualam.

Video: Perhatian! Jemaah Umrah Wajib Tinggalkan Saudi Paling Lambat 29 April

Video: Perhatian! Jemaah Umrah Wajib Tinggalkan Saudi Paling Lambat 29 April

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Minggu (4/5/2025).

Menurut Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan Terminal Khusus Haji dan Umrah tersebut memiliki tiga lantai dengan luas 27.418 meter persegi dan dapat menampung hingga 6,1 juta penumpang pesawat setiap tahunnya.

"Terminal khusus ini sebelumnya adalah Terminal 2F yang telah bertransformasi melalui proses revitalisasi menyeluruh dan detail," kata Faik Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Lantai dasar merupakan area kedatangan jemaah dari Tanah Suci. Di lantai 1 itu terdapat area imigrasi kedatangan, baggage make up area untuk penanganan bagasi jemaah, baggage claim area yang merupakan tempat jemaah mengambil bagasi, food court seluas 2.930 meter persegi, serta curbside kedatangan yang merupakan area penghubung antara bangunan terminal dan transportasi darat.

Kemudian lantai 1 juga merupakan area keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Di lantai itu terdapat area curbside keberangkatan, lounge pengantar seluas 2.560 meter persegi, check in hall untuk memproses keberangkatan, serta titik pemeriksaan keamanan (Security Check Point_/SCP) dan imigrasi keberangkatan.

"Sementara lantai 2 adalah lokasi dari masjid seluas 3.136 meter persegi. Kami berharap keberadaan masjid di dalam terminal ini dapat memudahkan jemaah untuk beribadah," jelas Faik Fahmi.

Fasilitas Imigrasi

Fasilitas lain di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F adalah Makkah Route, yang merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi.

Melalui fasilitas ini, jemaah haji dapat memproses keimigrasian yang seharusnya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi menjadi di bandara asal yiatu Bandara Soekarno-Hatta.

Penyediaan Terminal Khusus Haji dan Umrah merupakan salah satu bagian untuk meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno Hatta dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang/tahun dengan cara optimalisasi eksisting terminal.

Selain itu, juga untuk menyelesaikan kepadatan area landside dan terminal pada saat peak season dan jam sibuk, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bandara yang berbasis ekosistem, serta merubah wajah bandara yang merefleksikan kebanggaan Indonesia.

Faik Fahmi menyebut pengembangan terminal khusus ini dilatarbelakangi tingginya permintaan penerbangan umrah dan pelayanan yang belum optimal bagi jemaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya melalui Terminal 3.

"Permintaan penerbangan umrah cukup tinggi di Indonesia, mencapai 2,2 juta penumpang/tahun atau rata-rata 7.450 penumpang/hari. Bahkan pada peak season di Agustus dan September mencapai 12.000 penumpang/hari. Ini kemudian yang menjadi faktor pelayanan belum optimal karena tidak ada fasilitas khusus bagi jemaah," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum terjadi di sepanjang Selasa (28/1). Dari mulai penipuan jasa umrah hingga pencabutan pagar laut.

Berikut ragam pilihan berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Korban penipuan umrah PT HMS terus bertambah jadi 151 orang

Yogyakarta (ANTARA) - Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyebut jumlah korban penipuan biro umrah PT HMS terus bertambah menjadi 151 orang dengan total kerugian mencapai Rp4,95 miliar.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berdasarkan aduan yang masuk ke Posko Pengaduan Korban Penipuan Biro Umrah PT HMS sejak 23 hingga 27 Januari 2025.

Baca di sini

2. KP2MI bantu pemulangan jenazah PMI korban penembakan di Malaysia

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), dengan mengakibatkan lima orang korban (24/1).

Baca di sini

3. Keluarga makamkan potongan tubuh UK korban mutilasi di Blitar

Blitar (ANTARA) - Keluarga UK (29), korban mutilasi, warga Kelurahan Bence, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memakamkan potongan tubuh yang baru ditemukan setelah autopsi di RS Bhayangkara Kediri.

Ayah kandung korban Nur Khalim bersyukur potongan tubuh anaknya telah ditemukan. Kini seluruh anggota tubuh anaknya telah lengkap dan semua bisa dimakamkan dengan layak.

Baca di sini

4. BP3MI: Belum ada info PMI Kepri jadi korban penembakan di Malaysia

Batam (ANTARA) - Kepala Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) Imam Riyadi menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait warga Kepri menjadi salah satu PMI korban penembakan di Malaysia.

Menurut Imam, pihaknya terus memantau perkembangan informasi dan berkoordinasi dengan KP2MI, BP2MI Pusat, Kemlu dan KBRI terkait kasus penembakan di Malaysia tersebut.

Baca di sini

5. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Biaya pembuatan paspor pada tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024, yang efektif sejak pertengahan Desember lalu.

Dikutip dari laman Kementerian PAN-RB pada Selasa (21/1/2025), beberapa waktu Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. “Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku, sehingga masyarakat bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka," ujarnya belum lama ini.

Dengan regulasi baru, maka biaya pembiayan paspor 2025 adalah:

Paspor dengan masa berlaku 5 tahun:

• Paspor Nonelektronik: biaya Rp 350.000
• Paspor Elektronik: biaya Rp 650.000

Paspor dengan masa berlaku 10 tahun:

• Paspor Nonelektronik: biaya Rp 650.000
• Elektronik: biaya Rp 950.000

Pemerintah juga menyediakan layanan percepatan pembuatan paspor dengan resmi. Saat ini, biaya percepatan ini adalah Rp1 juta. Biaya ini di luar penerbitan paspor.

Perbedaan Paspor Elektronik dan Nonelektronik

Perbedaan kedua paspor ini, pada paspor elektronik (e-paspor) memiliki fitur keamanan lebih tinggi karena dilengkapi chip yang menyimpan data biometrik seperti sidik jari dan foto wajah. Sementara itu, paspor nonelektronik hanya mencantumkan data identitas dasar pemegangnya.

Secara umum, berkas dokumen untuk pembuatan paspor adalah Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, Kartu keluarga (KK), Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, atau ijazah, Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang, dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa. Bukti berkas ini kemudian diiunggah ke M-Paspor untuk mendapatkan jadwal pengesahan.

Sementara itu, dilihat dalam laman Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat perbedaan syarat berkas bagi pembuatan paspor haji atau umroh, calon pekerja migran indonesia, paspor anak di bawah 17 tahun, dan paspor anak yang lahir di luar indonesia. Berikut detailnya:

Cara dan Syarat Dokumen Pembuatan Paspor Umroh/Haji:

Cara dan Syarat Dokumen Pembuatan Paspor Anak di Bawah 17 Tahun:

Jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dipicu status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang berubah menjadi domestik dari Internasional.

"Untuk pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 39.705 jumlah ini turun 7 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.899. Penurunan ini terjadi karena pengaruh bandara kita dari internasional menjadi domestik," Kepala Kantor Imigrasi Palembang Khairil Mirza, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang ini didominasi jemaah umrah. Hal ini dikarenakan Bandara SMB II Palembang masih memiliki program berangkat umrah langsung dari Palembang menuju Madinah.

"Total pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 64.119 orang dan paling banyak dari jemaah umrah," ujarnya.

Mirza merincikan pembuatan paspor 48 halaman pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42.899 orang, tahun 2024 39.705 orang. Paspor elektronik 48 halaman pada tahun 2023 tercatat 12.794 orang sedangkan tahun 2024 sebanyak 22.653 orang.

Sementara untuk layanan percepatan pada tahun 2023 ada 1.881 orang sementara tahun ini ada 1.149, eazy paspor tahun 2023 dengan 30 kegiatan jumlah paspor 1.500 orang, dan tahun 2024 dengan 23 kegiatan jumlah paspor 1.647 orang.

"Untuk pembuatan paspor yang paling banyak didominasi adalah pembuatan paspor 48 halaman. Dan ini kenaikannya cukup signifikan dan didominasi jemaah umrah," ujarnya.

Untuk yang terdata pemohon paspor ini, lanjut Mirza, memang jemaah umrah sementara untuk ke luar negeri pemohon berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta atau Hang Nadim Batam.

"Kalau di kita kan bandara sudah domestik jadi kalau mau berangkat ke luar negeri melalui Soeta dulu atau Batam ," ujarnya.

Berdasarkan pantauan detikSumbagsel di Kantor Imigrasi Palembang, pemohon paspor terlihat begitu ramai.

"Saya rencananya mau umrah pada Februari nanti. Sekarang sudah mulai buat paspor," kata Wahyu, salah satu warga Palembang.

Sementara itu, warga Tanjung Lago Banyuasin, Riska mengaku membuat paspor karena hendak bekerja ke Korea Selatan.

"Saya mau buat paspor buat bekerja ke Korea Selatan. Kalau sudah selesai buat paspor tinggal menunggu dari penyalurannya kapan mulai bekerja," kata Riska.

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga