Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Kasus langka terjadi di Thailand. Seorang warga negara asing, yang berprofesi sebagai dosen, didakwa menghina raja dan terancam hukuman berat sesuai hukum lese majeste yang berlaku.

Adalah akademisi terkemuka Amerika Serikat (AS) di Thailand Paul Chambers yang menghadapi tuntutan. Dia dinilai menghina Raja Maha Vajiralongkorn.

Itu merupakan kasus langka hukum lese majeste menyasar warga negara asing. Polisi kerajaan mengajukan pengaduan terhadap Chamber yang merupakan pengajar di Universitas Naresuan karena komentar dia saat diskusi online.

"Chambers dituduh menghindar atau menunjukkan kebencian terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan," demikian surat panggilan polisi Thailand dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025).

Dia juga dianggap menyebarkan data palsu yang bisa mengancam keamanan nasional.

Chambers mengatakan tuduhan itu bermula dari pernyataan yang dibuat saat webinar pada 2024. Ketika itu, dia membahas hubungan militer Thailand dan monarki selama sesi tanya jawab.

"Saya yakin saya orang non-Thailand pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi tuduhan ini," kata dia.

Meski merasa terintimidasi, Chambers merasa mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan dia di universitas dan kedutaan AS.

Raja Thailand selama ini memang anti-kritik. Bagi siapa saja yang dianggap menghina atau bahkan mengkritik bisa dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pengkritik bisa dikenai pasal 112 dalam undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Para pengamat menilai cara ini sebagai upaya kerajaan membungkam perbedaan pendapat.

Tentang Lese Majeste

Dikutip dari BBC, lese majeste adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti kejahatan terhadap yang berdaulat. Secara umum, lese majeste merujuk pada tindakan atau ucapan yang dianggap menghina atau merendahkan kepala negara, penguasa, atau simbol-simbol negara.

Lese majeste mencakup berbagai tindakan, mulai dari penghinaan langsung hingga kritik yang dianggap merusak martabat penguasa atau negara. Interpretasi dan penerapan hukum lese majeste bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan budaya politiknya.

Konsep lese majeste memiliki akar sejarah yang panjang, terutama di negara-negara monarki. Pada masa lalu, tindakan lese majeste sering kali dihukum dengan sangat berat, bahkan hukuman mati.

Nah, di Thailand lese majeste adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. Berdasarkan pasal 112 hukum pidana Thailand, seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" akan dihukum penjara hingga 15 tahun.

Aturan itu tidak berubah sejak pemberlakuan hukum pidana pertama Thailand pada 1908, kecuali ketika sanksi dalam pasal lese majeste diperkuat pada 1976.

Lese majeste juga muncul saat konstitusi Thailand diamendemen. Bunyinya, "Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja."

Akan tetapi, tidak definisi yang jelas tentang hinaan terhadap kerajaan. Delik aduan lese majeste bisa disampaikan siapa saja dan terhadap siapa saja. Setiap delik aduan itu harus diselidiki secara formal oleh kepolisian.

Meski demikian, rincian tentang aduan kasus lese majeste jarang diungkap ke publik lantaran aparat khawatir pelanggaran yang sama bisa diulang khalayak umum.

Para pengkritik menilai pemaknaan lese majeste terlalu luas dan hukumannya terlalu keras.

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintah Tiongkok menjamin perlindungan hukum dan hak dari 40 orang etnis Uighur yang dipulangkan dari Thailand pada akhir Febuari 2025.

"Mereka yang telah lama ditahan di luar negeri telah dipulangkan ke China dan dikembalikan ke kehidupan normal. Hak dan kepentingan hukum mereka telah dilindungi sepenuhnya sesuai dengan hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Senin (3/3).

Sebelumnya, Sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand telah dipulangkan ke China pada Kamis (27/2). Mereka sudah berada di Thailand di pusat penahanan di Bangkok sejak 204 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Pemulangan itu mengundang respon negatif dari beberapa pihak termasuk dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk yang mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

"China selama ini berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan hukum warga negara China. Hal tersebut menunjukkan posisi yang konsisten dan tekad kuat pemerintah China dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia," tambah Lin Jian.

Lin jian meminta agar para pakar hak asasi manusia PBB harus melaksanakan tugas mereka secara adil dan objektif.

"Mereka haru menghormati kedaulatan negara, menghormati fakta objektif, dan menahan diri dari mencampuri kedaulatan peradilan suatu negara dan kerja sama penegakan hukum normal antarnegara," ungkap Lin Jian.

Pemulangan kelompok Uighur tersebut, menurut Lin Jian, dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum.

"Hak-hak hukum orang-orang yang bersangkutan dilindungi sepenuhnya," tegas Lin Jian.

Atas pemulangan itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut dan memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta , mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional. Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.

"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.

Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut kecaman sejumlah negara dan lembaga internasional soal pemulangan 40 orang etnis Uighur dari Thailand hanya mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

"China dengan tegas menentang apa yang disebut 'masalah terkait Xinjiang' hanya demi mencampuri urusan dalam negeri China dan mengganggu kerja sama penegakan hukum yang biasa dilakukan antara China dan negara-negara terkait dengan dalih hak asasi manusia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Jumat (28/2).

Pada Kamis (27/2), sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand dipulangkan ke China. Mereka sudah berada di pusat penahanan di Bangkok, Thailand sejak 2014 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di negara Gajah Putih itu.

Otoritas Thailand mengatakan pemerintah China menulis surat yang menyatakan berjanji akan menjaga dan menjamin akomodasi dan keselamatan ke-40 orang etnis Uighur tersebut.

"Pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum. China menjunjung tinggi supremasi hukum dan memiliki hukum dan peraturan yang berkembang dengan baik serta mekanisme kerja dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di peradilan," tambah Lin Jian.

Warga China dari semua kelompok etnis termasuk Uyghur di Xinjiang, ungkap Lin Jian, sepenuhnya menikmati hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut.

Rubio memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional.

Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Sementara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

Volker mendesak pemerintah Thailand untuk menghentikan deportasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan bagi warga Uighur yang tersisa dalam tahanan.

"Beberapa negara dan organisasi internasional, dengan mengabaikan fakta sebenarnya, telah membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap kerja sama penegakan hukum yang normal antara China dan Thailand dalam memerangi penyelundupan dan kegiatan ilegal dan kriminal lintas batas lainnya, bahkan membuat narasi palsu terkait Xinjiang dan mempolitisasi masalah ini," tegas Lin Jian.

Migrasi ilegal dan penyelundupan diakui oleh semua pihak sebagai kejahatan, kata Lin Jian, dan menambahkan hal itu mengganggu tatanan lintas batas secara serius.

"China akan terus memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional dengan negara-negara terkait untuk bersama-sama mengatasi penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya," kata Lin Jian.

"China juga menjamin arus warga negara China maupun warga negara asing secara aman dan tertib sesuai dengan hukum, serta melindungi hak dan kepentingan yang sah dari para wisatawan," ungkap Lin Jian.

Ia pun kembali menegaskan ada negara-negara tertentu dan politisi secara individu telah mengarang dan menyebarkan kebohongan untuk mengacaukan Xinjiang.

"Mengenai pernyataan politisi AS, izinkan saya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut, termasuk apa yang disebut genosida, adalah kebohongan besar abad ini," kata Lin Jian.

"Xinjiang menikmati pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, keharmonisan di antara semua kelompok etnis dan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sana," jelas Lin Jian lagi.

Jubir Kemlu itu menyebut China dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan domestik China dengan dalih HAM dan mengganggu kerja sama penegakan hukum normal antarnegara karena masalah terkait Xinjiang.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Negera di Asia dengan iklim tropis sepertinya terlalu nyaman bagi orang-orang Eropa. Seperti yang terjadi di Thailand, seorang pria Inggris tinggal di sana selama 25 tahun, walau hanya mengantongi visa liburan 30 hari.

Dikutip detikTravel dari Independent UK pada Kamis (27/2/2025), turis yang overstay di Thailand itu adalah pria asal Inggris yang tak disebutkan namanya dan berusia 60 tahun. Ia tiba di negeri gajah putih dengan visa liburan pada 9 Januari 2000.

Pria itu ditangkap oleh divisi imigrasi di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, tempat ia tinggal selama 12 tahun terakhir pada Senin. Setelah ditelusuri didapatkan selama 13 tahun pertama, pria itu membangun kehidupan dengan seorang wanita Thailand di Bangkok. Bersama perempuan itu, dia memiliki seorang anak.

Kemudian, 12 tahun lalu mereka pindah ke Chiang Mai karena alasan ekonomi. Pria itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga hidup dari uang dari keluarganya di Inggris.

Ia berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas Thailand selama 9.135 hari. Sekarang ia akan dideportasi kembali ke Inggris sebagai bagian dari tindakan keras oleh polisi imigrasi.

Namanya dirahasiakan karena polisi masih menyelidiki bagaimana ia bisa tinggal begitu lama di negara itu.

Pria itu mengaku bahwa ia tidak mengajukan perpanjangan visanya setelah izin pertamanya tiba, kata unggahan itu. Namun, ia berhasil mengajukan perpanjangan paspor pada tahun 2018, kata polisi.

"Orang tersebut dibawa ke petugas investigasi di Kantor Polisi Kota Chiang Mai untuk proses hukum dan menunggu deportasi kembali ke negara asal," kata unggahan di halaman Facebook Imigrasi Chiang Mai.

Ia telah didakwa sebagai "orang asing yang masuk dan tinggal di Kerajaan setelah izinnya habis".

Polisi di Chiang Mai menemukan pria itu saat memeriksa lokasi-lokasi di kota itu yang berisiko menampung orang asing tanpa izin resmi di negara itu.

Polisi Thailand mengatakan itu adalah "rekor" melewati batas visa, memecahkan rekor sebelumnya dari seorang pria Pakistan yang melewati batas visanya selama 10 tahun, menurut kantor berita AFP.

Kota di utara tempat ia ditangkap adalah kota terbesar kedua di Thailand, dengan populasi sekitar 1,2 juta orang.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

Selebgram Isa Zega mulai ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang, Jawa Timur. Dia adalah transgender pertama yang ditahan di lapas wanita di Malang.

Dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025), Kalapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih, mengatakan Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama warga binaan lainnya. Dia juga masih dipisah dengan warga binaan lainnya.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih.

Isa akan dipisah selama 1 minggu. Apabila dapat beradaptasi dengan baik, dia akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

Yunengsih juga mengakui selama dirinya menjabat Kepala Lapas Wanita Malang, Isa Zega menjadi WBP transgender pertama yang diterima di Lapas yang dia pimpin. Sekadar informasi, Yunengsih menjabat Kepala Lapas sejak 2023.

Meski begitu, fakta bahwa Isa merupakan transgender pertama yang masuk ke Lapas Wanita itu menurut Yunengsih tidak menimbulkan masalah. Sebab, Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Simak lengkapnya di sini.

Simak Video 'Selebgram Isa Zega Dijebloskan ke Lapas Wanita Malang':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Putaran takdir mengantarkan Ho Kwon Ping (72) mantan narapidana menjadi seorang pebisnis perhotelan sukses. Kisahnya berawal dari sebuah tanah terbengkalai di Thailand.

Ho menjalani masa muda dengan menempuh pendidikan di Universitas Stanford pada awal 1970-an, kala itu ia dikenal sebagai seorang aktivitas yang keras menentang Perang Vietnam.

Dikutip detikproperti dari CNBC Sampai suatu ketika, ia diskors dari kampusnya karena memprotes penemu dan fisikawan Amerika William Shockley dari Stanford. Tak punya pilihan, akhirnya ia pulang ke Singapura untuk wajib militer dan mengulang kembali kuliah.

Di Singapura, Ho tak hanya mengenyam pendidikan. Ia juga bekerja sebagai jurnalis lepas di sebuah majalah. Tetapi, tulisannya yang pro-Komunis membuatnya dipenjara selama dua bulan pada 1977.

"Saya mulai menulis tentang politik Singapura yang tidak disukai pemerintah. Jadi, saya dipenjara berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri karena pro-Komunis," kata Ho dikutip dari CNBC Make It, Minggu (26/1/2025).

Setelah bebas, Ho kembali bergabung dengan majalah yang sama sebagai jurnalis dan pindah dengan istrinya ke Hong Kong. Pengantin baru itu pindah ke sebuah desa nelayan kecil di Pulau Lamma yang disebut Yung Shue Wan, yang berarti 'Banyan Tree Bay' atau teluk pohon beringin.

Ho lahir di Hong Kong tapi besar di Thailand sebelum pindah ke Singapura. Ayahnya, Ho Rih Hwa adalah pengusaha yang ikut mendirikan Thai Wah Public Company dan memimpin Wah Chang Group, konglomerat yang beroperasi di seluruh Asia.

"Meskipun orang tuaku cukup kaya, aku selalu sedikit memberontak dan ingin mandiri," ungkapnya.

Pada 1981, ayah Ho jatuh sakit dan sebagai anak sulung, ia mengambil alih bisnis keluarganya. Setelah menghadapi banyak kegagalan, Ho mendapat pencerahan untuk membangun mereknya sendiri daripada menjalankan campuran berbagai bisnis.

Banyan Tree Hotels & Resorts Bintan Foto: (Banyan Tree Hotels & Resorts Bintan)

Suatu hari pada 1984, Ho menemukan sebidang tanah pesisir yang luas di Teluk Bang Tao di Phuket, Thailand. Ia memutuskan untuk membeli lahan seluas lebih dari 550 hektare. Tanah tersebut merupakan bekas tambang timah yang terbengkalai menurut pernyataan resmi perusahaan.

Setelah beberapa tahun melakukan restorasi, Ho bersama istri dan saudaranya yang seorang arsitek merancang dan mengembangkan beberapa hotel dan resort di lahan tersebut. Laguna Phuket, resor terpadu pertama di Asia, pun dibuka pada 1987.

"Kami merancang hotel pertama dan kami berhasil mendapatkan perusahaan Thailand untuk mengelolanya. Hotel kedua - Sheraton mengelolanya, lalu ketiga dan keempat, dan seterusnya," kata Ho.

"Dan kemudian lahan terakhir tidak memiliki pantai (jadi) tidak ada yang ingin mengelolanya. Saat itulah saya mendapat ide dan berkata: Baiklah, karena tidak ada yang ingin mengelolanya ... mengapa kita tidak memulai merek kita sendiri?" tambahnya.

Ia pun membangun sejumlah vila pribadi yang masing-masing dilengkapi kolam renang lantaran tidak ada pantai. Saat itu belum ada konsep vila dengan kolam renang. Kemudian, ia membuka resor mewah beserta spa pada 1994.

Pada tahun 2006, Banyan Tree Holdings Limited memulai debutnya di Bursa Efek Singapura. Lalu,Banyan Group diluncurkan sebagai merek umum untuk portofolio multi-merek pada 2024.

Ketika ditanya soal masanya sebagai aktivis, ia mengaku telah bertumbuh. Ia ingin membuat perubahan sosial melalui perusahaannya.

"Hal-hal yang pernah saya lakukan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Anda akan masuk penjara secara permanen, dan juga tidak efektif. Namun, apa yang ingin kami lakukan dalam hal perubahan sosial, saya rasa kami benar-benar melakukannya melalui Banyan Tree," tuturnya.

Dikutip dari CNBC Make it, saat ini Banyan Group memiliki 12 merek global, lebih dari 80 hotel dan resor, beserta spa, galeri, dan tempat tinggal yang tersebar di lebih dari 20 negara. Perusahaan itu tercatat dalam Bursa Efek Singapura dengan pendapatan sebesar 328 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 3,95 triliun (kurs 12.065) pada 2023. Banyan Group memiliki kapitalisasi pasar sebesar 300 juta dolar Singapura atau setara Rp 3,6 triliun menurut data London Stock Exchange Group (LSEG).

Artikel ini telah tayang di detikproperti

Salah satu kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza adalah membebaskan tahanan dan sandera. Sebanyak 110 tahanan warga Palestina akan dibebaskan.

"Besok, 110 tahanan Palestina akan dibebaskan," pernyataan kelompok advokasi tahanan Palestina, Klub Tahanan Palestina, seperti dilansir AFP, Kamis (30/1/2025).

Kelompok tersebut mengatakan para tahanan diperkirakan tiba di daerah Radana di Ramallah. Dalam daftar tahanan yang diterbitkan Klub Tahanan Palestina, tahanan yang dibebaskan yakni 30 orang berusia 18 tahun, 32 orang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan 48 lainnya menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu yang berbeda-beda.

Kelompok tersebut juga mengatakan 20 tahanan yang akan dibebaskan akan dikirim ke pengasingan. Sementara itu, sebagai imbalan, 3 sandera Israel akan dibebaskan, bersama lima warga negara Thailand.

Ketiga sandera itu bernama Arbel Yehud, Agam Berger dan Gadi Moses. Namun, identitas kelima warga Thailand tersebut masih belum diketahui.

Pertukaran sandera keempat kalinya itu direncanakan pada Sabtu (1/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Warga negara asing (WNA) asal China jadi pelanggar aturan keimigrasian terbanyak, para ekspatriat asal negeri tirai bambu tersebut memang menjadi terbanyak di Karawang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto menuturkan setidaknya ada 10 negara dengan pemohon izin tinggal tertinggi di Karawang.

"Untuk pemohon izin tinggal ada WNA China sebanyak 412 permohonan, India 295 permohonan, Jepang 217 permohonan, Korea Selatan 136 permohonan, dan Taiwan 78 permohonan," kata Petrus saat diwawancara detikJabar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Jalan Siliwangi, Kabupaten Karawang, Senin (23/12/2024).

Selain itu, pemohon izin tinggal dari Paskitan tercatat 27 permohonan, Thailand 25 permohonan, Malaysia 21 permohonan Arab Saudi 18 permohonan, Yaman 18 permohonan, sepanjang tahun 2024. Petrus menuturkan, para ekspatriat tersebut juga kerap tak lepas dari pelanggaran aturan keimigrasian, puluhan WNA diketahui melanggar aturan saat tinggal di Karawang.

"WNA pelanggar ini mayoritas tinggal di wilayah industri, contoh pelanggaran ini seperti, mereka datang menggunakan visa wisata, tapi di sini untuk bekerja," kata dia.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada WNA yang melebihi batas waktu tinggal atau overstay, bahkan masuk Indonesia secara ilegal, hingga tidak adanya kepemilikan paspor.

"Pelanggar keimigrasian terbanyak yakni WNA China, sebanyak 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, dan India 2 orang," ungkapnya.

Selain itu, ada juga WNA asal Italia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang melanggar aturan keimigrasian dengan masing-masing satu orang WNA yang tercatat sepanjang 2024.

Petrus mengaku, karena terbatasnya petugas Imigrasi di Karawang, sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Karawang.

Oleh sebab itu pihaknya punya melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan berbagai kegiatan pencegahan.

"Dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, sehingga masih ada WNA yang melanggar atudan, kita juga ada rapat dengan Timpora untuk melakukan berbagai macam kegiatan pencegahan terkait dengan pelanggaran keimigrasian," pungkasnya.

BLITAR, iNewsBlitar – Pabrik gula PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Jawa Timur, ternyata memiliki 11 orang tenaga kerja asing (TKA).

Dalam Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (OPSGAB Timpora) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, terungkap sebagian besar TKA berasal dari Thailand.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Blitar Arief Yudistira mengatakan, operasi gabungan yang digelar Timpora melibatkan aparat hukum lain.

Operasi yang berlangsung pada 26 November 2024 itu untuk memastikan ada tidaknya pekerja asing (TKA) di PT RMI Blitar, keberadaanya bagaimana, dan kegiatannya seperti apa.

“11 orang sebagai pekerja (TKA), dominan dari Thailand,” ujar Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Blitar Arief Yudistira kepada wartawan Rabu (18/12/2024).

PT RMI Blitar diketahui merupakan salah satu pabrik gula besar di Indonesia yang turut menyokong kebutuhan gula nasional.

Pada tahun 2024 PT RMI Blitar menargetkan produksi gula hingga 1,1 juta ton. Target produksi ini sedikit lebih rendah ketimbang tahun 2023 sebanyak 1,2 juta ton.

Produksi gula PT RMI diketahui disuplai dari 25 zona perkebunan tebu yang tersebar di wilayah Blitar, Malang dan Kediri, dengan 50 persen di antaranya berasal dari petani tebu Blitar.

Menurut Arief Yudistira, PT RMI merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Blitar dan semua mengetahui itu. Hal itu sebagai salah satu alasan Timpora Imigrasi melakukan pengawasan ke sana.

Imigrasi Blitar, kata dia perlu memastikan ada tidaknya orang asing (WNA) atau pekerja asing, mengecek lokasi serta ada tidaknya pelanggaran keimigrasian.  

“Pada bidang keimigrasian clear, tidak ada pelanggaran,” terangnya.

Selain di PT RMI Blitar, Timpora imigrasi Blitar juga menggelar operasi gabungan di perusahaan PT Gesnow Pendo Food yang berada di wilayah Kota Blitar.

Hasilnya diketahui ada satu WNA China yang berstatus sebagai investor. Kemudian juga menggelar operasi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung.

Menurut Arief Yudistira, diketahui ada sebanyak 14-an warga negara asing (WNA) Thailand yang berstatus sebagai mahasiswa UIN Tulungagung.

Jumlah mahasiswa asing ini lebih sedikit dibanding tahun 2023 sebanyak 25-50-an orang. Hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.

Namun petugas menemukan adanya sejumlah mahasiswa asing yang terindikasi memiliki ideologi ekstrim kanan. “Ada indikasi mengarah ke kanan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar selama tahun 2024 telah melakukan penindakan administrasi keimigrasian kepada 7 WNA.

Perinciannya, WNA Malaysia sebanyak 2 orang, Pakistan 4 orang, dan Singapura 1 orang.

Dari 7 WNA itu 3 orang telah dideportasi, 3 orang diserahkan ke Rudenim Surabaya dan 1 orang masih proses di Kantor Imigrasi Blitar.

Editor : Solichan Arif