Batam (ANTARA) - Pakar Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam Dr Alwan Hadiyanto menyoroti hasil survei yang dirilis tahun 2025 terkait citra lembaga penegak hukum, salah satunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mencoba menganalisa kinerja Kejaksaan Agung dan rekam jejak KPK dalam dua tahun terakhir, serta polemik munculnya hasil survei yang berbeda dan cukup signifikan,” kata Alwan dalam keterangannya di Batam, Minggu.

Alwan menilai, parameter survei terhadap citra lembaga negara harus jelas, baik atas Kejaksaan maupun KPK, sehingga kedua lembaga diharapkan bekerja secara sinergi untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut dia, kinerja Kejaksaan Agung dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Beberapa keberhasilan kinerja Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus korupsi, seperti kasus suap melibatkan penjabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam dan perdagangan, khususnya timah.

Kejaksaan, kata dia, progesif menangkap aktor-aktor kunci dalam tindak pidana korupsi, serta kasus suap melibatkan tiga hakim Pengadilan Surabaya mengenai vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Dalam hal penyelamatan keuangan negara, lanjut dia, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan dalam jumlah yang besar.

“Ini membuktikan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukum pidana, tetapi juga pada pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara,” katanya.

Dia mencontohkan, penanganan kasus korupsi tata niaga timah periode 2015-2022 yang melibatkan lima korporasi, dan penyelamatan keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah dari sejumlah kasus besar.

Alwan menyebut Kejaksaan telah membuktikan keseriusan dalam menuntaskan kasus-kasus hingga tahap akhir, termasuk putusan pengadilan tingkat banding.

“Hal ini mencerminkan efisiensi, keberanian dan keberpihakan pada hukum tanpa diskriminasi,” katanya.

Kepala Program Studi Magister Hukum Unrika Batam itu menyebut rekam jejak dalam dua tahun terakhir Kejaksaan Agung menunjukkan konsistensi dan progresivitas dalam menangan berbagai kasus, seperti kasus minyak goreng, kasus Jawasraya dan ASABRI, kasus mafia tanah.

Adapun KPK, menurut dia, meskipun citranya mengalami peningkatan pada survei terakhir, namun berbagai tantangan dan kontroversi menunjukkan adanya penurunan kinerja substansial dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mencontohkan, kekalahan dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka di kasus Hasto Kristiyanto, kasus besar yang mangkak, seperti Harun Masiku, bahkan pengakuan dan permintaan maaf KPK terkait kesalahan penetapan tersangka di kasus CSR Bank Indonesia.

Belum lagi kontroversi internal dan kepemimpinan di tubuh KPK, salah satunya kepemimpinan Firli Bahuri yang kerap menjadi sorotan karena dianggap kurang transparan dan profesional.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis, meskipun survei terbaru menunjukkan sedikit perbaikan.

“Berbeda dengan Kejagung, KPK lebih sering berfokus pada hukum pidana dan penangkapan tersangka, tetapi kurang menonjol dalam pemulihan keuangan negara,” kata Alwan.

Dengan hasil survei ini, Alwan berkesimpulan Kejaksaan perlu mempertahankan momentum positif dengan terus meningkatkan transparansi, efisiensi dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Sedangkan KPK harus berfokus pada penguatan prosedural pemulihan kepercayaan publik, dan pemanfaatan wewenang supervisi untuk berkolaborasi dengan Kejagung, khususnya dalam pengembalian aset negara.

“Lembaga survei tertentu jangan tendensius dan memecah belah para penegak hukum karena antara Kejaksaan dan KPK sama-sama lembaga penata hukum dan menjadi penegak hukum di Indonesia,” kata Alwan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompastingkat kepuasan terhadap kinerja 100 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen

Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan paling tinggi 85,8 persen. Sementara paling rendah adalah penegakan hukum dan HAM sebesar 72,1 persen.

"Ini kalau kita lihat per bidang. Jadi di politik keamanan paling tinggi 85,8. Sementara penegakan hukum paling rendah 72. Tapi semuanya tetap di atas 70an persen. Ini tergolong tinggi," kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Meski paling rendah, tren tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum dan HAM mengalami kenaikan drastis.

"Naik drastis pnegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Sementara itu, di bidang ekonomi 74,5 persen dan kesejahteraan sosial 83,7 persen.

"Sisi ekonomi juga naik. Stabilitas inflasi dijaga. Lalu Pembatalan PPN 12 persen itu sangat mempenagruhi," ungkapnya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).