Anggota Polres Pacitan Jadi Tersangka Pemerkosaan Tahanan Perempuan
Aiptu LC dari Polres Pacitan ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan tahanan perempuan. Ia dipecat dan kini ditahan di Rutan Polda Jatim. [298] url asal
#cabul #pemerkosaan-tahanan #uu-tpks #korban #tahanan-satreskrim-polres-pacitan #pasal-6-huruf-c-undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual #tersangka-pemerkosaan-tahan
(CNN Indonesia) 24/04/25 19:38
v/124453/
Anggota Polres Pacitan Aiptu LC ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerkosaan seorang tahanan perempuan. Ia juga sudah dipecat dari institusi Polri.
LC sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4) lalu, setelah sebelumnya ia ditahan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.
"Sejak tanggal 21 April 2025 atau pada hari Senin kemarin [LC] telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (24/4).
Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di Mapolres Pacitan.
"Korban merupakan tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ucapnya.
Lebih lanjut, Jules mengatakan LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap korban, di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan sebanyak empat kali sepanjang Maret-April 2025.
"Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.
Korban, kata Jules, melaporkan kejadian ini pada 12 April 2025. Sejak saat itu, Aiptu LC lantas diproses secara etik dan pidana.
Penyidik pun memeriksa 13 orang saksi, di antaranya empat orang tahanan, satu saksi korban dan sembilan orang saksi lainnya. Polisi kemudian menetapkan LC sebagai tersangka, per Senin (21/4).
"Dengan dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Setelah jadi tersangka, LC kemudian menjalani sidang etik pada Rabu (23/4). Ia pun diputuskan telah melakukan perbuatan tercela dan disanksi PDTH.
"Kini tersangka LC juga telah ditahan di rumah tahanan Polri yaitu Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 103 oleh penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Jatim," pungkasnya.
Penegakan Hukum Pidana dalam Skandal Seksual Guru Besar UGM
Sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. [913] url asal
#edy-meiyanto #kekerasan-seksual-di-kampus #indonesia #ugm #sleman #peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil #tindak-pidana-kekerasan-seksual #penanganan-kekerasan-seksua
Jakarta - Kasus ini terungkap ke publik setelah Majalah Tempo edisi 31 Maret–6 April 2025 merilis laporan investigasi berjudul Gelagat Cabul Profesor Pembimbing. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Edy Meiyanto diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap setidaknya 15 mahasiswi dari jenjang S-1 hingga S-3. Perbuatan cabul tersebut terjadi sejak 2022 di berbagai tempat, seperti rumah pelaku di Minomartani, Sleman, kampus, hingga tempat penelitian.
Modus yang digunakan pelaku terbilang manipulatif: mengajak korban melakukan bimbingan di luar kampus, melakukan kontak fisik secara tidak pantas dengan dalih pemeriksaan tensi darah, hingga permintaan untuk mengirimkan foto pribadi dan menghubungi pelaku di luar jam kuliah. Bahkan, beberapa korban mengaku dipaksa datang ke rumah pelaku dan mengalami pelecehan seperti dielus pipinya, dipijat tangannya, hingga dicium.
Terkait temuan ini, UGM telah mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan Edy Meiyanto sejak pertengahan 2024, dan memutuskan pemecatan sebagai dosen. Rektor UGM menegaskan bahwa pelaku melanggar Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kode etik dosen. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memproses pelanggaran disiplin ASN.
Sanksi Administratif Tak Cukup
Namun, sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan Edy Meiyanto mengandung unsur pelanggaran terhadap; pertama, Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, diancam pidana penjara hingga 9 tahun.
Kedua, Pasal 281 KUHP: Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum di hadapan umum atau terhadap orang lain. Ketiga, Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Menegaskan bahwa kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, merupakan tindakan pidana.
Sanksi pidana berdasarkan UU TPKS sangat tegas. Pasal 14 UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara, bahkan lebih jika melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau terjadi berulang kali terhadap beberapa korban. Dengan total 15 korban dan 33 kejadian yang dilaporkan ke Satgas PPKS, maka pelaku bisa dikenai pidana kumulatif dengan pemberatan hukuman.
Meski begitu, sejumlah korban memilih untuk tidak menempuh jalur pidana karena berbagai alasan. Mereka merasa proses hukum di kepolisian terlalu rumit, menguras tenaga, dan berpotensi menimbulkan trauma baru. Mayoritas korban masih ingin menyelesaikan studi mereka tanpa harus menghadapi tekanan psikologis tambahan.
Prosedur yang berbelit, proses penyelidikan yang lambat, hingga minimnya perlindungan terhadap korban membuat para penyintas merasa enggan melapor. Negara seharusnya hadir dalam memastikan bahwa setiap korban memperoleh keadilan tanpa harus menanggung beban tambahan.
Langkah Hukum Lebih Tegas
Di sisi lain, keberanian UGM dalam memecat pelaku patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan tersebut harus segera diikuti dengan langkah hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. Tidak cukup hanya mencopot pelaku dari jabatan dosen dan ASN, sebab muncul laporan bahwa Edy Meiyanto sedang berupaya untuk mengajar di kampus lain. Ini merupakan ancaman baru yang nyata dan harus dicegah dengan segera.
Dalam konteks kepegawaian, pencopotan status ASN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelecehan seksual tergolong pelanggaran berat dan sanksinya bisa berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Kementerian melalui surat tertanggal 13 Maret 2025 telah menugaskan UGM untuk membentuk tim pemeriksa dan kini proses pencopotan status ASN pelaku dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Keputusan ini dinantikan oleh para korban dan masyarakat luas sebagai bukti konkret bahwa negara berpihak kepada korban, bukan melindungi pelaku.
Dalam pernyataannya kepada Tempo, korban menyampaikan rasa lega atas pemecatan pelaku dan menegaskan bahwa dukungan publik telah menjadi sumber kekuatan mereka. Beberapa alumni bahkan menyuarakan solidaritasnya melalui media sosial.
Penyelidikan Secara Proaktif
Meski para korban menolak jalur pidana, bukan berarti aparat penegak hukum tidak dapat bertindak. Dengan adanya laporan resmi dari Satgas PPKS, aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangannya untuk memulai penyelidikan secara proaktif. Hal ini sesuai dengan asas inquisitorial dalam hukum pidana, di mana aparat hukum dapat bertindak berdasarkan informasi awal, tanpa harus menunggu aduan dari korban.
Selain itu, penting bagi pemerintah dan kampus untuk memperkuat sistem pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, dan perlindungan saksi harus dijamin dalam setiap tahapan. UU TPKS sudah menyediakan kerangka hukum yang lengkap, tinggal bagaimana implementasi di lapangan dilakukan dengan serius.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia akademik, bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa harus diawasi secara ketat. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi pembungkaman, terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan sebaliknya.
Penanganan kasus Edy Meiyanto akan menjadi indikator sejauh mana Indonesia serius dalam memberantas kekerasan seksual. Jika penegakan hukum hanya berhenti di ranah administrasi, maka pesan yang diterima publik adalah: pelaku kekerasan seksual masih bisa lolos dari jerat pidana dan kembali menyasar korban baru. Maka dari itu, upaya penegakan hukum pidana harus segera dijalankan, demi keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kasus serupa di masa depan.
Komnas HAM Duga Ada Pelaku Lain di Kasus Pencabulan AKBP Fajar
Komnas HAM temukan dugaan pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh eks Kapolres Ngada. Temuan ini mendukung rekomendasi untuk penegakan hukum lebih lanjut. [641] url asal
#pencabulan #komnas-ham #kekerasan-seksual #anak #eks-kapolres-ngada #australia #stefani-doko-rehi #komnas-ham-duga #polda-ntt #detikbali #tindak-pidana-kekerasan-seksual #pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan
Kupang - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menduga ada pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Komnas HAM menemukan fakta baru keterlibatan seorang perempuan berinisial V sebagai perantara jasa layanan seksual kepada Fajar.
Fakta tersebut menjadi salah satu dari tujuh temuan Komnas HAM yang mendalami kasus tersebut. Temuan-temuan itu lantas menjadi dasar Komnas HAM untuk merekomendasikan beberapa hal kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
"Menemukan dan mengungkap peran Saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk saudara Fajar," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).
Menurut Uli, tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan dilakukan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, Fajar melibatkan V sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur.
"Saudari V kemudian meminta saudari F (Stefani Doko Rehi atau Fani) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Fajar," jelas Uli.
Selanjutnya, Uli berujar, Fajar juga meminta Fani untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. Fani kemudian membawa I (6), ke Hotel Kristal Kupang yang kemudian terjadinya pencabulan hingga merekam dan menyebarluaskan videonya ke situs pornografi Australia.
"(Rekaman video asusila dan disebarluaskan) tanpa diketahui Fani saat Fajar mencabuli dan merekam perbuatan
asusial tersebut," ungkap Uli.
Uli meminta Mabes Polri dan Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Fajar. Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual. Sebab, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak, positif terinfeksi penyakit menular seksual.
Temuan lain, Fajar diduga tujuh kali memesan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang untuk mencabuli anak di bawah umur.
"Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama saudara Fajar," ujar Uli.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.
"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.
Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.
"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.
Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(hsa/gsp)
Sidang Perdana Tertutup, Agus Difabel Ajukan Pengalihan Status Tahanan
Sidang kasus pelecehan dengan terdakwa Agus Difabel digelar tertutup di PN Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1). [606] url asal
#tindak-pidana-kekerasan-seksual #kesusilaan #pasal-6-huruf-a #terdakwa-agus #dinsos #tindak #mahendrasmara-purnamajati #dinsos-provinsi #kdd-ntb #tahanan #nusa-tenggara-barat #kejahatan #joko-jumadi
(CNN Indonesia) 16/01/25 22:00
v/53186/
Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/1).
Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.
"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram.
Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.
Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.
Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum mendakwa Agus dengan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.
Pengadilan Negeri Mataram pun buka suara soal alasan sidang kasus pelecehan dengan terdakwa Agus Difabel itu digelar tertutup.
"Karena ini masuk pidana khusus, perkara asusila, jadi dia (sidang) tertutup untuk umum, kami menyampaikan informasi dengan inisialnya (IWAS)," kata Sandi.
Dia mengatakan pengadilan menggelar sidang perdana Agus secara tertutup dengan tetap melihat hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas.
"Jadi, Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan beberapa persiapan, antara lain menyiapkan ruang sidang utama, kemudian menyiapkan petugas untuk mendampingi yang bersangkutan (penyandang disabilitas). Kalau untuk sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri Mataram telah tersedia untuk disabilitas," kata Sandi.
Selain itu, dalam sidang secara tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara Purnamajati juga ada pemberian pendampingan dari Dinas Sosial Kota Mataram.
"Untuk penasihat hukum yang hadir tujuh dari 19 orang," ujarnya.
Dari rangkaian persidangan, jaksa penuntut umum membacakan seluruh dakwaan Agus di hadapan majelis hakim.
"Jadi, dakwaan sudah dibacakan dan tidak ada keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa," ucap dia.
Oleh karena tidak ada pengajuan eksepsi, sidang dilanjutkan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.
Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.
Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.
"Pembuktian rencananya akan dihadirkan 5 saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk saksinya siapa saja, tidak bisa kami sampaikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi mengatakan PN Mataram sudah memenuhi hak-hak terdakwa pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel sebagai penyandang disabilitas dalam menjalankan persidangan.
"Kami melihat sidang berjalan maksimal, pemenuhan hak-hak Agus sudah tersedia, aksesnya ke pengadilan sudah tersedia. Bahkan, tadi Agus mau ke toilet pun, itu sudah aksesibel," kata Joko yang ikut memantau sidang perdana Agus Difabel bersama Tim KDD NTB di PN Mataram.
Dalam proses sidang perdana yang berjalan secara tertutup, Joko melihat pengadilan juga membuka akses pendampingan bagi terdakwa Agus.
"Selain didampingi orang tuanya, ada juga dari dinsos (dinas sosial) kota, dinsos provinsi. Kami dari KDD back up juga kalau memang diperlukan menyiapkan pendampingan. Advokat yang berikan bantuan hukum juga sudah ada 16 orang. Jadi, hak-haknya sudah terpenuhi," ujarnya.
Yan Mangandar yang juga bagian dari anggota KDD NTB menyampaikan dari persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut terlihat Agus mendapatkan kebebasan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
"Dari informasi pendamping juga menyebutkan kalau proses sidang berjalan bebas, artinya Agus memberikan keterangan secara bebas di dalam persidangan. Jadi, tidak ada hambatan untuk akses keadilan bagi Agus," kata Yan.
LPSK: Permohonan Perlindungan Korban TPKS Meningkat Signifikan pada 2024
LPSK menyebutkan ada 1.063 permohonan perlindungan yang diajukan oleh masyarakat kepada LPSK terkait kasus kekerasan seksual sepanjang 2024. [281] url asal
#lpsk #kekerasan-seksual #undang-undang-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual #kekerasan #pemulihan-korban #jokowi #auditorium-gedung-lpsk #antonius-wibowo #uu-tpks #pidana #tindak #komnas-ham #pidana-kekerasa
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar diskusi terkait hasil implementasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). LPSK mengatakan peningkatan permintaan perlindungan terkait kasus TPKS.
Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo mengatakan ada 1.063 permohonan perlindungan yang diajukan oleh masyarakat kepada LPSK terkait kasus kekerasan seksual sepanjang 2024. Dia mengungkap jumlah ini meningkat sejak lahirnya UU TPKS pada 2022.
"Pada tahun 2022, yaitu tahun pertama diberlakukannya Undang-Undang TPKS, terdapat 672 permohonan perlindungan dari korban kekerasan seksual. Jumlah ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai total 1.063 permohonan," ujar Antonius Wibowo dalam acara diskusi yang digelar di auditorium gedung LPSK, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).
Dia mengatakan peningkatan terjadi secara signifikan terhadap penanganan hingga pemulihan korban. Menurut dia, peningkatan terjadi selama 3 tahun belakangan atau setelah kehadiran UU TPKS.
"Begitu pula dengan harapan masyarakat terhadap penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga semakin meningkat," kata Antonius.
Dia mengatakan diskusi implementasi UU TPKS kali ini digelar untuk membahas penguatan layanan bagi korban kekerasan seksual. Dia mengatakan LPSK berkomitmen memberi perlindungan bagi saksi dan korban.
"Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi, penguatan, dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban TPKS sehingga mendukung pelindung LPSK memperoleh pemenuhan saksi dan korban dalam proses peradilan," tutur Antonius.
"Harapan dari kajian ini adalah dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban. Di samping itu, LPSK juga optimis dapat pula terus mengembangkan role model dalam implementasi UU TPKS di internal LPSK," imbuhnya.
Simak juga Video '5 Poin Rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi terkait Kasus Ferdy Sambo':
Mensos dukung proses hukum tanpa abaikan hak disabilitas IWAS
Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menemui (IWAS) alias Agus tersangka dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ... [300] url asal
#kemensos #tpks #tindak-pidana-kekerasan-seksual #penyandang-disabilitas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menemui (IWAS) alias Agus tersangka dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memastikan pemenuhan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas.
"Saya mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum," kata Mensos dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin.
Ia meyakini kepolisian NTB akan memenuhi dan mengakomodasi hak-hak Agus dengan layak sembari melanjutkan proses hukum dugaan kasus TPKS yang dilakukan oleh Agus dengan hati-hati dan teliti.
Ia pun menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum, di antaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan pelayanan medis hingga psikis.
"Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi," kata Mensos.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya, yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.
"Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu," kata Irjen Pol Hadi.
Ia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari ke depan sebagai tahanan rumah.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024