Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melepas keberangkatan pekerja beserta keluarganya dalam program Mudik Bersama 2025 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (27/3).

Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Yassierli mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program Mudik Bersama 2025.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Yassierli juga menekankan bahwa program mudik tahunan ini mencerminkan kepedulian bersama dalam menciptakan hubungan industrial Pancasila yang harmonis.

"Acara pelepasan mudik ini adalah bukti nyata kerja sama yang baik dalam mewujudkan program mudik gratis yang bermanfaat bagi pekerja," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa momen Idul Fitri harus dijadikan kesempatan untuk bertransformasi menuju ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik, unggul, dan berdaya saing.

"Kami sangat mendukung kegiatan mudik ini dan akan terus memfasilitasinya dengan baik," tegasnya.

Diketahui, pada Mudik Bersama 2025, total sebanyak 13.700 pekerja diberangkatkan menggunakan 231 bis dan 4 gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Khusus dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 800 pekerja diberangkatkan dengan 17 bis menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Adapun penyelenggaraan Mudik Bersama 2025 didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, DPN APINDO, PT Freeport Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, PT PLN (Persero), PT TASPEN (Persero), Bank BNI, Bank BRI, PT Tirta Investama, PT Suzuki, BP TAPERA, dan PT Nojorono Tobacco International.

Simak juga Video: Wakapolri Resmi Luncurkan Program Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri masih mempelajari soal draf amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang BUMN yang menyatakan kerugian BUMN bukan lagi menjadi kerugian negara.

Wakortastipidkor Polri, Brigjen Arief Adiharsa mengatakan pihaknya masih perlu juga mengkoordinasikan aturan baru tersebut dengan pihak terkait.

Misalnya, aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) serta stakeholder lainnya seperti BPK dan BPKP.

"Prinsipnya akan kita koordinasikan dan pelajari secara internal dan eksternal dengan lembaga lain, baik APH maupun stakeholder lainnya termasuk KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP," ujar Arief saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Oleh karenanya, Arief menekankan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap apakah beleid teranyar itu bakal mempengaruhi atau tidak penegakan hukum terkait BUMN ke depannya.

Dalam catatan Bisnis, DPR telah mengesahkan amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara alias BUMN pada pekan lalu.

Salah satu klausul dalam amandemen tersebut adalah penegasan mengenai kerugian BUMN akan dianggap bukan sebagai kerugian negara. Begitupula sebaliknya, keuntungan BUMN bukanlah keuntungan negara.

"Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugiannya bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara," demikian tertulis dalam penjelasan pasal 4B yang dikutip dalam draf UU BUMN tertanggal 4 Februari 2025, pada Rabu (12/2/2025).

PT Taspen (Persero) buka suara mengenai pemanggilan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (AK) yang dilakukan KPK. Taspen mengatakan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan investasi fiktif.

"Kami ingin menegaskan bahwa Taspen menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami percaya bahwa proses hukum akan berjalan secara objektif dan adil, serta diharapkan dapat memberikan kejelasan dan penyelesaian yang terbaik," bunyi keterangan pers taspen yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Keterangan pers ini disampaikan Corporate Secretary Taspen, Henra, dan Media Relatuons Sub Department Head Yunita Dwi Jayanti.

Taspen mengatakan pihaknya selalu menerapkan tata kelola yang baik. Dia juga mengatakan Taspen mengelola perusahaan sesuai arahan Menteri BUMN dan UU 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Dalam menjalan proses bisnis, Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness) sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya.

KPK diketahui saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen Tahun Anggaran 2019. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Antonius NS Kosasih sebagai tersangka.

Sejumlah petinggi PT Taspen sudah diperiksa dalam kasus ini. Pada 26 April 2024 lalu, KPK memeriksa Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen, Labuan Nababan.

Labuan diperiksa sebagai saksi. Labuan saat itu dikonfirmasi mengenai penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar Rp 1 triliun.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar kurang lebih Rp 1 triliun," kata Ali Fikri yang saat itu menjabat sebagai Kabag Pemberitaan KPK.