Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebab, kata dia, pemerintah telah melakukan transfer sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) yang terjerat kasus hukum di tanah air ke negara asalnya beberapa waktu lalu.

Dia lantas mencontohkan salah satu narapidana internasional yang dikembalikan ke negara asalnya ialah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, yang dipulangkan pemerintah Indonesia ke Filipina.

"Juga beberapa terpidana mati yang dipindahkan ke negara-negara asalnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemindahan narapidana-narapidana tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, apabila tidak diatur dengan dengan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Dia pun mengatakan pemindahan narapidana antarnegara tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Lapas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termaktub pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Permasyarakatan.

"Ayat (1), dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian; Ayat (2), ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU," ujarnya.

Bahkan, kata dia, kehadiran RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sudah diingatkan pihaknya sebagai catatan rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia menegaskan dukungan terhadap penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara segera rampung sehingga transfer narapidana yang dilakukan Kemenimipas memiliki payung hukum yang jelas.

"Kita mendukung agar inisiatif Kemenimipas ini segera dilaksanakan agar Kemenimipas yang menjadi leading sektor pelaksanaan pemindahan narapidana ini bisa melaksanakan tugas atas dasar regulasi hukum positif yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (10/3), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta.

Adapun Rabu (23/4), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons wacana predator seksual Reynhard Sinaga dipulangkan ke RI dari penjara Inggris. Agus menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait pemulangan Reynhard maupun pelaku bom Bali 2002, Hambali.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air," ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut pihaknya juga bingung adanya wacana tersebut. Dia mengatakan di ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tak pernah ada pembahasan itu.

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan aja kepada sumbernya nggih," katanya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pemindahan terhadap narapidana tersebut, kemudian Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia merinci bahwa practical agreement tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Perancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Perancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

"Serta berdasarkan asas resiprokal di antara kedua negara. Selain itu, hal ini juga demi kepentingan Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai transfer narapidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian yang ketentuan pemindahannya diatur dengan undang-undang.

Dia juga mengatakan diperlukan adanya kesepakatan antarkedua negara untuk memindahkan narapidana ke negara lain yang dituangkan dalam practical agreement.

"Yang di dalamnya tercantum persyaratan di antaranya harus menghormati kedaulatan negara Indonesia, menghormati keputusan final pengadilan Indonesia, memberikan akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya," tuturnya.

Dia lantas melanjutkan, "Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pemindahan terhadap narapidana tersebut, kemudian Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui diterbangkan ke Prancis melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines KL810 ETD, Selasa (4/2) pukul 19.25 WIB, dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Amsterdam.

Penerbangan dilanjutkan dengan Air France AF1437 rute Amsterdam-Paris.

"Setelah dipindahkan, pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui akan sepenuhnya diatur oleh hukum dan prosedur di Prancis, termasuk kebijakan terkait pemberian grasi, remisi, atau amnesti," ujar Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, Selasa (4/2).

Pemerintah Prancis disebut berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui setelah pemindahan dilakukan.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya di ranah hukum dan penegakan keadilan.

"Atas nama Pemerintah Prancis kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas kerja sama yang sangat baik," kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis telah menandatangani Pengaturan Praktis terkait pemindahan narapidana warga negara Prancis Serge Areski Atlaoui. Penandatanganan tersebut dilakukan secara daring pada 24 Januari 2025.

Proses serah terima narapidana dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan ke Kejaksaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta.

Kemudian, serah terima narapidana dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ke Direktorat Jenderal Imigrasi dilanjutkan ke otoritas Prancis dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sesaat sebelum keberangkatan.

Serge Areski Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkotika berupa pengoperasian pabrik ekstasi di Tangerang, pada tahun 2005.

Eksekusi mati Serge Atlaoui ditangguhkan pada 2015 lalu. Serge Atlaoui sempat dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lapas Salemba karena ia mengidap kanker.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Prancis. Yusril mengatakan pemerintah Prancis harus mempertimbangkan permintaan pemulangan tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril seusai konferensi pers penandatanganan nota kesepakatan dengan pemerintah Prancis soal pemulangan terpidana mati kasus pabrik narkoba, Serge Areski Atlaoui. Yusril mengatakan Serge akan dipulangkan ke Prancis pada Selasa (4/2/2025).

"Tanggal 4 Februari adalah tanggal yang disepakati pada waktu perundingan teknis antara kedua pemerintah dan kita menegaskan bahwa selain perjanjian ini, kesepakatan ini adalah bersifat resiprokal. Artinya, nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan permintaan dari Pemerintah Prancis, kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan pihaknya belum menerima data yang cukup tentang WNI yang dipidana di Prancis. Dia mengatakan pemerintah Indonesia akan mengajukan transfer narapidana jika hal itu diperlukan.

"Kami belum mendapatkan data yang cukup mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang dipidana oleh pengadilan Prancis. Tapi kalau sekiranya ada, kita pertimbangkan. Memang kalau sekiranya kita perlu untuk meminta transfer, kita juga akan melakukan hal yang sama," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya harus lebih dulu berkomunikasi dengan keluarga narapidana sebelum meminta transfer pemulangan WNI. Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati.

"Tapi untuk proses ini sebenarnya kita mesti bicara dulu dengan keluarga dari narapidana yang bersangkutan. Jadi, karena kan juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan transfer. Proses ini kan lebih banyak pada pertimbangan kemanusiaan, bisa juga keluarganya keberatan untuk dipindahkan ke sini," ujar Yusril.

"Itu makanya kami sangat berhati-hati, walaupun kami berkewajiban untuk membela warga negara Indonesia di luar negeri, tapi kami juga harus menghormati apa yang menjadi keputusan dari keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi terkait pemindahan narapidana dengan negara luar, seperti Filipina, Australia, Inggris, Malaysia, hingga Arab Saudi. Dia mengatakan WNI banyak yang dihukum mati di Arap Saudi dan Malaysia.

"Dua sasaran terutama kita sebenarnya adalah Malaysia dan Saudi Arabia. Yang cukup banyak jumlah warga Indonesia yang dihukum mati di sana tapi sampai hari ini juga belum dieksekusi. Jadi kalau kita mau melakukan pemindahan itu ya pertama-tama tentu kita harus bicara dengan keluarganya," ujarnya.

Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri merupakan salah satu wujud sikap pemerintah yang harus melindungi warganya. Dia mengatakan pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh warga negaranya.

"Dan kita harus mengerti bahwa ini adalah sikap pemerintah. Pemerintah itu nggak bisa benci atau senang dengan orang, nggak bisa. Dia harus melakukan sesuatu treatment yang sama. Pelindungan kepada warga negara, ya apa pun salahnya, apa pun ideologinya, kita harus melakukan hal seperti itu. Jadi LSM sama pemerintah beda. Kalau pemerintah kan harus adil bagi semua," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut pemulangan terpidana Mary Jane Veloso hingga Bali Nine ke negara asalnya diharapkan bisa bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah menjelaskan prinsip utama dari transfer of prisoner yang dilakukan Indonesia dengan Filipina serta Australia adalah resiprokal atau hubungan timbal balik.

"Jadi dengan adanya transfer of prisoners ini, nanti pada gilirannya juga treatment yang sama akan dilakukan oleh negara bersangkutan kepada kita," ujar Ahmad pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menurut Ahmad, Filipina dan Australia secara khusus seyogyanya akan melakukan hal yang sama sebagai balasan untuk Indonesia. Apalagi, dia menyoroti bahwa pemerintah Australia sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas pemulangan Bali Nine yang sudah dilakukan.

Artinya, Indonesia pun bisa mengajukan permohonan transfer of prisoners bagi warga negaranya yang ditahan atau menjadi terpidana di Filipina dan Australia.

"Semuanya memungkinkan, termasuk tadi yang dikatakan mungkin ada penyelundupan yang ditangkap di Filipina. Kemungkina bisa juga. Tergantung perkembangan zaman ke depan," pungkas Ahmad.

Untuk diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana hukuman mati kasus narkoba yang akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu 18 Desember 2024 esok lusa.

Sementara itu, Bali Nine adalah sembilang orang sindikat narkoba yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan sebagian sudah dikembalikan ke Australia pada Minggu 15 Desember 2024.

Proses pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine baru diketahui publik setelah mereka tiba di Australia. Beda halnya dengan rencana pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina.

Lima terpidana Bali Nine diberangkatkan ke Australia pada Minggu (15/12) pagi Wita. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Berbeda dengan Mary Jane yang diekspos saat pindah dari Lapas Yogyakarta ke Lapas Jakarta, proses pemindahan lima terpidana dari sejumlah lapas ke Lapas Kerobokan, Denpasar, itu dilakukan dalam 'operasi senyap'.

Setelah dikumpulkan di Lapas Kerobokan, prosesi serah terima digelar di ruang VIP Bandara Ngurah Rai Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim/Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

"Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," ujar Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikBali, beberapa jam setelah para napi itu tiba di Australia.

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikawal 10 Petugas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membeberkan transfer terpidana Bali Nine ke Australia. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan para terpidana kasus penyelundupan narkoba dibui itu di tempat berbeda.

Surya menerangkan Martin Stepehens dan Michael Czugaj diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12/2024) pukul 15.30 WIB. Mereka dipindahkan dari Surabaya dengan tiga mobil dengan dikawal 10 petugas lapas.

Stepehens dan Czugaj tiba di Lapas Kerobokan, Bali pada Sabtu (14/12) pukul 02.49 Wita.

5 narapidana Bali Nine telah dipulangkan ke Australia. (Istimewa) Foto: Istimewa

"Scott Rush diberangkatkan pada Jumat dari Lapas Klas II Bangli pukul 20.00 Wita bersama petugas pengawalan dari Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi menuju ke Lapas Kerobokan dan tiba pada pukul 21.30 Wita," tutur Surya saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, Senin (16/12/2024).

Sementara dua anggota Bali Nine lainnya, Si Yi Chen dan Mattew Norman, Surya berujar, menjalani hukuman di Lapas Kerobokan.

Lima terpidana tersebut, Surya melanjutkan, diserahkan pada Pemerintah Australia pada Minggu (15/12). "Narapidana Bali Nine bersama tiga orang dubes (duta besar) Australia pukul 10.35 Wita lepas landas dari Bali ke Australia," tuturnya.

Surya menerangkan anggota Bali Nine tersebut mendarat di Darwin, Australia, pada pukul 14.42 waktu setempat. "Kami menerima informasi mereka telah mendarat dengan lancar di Darwin," imbuhnya.

Perbedaan Transfer Mary Jane dan Bali Nine

Kementerian Koordinator Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menjelaskan terkait perbedaan proses pemindahan napi Bali Nine ke Australia dengan Mary Jane Veloso ke Filipina. Kemenko Kumham Imipas menegaskan tidak ada perlakuan khusus untuk pemindahan napi dalam 2 kasus tersebut.

"(Disebutkan) ada perbedaan antara pemindahan tahanan untuk Australia dan Filipina, itu sebenarnya bukan perlakuan yang berbeda, tapi hanya permintaan dari pemerintah Australia," ujar Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Senin (16/12/2024).

Ahmad menjelaskan, dalam proses itu, pemerintah Australia ingin negosiasi dengan pemerintah Indonesia berjalan baik. Sedangkan di saat yang sama, pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dalam penyusunan practical arrangement (pengaturan praktis).

"Sehingga perhatian kami tersedot untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, proses harus tetap berlangsung, di mana napi dari Malang, dari Surabaya, dari Bangli, harus tepat waktu dia tiba di Bali, sehingga bisa bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi," tuturnya.

"Bahwa mereka perlu membuat semuanya berjalan dengan baik. Dan juga untuk memastikan bahwa negosiasi juga terus diperbarui dan semuanya aman," tambahnya.

Kaffah menambahkan bahwa dalam proses negosiasi Mary Jane tak melalui serangkaian proses yang panjang. Oleh karenanya, lanjut Kaffah, proses pemindahan itu dapat dilakukan secara terbuka.

"Dan untuk Mary Jane sebenarnya karena kita masih punya banyak waktu. Jadi semuanya terbuka. Jadi tidak ada masalah tentang segalanya," tuturnya.

Adapun penandatanganan pengaturan praktis antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Urusan Luar Negeri Kemenko Kumham Ahmad Daffa menegaskan tidak ada tekanan dari Pemerintah Australia terkait pemindahan narapidana Bali Nine. Ia menekankan Indonesia berdiri tegak terhadap hukum.

"Tidak ada tekanan sama sekali. Patut digarisbawahi bahwa transfer ini tidak ada yang menang dan kalah. Ini murni niat baik Presiden Prabowo. Patut diingat proses permintaan permohonan tahanan Bali Nine sudah sejak dahulu, sejak 2005," kata Ahmad dalam konferensi pers melalui siaran Youtube Kemenko Kumham, Senin (16/12/2024).

Ahmad menegaskan tidak ada hal yang ditutupi saat pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia pada Minggu (15/12/2024). Ia menyebut Pemerintah Australia hanya meminta transfer narapidana ini tidak ramai di negaranya.

"Dan kami sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita, menghormati kedaulatan negara kita, dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak," bebernya.

Dengan adanya transfer narapidana, diharapkan terjadi timbal balik jika nanti hal yang sama terjadi pada Indonesia. "Apa pun bisa dimungkinkan terjadi di masa depan. Tidak hanya pemindahan, tapi pertukaran narapidana," imbuh Ahmad.

Sebelumnya, lima terpidana 'Bali Nine' resmi dipindahkan ke negara asal mereka, Australia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan kelima napi itu tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Semuanya tetap berstatus tahanan."Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Prabowo Subianto. Kelima anggota gembong narkoba itu telah mendarat di Australia pagi tadi. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bicara soal rencana pembuatan Undang-Undang terkait transfer narapidana WNA. Dia mengatakan terobosan ini perlu kerjasama yang baik antar kementerian.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024). Awalnya dia mengatakan pentingnya kolaborasi antara kementerian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengakui usai terjadinya pemisahan kementerian ada kebijakan yang beririsan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan. Salah satu contoh kemarin, kami bersama-sama dengan Kementerian Imipas, bersama dengan Kementerian HAM, bersama dengan Pak Menko, Kapolri, dan Jaksa Agung yang merumuskan kebijakan terkait dengan pemberian amnesti'," ujar Supratman.

Supratman menerangkan berdasarkan Perpres, Kementerian Hukum ditugaskan untuk mengurus terkait grasi, amnesti, hingga abolisi. Namun, menurutnya, eksekusinya berada di tangan Kementerian Imipas. Termasuk dengan pemberian amnesti yang juga peranan dari Kementerian HAM.

"Karena rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia, terutama dengan alasan pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia, itu menjadi salah satu syarat untuk kami ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta pertimbangan. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan Imigrasi, kami juga membagi tugas yang luar biasa," jelasnya.

Dia kemudian mencontohkan soal perjanjian transfer narapidana WNA. Dia mengatakan ke depan ingin membuat Undang-Undang untuk mengatur transfer napi WNA.

"Sebagai contoh, terkait dengan perjanjian transfer. Sekalipun nanti ke depan kita punya keinginan untuk membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, tetapi juga kita akan membuat regulasi di luar mutual legal assistance antara dua negara sahabat, sedapat mungkin ini bisa kita wujudkan Undang-Undang tentang transfer narapidana," jelasnya.

Namun, lanjut Supratman, terwujudnya UU terkait transfer narapidana ini harus ada kerja sama yang baik antara kementerian terkait. Sehingga, lanjut dia, tidak ada klaim yang menyangkut fungsi dan kewenangan.

"Terobosan yang kita ambil dan saling pengertian, kerjasama yang baik antara Pak Menko, Pak Menteri Imigrasi, Pak Menhan Menteri Hukum, kita tidak ada klaim menyangkut soal fungsi dan kewenangan. Yang jelas mana yang terbaik untuk bangsa ini, itulah yang akan kita lakukan," ucapnya.

Siapkan Layanan Berbasis Digital

Lebih lanjut, Supratman mengatakan tahun 2025 juga menargetkan layanan informasi di kementeriannya berbasis digital. Layanan itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat.

"Kami bertekad, bahwa Insyaallah di tahun 2025, kami akan melakukan sebuah transformasi, yakni seluruh layanan di Kementerian Hukum dan HAM sudah berbasis digital," ujar Supratman.

Supratman berharap semua proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih pada era Presiden Prabowo, kementerian Hukum dipecah dengan Kementerian HAM dengan tujuan lebih fokus.

"Saya berharap mudah-mudahan proses transformasi yang saat ini berjalan akan membawa sebuah hubungan sinergi diantara seluruh kementerian-kementerian baru yang terbentuk akibat kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memilih membentuk Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa lebih fokus dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia," harap Supratman.

Selain itu, Supratman ingin agar kementeriannya mendapat pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Menurutnya pengawasan itu bertujuan agar Kementerian Hukum dapat lebih baik ke depannya.

"Kepada ombudsman yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap kebijakan publik, saya mohon bantuannya untuk memberi masukan kepada Kementerian Hukum, agar Kementerian ini bisa menjadi pelopor di dalam keterbukaan informasi," kata dia.

Adapun dalam agenda itu dihadiri langsung oleh Menko Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, beserta jajaran wamennya.

Dalam kesempatan itu, Supratman turut memberikan penghargaan kategori indeks reformasi hukum terbaik bagi sejumlah pihak dari tingkat kementerian hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Lima napi itu akan melanjutkan hukuman di negaranya.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dilansir detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan lima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia.

"Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Baca selengkapnya di sini

Lima narapidana kasus narkoba yang tergabung dalam kelompok 'Bali Nine' dipulangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024). Pemindahan napi tersebut dilakukan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Darwin, Australia, di mana mereka akan melanjutkan masa pidana.

Kelompok Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 karena berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram dari Indonesia ke Australia. Penangkapan ini bermula dari operasi di Bandara Ngurah Rai dan sebuah hotel di Kuta.

Kronologi Penangkapan

Penangkapan di Bandara

Empat anggota kelompok, yakni Michael Czugaj, Scott Rush, Martin Stephens, dan Renae Lawrence, ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat hendak menaiki pesawat menuju Australia. Heroin ditemukan terpasang di tubuh mereka.

Penangkapan di Pesawat dan Hotel

• Andrew Chan, yang disebut sebagai 'godfather' kelompok ini, ditangkap di pesawat lain, meskipun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
• Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Mattew Norman, dan Tach Duc Thanh Nguyen ditangkap di sebuah hotel di Kuta dengan barang bukti heroin seberat 350 gram.

Proses Hukum

Pada 2006, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada enam anggota kelompok ini. Namun, Renae Lawrence berhasil mendapatkan keringanan menjadi 20 tahun penjara.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, sebagai tokoh utama kelompok tersebut, dijatuhi hukuman mati. Pada 2015, keduanya dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Sementara itu, Tach Duc Thanh Nguyen meninggal dunia pada 2018 akibat kanker pada usia 34 tahun. Pada tahun yang sama, Renae Lawrence dibebaskan.

Pemulangan Lima Narapidana

Lima anggota Bali Nine yang tersisa, yakni Michael Czugaj, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Mattew Norman, dipindahkan ke Australia setelah 19 tahun menjalani hukuman di Indonesia. Pemindahan ini dilakukan tanpa pemberian grasi oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Australia menyatakan kelima napi tersebut akan melanjutkan masa pidana mereka di negaranya. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi.

Kepulangan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang kelompok Bali Nine di sistem hukum Indonesia, yang sempat menjadi perhatian internasional terkait kebijakan keras terhadap narkotika.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia