Bom meledak di luar klinik kesuburan di pusat kota Palm Springs, California, Amerika Serikat hingga menewaskan satu orang dan empat orang lain terluka pada Sabtu (17/5) waktu lokal.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. Kepala FBI Los Angeles Akil Davis mengatakan peristiwa itu sebagai salah satu investigasi pengeboman terbesar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja," ujar Akil Davis, seperti diberitakan AFP.

"Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," lanjutnya.

Menurut laporan AFP, ledakan itu menghancurkan klinik kesuburan dan membuat jendela dan pintu gedung-gedung di dekatanya ikut runtuh.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Matt Spencer, saksi yang tinggal di dekat lokasi, mengatakan bahwa dia berlari keluar begitu mendengar suara ledakan. Ia langsung mendapati mobil terbakar dan sesuatu seperti mayat di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

FBI mengonfirmasi satu orang yang tewas akibat ledakan itu berada di dekat klinik ketika ledakan terjadi. Petugas masih mengidentifikasi korban tewas itu, sementara empat orang lain juga ditemukan luka-luka.

Tak hanya itu, Davis menegaskan bahwa klinik di Palm Springs tersebut dengan sengaja dijadikan sasaran ledakan bom.

Sementara itu, Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

Serangan bom terjadi di klinik kesuburan American Reproductive Centers yang berada di Palm Springs, California, Amerika Serikat, Sabtu (17/5). Insiden ini menyebabkan satu orang tewas dan sekitar empat lainnya luka-luka.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. FBI juga menyebut kasus ini sebagai salah satu investigasi pengeboman paling besar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja. Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," ujar Kepala Kantor Lapangan FBI di Los Angeles Akil Davis, dikutip dari AFP.

Insiden itu bermula ketika pemadam kebakaran di Palm Springs menerima panggilan adanya ledakan di American Reproductive Center sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Wali Kota Palm Springs Ron deHarte mengatakan bom itu diduga berada di dalam atau dekat mobil yang diparkir di luar klinik saat meledak. Satu orang yang tewas itu lalu ditemukan di dekat kendaraan yang sudah hancur berkeping-keping di luar klinik.

Belum ada keterangan terkait asal-usul aksi teror tersebut. Namun, Davis memastikan investigasi bakal menentukan asal-usul terorisme itu berasal dari internasional atau domestik.

Penyelidikan itu dilakukan satuan tugas terorisme gabungan FBI yang bekerja sama dengan kepolisian Palm Springs dan sejumlah lembaga lainnya.

Sementara itu, seorang saksi bernama Matt Spencer mengaku mendengar ledakan itu karena tinggal di apartemen dekat klinik. Ia langsung berlari keluar setelah mendengar suara ledakan, dan mendapati mobil terbakar serta sesuatu seperti mayat terkapar di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

Ledakan bom itu menyebabkan kerusakan parah di klinik kesuburan tersebut. Sebuah video di media sosial menunjukkan adanya lubang menganga di salah satu dinding klinik yang diakibatkan oleh ledakan bom.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan terdapat 8.000 eks anggota Jamaah Islamiyah yang harus dibina pascapembubaran organisasi pada pertengahan tahun 2024. Pembinaan dilakukan mulai wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan organisasi terus melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme dan eks anggota Jemaah Islamiyah tentang wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Pihaknya berkolaborasi dengan kementerian BUMN dan lembaga lain untuk menyelenggarakan pelatihan.

Ia mengatakan salah salah satu pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan memperbaiki AC untuk eks anggota Jamaah Islamiyah di Jawa Barat dan Makassar. Eddy menyebut berdasarkan hasil penelitian faktor utama pencetus orang menjadi radikal salah satunya faktor ekonomi.

"Ada 8.000 mantan JI tanggung jawab negara untuk pembinaan," ucap dia saat bedah buku perjalanan kisah Jamaah Islamiyah yang ditulis Kepala Densus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung belum lama ini.

Ia menyebut bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu eks anggota Jemaah Islamiyah dari sisi perekonomian. Selain itu, Eddy mengajak Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pembinaan eks anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami berharap Muhammadiyah bisa ikut berperan," kata dia.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

Dalam kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story--Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5), dia menyampaikan pentingnya buku tersebut sebagai media literasi dan edukasi bagi generasi muda Indonesia.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kepala BNPT juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri yang telah menulis dan menyusun buku itu sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya paham radikal.

“Saya sangat mengapresiasi Kadensus dan jajarannya yang telah menulis buku ini sebagai bahan edukasi, literasi terhadap bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia, termasuk bagaimana orang bisa terpapar oleh paham radikal terorisme,” ucap dia.

Dirinya menambahkan bahwa acara bedah buku tersebut pun menjadi momentum penting untuk menyampaikan narasi sejarah yang objektif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Herry Suhardiyanto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampusnya itu.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BNPT, Densus 88 AT Polri, dan pihak kepolisian atas terselenggaranya acara serta berharap manfaat yang sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh para mahasiswa.

“Khususnya agar para mahasiswa dapat juga menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa kita serta terlepas dari bahaya-bahaya, pandangan-pandangan pemikiran yang radikal, yang justru bertentangan dengan garis perjuangan Muhammadiyah,” ungkapnya.

Adapun kegiatan bedah buku yang merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bandung dan Densus 88 Antiteror Polri itu bertujuan memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah dan perkembangan terorisme di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari proses hukum pelaksanaan putusan pengadilan.

"Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna-ajudikasi, artinya kami sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Komjen Pol. Eddy dalam acara tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan, antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam, serta sejumlah besar amunisi.

Eddy menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan.

"Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna-ajudikasi sementara, penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob. Apalagi barang-barang amunisi," katanya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut sehingga berjalan tanpa kesalahan penanganan.

Pasalnya, kata dia, pihaknya meminimalisir kesalahan atau adanya potensi timbulnya korban ketika terjadi kesalahan dalam menangani pemusnahan berbagai barang bukti itu.

Ke depan, Eddy berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan akan terus berlanjut, agar tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Pindad Sigit Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal. Kami berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dirinya mengaku berterima kasih kepada BNPT karena Pindad sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan tersebut.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan pemusnahan, yakni perwakilan dari MA, Kejaksaan Agung, Detasemen Khsusus (Densus) 88/Anti-Teror (AT) Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/05).

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses hukum dimana melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan sinergisitas aparat penegak hukum tindak pidana terorisme, yaitu Kejaksaan, Pengadilan (Mahkamah Agung), dan Densus 88 dengan BNPT & PT Pindad Persero.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," katanya dalam siaran pers, Jumat (16/5/2025).

Eddy Hartono menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan, adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," kata Eddy.

Menutup sambutannya, Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Di lain pihak, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," ungkapnya.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BANDUNG, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025.

Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari senjata api, senjata tajam, busur panah, serta amunisi dalam jumlah besar.

Semua barang bukti kejahatan terorisme itu dimusnahkan di fasilitas PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara profesional dan aman guna menghindari potensi risiko dan korban jiwa dalam proses penanganannya.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya tempat ini. Karena kami meminimalisir kesalahan atau pun (mencegah) timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.

Eddy menegaskan, pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Barang bukti ini adalah hasil dari proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi. Selama ini kami titipkan di Mako Brimob, terutama untuk amunisi yang sangat sensitif," jelasnya.

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain:

• Senjata api laras panjang dan pendek
• Busur panah
• Senjata tajam
• Amunisi dalam jumlah besar

BNPT menggandeng PT Pindad untuk memastikan pemusnahan dilakukan sesuai standar operasional ketat, guna menghindari kecelakaan yang bisa membahayakan personel maupun lingkungan sekitar.

Pemusnahan turut disaksikan oleh perwakilan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Densus 88/AT Polri, Polda Jawa Barat, serta perwakilan pengadilan dan kejaksaan.

"Ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, menyatakan bahwa penanganan barang bukti yang bersifat kritikal seperti amunisi dan senjata harus dilakukan secara teknis dan profesional.

"Pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan," katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memusnahkan barang bukti berupa senjata api hingga amunisi terkait aksi terorisme yang terjadi tahun 2025 di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut kegiatan pemusnahan itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

"Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," ujar Eddy dalam sambutannya, dikutip Jumat (16/5).

Eddy memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan dengan prosedur ketat untuk memastikan keamanannya.

Ia menyebut barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob apalagi barang-barang amunisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy juga berterima kasih atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti itu sehingga dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa menyebut pihaknya berkomitmen penuh mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad menggelar Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan kegiatan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan keputusan hukum atas putusan pengadilan terkait tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Eddy menjelaskan proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," papar Eddy.

Pada kesempatan ini, Eddy juga mengapresiasi dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan. Pemusnahan barang bukti pun dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa turut mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini antara lain, perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Februari 1979, Imam Khomeini memimpin revolusi di Iran. Sosok yang disebut sebagai ayatullah (‘cahaya Tuhan’) oleh para pengikutnya itu berhasil menjungkalkan kekuasaan Shah, yang dipandangnya sebagai antek negara-negara Barat.

Sistem yang baru pun dikukuhkan. Iran seketika berubah dari sebuah negara kerajaan sekuler menjadi "negara Islam" yang berhaluan Syiah.

Revolusi Iran 1979 menjadi inspirasi gerakan-gerakan anti-Barat di dunia Arab. Bagi Juhaiman al-‘Utaibi dan kelompoknya, kemampuan Khomeini untuk menggulingkan kekuasaan pro-Barat adalah penyemangat untuk melakukan hal yang sama di Arab Saudi. Dan, ia memilih musim haji pada tahun itu sebagai momen untuk beraksi.

Pada Oktober 1979, penyelenggaraan haji di Tanah Suci diikuti hampir satu juta orang jamaah. Mereka tentunya berasal dari pelbagai penjuru dunia. Hingga awal November tahun itu, semua berlangsung aman dan normal.

Namun, situasi berubah drastis pada tanggal 20 November 1979 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1400 H. Saat itu, Syekh Muhammad bin Subail sedang memimpin shalat subuh berjamaah di depan Ka’bah.

Di belakangnya, terdapat Juhaiman al-‘Utaibi dan pendukungnya yang berjumlah sekira 200 orang. Mereka sedang menyusup di antara jamaah Masjidil Haram dan pura-pura ikut shalat.

Baru saja selesai mengucapkan salam, Syekh Ibnu Subail tiba-tiba dibekap dari belakang oleh seorang pendukung Juhaiman al-‘Utaibi. Tidak cukup dengan menyandera sang imam, beberapa anggota gerombolan ini merebut mikrofon Masjidil Haram.

Seketika, orang-orang Juhaiman yang tadi menyamar sebagai jamaah mengeluarkan senjata api. Mereka menembaki para penjaga yang saat itu hanya dibekali pentungan.

Keributan di sekitar Ka’bah kian menjadi-jadi. Sebab, para teroris itu memblokir semua pintu sehingga banyak orang tidak bisa keluar dari Masjidil Haram. Gerombolan bersenjata api ini bahkan menyandera sejumlah jamaah.

Seorang dari para perusuh tersebut kemudian membacakan teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. “Kami menyerukan bahwa hari ini Imam Mahdi telah datang! Ia akan memerintah dengan keadilan di bumi setelah dipenuhi ketidakadilan dan penindasan!” serunya.

Sosok “imam mahdi” yang dimaksud ialah Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, yakni saudara iparnya Juhaiman al-‘Utaibi. Kemudian, Juhaiman mengambil mikrofon dan meneruskan pembacaan orasi. Ia juga menyuruh “pasukan al-Ikhwan"-nya agar menembaki siapapun yang menolak instruksi mereka atau berusaha keluar dari Masjidil Haram.

Sempat terkendala ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada musim haji 1399 H/1979 M, kekhusyukan dan keamanan jamaah haji di Makkah, Arab Saudi, terusik oleh ulah sekelompok teroris bersenjata. Para perusuh ini dikomandoi Juhaiman bin Muhammad bin Saif al-‘Utaibi (sering ditulis: Juhayman al-Otaybi).

Sosok yang mengeklaim saudaranya sebagai imam mahdi itu dibantu beberapa rekan, seperti Muhammad Maani Ahmad al-Qahtani, Muhammad Faishal, dan Muhammad Ilyas. Aksi mereka berlangsung setidaknya sejak tanggal 20 November hingga 4 Desember 1979.

Juhaiman berasal dari kabilah al-‘Utaibi, yang tergolong berpengaruh di kawasan Najd, Arab Saudi tengah. Ia meyakini, saudara iparnya yakni Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, sebagai “imam mahdi.” Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi—yang sesungguhnya—adalah sosok yang kedatangannya menandakan kiamat besar akan segera terjadi.

Para pengikut Juhaiman al-‘Utaibi juga sangat percaya bahwa al-Qahtani, bila tidak sebagai “imam mahdi”, merupakan sosok pembaru agama Islam (mujadid). Klaim itu dikaitkan pada sebuah hadis, yakni Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mengutus bagi umat ini pada setiap pengujung 100 tahun ada seorang yang memperbarui agamanya” (HR Abu Dawud).

Aksi yang dijalankan al-‘Utaibi memang bertepatan dengan hari-hari terakhir tahun 1399 H. Alhasil, mereka membuat seolah-olah al-Qahtani adalah “mujadid yang dinantikan” untuk era 1400 H.

Profil sang teroris

Juhaiman al-‘Utaibi lahir di al-Sajir, Provinsi Qasim, pada tanggal 16 September 1936. Ia merupakan cucu dari Sultan bin Bajad al-‘Utaibi, sosok yang kerap berseberangan secara politik dengan penguasa Arab Saudi. Dalam Perang Sabilla, yang pecah pada 1929 M, kakeknya itu bergabung dengan kubu pemberontak untuk melawan pasukan Saudi. Pertempuran itu dimenangkan pihak Kerajaan.

Sesungguhnya, bagi kalangan elite Dinasti Saud, Suku al-‘Utaibi bukanlah pihak yang asing. Pada masa-masa awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi, Bani Saud mendukung dan mempersiapkan kabilah al-‘Utaibi sebagai bakal pasukan khusus. Mereka sedianya akan bertugas untuk mengawal kerajaan yang baru saja tumbuh kala itu.

Namun, belakangan tokoh-tokoh Bani al-‘Utaibi mengkhianati Dinasti Saud. Sebab, mereka tidak suka dengan kenyataan bahwa Arab Saudi semakin menerima nilai-nilai modernitas yang dipandangnya sebagai “identitas Barat.” Sejak menjadi sebuah negara kaya minyak (petrodollar), Kerajaan memang kian membuka hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika.

Egoisme kesukuan hingga terpengaruh IM ....

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa peran aktif elemen masyarakat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai paham radikalisme dan terorisme guna memitigasi bahaya paham tersebut melalui pendekatan kesiapsiagaan nasional.

“Harapan kami dengan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, upaya mitigasi terhadap radikal terorisme dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam kegiatan silaturahim dengan Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/5), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Komjen Pol. Eddy menegaskan bahwa pelibatan masyarakat tersebut nantinya akan lebih memaksimalkan implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme (RAN PE).

Dengan demikian, berbagai program tematik dalam RAN PE diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan terlaksana secara optimal di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bidang Dakwah FSUI Gus Fauzan menyatakan dukungan terkait pencegahan paham radikal terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT.

Dirinya pun menyebut seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam pencegahan radikal terorisme, termasuk para ulama dan dai.

"Kami mendukung upaya pencegahan radikal terorisme yang dilakukan BNPT. FSUI, termasuk para ulama dan para dai, berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme," kata Gus Fauzan dalam kesempatan yang sama.

Pertemuan antara BNPT dan FSUI menandai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi negara dan organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan sebagai mitra strategis menjadi bukti setiap elemen bangsa siap menjaga Indonesia dari ancaman ideologi kekerasan.

Adapun kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu tugas pokok BNPT.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025