Founder dan Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) menilai tarif impor tinggi di Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump akan berefek ke ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.

Trump mematok tarif 32% untuk impor barang dari Indonesia yang sementara ditangguhkan selama 90 hari.

Untuk itu, CT mengatakan bahwa ekonomi Indonesia membutuhkan reformasi untuk mendongkrak persaingan di kancah perdagangan global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan di AS.

"Kalau kita tidak cepat melakukan reform, maka kita masuk dalam karakter yang namanya circle down on economy," ujarnya dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4).

Salah satu dampak langsung kenaikan tarif impor AS adalah penurunan permintaan. Kondisi itu mengakibatkan harga-harga komoditas ikut merosot.

Di satu sisi, ekonomi Indonesia saat ini masih amat bergantung dari komoditas.

"Kedua, pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya. Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya radical efficiency. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap layoff," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Meski demikian, Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.

Menurut dia, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” katanya.

Hanif yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menuturkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.

Industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

Sementara terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.

Di sisi lain, ia mengingatkan langkah itu tetap harus diarahkan secara strategis yakni selektif dan komplementer agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini turut menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.

Hanif mengatakan apabila Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah hal kepada para menterinya terkait kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Prabowo, menurut Prasetyo, menyadari bahwa Indonesia juga terkena dampak dari tarif impor baru tersebut.

Prasetyo mengatakan, Presiden memerintahkan kepada para pejabatnya agar cermat dalam menyikapi kebijakan Trump itu.

"Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia, meski tidak langsung, pasti terkena dampak dari situasi tersebut," ujar Prasetyo kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

"Kewajiban kita sebagai pemimpin harus cermat dalam menyikapinya, guna menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif," katanya lagi.

Kemudian, menurut Prasetyo, Prabowo meminta agar para pejabatnya menahan diri untuk tidak memberi komentar apa pun.

"Bapak Presiden menekankan agar kita semua menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut," ujar Prasetyo.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan, dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya.

Hanya saja, pernyataan yang disampaikan harus menjaga stabilitas dan kondusif.

"Dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri," kata Prasetyo.