MK Pertanyakan Cabup Halut Piet Tak Ambil Langkah Hukum soal VCS Viral
MK mempertanyakan alasan Cabup Halmahera Utara (Halut) nomor urut 4 Piet Hein Babua belum mengambil langkah hukum soal video asusila viral diduga Piet. [323] url asal
#mahkamah-konstitusi #pilkada-2024 #hukum #muchlis #pidana #tonny-laos #viral #halmahera-utara #pilbup-halmahera-utara #pemungutan #mk-pertanyakan-cabup-halut-piet #jakarta-pusat #pilkada #video-call-sex #sidang-per
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Cabup Halmahera Utara (Halut) nomor urut 4 Piet Hein Babua belum mengambil langkah hukum soal video asusila viral diduga Piet. Enny mengaku bingung karena Piet baru mau melapor persoalan itu setelah sengketa di MK.
Hal itu disampaikan Enny saat sidang perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Enny menilai seharusnya video asusila itu bisa dituntaskan lewat proses hukum jika Piet merasa orang di video itu bukan dirinya.
"Jika video tersebut bukan pihak terkait, ada upaya hukum yang bisa dilakukan, termasuk pencemaran nama baik," kata Enny.
"Kenapa upaya hukum baru akan dilakukan setelah proses ini? Kenapa tidak segera dilakukan untuk memulihkan nama baik," sambungnya.
Kuasa hukum Piet Hien-Kasman, Nofebi Eteua, menjelaskan video tersebut disebarkan menggunakan akun palsu sebelum masa pencalonan. Dia mengatakan Piet belum mengambil langkah hukum karena mempertimbangkan kondisi politik.
"Saat itu, klien kami mempertimbangkan kondisi politik di Halmahera Utara, termasuk keuntungan dan kerugian dari isu ini," ujar Nofebi.
Nofebi mengatakan langkah hukum diambil berdasarkan cukupnya bukti hukum. Dia mengatakan cabup Piet berkomitmen untuk mengambil sikap hukum setelah seluruh proses pilkada selesai.
Ahli pihak terkait, Heru Widodo, menilai laporan dugaan perbuatan tercela tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Dia mengatakan tidak ada putusan pidana yang dijalani Piet atas laporan itu.
"Tidak ada proses peradilan pidana atas dugaan tersebut hingga pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Tidak ada pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap," tegas Heru.
Sebagai informasi pasangan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos menggugat hasil Pilbup Halmahera Utara ke MK. Muchlis-Tonny mendalilkan jika cabup Piet telah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat kepesertaan pilkada.
Diketahui, video syur diduga Piet viral di media sosial. Video itu menunjukkan momen diduga video call sex (VCS).
Simak juga Video 'Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Gaji Pegawai Sampai Mei 2025':
