REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Otoritas Iran menghukum gantung seorang warganya yang dinyatakan bersalah telah melakukan spionase untuk badan mata-mata Israel, Mossad. Warga Iran yang dieksekusi mati ini juga dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang kolonel Garda Revolusi tahun 2022 lalu.

Laporan situs berita Mizan Online milik otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (30/4/2025), mengumumkan Mohsen Langarneshin telah dihukum gantung pada Rabu (30/4) pagi waktu setempat.

Langarneshin digambarkan sebagai "mata-mata tingkat tinggi" yang mendukung operasi intelijen Mossad di dalam wilayah Iran. Dia dinyatakan bersalah atas spionase dan karena bekerja sama dengan intelijen Israel.

Menurut Mizan Online, Langarneshin juga dituduh terlibat dalam beberapa kasus, termasuk kematian seorang kolonel Garda Revolusi Iran, Sayad Khodai, pada Mei 2022 lalu.

"Selama dua tahun menjadi mata-mata (...) dia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penting, termasuk mendukung operasi teroris dan hadir di lokasi pembunuhan Sayad Khodai," demikian dilaporkan media pemerintah Iran.

Disebutkan juga bahwa Langarneshin juga memberikan dukungan operasional untuk serangan terhadap pusat industri di Isfahan, yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.

Langarneshin, menurut media pemerintah Teheran, telah mengakui semua dakwaan yang dijeratkan terhadapnya.

Iran yang terlibat perang bayangan selama puluhan tahun dengan Israel, telah menghukum mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Mossad dan memfasilitasi operasional intelijen Tel Aviv di negara tersebut, terutama pembunuhan atau tindakan sabotase yang bertujuan merusak program nuklir Teheran.

Eksekusi mati terhadap warganya yang dituduh jadi mata-mata Israel ini dilakukan saat Iran terlibat dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS). Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan nuklir Iran-AS.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza "dengan seluruh tahapan dan klausulnya".

"Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina," demikian pernyataan Hamas.

Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai "seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami". Dia menuding Hamas "menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda" mereka.

Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera "dengan cara yang bermartabat dan secara privat".

Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang menunjukkan para sipir penjara Negev, Israel, yang menyerbu sel tahanan Palestina. Sipir penjara Israel itu memaksa warga Palestina yang dipenjara dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.

Ben-Gvir menulis di akun X-nya:

"Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan bahwa di bagian keamanan, terdapat tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan kalimat-kalimat seperti 'Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab. Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel, memaksa mereka (tawanan Palestina) berlutut, dan mengecat tembok."

Para tawanan Palestina telah menulis kalimat-kalimat seperti “Kami tidak akan memaafkan... Kami tidak akan melupakan... Kami tidak akan berlutut” di dinding-dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tawanan antara pejuang kemerdekaan Palestina yakni Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan para tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka. Sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai daerah di Tepi Barat dan Gaza, dikutip dari Palestine Chronicle, Selasa (25/2)

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahmoud Mardawi seorang pejabat senior pejuang kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (23/2) bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembicaraan apapun dengan Israel melalui para mediator terkait langkah apapun hingga para tahanan Palestina yang telah disepakati untuk dibebaskan pada Sabtu dibebaskan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Mardawi menambahkan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah apapun sebelum pembebasan tahanan Palestina yang telah disepakati untuk ditukar dengan tahanan dan mayat orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu.

“Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” kata Mahmoud Mardawi, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Senin (24/2).

Selama hari Kamis dan Sabtu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, menyerahkan 10 tahanan Israel, termasuk enam orang yang masih hidup kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk diserahkan kepada Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan yang mengatur pembebasan 620 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya di bawah perjanjian tersebut, Israel masih belum membebaskan para tahanan Palestina.

Pada Ahad (23) pagi, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah rilis bahwa keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga kelompok berikutnya diamankan, tanpa apa yang disebutnya sebagai “upacara yang memalukan.”

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pada Senin (20/1/2025), Hamas mengkonfirmasi bahwa gelombang kedua tahanan Palestina yang ditukar dengan tahanan Israel akan dibebaskan sesuai jadwal pada hari Sabtu di bawah perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Sebaliknya, Washington Post mengutip seorang pejabat senior Israel yang menekankan bahwa Israel telah berkomitmen untuk membebaskan para tahanan pada hari Sabtu dan bersikeras bahwa jadwal ini harus dihormati, dikutip dari laman Palestine Chronicle, Selasa (21/1)

Sebelumnya pada Senin (20/1), berbagai media melaporkan bahwa Hamas telah merencanakan untuk membebaskan kelompok tahanan berikutnya di Gaza pada Minggu, satu hari lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai bulan ini antara Israel dan Hamas.

Kepemimpinan Trump

Dalam sebuah pidato pada pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memuji keberhasilan kebijakan-kebijakan Trump, termasuk pembebasan para tahanan di Gaza.

Witkoff menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai demonstrasi kekuatan kepemimpinan Trump dan penghormatan global yang ia perintahkan.

Witkoff menekankan bahwa kemajuan yang nyata membutuhkan pembicaraan yang alot dan keputusan yang berani.

Keterkejutan di Kalangan Pejabat Israel

Pada hari ketiga pelaksanaan gencatan senjata, para pejabat Israel menyatakan “terkejut” setelah melihat tiga sandera yang dibebaskan (dibebaskan pada hari pertama perjanjian) pergi dengan dikerumuni kerumunan orang, dengan para pejuang Hamas yang berada di pusat kota Gaza.

Para pejabat ini menyatakan bahwa mereka akan memberitahu para mediator bahwa cara pembebasan para sandera tersebut “tidak dapat diterima.”

Bantuan Kemanusiaan Memasuki Gaza

Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa 915 truk bantuan telah memasuki Gaza pada Senin (20/1), hari kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Pernyataan tersebut, berdasarkan informasi dari pihak berwenang Israel dan mediator yang mengawasi gencatan senjata, menyoroti upaya bantuan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung.

Lebih dari 230 tahanan Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup karena membunuh warga Israel, akan diasingkan setelah mereka dibebaskan dari penjara Tel Aviv. Pengasingan terhadap para tahanan Palestina ini turut disepakati dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Otoritas Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (20/1/2025), telah merilis daftar nama 734 tahanan Palestina, dari total 737 tahanan Palestina, yang akan dibebaskan selama tahap pertama gencatan senjata yang dimulai Minggu (19/1) waktu setempat.

Menurut daftar tersebut, lebih dari 230 tahanan di antaranya, yang semuanya menjalani hukuman penjara seumur hidup karena terlibat serangan mematikan terhadap warga Israel, akan diasingkan secara permanen.

Lebih dari 1.000 tahanan Palestina lainnya yang ditahan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, juga akan dibebaskan selama tahap awal gencatan senjata yang akan berlangsung selama 42 hari atau enam pekan.

Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS) itu bertujuan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir di Jalur Gaza.

Dua sumber Hamas yang terlibat dalam perundingan mengungkapkan bahwa Israel setuju untuk membebaskan 296 warga Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup, selama tahap pertama gencatan senjata Gaza.

Dari jumlah tersebut, menurut dua sumber Hamas itu, sebanyak 236 orang di antaranya akan dideportasi segera setelah pembebasan mereka, dengan sebagian besar dikirimkan ke Qatar atau Turki.

Tahap pertama gencatan senjata akan melibatkan pembebasan total 1.900 tahanan Palestina, yang ditukar dengan 33 sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Gencatan senjata itu diharapkan akan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza dan meletakkan dasar bagi gencatan senjata permanen serta pembebasan semua sandera yang tersisa, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 91 orang. Tel Aviv menyebut 34 sandera di antaranya telah tewas.

Pada hari pertama gencatan senjata, Minggu (19/1), Hamas telah membebaskan tiga sandera perempuan Israel. Sebagai imbalan untuk itu, Tel Aviv membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Luigi Daniele, seorang dosen senior di Nottingham Trent University, mengkritik impunitas yang terus berlangsung terkait kejahatan di Gaza, menyebutnya sebagai “refleksi dari kegagalan moral Barat.”

“Ini adalah proses yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa,” kata Daniele dalam wawancara dengan Anadolu, merujuk pada keterlibatan Otoritas Palestina dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015.

“Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai momen ini, dan tentu saja saya menilainya secara positif karena ini adalah perubahan besar, mengingat pengecualian dan impunitas tradisional yang melingkupi kejahatan Israel,” tambahnya.

Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang terkait konflik Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Daniele, yang mengajar dan melakukan penelitian dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional di Nottingham Trent University, berpendapat bahwa tindakan yang lebih cepat dari ICC dapat mencegah tragedi yang sedang berlangsung di Gaza.

“Salah satu elemen mendasar dari bencana genosida Gaza ini adalah impunitas, impunitas yang terus-menerus memungkinkan kejahatan internasional menjadi kebijakan negara yang dinormalisasi,” katanya kepada Anadolu.

Netanyahu dan Gallant menghadapi risiko penangkapan jika mereka bepergian ke salah satu dari 124 negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, yang mendirikan pengadilan tersebut.

Langkah terbaru ICC mengharuskan negara-negara anggota ini untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.