Paus Leo XIV pernah mengkritik pandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance soal kebijakan imigrasi, sebelum ia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik.

Pada Februari 2025, Paus dengan nama lahir Robert Francis Prevost itu mengunggah ulang berita dan tautan yang "menyalahkan" Vance, usai menyebut doktrin Katolik demi mendukung pembatalan bantuan luar negeri AS.

Artikel tersebut mempermasalahkan Vance yang berpendapat orang Kristen harus mencintai keluarga mereka terlebih dahulu sebelum memprioritaskan seluruh dunia.

"JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat cinta kita kepada orang lain," demikian judul berita yang diunggah ulang akun Prevost, sembari menyertakan link dari National Catholic Reporter.

Dilansir AFP, Vatikan telah mengonfirmasi bahwa akun X tersebut asli dan milik Prevost, Paus pertama dari Amerika Serikat.

Setelah menjadi Wapres AS, Vance membenarkan pembatalan hampir semua bantuan luar negeri AS dengan mengutip konsep "ordo amoris" atau "tatanan cinta" dari teolog abad ke-12 Thomas Aquinas.

Mendiang Paus Fransiskus dalam sepucuk surat yang ditujukan ke keuskupan di AS menyatakan ordo amoris sejati melibatkan "persaudaraan yang terbuka untuk semua orang, tanpa kecuali."

Beberapa hari kemudian Prevost mengunggah judul dan tautan artikel lain tentang argumen doktrinal Vance. Kali ini merujuk kritik Fransiskus terhadap deportasi massal migran oleh Trump.

Aktivitas terakhir Prevost di X sebelum terpilih yakni mengunggah ulang komentar pengguna lain yang mengkritik deportasi migran pemerintahan Trump ke El Salvador.

Postingan tersebut membahas soal penderitaan dan bertanya, "Apakah hati nurani Anda tidak terganggu?"

Trump maupun Vance tak merujuk ke komentar Prevost sebelumnya, saat mengucapkan selamat usai pria berusia 69 tahun itu resmi terpilih dalam conclave.

"Saya yakin jutaan umat Katolik Amerika dan umat Kristen lain akan berdoa untuk keberhasilan dia dalam memimpin Gereja," kata Vance.

Trump sementara itu mengatakan pemilihan paus pertama dari Amerika Serikat merupakan "kehormatan besar bagi negara kita."

Prevost terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia dalam conclave pada Kamis (8/5). Dia menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat.

Namun, dia menghabiskan bertahun-tahun karier keagamaannya di Peru.

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kemenakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamipas), Yusril Ihza Mahendra, Gugun Ridho Putra terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Gugun Ridho Putra terpilih menjadi Ketua DPP PBB periode 2025-2030, setelah melalui berbagai dinamika pemilihan yang cukup alot pada Muktamar DPP PBB VI yang berlangsung di Denpasar, Bali tanggal 13-15 Januari 2025.

Dalam pemilihan itu, Gugun Ridho Putra unggul 532 suara dari rivalnya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor, yang hanya memperoleh 134 suara.

"Sidang pleno memutuskan, menetapkan, mengesahkan saudara Gugum Ridho Putra sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2025-2030 ditetapkan di Denpasar 15 Januari 2025, tertanda Pimpinan muktamar VI Ir Edi Wahyudi," kata panitia penghitungan suara.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Sulawesi Tenggara, H. Ruksamin yang turut hadir dalam Muktamar ke VI DPP PBB, mengucapkan selamat kepada Ketua Umum DPP PBB terpilih Gugum Ridho Putra.

“Selamat kepada Gugum Ridho Putra. Kami yakin kejayaan PBB akan kembali bersinar melalui kepemimpinan Gugum Ridho Putra. Allah Akbar,” kata Ruksamin Rabu (15/1/2025). 

Gugum Ridho Putra berkomitmen memajukan PBB dengan inovasi maupun perbaikan internal secara progesional. Ia menargetkan ke depan PBB meraih banyak suara generasi millenial ataupun gen-Z. 

“Sejak PBB didirikan pada 26 tahun semenjak era reformasi, PBB terus menghadapi tantangan-tantangan. Maka dari itu, PBB perlu melakukan kerja-kerja akselerasi untuk menguatkan eksistensinya,” kata Gugum Putra Ridho.

Editor : Asdar Zuula

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retreat' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.

"He-he-he, belum tau," kata dia.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Yusril menyebut pemerintah pun tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Dia mengatakan pemerintah menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digelar lebih dulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.