Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur pada Selasa (6/5) malam WIB.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (6/5).

Dia menyebut satu tahanan yang kabur sudah berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara, sementara satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," kata Tommy.

Tommy mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan drone untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, personel polisi serta petugas pengadilan menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut. "Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," katanya.

Tommy mengatakan tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara.

Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," demikian keterangan pemilik rumah.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, menyinggung soal adanya titipan undang-undang (UU) dari pemerintah era sebelumnya ke DPR. Yassona berharap pada periode pemerintah selanjutnya hal semacam ini tak terulang kembali.

"Kami menitipkan, saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini, juga barangkali teman-teman kalau kita mau jujur titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR ini kan dibuka aja lah," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yasonna mengatakan seharusnya ada pembahasan yang panjang terkait UU di DPR. Apa lagi, kata eks Menkumham itu, kini ada 8 fraksi di DPR.

"Biasanya kalau di DPR kan panjang cerita apa lagi sekarang 8 fraksi, panjang tapi kadang-kadang lebih sulit kalau di kalangan internal pemerintah," kata Yasonna.

Yasonna menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh terkait UU Ciptaker. Yasonna berharap pembahasan UU ke depannya bisa lebih mendalam.

"Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari Buruh tentang ini. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam kecuali revisi-revisi singkat barangkali," kata Yasonna.

Pada kesempatan terpisah setelah rapat, Menkum, Supratman Andi Agtas, menanggapi pernyataan Yasonna. Supratman menekankan pemerintah dalam posisi tak ingin pembentukan UU dilakukan secara terburu-buru.

"Justru kalau pemerintah kan dari dulu sama maunya jangan kejar tayang kan sekarang lembaga pembentuk undang-undang kan DPR ya kan," kata Supratman kepada wartawan.

Supratman membantah adanya titip menitip terkait UU. "Sekarang saya berada di posisi pemerintah, kami ndak ada yang titip menitip soal itu ya," imbuhnya.

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

[Gambas:Video 20detik]

Politikus Gerindra Prasetyo Hadi telah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Prasetyo menyatakan siap membantu Prabowo di pemerintahan.

"Sore hari ini saya dipanggil oleh presiden terpilih, tadi sih hanya diminta apakah bersedia untuk membantu beliau di pemerintahan, dan sebagai kader, sebagai patriot, saya menyatakan siap sedia kalau diberi penugasan oleh beliau," ujar Prasetyo di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Prasetyo tak menegaskan tugas apa yang diberikan Prabowo. Namun, dia mengungkap dirinya dan Prabowo sempat membahas program prioritas di pemerintahan ke depan.

"Lebih secara umum. Belum, kalau posisi belum," ujarnya.

"Beliau tadi memberikan banyak gambaran ke depan target-target dan program-program prioritas beliau masih berat dan membutuhkan koordinasi antarkementerian, membutuhkan sinergi, jadi penekanan beliau kepada hal-hal yang kita semua bersatu padu, bekerja sama antarkementerian untuk mencapai program-program prioritas beliau," tambahnya.