Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya.

Dia mengatakan surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan ke Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi pun mengaku terakhir berkantor di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4) lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram Total Politik, Selasa (29/4).

Hasan Nasbi telah mengizinkan CNNIndonesia.com untuk mengutip pernyataannya dalam akun tersebut.

"Saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tutur Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi sempat pula dirumorkan mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh sebagai Kepala PCO hingga penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden.

Pada Rabu (16/4) lalu, Seskab Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang beredar di kalangan wartawan pada hari tersebut.  Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan.

"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, pada Rabu tersebut.

[Gambas:Instagram]

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Ada 31 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Dilansir detikNews, Senin (24/3/2025), pelantikan dihadiri Wapres Gibran Rakabumung, Menlu Sugionio, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta para Pimpinan Komisi I DPR.

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 B tahun 2025 dan 40 B tahun 2025. Prabowo lalu membacakan sumpah jabatan yang diikuti para dubes.

"Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh," bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, perwakilan dubes menandatangani berita acara. Dari 31 dubes itu, ada beberapa nama yang tak asing seperti mantan Anggota DPR dari PDIP Junimart Girsang, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompol, hingga mantan KSAU Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna.

Daftar 31 Dubes RI:

1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;
2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;
3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;
4. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;
5. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;
6. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;
7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;
8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;
9. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;
10. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);
11. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;
12. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;
13. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;
14. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);
15. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;
16. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
17. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;
18. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
19. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;
20. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;
21. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;
22. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;
23. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);
24. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;
25. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;
26. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;
27. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
28. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;
29. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;
30. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;
31. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

(dil/apl)

JAKARTA - Perubahan posisi Sekretaris Kabinet ( Seskab ) dalam pemerintahan Prabowo Subianto membuat jabatan tersebut bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hal itu dikatakan pengamat militer Anton Aliabbas.

Anton Aliabbas mengatakan, terdapat perubahan posisi Seskab dalam pemerintahan Prabowo Subianto . Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara menyebutkan posisi Seskab berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Pasal 48 Perpres tersebut menyebutkan, Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak empat biro dan Sekretaris Kabinet.

"Merujuk pada ketentuan tersebut, maka pos Seskab dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif," ujar Anton kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).

Anton menambahkan, merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pasal 47 ayat (1) RUU TNI, Sekretariat Militer Presiden merupakan 1 dari 15 pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Dengan demikian, Seskab tetap dapat diduduki prajurit aktif.

Diketahui, dalam DIM RUU TNI, ada penambahan Kementerian/Lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Berikut ini isi Pasal 47 ayat (1) DIM RUU TNI: Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

"Dan saya pikir, keputusan pensiun dini atau tidak akan dikembalikan lagi kepada Letkol Teddy. Namun, jika merujuk pada ketentuan yang ada, pos Seskab memang dibolehkan untuk diisi prajurit aktif," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini.



Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur atau pensiun dari anggota militer lantaran menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Maruli menyebut bahwa jabatan yang diemban Teddy di bawah Sesmilpres, tanda kepangkatan tetap harus menempel.

"Beliau sudah setingkat Seskab, sudah ada Perpresnya, Seskab di bawah Sesmilpres, udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, pangkat tetap nempel, ini perlu dijelaskan, mungkin banyak yang belum mengerti," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengajak semua pihak tidak mempermasalahkan status Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang masih menjadi prajurit TNI aktif berpangkat letnan kolonel (letkol).

Menurut dia, status Teddy tidak melanggar aturan yang berlaku sebab Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara mengatur posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres). Sehingga, kata dia, Teddy tidak perlu mundur dari institusi TNI.

“Biarkan Letkol Teddy menjalankan tugasnya dengan profesional, dan sebaik-baiknya, karena pengangkatannya sudah sesuai dengan aturan, dan disetujui oleh Presiden," kata anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa bila tidak masalah, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkan status Teddy sebagai Seskab sekaligus anggota TNI aktif.

Ia lantas menekankan bahwa saat ini penting untuk mendukung keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan telah disetujui oleh Presiden tersebut.

"Dalam konteks ini, yang penting adalah bagaimana tugasnya bisa berjalan dengan baik, dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada alasan bagi Letkol Teddy untuk mundur dari TNI hanya karena menjabat sebagai Seskab," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa status Teddy sebagai Seskab dan anggota TNI aktif tidak bermasalah.

"Kalau dulu Seskab itu kedudukannya kan dengan Sesneg (Menteri Sekretaris Negara) itu sejajar, tetapi yang sekarang dalam (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) yang baru, kedudukan Seskab itu di bawah Sekretaris Militer Presiden, di mana isinya terdiri dari personel TNI dan Polri," kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini ditempati Letkol Teddy Indra Wijaya berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Begini bunyi aturan yang menyatakan posisi Seskab di bawah Setmilpres.

Jenderal Agus dan Jenderal Maruli menyatakan hal tersebut dalam doorstop bersama wartawan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR guna membahas revisi UU TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Ya, di Sesmil (Sekretariat militer), Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif, gitu ya," kata Agus.

"Kalau berdasarkan dari jubir presiden kemarin itu kan, ada penyampaiannya bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres. Setmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua, tidak ada yang pensiun, dari sejak zaman aturannya ada," ujar Maruli di lokasi yang sama.

Lalu, bagaimana sebenarnya isi peraturan yang dimaksud Jenderal Agus dan Jenderal Maruli? Ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Seskab.

Peraturan yang pertama adalah Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet tidak lagi berada di bawah presiden langsung dan kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

Untuk diketahui, dalam aturan sebelumnya yakni Perpres 55/2020, Sekretariat Kabinet dinyatakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2
(l) Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perpres kedua adalah Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 7 Perpres 148/2024 menyatakan organisasi Kementerian Sekretaris Negara terdiri dari Sekretariat Kementerian; Sekretariat Presiden; Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Militer Presiden; Sekretariat Dukungan Kabinet; dan sejumlah deputi hingga staf ahli.

Lalu, Pasal 48 Perpres 148/2024 memerinci Sekretariat Militer Presiden terdiri dari 4 biro dan Sekretaris Kabinet. Letkol Teddy Indra Jaya yang kini menjabat Seskab otomatis berada di bawah Setmilpres.

Pasal 48
(1) Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk pating banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Adapun posisi Sekretaris Kabinet setinggi-tingginya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (Pasal 118 Perpres 148/2024). Panglima TNI Jenderal Agus menyebut jabatan Seskab bisa diisi prajurit TNI maksimal bintang 1.

"Ini jabatan Seskab itu kan eselon II, eselon II itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1," kata Agus.

(gbr/imk)

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya seharusnya mundur dari TNI karena menduduki jabatan sipil. Hasanuddin menyinggung pernyataan Istana Kepresidenan soal jabatan Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan Sekretariat Militer.

Hasanuddin awalnya menyinggung daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah ada 15 kementerian atau lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hasanuddin mengatakan sempat menyampaikan pendapat di Istana terkait posisi Teddy.

"Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer. Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Hasanuddin mengungkit pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada (21/10/2024) bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer. Pernyataan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Letkol Teddy harus mundur dari jabatan Seskab. Hasanuddin menegaskan prajurit aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga.

"Maka sesuai aturan Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI," ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan perlunya konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik dan menjaga profesionalisme TNI.

Untuk diketahui, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI tahun 2004 prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga. Namun, di usulan terbaru dari pemerintah dalam DIM ada penambahan lima K/L di antaranya KKP, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejagung.

Simak Video Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur

(dwr/rfs)

Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Seskab dan menjadi anggota aktif dari TNI. Ia mengatakan, jika posisi Teddy berada di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan dijabat prajurit aktif, mesti pensiun dini.

"Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, posisi Teddy jika di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan untuk diisi prajurit aktif, maka harus pensiun. Ia meminta untuk mengecek kembali posisi seskab di sana.

"Masuk nggak (Teddy) dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena," kata Sjafrie.

"Saya tidak melihat spesifik tapi saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu kementerian atau lembaga itu harus pensiun dulu," tambahnya.

Berikut ini 15 institusi yang bisa dijabat prajurit aktif TNI seperti paparan Kemenhan di rapat.

1. Koor Bid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejagung
15. Mahkamah Agung

Istana Sempat Jelaskan Posisi Teddy

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya berbicara soal status Teddy yang ditetapkan sebagai Sekretaris Kabinet, namun tidak mundur dari militer. Hasan menekankan Sekretariat Kabinet di era Prabowo-Gibran telah berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang setara dengan eselon II.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Hasan mengambil contoh eselon II sama seperti Sesmil. Jabatan itu bisa diemban oleh oleh militer aktif sehingga Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti sekretaris militer presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," ujarnya.

Simak Video 'Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur':

(dwr/aud)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Pantauan di lokasi, Prabowo yang mengenakan kemeja panjang putih menaiki mobil buggy dengan disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam mobil tersebut, tampak juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ajudan Prabowo Rizky Irmansyah. Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan menyapa para pewarta yang menunggu di pilar tempat jumpa pers biasa digelar.

"Sehat?" tanya Prabowo.

"Sehat, Pak," jawab pewarta.



Sebelum Prabowo berkeliling kompleks istana, beberapa menteri kabinet juga telah hadir, yakni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ingin melaporkan program unggulan dan program percepatan (quick win) berdasarkan koordinasi dengan kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," kata AHY.

Terkait progres pembangunan IKN, AHY menyebut hal tersebut juga akan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. "Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," kata AHY.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Salah satu pasal di Perpres tersebut mengatur pembubaran Sekretariat Kabinet (Setkab).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 itu mengatur Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029. Perpres ini telah diteken Prabowo pada Senin (21/10) dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Mengenai pembubaran Sekretariat Kabinet itu diatur di pasal 2. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet kini diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara.

"Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2O2O tentang Sekretariat Kabinet," bunyi Pasal 2 ayat 1 yang dilihat detikcom, Selasa (22/10/2024).

Kemudian dijelaskan tugas dan fungsi Setkab kini masuk ke Kementerian bidang Kesekretariatan Negara. Dengan peralihan tugas dan fungsi ini, anggarannya juga dialihkan ke kementerian.

"Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara," bunyi ayat 2.

"Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," lanjut ayat 3.

Diketahui, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet. Teddy merupakan anggota TNI aktif.

"Untuk Sekretaris Kabinet sekarang ini struktur dan komposisinya berubah. Sekretaris Kabinet itu ada sekarang di bawah Mensesneg, jadi bukan setingkat menteri," kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Senin (21/10).

Sebagai informasi, Seskab pada Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berposisi setara dengan menteri. Jabatan Seskab di era Jokowi dijabat oleh Pramono Anung yang merupakan politikus senior PDIP.

(zap/imk)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya berlangsung pada 23-27 Oktober 2024.

Simak Video: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(idh/imk)