Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dan empat anggota polisi ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ikut dalam pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

Frits bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Frits dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," katanya.

Ia mengaku tidak mengalami luka dari tembakan KKB. Begitu juga empat anggota polisi lainnya.

Setelah peristiwa itu, sembilan orang sipil yang ikut dalam pencarian dievakuasi ke distrik lain yang aman.

"Kami terkena langsung peluru tidak ada, kalau ada yang luka karena kami refleks mencari perlindungan, jatuh. Upaya pencarian tidak hanya TNI-Polri ada sipil, Komnas HAM, teman-teman LBH dan keluarga korban 2 orang, kami 9 sipil, setelah kejadian perintah kapolda sipil di evakuasi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memperluas kewenangan TNI-POLRI menjadi perhatian publik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perluasan kewenangan dua institusi tersebut melalui revisi Undang Undang perlu ditinjau ulang.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian menyampaikan lembaganya telah melakukan kajian cepat RUU Kepolisian dan RUU TNI.

"Kami mengusulkan adanya revisi terhadap delapan pasal dalam RUU Kepolisian dan lima pasal dalam RUU TNI. Terdapat pasal-pasal yang menurut kajian kami perlu untuk diperbaiki atau dihapus karena dinilai kurang sesuai dengan semangat pemajuan hak asasi manusia," kata Saurlin dalam keterangan pers pada Ahad (16/3/2025).

Terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota polisi dan prajurit TNI, Komnas HAM mendukung. Namun untuk perluasan kewenangan menurut Saurlin perlu adanya kajian ulang berdasarkan evaluasi pelaksanaan kedua undang-undang.

“Komnas HAM mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian dan TNI. Namun, perluasan kewenangan kedua institusi tersebut perlu dikaji ulang," ujar Saurlin.

Oleh karena itu, Saurlin memandang Pemerintah dan DPR perlu untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan kedua undang-undang yang berlaku saat ini. "Hal ini penting agar kedua RUU yang diusulkan memiliki dasar yang kuat," ujar Saurlin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa 164.268 personel gabungan TNI-Polri mengawal mudik Lebaran 2025.

Dia mengatakan ratusan ribu personel itu terdiri dari 93.358 personel Polri, 66.714 pasukan TNI dan sisanya merupakan anggota dari kementerian atau lembaga terkait.

"Aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, polri dan tni sebanyak 164.268 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga," ujarnya di STIK Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mantan Kepala BIN itu menambahkan, ratusan ribu personel tersebut bakal disebar di 2.864 titik pos pengamanan di seluruh Indonesia.

Selain itu, dia juga mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai kesiapan transportasi mudik mulai dari darat, udara dan laut.

"Yang kedua kesiapan transportasi dan sarana prasarana yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Ketiga kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran," tambahnya.

Pada intinya, Budi menekankan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini dilakukan agar pelaksanaan tahunan mudik Lebaran dapat berjalan lancar seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian, lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun lebaran idulfitri 1946 hijriah tahun 2025," pungkas Budi.