Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer geram karena ijazah 30 orang mantan pekerja UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya ditahan.

Meski sudah didatangi langsung, ijazah itu tak kunjung diberikan.

Menyikapi hal tersebut, dia mengatakan pihaknya akan mendorong 30 pekerja tersebut untuk menempuh jalur hukum.

“Yang pasti kita serahkan proses ini ke proses hukum ya, itu sudah pasti,” kata pria yang akrab disapa Noel itu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan, pihaknya memberikan dukungan secara moral kepada para mantan pekerja UD Sentosa Seal.

Dia juga memastikan akan mengawal proses hukum tersebut.

“Yang pasti kita melakukan support secara moral ke Pemda Surabaya terkait keluarganya yang ditahan ijazahnya, itu yang pasti. Kita juga akan mengawal proses hukum ini,” ujar dia.

Noel menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya untuk diusut secara hukum.

Termasuk peran dan dukungan dari Pemda Surabaya agar hal ini segera dituntaskan.

“Kami percayakan proses hukum ini ke aparat hukum, khususnya kepolisian dan Pemda Surabaya. Ya segala upaya yang sudah kita lakukan, kita (optimis) kan (kita) juga enggak ngerti ini (bisa seperti ini),” tambahnya.

Sebelumnya, Noel melakukan sidak gudang UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya pada Kamis (16/4/2025).

Noel turun langsung, usai ramai aduan terkait penahanan ijazah puluhan mantan karyawan Diana.

Dia sampai di UD Sentosa Seal pukul 12.30 WIB ditemani Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Awalnya, Noel tidak dipersilakan masuk melalui pintu utama.

Hanya pintu samping yang dibuka, dan sejumlah orang pun masuk secara berdesakan.

“Iki gak dibukak maneh a? (Ini tidak dibuka lagi pintunya),” ujar Armuji.

Saat pintu dibuka, terlihat Diana di dalam gudang menggunakan baju berwarna merah.

Sejumlah pegawai juga ikut menemani dan menyambut kedatangan Wamen Noel.

Sekilas, 12 mantan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan juga hadir dalam sidak ini.

Mereka ditemani oleh tim kuasa hukum.

Selain itu, tidak hanya anggota kepolisian yang berjaga.

Puluhan orang yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Masyarakat Madura Asli (Madas) juga ikut mengawal sidak.

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mencatat sejumlah pelanggaran aturan keimigrasian oleh warga negara asing (WNA). 

Dari data yang dirilis pada Senin,(23/12/2024), ada sebanyak 45 WNA dari 10 negara masuk daftar hitam dengan berbagai pelanggaran, mulai dari overstay hingga bekerja secara ilegal menggunakan visa wisata.

Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa pelanggaran terbanyak dilakukan oleh WNA asal China dengan jumlah 20 kasus, disusul oleh Korea Selatan dengan 10 kasus, dan Jepang dengan 5 kasus.

“Pelanggaran yang terjadi umumnya mirip, terutama di kawasan industri. Banyak yang datang dengan visa wisata, tetapi kemudian beraktivitas kerja. Selain itu, ada juga kasus overstay, masuk secara ilegal, kehilangan paspor, hingga tidak jelas tujuan kedatangannya di Indonesia,” ujar Petrus dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Ia juga memaparkan negara dengan jumlah pelanggar wna tertinggi di Karawang yakni, China 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Jepang 5 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, India 2 orang, Italia 1 orang, Malaysia 1 orang, Thailand 1 orang dan Vietnam 1 orang.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya telah mengaktifkan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Meski terkendala keterbatasan sumber daya manusia, tim ini terus bekerja untuk mengawasi dan menindak keberadaan WNA yang tidak sesuai aturan.

“Dengan adanya rapat rutin TIMPORA, kami berharap seluruh informasi terkait keberadaan WNA dapat tersampaikan kepada kami dengan lebih efektif,” tambah Petrus.

Dengan maraknya pelanggaran ini, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA di lingkungan mereka. 

"Sanksi tegas akan diberlakukan guna menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Karawang," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Jakarta (ANTARA) - Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi menyatakan bahwa reformasi kurikulum pendidikan tinggi dan kejuruan diperlukan untuk mengatasi masalah produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa menurut Bank Dunia (World Bank), tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada periode 2011-2021 hanya sekitar 3,7 persen per tahun, jauh tertinggal dari peer countries, seperti Vietnam (5 persen) dan China (7,5 persen).

“Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan produktivitas di Indonesia. Reformasi kurikulum merupakan langkah krusial menjembatani kesenjangan antara program pendidikan dengan masyarakat dan kebutuhan pasar tenaga kerja,” ujarnya dalam acara “Indonesia Development Talks 18: Future of Work and Youth Employability” di Bandung, Jumat.

Dalam acara yang dipantau secara daring dari Jakarta tersebut, Didi mengatakan bahwa perguruan tinggi harus secara proaktif menyelaraskan kurikulum mereka dengan permintaan pasar tenaga kerja yang kini banyak membutuhkan keterampilan di bidang digital serta science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Selain pendidikan tinggi, ia menyampaikan bahwa reformasi kurikulum juga perlu dilakukan pada pendidikan kejuruan, mengingat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program diploma masih menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari tingkat pendidikan lainnya.

“Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program kejuruan di SMK atau institusi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang,” ucapnya.

Dia menuturkan bahwa intervensi dan transformasi yang efektif dalam dunia pendidikan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi yang besar karena menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa upaya tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 1,5 poin persentase pada 2030.

Selain itu, reformasi yang terarah dapat mengurangi tingkat pengangguran dari 5,4 persen menjadi 3 persen pada 2040 serta meningkatkan rata-rata output pekerja pada 2045 menjadi 40 ribu dolar AS (Rp633,92 juta, kurs pada 6/12 = Rp15.848).

Ia pun mengingatkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tersebut juga harus berfokus pada inklusif berbagai kelompok marjinal.

“Termasuk perempuan, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas, mereka harus diberdayakan melalui inisiatif pendidikan yang terarah, misalnya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang STEM,” imbuh Didi Sukyadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024