Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatannya dari lima negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Prabowo telah tiba di Tanah Air pagi ini.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025) pukul 07.35 WIB. Ketibaan Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun lima negara yang dikunjungi Prabowo adalah Persatuan Emirat Arab (PEA), Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Dalam kunjungannya itu, Prabowo melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara.

Prabowo berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global.

Selain itu, dalam kunjungan ini belasan dokumen kerja sama telah ditandatangani dan dipertunjukkan di hadapan para pemimpin negara. Kerja sama ini meliputi sejumlah bidang mulai dari peningkatan kerja sama strategis kedua negara, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

Prabowo juga berkonsultasi terkait penyelesaian konflik negara di kawasan Timur Tengah dan Gaza. Termasuk berdiskusi terkait rencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Prabowo berharap ada terobosan kepentingan Palestina dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya kita harus menghitung dan membela kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Palestina, saya kira itu," kata Prabowo kepada wartawan di Amman, Yordania, Senin (14/4).

Simak juga Video: Prabowo Harap Kunker ke Timur Tengah Hasilkan Terobosan untuk Palestina

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menyerukan keadilan bagi warga korban peperangan di Gaza, Palestina dan wilayah konflik lainnya dalam forum Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025. Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap sikap negara besar yang dinilai abai terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan kepada negara berkembang.

"Situasi di Gaza sebenarnya mengajarkan kepada dunia bahwa banyak negara adidaya yang menganut cita-cita besar sekarang, di mata banyak orang di belahan bumi selatan, pada dasarnya telah gagal," kata Prabowo dikutip Biro Sekretariat Presiden, Sabtu (12/5/2025).

Prabowo menilai adanya inkonsistensi negara barat yang datang ke negara berkembang untuk 'mengajarkan' nilai-nilai demokrasi dan HAM. Menurutnya, negara-negara tersebut saat ini justru diam saat menyaksikan penyerangan di wilayah konflik terjadi secara terang-terangan.

"Anda datang kepada kami, Anda mengajarkan kami hak asasi manusia, tetapi ketika Anda melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di depan, setiap hari, setiap malam di televisi, banyak dari mereka yang datang untuk mengajarkan kami, mereka tetap diam," ujarnya.

Prabowo menegaskan Indonesia telah senantiasa menyerukan dukungannya untuk Palestina. Di antaranya dengan mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit lapangan bersama Persatuan Emirat Arab (PEA). Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk membangun rumah sakit tambahan di wilayah Palestina.

"Kami punya rumah sakit lapangan medis. Kami ikut berpartisipasi di sana. Dan kami juga berkomitmen membangun rumah sakit lain di Palestina, di Tepi Barat, mungkin juga di Gaza," paparnya.

Prabowo menegaskan Indonesia terus mendukung solusi damai yang berkelanjutan. Prabowo meyakini solusi dua negara atau two states solution menjadi solusi nyata dengan menghormati hak rakyat Palestina sekaligus menjamin keamanan bagi rakyat Israel.

"Saya pikir pada akhirnya, harus ada kolaborasi yang damai. Itulah kunci menuju perdamaian sejati," jelasnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan diplomasi langsung dengan para pemimpin di kawasan guna mencari solusi konkret atas konflik yang berlangsung. Dari Turki, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, dan Raja Yordania, Abdullah II.

"Saya akan berkonsultasi dengan Presiden Sisi, kemudian saya akan pergi ke Doha, dan saya akan pergi ke Amman, berkonsultasi dengan Raja Abdullah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DUBAI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, dirinya percaya pada hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga sistem berbasis aturan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Antalya Diplomacy Forum di Turkiye, Jumat (11/4/2025).

"Yang ingin saya sampaikan adalah kami percaya pada demokrasi. Kami percaya pada hak asasi manusia. Kami percaya pada sistem berbasis aturan," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa terjadi pembantaian di dunia ini.

Dia menyebut banyak anak hingga ibu tak berdosa yang dibantai di depan mata dunia.

"Tapi sekarang, kita menyaksikan sendiri, seperti yang disampaikan oleh Presiden Erdogan, anak-anak yang tidak bersalah, perempuan, dan pria tak bersenjata dibantai di depan mata dunia," jelasnya.

"Inilah yang saya maksud. Saya tetap percaya bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan, jalan terbaik," sambung Prabowo.

Namun, Prabowo tetap merasa sedih karena setiap negara merasa harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Hal itu, menurut Prabowo, akan menyita sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

"Sekarang malah harus dialokasikan untuk pertahanan. Karena kita tidak tahu, bulan depan, minggu depan, apa yang akan terjadi. Jadi, ini menyedihkan. Tapi, ya, kalau Anda tanya, saya tetap bilang diplomasi adalah jalan yang harus kita tempuh. Namun, banyak negara sekarang, saya rasa, sedang menilai ulang dan bersiap menghadapi hal terburuk," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, di Turki, Jumat, mengkritisi sikap negara-negara barat yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi isu hak asasi manusia, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti inkonsistensi sejumlah negara barat yang dulu gencar mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, namun kini justru bungkam melihat pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan di Palestina.

"Banyak negara barat datang ke Indonesia 30 tahun lalu dan mengajari kami tentang HAM, demokrasi. Kami belajar dari mereka. Tapi, sekarang, saat kita semua melihat pelanggaran HAM terang-terangan di depan mata, banyak dari mereka justru diam," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang diikuti secara daring Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

Menurut Kepala Negara, diamnya negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal menimbulkan kesadaran baru bagi negara-negara di global selatan.

"Ini menyedihkan, tetapi ini membangunkan kami. Kami jadi sadar, oh, begitu ya?" lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan dari kegagalan tatanan global dalam menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menuturkan ada banyak negara yang berbicara lantang soal Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi diam terhadap agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan Ketua dan Anggota parlemen Turki di Ankara pada Kamis (10/4).

Prabowo mulanya menyebut saat ini dunia sedang masuk dalam kondisi penuh ketidakpastian. Ia mengatakan ada banyak aksi penindasan yang justru dilakukan bangsa besar kepada mereka yang lemah.

Ia lantas mendukung sikap pemerintahan Turki yang tegas membela negara-negara yang tertindas oleh bangsa besar, khususnya dukungan terhadap negara Palestina.

"Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut negara-negara yang bungkam ataupun berpura-pura tidak tahu itu juga kerap berdalih bahwa yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu dirinya memuji sikap Turki yang dengan tegas mendukung Palestina. Ia menyebut Indonesia juga akan mengambil posisi yang sama dengan Turki untuk membela Palestina.

Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan usai mengutarakan keinginannya mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, dengan skema gelombang pertama evakuasi hingga 1.000 warga Palestina.

Hal itu ia sampaikan jelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Pemerintah Indonesia, katanya, siap menampung kurang lebih 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama sepekan itu, Prabowo menyebut salah satunya untuk berkonsultasi terkait konflik di Gaza. Ia mengatakan lawatan ini dilakukan karena banyak pihak meminta Indonesia lebih aktif mendukung Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Prabowo Subianto menyuarakan dengan tegas dukungan terhadap Palestina dalam pidatonya yang penuh semangat di hadapan para anggota parlemen Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) siang waktu setempat. Dia pun menyindir sejumlah negara besar yang malah propenindasan.

"Saudara-saudara Majelis Agung terhormat, kita merasakan saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah," ujar Prabowo di hadapan Majelis Agung Nasional Turki

Menurut Prabowo sikap Turki sangat tegas membela bangsa-bangsa yang tertindas, terutama kepada negara dan rakyat Palestina yang sampai saat ini masih terdampak konflik dengan Israel. Dia pun menegaskan, Indonesia mengikuti jejak Turki terkait rakyat Palestina.

"Kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin-pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas terutama saudara-saudara kita di Palestina," tutur Prabowo.

Dia pun mengatakan, banyak negara yang berbicara lantang mengenai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), tetapi bungkam untuk menyikapi pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Gaza hingga saat ini. Prabowo heran mengapa hal itu terjadi.

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turki di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turki melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turkiye di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turkiye melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.

Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, merespons penangkapan dan penahanan yang dilakukan polisi Turki terkait tuduhan membantu organisasi teroris. Rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan itu mengatakan penangkapannya tidak bermoral dan tidak berdasar.

Dilansir AFP Minggu (23/3/2025), hal itu disampaikan Imamoglu kepada polisi, yang menginterogasinya selama lima jam pada hari Sabtu kemarin. Ia diinterograsi terkait tuduhan membantu organisasi teroris.

"Tuduhan tidak bermoral dan tidak berdasar yang ditujukan kepada saya... dirancang untuk merusak kedudukan dan kredibilitas saya," kata Imamoglu berdasarkan pernyataan yang dirilis Balai Kota Istanbul.

Diketahui, Imamoglu ditangkap pada hari Rabu pagi terkait penyelidikan 'terorisme' dan dugaan kasus korupsi. Penangkapan tersebut memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Hal tersebut juga telah merugikan lira Turki dan pasar keuangan, dengan indeks acuan BIST 100 ditutup hampir delapan persen lebih rendah pada hari Jumat.

"Proses ini tidak hanya merusak reputasi internasional Turki, tetapi juga menghancurkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap ekonomi," kata Imamoglu.

"Mereka yang mengatur proses ini akan segera dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan ilahi dan duniawi."

Aksi Unjuk Rasa Dukung Wali Kota Istanbul

Massa sebelumnya berkumpul menggelar protes atas penangkapan Wali Kota Ekrem Imamoglu di luar Balai Kota Istanbul pada Sabtu malam. Aksi demo tersebut digelar pada malam keempat.

Demonstrasi, yang dimulai di Istanbul pada hari Rabu, telah menyebar ke lebih dari 55 dari 81 provinsi di Turki, memicu bentrokan dengan polisi antihuru-hara dalam protes jalanan terburuk di negara itu dalam lebih dari satu dekade.

Diketahui Imamoglu ditangkap atas tuduhan "terorisme" dan "korupsi" -- terjadi beberapa hari sebelum ia secara resmi ditetapkan sebagai kandidat oposisi utama CHP dalam pemilihan presiden 2028.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dua warga negara (WN) Turki dideportasi dari Bali karena diduga menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya terjaring dalam operasi pengawasan Wira Waspada yang dilaksanakan oleh tim Inteldakim Imigrasi Singaraja di daerah Jembrana.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan menyampaikan operasi Wira Waspada ini berlangsung pada 17-21 Februari 2025.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, MT dan FY masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan izin tinggal kunjungan," kata Hendra, Jumat (7/3/2025).

Dalam operasi tersebut, tim pengawasan mengamankan sejumlah WNA yang diduga melanggar peraturan dengan menyalahgunakan izin tinggal. Dua WNA Turki berinisial MT (39) dan FY (31) diamankan pada 20 Februari 2025 karena diduga menjalankan bisnis rumah makan di Bali.

FY masuk ke Indonesia terlebih dahulu pada November 2024, disusul MT pada Januari 2025. Dalam pengelolaan rumah makan tersebut, MT berperan sebagai juru masak, sementara FY menangani operasional pemesanan makanan.

Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pelanggaran ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pendeportasian terhadap MT dan FY dilakukan pada 5 Maret 2025 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya diterbangkan dengan maskapai AirAsia X Berhad nomor penerbangan D7793 menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka melanjutkan penerbangan dengan Air Arabia nomor penerbangan G9803 (Kuala Lumpur-Sharjah) dan Air Arabia nomor penerbangan G9321 (Sharjah-Istanbul) dengan tujuan akhir Istanbul, Turki.

Operasi pengawasan terhadap warga negara asing akan terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi pelanggaran izin tinggal di Indonesia.

"Kami selalu melakukan patroli pengawasan dan juga berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Setiap pelanggaran akan kami berikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutup Hendra.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal Turkiye berinisial AK (26) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Warga asing tersebut dideportasi karena overstay atau melebihi izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan bahwa AK telah melebihi izin tinggal yang dimiliki selama 40 hari.

AK diketahui overstay ketika mendatangi Kantor Imigrasi Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, pada 27 Februari 2025.

Saat itu, AK datang ke Kantor Imigrasi bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"WNA tersebut datang bersama dengan istrinya dan menyampaikan kepada petugas layanan jika visa yang dimiliki sudah kedaluwarsa," ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Oleh petugas imigrasi, AK diarahkan ke seksi penindakan untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa AK masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal visa on arrival (VOA) pada tanggal 20 November 2024.

Selama berada di Indonesia, AK tinggal bersama istrinya di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pada bulan Desember 2024, AK mengajukan perpanjangan izin tinggal ke Kantor Imigrasi Singaraja dan mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025.

Saat itu, petugas memberitahu istri AK bahwa visa saat ini adalah perpanjangan yang terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

"Yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya tetap tinggal di Indonesia walaupun visanya telah kedaluwarsa lantaran menunggu sang istri ikut kembali ke Turkiye," kata dia.

Kata Hendra, AK mengaku tidak berani pergi sendiri dan tidak mengerti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, serta khawatir istrinya tidak ikut menyusulnya kembali ke Turkiye.

Sehingga, AK tinggal di Karangasem, Bali, hingga melebihi batas izin tinggalnya.

"Terhadap AK dikenakan tindakan berupa pendeportasian dan penangkalan karena overstay selama 40 hari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, namun tidak mampu membayar biaya beban," jelasnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun AK dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan Qatar Airways nomor QR963 (Denpasar – Istanbul) dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turkiye.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," tutup Hendra.

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan skala nasional terhadap militan Kurdi yang dilarang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, pada Selasa (18/2).

Mengutip dari detikNews, penangkapan ini terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama empat dekade. Setelah hampir satu dekade terhenti, pembicaraan damai kembali mencuat setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan, pada Oktober lalu.

Menurut laporan yang dikutip dari AFP, Yerlikaya mengungkapkan bahwa penggerebekan telah berlangsung selama lima hari terakhir di 51 kota, termasuk Istanbul, Ankara, dan Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Kurdi. Informasi ini disampaikan melalui unggahan di media sosial X pada Selasa (18/2/2025).

Pada hari yang sama, otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 60 orang, termasuk anggota partai pro-Kurdi utama, DEM, serta beberapa tokoh sayap kiri yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini," kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan resmi.

Partai DEM menanggapi operasi ini melalui unggahan di X dengan menyatakan bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai mereka. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," demikian pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, partai garis keras MHP mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai imbalan atas kemungkinan pembebasannya lebih awal dari Pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, seruan ini memunculkan harapan baru bagi berakhirnya konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa selama bertahun-tahun.

Artikel ini telah tayang di detikNews.