5 Fakta Aiptu LC 4 Kali Perkosa Tahanan Tak Terima Dipecat-Ajukan Banding
Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan sebanyak 4 kali. [424] url asal
#aiptu-lc #polisi-perkosa-tahanan #tahanan-diperkosa-polisi #polres-pacitan #kasat-tahti-polres-pacitan #pemerkosaan-di-pacitan #polisi-dipecat #ptdh #surabaya #polisi #kurungan-pidana #tindak-pidana #2-aiptu-lc
Surabaya - Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.
Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.
Ini Sederet Faktanya:
1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik
Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.
Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.
2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.
"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).
3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC
Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.
"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.
Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.
4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025
"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.
Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.
Saksikan Live DetikSore :
(irb/fat)
Serba-serbi Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025
Hari Bhakti Pemasyarakatan dijadikan sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. [307] url asal
#hari-bhakti-pemasyarakatan #hari-bhakti-pemasyarakatan-2025 #hari-bhakti-pemasyarakatan-27-april #insan-pemasyarakatan #tindak-pidana #tindak #prof #bhakti-pemasyarakatan #binaan-pemasyarakatan #pengejawantaha
Jakarta - Hari Bhakti Pemasyarakatan jatuh pada tanggal 27 April dan tahun ini merupakan peringatan ke-61. Hari ini sudah diperingati sejak tahun 1964.
Apa tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025? Berikut ulasannya.
Tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025
Dilansir situs Ditjen Pemasyarakatan, Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025 mengusung tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Hari Bhakti Pemasyarakatan dijadikan sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.
Asal-usul Istilah Pemasyarakatan
Istilah "Pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1963 melalui pidato "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Prof. Sahardjo, S.H selaku Menteri Kehakiman saat itu.
Sistem Pemasyarakatan dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sistem Pemasyarakatan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
(kny/imk)
Penegakan Hukum Pidana dalam Skandal Seksual Guru Besar UGM
Sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. [913] url asal
#edy-meiyanto #kekerasan-seksual-di-kampus #indonesia #ugm #sleman #peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil #tindak-pidana-kekerasan-seksual #penanganan-kekerasan-seksua
Jakarta - Kasus ini terungkap ke publik setelah Majalah Tempo edisi 31 Maret–6 April 2025 merilis laporan investigasi berjudul Gelagat Cabul Profesor Pembimbing. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Edy Meiyanto diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap setidaknya 15 mahasiswi dari jenjang S-1 hingga S-3. Perbuatan cabul tersebut terjadi sejak 2022 di berbagai tempat, seperti rumah pelaku di Minomartani, Sleman, kampus, hingga tempat penelitian.
Modus yang digunakan pelaku terbilang manipulatif: mengajak korban melakukan bimbingan di luar kampus, melakukan kontak fisik secara tidak pantas dengan dalih pemeriksaan tensi darah, hingga permintaan untuk mengirimkan foto pribadi dan menghubungi pelaku di luar jam kuliah. Bahkan, beberapa korban mengaku dipaksa datang ke rumah pelaku dan mengalami pelecehan seperti dielus pipinya, dipijat tangannya, hingga dicium.
Terkait temuan ini, UGM telah mengambil langkah administratif dengan membebastugaskan Edy Meiyanto sejak pertengahan 2024, dan memutuskan pemecatan sebagai dosen. Rektor UGM menegaskan bahwa pelaku melanggar Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kode etik dosen. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memproses pelanggaran disiplin ASN.
Sanksi Administratif Tak Cukup
Namun, sanksi administratif tidak cukup untuk memberikan keadilan. Kasus ini layak diproses secara hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan Edy Meiyanto mengandung unsur pelanggaran terhadap; pertama, Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, diancam pidana penjara hingga 9 tahun.
Kedua, Pasal 281 KUHP: Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum di hadapan umum atau terhadap orang lain. Ketiga, Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Menegaskan bahwa kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, merupakan tindakan pidana.
Sanksi pidana berdasarkan UU TPKS sangat tegas. Pasal 14 UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara, bahkan lebih jika melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau terjadi berulang kali terhadap beberapa korban. Dengan total 15 korban dan 33 kejadian yang dilaporkan ke Satgas PPKS, maka pelaku bisa dikenai pidana kumulatif dengan pemberatan hukuman.
Meski begitu, sejumlah korban memilih untuk tidak menempuh jalur pidana karena berbagai alasan. Mereka merasa proses hukum di kepolisian terlalu rumit, menguras tenaga, dan berpotensi menimbulkan trauma baru. Mayoritas korban masih ingin menyelesaikan studi mereka tanpa harus menghadapi tekanan psikologis tambahan.
Prosedur yang berbelit, proses penyelidikan yang lambat, hingga minimnya perlindungan terhadap korban membuat para penyintas merasa enggan melapor. Negara seharusnya hadir dalam memastikan bahwa setiap korban memperoleh keadilan tanpa harus menanggung beban tambahan.
Langkah Hukum Lebih Tegas
Di sisi lain, keberanian UGM dalam memecat pelaku patut diapresiasi. Namun demikian, tindakan tersebut harus segera diikuti dengan langkah hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. Tidak cukup hanya mencopot pelaku dari jabatan dosen dan ASN, sebab muncul laporan bahwa Edy Meiyanto sedang berupaya untuk mengajar di kampus lain. Ini merupakan ancaman baru yang nyata dan harus dicegah dengan segera.
Dalam konteks kepegawaian, pencopotan status ASN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelecehan seksual tergolong pelanggaran berat dan sanksinya bisa berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Kementerian melalui surat tertanggal 13 Maret 2025 telah menugaskan UGM untuk membentuk tim pemeriksa dan kini proses pencopotan status ASN pelaku dikabarkan sudah memasuki tahap akhir. Keputusan ini dinantikan oleh para korban dan masyarakat luas sebagai bukti konkret bahwa negara berpihak kepada korban, bukan melindungi pelaku.
Dalam pernyataannya kepada Tempo, korban menyampaikan rasa lega atas pemecatan pelaku dan menegaskan bahwa dukungan publik telah menjadi sumber kekuatan mereka. Beberapa alumni bahkan menyuarakan solidaritasnya melalui media sosial.
Penyelidikan Secara Proaktif
Meski para korban menolak jalur pidana, bukan berarti aparat penegak hukum tidak dapat bertindak. Dengan adanya laporan resmi dari Satgas PPKS, aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangannya untuk memulai penyelidikan secara proaktif. Hal ini sesuai dengan asas inquisitorial dalam hukum pidana, di mana aparat hukum dapat bertindak berdasarkan informasi awal, tanpa harus menunggu aduan dari korban.
Selain itu, penting bagi pemerintah dan kampus untuk memperkuat sistem pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, dan perlindungan saksi harus dijamin dalam setiap tahapan. UU TPKS sudah menyediakan kerangka hukum yang lengkap, tinggal bagaimana implementasi di lapangan dilakukan dengan serius.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia akademik, bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa harus diawasi secara ketat. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi pembungkaman, terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan sebaliknya.
Penanganan kasus Edy Meiyanto akan menjadi indikator sejauh mana Indonesia serius dalam memberantas kekerasan seksual. Jika penegakan hukum hanya berhenti di ranah administrasi, maka pesan yang diterima publik adalah: pelaku kekerasan seksual masih bisa lolos dari jerat pidana dan kembali menyasar korban baru. Maka dari itu, upaya penegakan hukum pidana harus segera dijalankan, demi keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kasus serupa di masa depan.
Kabar Terbaru Nikita Mirzani di Tahanan
Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan di Polda Metro Jaya. Pengacara menyatakan keduanya sehat. [555] url asal
#nikita-mirzani #penahanan #polda-metro-jaya #pengacara #hukum #pemerasan #uu-ite #tiktok #polisi #pengancaman #tahanan #perbuatan-pidana #tindak-pidana #kondisi-nikita-mirzani #undang-undang-informasi-dan-transak
Jakarta - Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan atas dugaan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter Reza Gladys.
Lantas bagaimana kondisi Nikita Mirzani dan Mail Syahputra setelah ditahan lebih dari 20 hari?
"Sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat Nikita dan Mail di dalam sana," ungkap pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dalam zoomnya, Sabtu (19/4/2025).
Fahmi menjelaskan beberapa kali memang mengunjungi kliennya untuk membesuk. Mereka berbincang mengenai banyak hal saat bertemu.
"Ya yang namanya membesuk pasti kita ngobrolin apa ya, bisa masalah hukum dan berdiskusi mengenai pasal-pasal," katanya lagi.
Fahmi juga menambahkan tidak ada kendala dalam penahanan Nikita Mirzani. Ia mengaku kliennya akan tetap menjalankan semuanya sesuai proses hukum yang berlaku.
Sebelumnya Nikita Mirzani, melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid melaporkan sebuah akun TikTok yang diduga menyebarkan percakapan dengan Reza Gladys.
Fahmi Bachmid menjelaskan, laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan.
"Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti, objeknya adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin dari pada orang tersebut," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid.
Fahmi Bachmid menegaskan tindakan merekam tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Di dalam penjelasan Pasal 31 UU ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana," tegas Fahmi Bachmid.
Fahmi Bachmid menambahkan, pelanggaran tersebut terjadi karena isi percakapan yang direkam diam-diam itu kemudian dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik.
"Objeknya adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman dan itu di-posting jadi informasi dan diketahui publik," pungkasnya.
Laporan polisi terhadap akun TikTok itu dibagikan oleh tim Nikita Mirzani di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172.
Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid disebarkan oleh akun TikTok dan hal tersebut baru diketahuinya pada Februari 2025.
"Uraian Kejadian pelapor selaku Kuasa dari Korban menerangkan bahwa pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan (tanpa sepengetahuan Korban) antara Korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya, Altaubah Mufid, yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok," tulis laporan polisi tersebut.
Laporan polisi itu terregistrasi di nomor LP/B/2508/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 April 2025 karena diduga melanggar Pasal 31 juncto 47, dan atau Pasal 32 juncto 48 UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(wes/dar)
Digiring ke Mobil Tahanan, Tersangka Korupsi ASN Pemkot Kendari Pose 2 Jari
Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Kendari, ANL (39) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Berikut penampakannya. [451] url asal
#hukrim-jateng #asn #korupsi #diia #tindak #kejari #tersangka-korupsi #tersangka #kejari-kendari #detiksulsel #enjang-slamet #pidana #kasi #anl #tindak-pidana #kejaksaan #kota #inisial #aparatur-sipil-negara #pose
Solo - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial ANL (39) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Saat digiring ke mobil tahanan, dia tampak tersenyum dan memamerkan pose dua jari.
Dilansir detikSulsel, dalam video yang dilihat detikcom, ANL keluar dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menggunakan rompi merah muda. Kedua tangannya diborgol. Saat ditanya wartawan soal kondisinya, diia lantas tersenyum dan memamerkan pose dua jari.
"Halo, sehat dong, masa sakit," kata ANL kepada wartawan sebelum masuk ke dalam mobil tahan Kejari Kendari, dikutip dari detikSulsel.
Ada tiga tersangka dalam kasus korupsi. Selain ANL, ada mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Kendari inisial NU dan ASN inisial MU.
"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemkot Kendari tahun anggaran 2020," kata Kasi Pidsus Kejari Kendari, Enjang Slamet dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).
 Oknum ASN Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial ANL (39) tampak memamerkan pose dua jari usai ditetapkan tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Foto: Oknum ASN Pemkot Kendari, berinisial ANL (39) tampak memamerkan pose dua jari. (dok. istimewa) |
Mereka bertiga diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kegiatan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambah Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (Ls).
"Ketiganya dijerat pada kasus korupsi kegiatan belanja uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan langsung di Bagian Sekretariat pada anggaran tahun 2020," ungkap Enjang.
Modus korupsi ketiga tersangka yaitu mengajukan sejumlah anggaran pada kegiatan Pemkot Kendari. Tapi dalam realisasinya diduga fiktif.
"Ada penyimpangan yang dilakukan dalam realisasinya, kemudian pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya alias fiktif," bebernya.
Sebelumnya, Kejari Kendari menetapkan NU, ANL dan MU sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (16/4/2025) malam. ANL dan MU langsung ditahan, sedangkan NU tidak karena alasan sakit.
(dil/dil)
OCI Taman Safari Buka Suara soal Dugaan Eksploitasi, Ambil Jalur Hukum
Pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari buka suara soal tuduhan dugaan tuduhan eksploitasi dan pemerasan pihaknya terhadap pada karyawan. [565] url asal
#pidana #tony-sumampau #penyiksaan #provokator #tindak-pidana #kekerasan #korban #barata-mardikoesno #tindak #eksploitasi #oci-taman-safari-buka-suara-soal-dugaan-eksploitasi #oriental-circus-indonesia
(CNN Indonesia) 17/04/25 16:15
v/119205/
Pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari buka suara soal tuduhan dugaan tuduhan eksploitasi dan pemerasan pihaknya terhadap pada karyawan.
Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.
"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).
Dia meyakini tuduhan itu bukan atas kemauan pada mantan pemain sirkus OCI. Tony mengaku sudah menganggap mereka seperti anak dan karenanya dia tak akan memperkarakan mereka.
"Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi, kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka," kata dia.
Tony mengaku telah mengantongi bukti-bukti dugaan pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp3,1 miliar oleh para aktor di balik kasus tersebut.
Namun, dia menegaskan dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.
"Kita memang tidak merespons, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya 'alat'. Kita enggak mau cederai mereka. Tapi, siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami," ungkap Tony.
Pada kesempatan yang sama, Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan kasus tersebut murni terkait dengan OCI dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia.
Meski begitu, dia meyakini ada motif dari pihak tertentu untuk menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik kasus tersebut.
"Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah," tegas Barata.
Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) kemarin.
Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.
Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.
Pasalnya, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.
"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.
Mugiyanto mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Mugiyanto menambahkan pihaknya juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para mantan pekerja OCI.
"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," katanya.
Menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.
"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).
Eks Pemain Sirkus Taman Safari Lapor Dugaan Eksploitasi ke KemenHAM
Mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia TSI datangi kantor Kementerian HAM untuk mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami mereka selama bekerja. [352] url asal
#detik-pagi #detikpagi #live #live-streaming #podcast #broadcast #kekerasan #kekejaman #tindak-pidana #eks-pemain-sirkus-taman-safari-lapor-dugaan-eksploitasi #taman-safari-indonesia #kementerian-ham #eksploitasi
Jakarta - Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia (TSI) mendatangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami mereka selama bekerja.
Mantan pekerja OCI diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto mengatakan mantan para pekerja mengadukan tindak kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja.
"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," kata Mugiyanto.
Mugiyanto menegaskan Taman Safari sebagai tempat bisnis harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM sesuai dengan Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah diadopsi pemerintah melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.
"Pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh," tuturnya.
Kemenham juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta kerangan dan klarifikasi terkait dugaan tindakan eksploitasi tersebut.
"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," pungkasnya.
Sementara itu, kuasa hukum mantan pekerja OCI Muhammad Sholeh mendorong Kementerian HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk pencari fakta.
"Agar ada sinergi lintas sektoral dari Kementerian HAM dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, semua harus Bersatu. Menurut saya segera membentuk tim pencari fakta", kata Sholeh.
Sholeh menyebut selama korban bekerja di sirkus OCI tidak pernah menerima gaji dan malah menerima kekerasan.
"Selama mereka menjadi budak, tidak pernah menerima gaji, menerima kekejaman, kekerasan, maka harus ada ganti rugi kepada para korban. Dan ini yang belum pernah terpikirkan," pungkasnya.
Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Kamis (17/04/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
Karutan-KPR Pekanbaru Dibebastugaskan usai Viral Tahanan Dugem-Pesta Narkoba
Karutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala KPR Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya buntut viral video tahanan dugem dan pesta narkoba di sel. [426] url asal
#karutan-sialang-bungkuk #rutan #razia-lapas #narkoba-di-lapas #tahanan-dugem #pekanbaru #riau #maizar #jelfry #petugas #tindak-pidana #kpr-pekanbaru #nimrot-sihotang #sabu #narkoba #bastian-manalu #viral #tahanan #kepa
Pekanbaru - Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya. Keduanya dibebastugaskan buntut viral video tahanan dugem dan pesta narkoba di sel.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar mengatakan pembebastugasan dilakukan mulai hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.
"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," tegas Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Maizar memastikan secara tegas bakal menindak semua tahanan yang terlibat. Termasuk menuntut ke jalur hukum jika terbukti ada tindak pidana terhadap 14 tahanan yang kini sedang diperiksa oleh Ditjenpas Riau.
"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," kata Maizar.
Sementara untuk petugas yang terlibat, dipastikan akan mendapat sanksi tegas. Bahkan Maizar akan membawa kasus itu ke proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.
Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.
Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.
Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.
(ras/mjy)
3 Hakim Pemberi Vonis Lepas Korupsi Migor Ditahan di Rutan Salemba
Tiga hakim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi korupsi CPO. Ketiga hakim itu langsung ditahan. [432] url asal
#korupsi #suap-hakim #cpo #hakim-agam-syarif-baharudin #hakim-djuyamto #wilmar-group #tindak-pidana #sgd #rupiah #pengusutan #jaksa-agung-muda-tindak-pidana-khusus-kejaksaan-agung #djuyamto #pn-jakarta-pusat #pidan
Jakarta - Tiga hakim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Ketiga hakim itu langsung ditahan.
"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).
Ketiga tersangka ditahan langsung di Rutan Salemba. "Ketiga tersangka ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung," jelasnya.
Dalam kasus suap ini, sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, hakim Djuyamto.
"Dan terkait dengan putusan onslag tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, ya diduga sebanyak Rp 60 miliar," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (12/4).
Marcella Santoso dan Ariyanto diketahui merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Total ada tiga terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng ini mulai dari Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini lalu memberikan vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025.
Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar Rp 937 miliar kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar Rp 11,8 triliun, dan uang pengganti sebesar Rp 4,8 triliun kepada Musim Mas Group.
Pengusutan Kejagung menemukan bukti adanya suap di balik vonis lepas tersebut. Marcella Santoso dan Ariyanto diduga memberikan suap Rp 60 miliar kepada Muhammad Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan.
"Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana," tambahnya.
Qohar mengatakan Arif Nuryanta menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu dalam mengatur vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.
Penyidik mendapati ada 2 amplop di tas milik Arif saat melakukan penggeledahan. Pertama, amplop coklat berisi 65 lembar uang pecahan SGD 1.000 dan amplop berwarna putih berisi 72 lembar uang pecahan USD 100.
Kemudian, penyidik juga menyita dompet milik Arif. Di mana, dalam dompet itu ada ratusan uang pecahan dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura (SGD), Ringgit Malaysia (RM) hingga rupiah.
(isa/isa)
Nikita Mirzani Titip Pesan untuk Publik dari Balik Tahanan
Pengacara mengungkapkan titipan pesan Nikita Mirzani dari balik tahanan dalam rangka Lebaran 2025. [290] url asal
#mirzani #pidana #kata-nikita-mirzani #titipan-pesan-nikita-mirzani #skin-care #polda-metro-jaya #reza-gladys #lebaran-2025 #tindak-pidana #sehat #tindak #polda-metro #pengancaman #masa-penahanan-nikit
(CNN Indonesia) 05/04/25 02:33
v/110977/
Pengacara mengungkapkan titipan pesan Nikita Mirzani dari balik tahanan untuk momen Lebaran 2025. Nikita masih ditahan terkait dugaan kasus pemerasan terhadap pebisnis skincare Reza Gladys.
Usai menjenguk Nikita Mirzani, Kamis (3/4), pengacara Fahmi Bachmid mengatakan kliennya tersebut dalam kondisi baik. Nikita juga disebut dalam kondisi sehat dan tak kurang satu apa pun.
"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," kata Fahmi seperti diberitakan detikHot pada Jumat (4/4).
"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," lanjutnya.
"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," kata Fahmi.
Nikita Mirzani bersama asistennya, IM, sebelumnya ditahan setelah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan senilai Rp4 miliar terhadap selebgram sekaligus pebisnis skin care, Reza Gladys.
Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, di Polda Metro Jaya juga resmi diperpanjang 40 hari hingga 2 Mei 2025 karena penyidik masih butuh melakukan pendalaman.
Penahanan Nikita Mirzani ini dilakukan setelah ia diperiksa pada Selasa (4/3). Ia diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga keluar ruang pemeriksaan menjelang petang dan dicecar 109 pertanyaan.
Saat keluar, Nikita Mirzani melempar senyuman kepada awak media. Baju oranye tahanan sudah terhampar di pundak ibu tiga anak tersebut. Saat ditanya awak media terkait penahanannya, Nikita tampak santai menjawab.
"Ya bagaimana? Maunya bagaimana? Santai," kata Nikita Mirzani.
Kasus bermula dari laporan yang dilayangkan Reza ke pihak berwajib pada 3 Desember 2024. Nikita dan IM dilaporkan terkait aksi pengancaman, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Komnas HAM Duga Ada Pelaku Lain di Kasus Pencabulan AKBP Fajar
Komnas HAM temukan dugaan pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh eks Kapolres Ngada. Temuan ini mendukung rekomendasi untuk penegakan hukum lebih lanjut. [641] url asal
#pencabulan #komnas-ham #kekerasan-seksual #anak #eks-kapolres-ngada #australia #stefani-doko-rehi #komnas-ham-duga #polda-ntt #detikbali #tindak-pidana-kekerasan-seksual #pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan
Kupang - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menduga ada pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Komnas HAM menemukan fakta baru keterlibatan seorang perempuan berinisial V sebagai perantara jasa layanan seksual kepada Fajar.
Fakta tersebut menjadi salah satu dari tujuh temuan Komnas HAM yang mendalami kasus tersebut. Temuan-temuan itu lantas menjadi dasar Komnas HAM untuk merekomendasikan beberapa hal kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
"Menemukan dan mengungkap peran Saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk saudara Fajar," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).
Menurut Uli, tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan dilakukan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, Fajar melibatkan V sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur.
"Saudari V kemudian meminta saudari F (Stefani Doko Rehi atau Fani) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Fajar," jelas Uli.
Selanjutnya, Uli berujar, Fajar juga meminta Fani untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. Fani kemudian membawa I (6), ke Hotel Kristal Kupang yang kemudian terjadinya pencabulan hingga merekam dan menyebarluaskan videonya ke situs pornografi Australia.
"(Rekaman video asusila dan disebarluaskan) tanpa diketahui Fani saat Fajar mencabuli dan merekam perbuatan
asusial tersebut," ungkap Uli.
Uli meminta Mabes Polri dan Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Fajar. Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual. Sebab, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak, positif terinfeksi penyakit menular seksual.
Temuan lain, Fajar diduga tujuh kali memesan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang untuk mencabuli anak di bawah umur.
"Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama saudara Fajar," ujar Uli.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.
"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.
Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.
"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.
Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(hsa/gsp)
KPK Serahkan Aset Rp 3,7 M Hasil Rampasan Kasus Korupsi ke LPSK
KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). [316] url asal
#kpk #lpsk #tindak-pidana #penjara #pemberantasan #penyerahan #hukuman-penjara #kpk-fitroh #kpk-serahkan #wakil-ketua-kpk-fitroh-rohcayanto #lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban #pidana #tindak #susun #ketua-lpsk-a
Jakarta - KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aset ini diserahkan melalui mekanisme hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).
Serah terima aset dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (25/3/2025). Penyerahan dilakukan dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto kepada Ketua LPSK Achmadi.
Dalam sambutannya, Fitroh mengatakan aset itu dapat dimanfaatkan serta dioptimalkan nilai ekonomisnya. Selain itu, kata dia, penyerahan aset juga bagian dari strategi pemberantasan korupsi.
"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).
Dia menyampaikan mekanisme hibah yang dilakukan ini sebagai upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai aset rampasan. Dia berharap aset hasil rampasan kasus korupsi dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.
"Tujuannya agar aset yang telah disita dari tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik," ujar Fitroh.
Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi KPK atas penyerahan aset ini. Dia mengatakan aset itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah. Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," kata Achmadi.
Adapun proses hibah ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Berikut aset yang diserahkan oleh KPK ke LPSK:
- Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp 2,88 miliar
- Satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp 664,15 juta.
- Satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp 186,6 juta.
Bila ditotal, nilai aset yang diserahkan KPK kepada LPSK mencapai Rp 3,71 miliar.
(haf/haf)