KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Febri menuturkan, kepergiannya ke Suriah bukanlah tanpa alasan. Pergulatan hatinya membawa Febri akhirnya pergi menemui ibunya di negara berkonflik itu.

"Waktu itu, kondisinya di Indonesia gak ada siapa-siapa. Karena ibu ikut sama kakak ke Suriah," ucap Febri.

Karena ingin berbakti kepada orangtua, Febri ingin lebih dekat dengan ibunya. Dia pun terbang ke Suriah dengan segala ancaman yang diterimanya.

"Karena saya merasa durhaka sama ibu, akhirnya mau nyusulin ke Suriah. Ibu segalanya, dia wanita hebat," tuturnya.

Setibanya di Indonesia, Febri dan ibunya mulai menata hidup. Selama setahun keduanya mengisolasi diri dan tidak berkomunikasi dengan keluarga besar.

Ketakutannya akan stigma buruk dari keluarga, membuat ibu dan anak itu berjuang sendirian.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Damaskus -

Lebih dari 1.000 warga Suriah tewas dalam tahanan yang ada di bandara militer di pinggiran Damaskus selama rezim mantan Presiden Bashar al-Assad berkuasa. Mereka dilaporkan tewas akibat eksekusi mati, penyiksaan, atau penganiayaan di dalam tahanan tersebut.

Laporan yang dirilis Pusat Keadilan dan Akuntabilitas Suriah, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), mengidentifikasi lokasi kuburan massal dengan mengkombinasikan keterangan para saksi, citra satelit, dan dokumen-dokumen yang difoto di bandara militer di Mezzeh, pinggiran Damaskus, usai Assad lengser pada Desember lalu.

Menurut laporan yang dirilis pada Kamis (27/2) waktu setempat itu, terdapat sedikitnya tujuh lokasi yang diduga kuburan massal dari orang-orang yang tewas di dalam penjara bandara tersebut selama rezim Assad berkuasa.

Beberapa lokasi yang diduga kuburan massal itu berada di dalam area bandara. Sejumlah kuburan massal lainnya berada di berbagai wilayah Damaskus.

Dua lokasi dari tujuh lokasi tersebut, salah satunya ada di area properti bandara Mezzeh dan satu lagi di area pemakaman di Najha, menunjukkan tanda-tanda jelas adanya parit memanjang yang digali selama jangka waktu tertentu, yang bersesuaian dengan keterangan saksi dalam laporan tersebut.

Shadi Haroun, salah satu penyusun laporan itu, termasuk di antara para tahanan di Suriah. Haroun yang ditahan selama beberapa bulan pada tahun 2011-2012 lalu karena menggelar unjuk rasa, menggambarkan interogasi harian yang dialaminya dengan penyiksaan fisik dan psikologi untuk memaksanya memberikan pengakuan.

Dituturkan Haroun kepada Reuters bahwa kematian datang dalam berbagai bentuk dalam penjara itu. Meskipun para tahanan tidak melihat apa pun kecuali dinding sel tahanan atau ruang interogasi, ungkap Haroun, mereka dapat mendengar "penembakan sesekali, tembakan demi tembakan, setiap beberapa hari".

Ada juga luka-luka yang diderita oleh para tahanan yang dipicu oleh para penyiksa mereka di dalam penjara tersebut.

"Luka kecil di kaki salah satu tahanan, yang disebabkan oleh cambuk yang diterimanya selama penyiksaan, dibiarkan tidak disterilkan atau diobati selama berhari-hari, yang lambat laun berubah menjadi gangrene, dan kondisinya memburuk hingga mencapai titik amputasi seluruh kaki," tuturnya menceritakan penderitaan teman satu selnya.

Ratusan ribu warga Suriah diperkirakan terbunuh sejak tahun 2011, ketika rezim Assad menindak keras unjuk rasa yang meluas menjadi perang skala penuh. Baik Assad maupun mendiang ayahnya, Hafez, sejak lama dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum, termasuk eksekusi mati massal di dalam sistem penjara di negara itu dan penggunaan senjata kimia terhadap rakyat Suriah.

(nvc/ita)

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

(jat/dek)

WACANA pemulangan kader Jamaah Islamiyah (JI) dari Suriah ke Indonesia merupakan isu strategis yang memerlukan kajian berbasis data dan intelijen yang komprehensif.

Keputusan dalam hal ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kemanusiaan, stabilitas nasional, serta mitigasi terhadap potensi risiko keamanan.

Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan evaluasi mendalam atas dampak jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap dinamika eksternal.

Analisis situasi menunjukkan bahwa wacana pemulangan ini lebih banyak dikemukakan oleh pihak terkait dibandingkan sebagai kebutuhan mendesak bagi Indonesia.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat dinamika internal yang berperan dalam mendorong agenda repatriasi ini.

Saat ini, tidak terdapat indikator ancaman langsung yang mengharuskan repatriasi individu dengan riwayat keterlibatan di zona konflik ekstrem.

Namun, dinamika geopolitik serta strategi eks JI dalam membangun kembali legitimasi politiknya di dalam negeri menjadi faktor yang perlu dikaji lebih dalam.

Komitmen mereka terhadap NKRI perlu divalidasi guna memastikan keberlanjutan proses reintegrasi sosial serta pencegahan risiko residivisme.

Salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan 16 Foreign Terrorist Fighters (FTF) jebolan Sasana JI yang teridentifikasi telah bergabung dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Kelompok ini beroperasi di Suriah dengan jaringan transnasional yang kompleks. Potensi keterhubungan mereka dengan simpatisan di Indonesia harus diantisipasi melalui strategi mitigasi risiko berbasis intelijen.

Dinamika geopolitik di Suriah

Perubahan kepemimpinan di Suriah pasca-Ahmed al-Sharaa mengambil alih kekuasaan dari Bashar al-Assad membawa dampak signifikan dalam konstelasi keamanan regional.

Langkah diplomatik yang diambil oleh al-Sharaa, termasuk pertemuannya dengan Presiden Erdogan di Turkiye, menunjukkan adanya pergeseran strategi dalam relasi bilateral dan upaya stabilisasi kawasan.

Turkiye memiliki kepentingan strategis dalam mengelola dinamika kelompok militan Kurdi serta mencegah eskalasi yang dapat berdampak terhadap kepentingan nasionalnya.

Selain itu, pergeseran aliansi dari Iran ke Arab Saudi menjadi faktor kunci dalam perubahan lanskap politik di Suriah.

Kedatangan al-Sharaa ke Riyadh, yang diikuti oleh pengakuan simbolis dari pemerintah Saudi, menandakan bahwa negara-negara kawasan mulai merancang pendekatan baru terhadap stabilitas pasca-konflik.

Dalam konteks ini, eksistensi kelompok jihadis, termasuk eks JI yang masih berada di Suriah, perlu terus dipantau guna mengantisipasi kemungkinan rekonstruksi jaringan dan adaptasi mereka terhadap perubahan situasi.

Upaya adaptasi JI di era modern

Pada 2024, JI mengklaim telah mengalami perubahan struktural dan ideologis, dengan puncaknya pada Desember 2024 ketika terjadi penerimaan massal terhadap Pancasila sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem negara.

Deklarasi yang melibatkan lebih dari 8.000 individu dari 25 wilayah ini menandai upaya reposisi organisasi dalam lanskap sosial-politik nasional.

Namun, validasi terhadap perubahan ini tetap menjadi faktor krusial dalam kebijakan deradikalisasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kelompok berbasis ideologi kuat lebih cenderung melakukan reorientasi strategis dibanding pembubaran total.

Oleh karena itu, kajian berbasis indikator keamanan dan kontrol sosial perlu diterapkan secara berkelanjutan untuk memastikan perubahan ini bersifat substantif dan bukan sekadar reposisi taktis.

Laporan IPAC No. 79 (2 November 2022) mengungkapkan bahwa JI masih terus melakukan penguatan kapasitas kader melalui pelatihan di Suriah.

Sejak 2012, puluhan individu yang berasal dari lingkungan pendidikan berbasis pesantren telah mengikuti pelatihan militer dalam berbagai bentuk.

Pola ini menunjukkan bahwa transformasi JI lebih cenderung merupakan adaptasi strategi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan geopolitik global, daripada pelemahan struktur organisasi.

Beberapa analisis spekulatif menyebutkan bahwa jika pemulangan tidak dilakukan, maka eks JI yang terafiliasi dengan HTS dapat berpotensi menjadi faktor risiko bagi kepentingan Indonesia di luar negeri.

Namun, hingga saat ini, pola operasi HTS lebih berorientasi pada stabilitas internal Suriah dibandingkan ekspansi ke luar kawasan.

Oleh karena itu, kebijakan repatriasi harus dikaji secara holistik, dengan mempertimbangkan potensi risiko laten serta dampak terhadap stabilitas nasional.

Antisipasi terhadap kepulangan eks kader JI ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka yang direpatriasi telah melalui tahapan screening ketat guna mencegah infiltrasi ideologi yang masih berpotensi membahayakan stabilitas nasional.

Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga penegak hukum, aparat intelijen, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan program reintegrasi dapat berjalan efektif.

Pendekatan berbasis komunitas dan pemantauan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko kembalinya individu-individu ini ke jalur radikalisasi.

Saat ini, Indonesia belum memiliki Satuan Tugas Deradikalisasi yang terpadu. Satuan tugas yang ada lebih berfokus pada aspek penindakan, sementara aspek rehabilitasi dan reintegrasi belum dikelola dalam kerangka kerja yang komprehensif.

Adapun yang baru lahir pada 2025 adalah Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters, yang memiliki fokus utama pada repatriasi dan pengelolaan individu-individu eks kombatan dari luar negeri.

Padahal, tugas rehabilitasi dan pendampingan terhadap lebih dari 8.000 kader JI yang telah menyatakan deklarasi diri untuk kembali ke NKRI masih membutuhkan penanganan yang intensif dan berkelanjutan.

Penambahan tugas baru sebelum menyelesaikan tantangan yang ada dapat memperumit upaya deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi yang sedang berjalan, serta berisiko mengalihkan sumber daya dari prioritas utama yang masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Keputusan ini sejalan dengan Arahan Presiden pada 8 Juli 2024, yang menegaskan bahwa repatriasi hanya dilakukan terhadap 39 WNI yang terasosiasi dengan FTF, dengan komposisi 16 perempuan dewasa dan 23 anak-anak.

Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. 5 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 2 Januari 2025.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah menetapkan bahwa individu yang dipulangkan tidak akan ditempatkan di fasilitas umum seperti Sentra Handayani, tetapi dalam pengawasan institusi pertahanan seperti Rindam milik TNI.

Kebijakan ini menegaskan bahwa repatriasi bukan sekadar upaya humaniter, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat "perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara."

"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. "Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. ... Mereka harus bertindak lebih baik," cetusnya.

Ia mengatakan PBB perlu "bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan," seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan "negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai."

Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki "bias kronis terhadap Israel" dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

Saksikan Live d'Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan "layanan penting bagi Palestina."

Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

(ita/ita)

STABILITAS kawasan Timur Tengah tidak hanya menjadi urusan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perdamaian global. Konflik yang terus meningkat, khususnya di Suriah Utara, semakin memperumit situasi geopolitik.

Eskalasi signifikan terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan milisi pro-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang didukung oleh Turkiye.

Dalam kurun waktu tidak sampai seminggu, serangan udara dan penggunaan drone telah merenggut lebih dari 100 nyawa di wilayah seperti Al Manbij, Tall Tamr, Deir Ezzor, Al Hasakeh, hingga pedesaan Aleppo.

Bantuan militer udara Turkiye turut memperdalam konflik ini, mencerminkan keterlibatan pihak ketiga yang memperburuk krisis.

Menlu Turkiye, Hakan Fidan, baru-baru ini juga menegaskan bahwa Turkiye akan melanjutkan serangan terhadap posisi SDF hingga mereka menyerah, dengan alasan mengamankan stabilitas kawasan dan keamanan perbatasan.

Turkiye juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi politik di Suriah demi menciptakan perdamaian jangka panjang.

Keterlibatan Turkiye dalam konflik Suriah bukanlah fenomena baru. Hubungan antara kedua negara telah lama diwarnai ketegangan, setidaknya akarnya berasal dari berbagai isu historis dan geopolitik.

Salah satu persoalan utama adalah sengketa wilayah Hatay, yang masih dianggap sebagai bagian dari Suriah oleh Damaskus.

Di sisi lain, isu sensitif mengenai aliran air Sungai Efrat juga menjadi sumber konflik, meskipun perjanjian pada 1987 menjamin jatah minimum untuk Suriah.

Lebih penting lagi, dukungan Suriah terhadap kelompok separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sejak pertengahan 1980-an, telah menjadi pemicu utama ketegangan.

PKK, yang dianggap Turkiye sebagai organisasi teroris, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 warga Turkiye.

Pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, bahkan secara terbuka tinggal di Damaskus hingga akhir 1990-an, memicu respons keras dari Ankara.

Pada 1998, ketegangan meningkat hingga nyaris memicu perang setelah militer Turkiye bersiap melakukan serangan udara dan darat ke Suriah. Ancaman ini akhirnya memaksa Suriah mengusir Öcalan dan membatasi aktivitas PKK di wilayahnya.

Perbandingan dengan konflik di negara lain

Dalam memandang situasi Suriah saat ini, penting untuk membandingkannya dengan proses transisi politik di negara lain seperti Mesir dan Afghanistan.

Di Mesir, transisi terjadi melalui kudeta militer yang dipimpin oleh aktor pemerintah, yang pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari komunitas internasional.

Sebaliknya, di Afghanistan, transisi berlangsung melalui perlawanan bersenjata oleh kelompok oposisi yang dianggap sebagai entitas teroris.

Pemerintah baru di Afghanistan diterima oleh blok Rusia dan China, tetapi Indonesia belum memberikan pengakuan sama sekali.

Sementara itu, di Suriah, proses transisi politik masih jauh dari kejelasan. Kelompok oposisi bersenjata seperti HTS, yang sebelumnya terkait dengan al-Qaeda, menghadapi label teroris dari banyak pihak, meskipun ada upaya untuk terus mereformasi citranya.

Dukungan blok Barat dan AS kepada kelompok-kelompok ini memperkuat posisi mereka, tetapi juga memperuncing ketegangan dengan pemerintah sebelumnya yang didukung oleh Rusia dan Iran.

Indonesia belum mengambil sikap di masa transisi yang ada. Indonesia harus hati-hati sekalipun kepentingan nasional RI di Suriah, setidaknya meliputi tiga hal, yakni politik, ekonomi, dan perlindungan.

Langkah diplomasi regional pernah menunjukkan hasil positif, seperti peran Mesir pada 1998 dalam meredakan ketegangan antara Turkiye dan Suriah. Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan pendekatan pragmatis dari pihak internasional.

Amerika Serikat, misalnya, memutuskan untuk mencabut hadiah sebesar 10 juta dollar AS atas kepala Abu Mohammad al-Julani, pemimpin HTS.

Menurut Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, keputusan ini diambil setelah al-Julani berjanji untuk tidak mengizinkan organisasi teroris beroperasi di wilayah Suriah atau mengancam AS maupun negara-negara tetangga.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas politik AS dalam menghadapi dinamika konflik Suriah, dengan memanfaatkan peran kelompok lokal untuk menciptakan stabilitas sementara waktu.

Namun, keputusan ini juga mencerminkan dilema etika dan politik yang dihadapi oleh negara-negara Barat.

Ketegangan etnis antara Kurdi dan Arab kian meningkat, mengancam upaya rekonsiliasi nasional yang menjadi prioritas Pemerintah Transisi Suriah.

Hubungan yang memburuk antara kedua kelompok ini semakin mempersulit pembentukan koalisi inklusif, yang sangat penting untuk menjaga kesatuan Suriah dan menciptakan stabilitas politik jangka panjang.

Kepentingan Indonesia di Suriah

Eskalasi yang terjadi di Suriah menegaskan pentingnya peran diplomasi multilateral Indonesia, yang melalui forum-forum seperti PBB, ASEAN, dan OKI, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meredakan ketegangan di kawasan.

Dengan pengalaman yang kaya dalam rekonsiliasi damai, terutama melalui penyelesaian konflik di Aceh, Indonesia memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dialog dan membantu menciptakan kesepahaman antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pendekatan diplomatik yang berbasis pada dialog dan perdamaian ini, ditambah dengan upaya aktif dalam meningkatkan stabilitas regional, memperlihatkan komitmen Indonesia untuk membawa solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Selain itu, peluang besar juga terbuka dalam sektor ekonomi. Indonesia dapat berperan dalam rekonstruksi infrastruktur pasca-konflik, yang merupakan kebutuhan mendesak di Suriah.

Kerja sama lebih lanjut di bidang energi, pertanian, dan pariwisata dapat mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang perdagangan serta investasi yang saling menguntungkan.

Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang tidak hanya aktif dalam diplomasi politik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi kawasan.

Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah peluang tersebut tidaklah sedikit.

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah menjadi perhatian utama. Kelompok-kelompok seperti mahasiswa, pekerja migran Indonesia (PMI), dan individu yang terhubung dengan kelompok teroris internasional, termasuk Foreign Terrorist Fighters (FTF), memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keselamatan mereka.

Situasi yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian ini menuntut langkah-langkah cepat dan efektif dari Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang terjebak dalam krisis ini.

Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran lebih besar sebagai mediator dan mitra strategis yang berwibawa.

Keberhasilan peran ini, bagaimanapun, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menganalisis dinamika konflik dengan seksama, memanfaatkan peluang diplomatik secara cerdas, dan mengelola kepentingan nasionalnya dengan bijak di tengah ketegangan yang terus meningkat.

Namun, di balik potensi peran positif ini, ada pertanyaan yang perlu dijawab: Siapkah Indonesia menerima stempel sebagai negara yang mendukung kelompok teroris?

Hal ini menjadi dilema mengingat status HTS yang masih dianggap sebagai kelompok teroris oleh banyak negara.

Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan memulangkan puluhan hingga ratusan warganya yang terafiliasi dengan kelompok teroris di luar negeri.

Beberapa bulan terakhir, pihak keamanan Indonesia sibuk merencanakan langkah-langkah untuk memulangkan individu-individu yang terlibat dalam kelompok teroris seperti yang berangkat atas nama Jamaah Islamiyah di Suriah.

Sebuah keputusan strategis yang harus diambil dengan hati-hati agar tidak merugikan citra Indonesia sebagai negara pendukung perdamaian dan stabilitas global.

Mengingat situasi yang masih cair, Indonesia dapat mengambil sikap sementara untuk tidak memberikan pengakuan politik kepada salah satu pihak hingga ada perkembangan yang lebih stabil dan inklusif. Ini penting untuk menjaga posisi netral Indonesia di mata komunitas internasional

STABILITAS kawasan Timur Tengah tidak hanya menjadi urusan regional, tetapi juga berdampak langsung pada perdamaian global. Konflik yang terus meningkat, khususnya di Suriah Utara, semakin memperumit situasi geopolitik.

Eskalasi signifikan terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan milisi pro-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang didukung oleh Turkiye.

Dalam kurun waktu tidak sampai seminggu, serangan udara dan penggunaan drone telah merenggut lebih dari 100 nyawa di wilayah seperti Al Manbij, Tall Tamr, Deir Ezzor, Al Hasakeh, hingga pedesaan Aleppo.

Bantuan militer udara Turkiye turut memperdalam konflik ini, mencerminkan keterlibatan pihak ketiga yang memperburuk krisis.

Menlu Turkiye, Hakan Fidan, baru-baru ini juga menegaskan bahwa Turkiye akan melanjutkan serangan terhadap posisi SDF hingga mereka menyerah, dengan alasan mengamankan stabilitas kawasan dan keamanan perbatasan.

Turkiye juga menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi politik di Suriah demi menciptakan perdamaian jangka panjang.

Keterlibatan Turkiye dalam konflik Suriah bukanlah fenomena baru. Hubungan antara kedua negara telah lama diwarnai ketegangan, setidaknya akarnya berasal dari berbagai isu historis dan geopolitik.

Salah satu persoalan utama adalah sengketa wilayah Hatay, yang masih dianggap sebagai bagian dari Suriah oleh Damaskus.

Di sisi lain, isu sensitif mengenai aliran air Sungai Efrat juga menjadi sumber konflik, meskipun perjanjian pada 1987 menjamin jatah minimum untuk Suriah.

Lebih penting lagi, dukungan Suriah terhadap kelompok separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sejak pertengahan 1980-an, telah menjadi pemicu utama ketegangan.

PKK, yang dianggap Turkiye sebagai organisasi teroris, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 warga Turkiye.

Pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, bahkan secara terbuka tinggal di Damaskus hingga akhir 1990-an, memicu respons keras dari Ankara.

Pada 1998, ketegangan meningkat hingga nyaris memicu perang setelah militer Turkiye bersiap melakukan serangan udara dan darat ke Suriah. Ancaman ini akhirnya memaksa Suriah mengusir Öcalan dan membatasi aktivitas PKK di wilayahnya.

Perbandingan dengan konflik di negara lain

Dalam memandang situasi Suriah saat ini, penting untuk membandingkannya dengan proses transisi politik di negara lain seperti Mesir dan Afghanistan.

Di Mesir, transisi terjadi melalui kudeta militer yang dipimpin oleh aktor pemerintah, yang pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari komunitas internasional.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan terus menggunakan Ukraina untuk mendukung terorisme di Afrika dan Timur Tengah pada tahun 2025, menurut prediksi Pemimpin Partai Komunis Amerika Christopher Helali.

Berbicara kepada RT pada hari Selasa (31/12/2024), Helali menggambarkan kunjungan baru-baru ini ke ibu kota Suriah, Damaskus, oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Andrey Sybiha sebagai peristiwa geopolitik yang "sangat penting".

Selama kunjungan tersebut, Sybiha menyatakan Kiev ingin menandatangani kemitraan strategis dengan pemimpin baru Suriah, Abu Mohammed al-Jolani, yang pasukannya diduga menerima senjata dan pelatihan dari intelijen militer Ukraina sebelum mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Bashar Assad pada awal Desember.

"Ukraina, kami tahu, melatih sebagian dari pasukan teroris ini di Idlib, dan memberikan dukungan teknis dan militer," ujar Helali kepada RT, merujuk pada kota Suriah tempat para anggota Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) pimpinan al-Jolani melancarkan serangan mereka.

"Saya pikir ini akan terus berlanjut," ujar dia, menggambarkan komentar Sybiha tentang bagaimana militer Ukraina dan pasukan Jolani harus menentang pengaruh Rusia sebagai "sangat mengkhawatirkan bagi kita yang mengawasi kawasan itu."

Rusia memiliki dua pangkalan militer di Suriah, Pangkalan Udara Khmeimim dekat Latakia dan fasilitas angkatan laut di Tartus.

Setelah jatuhnya Assad, Kremlin mengatakan mereka telah menerima jaminan dari pasukan al-Jolani bahwa lokasi-lokasi ini tidak akan diserang.

Pekan lalu, pemimpin itu mengatakan Suriah memiliki "kepentingan strategis" dalam menjaga hubungan baik dengan "negara terkuat kedua di dunia," dan dia ingin menghindari konflik dengan Moskow.

Ukraina juga akan "berusaha memperdalam pengaruhnya" di Afrika, menurut prediksi pemimpin Partai Komunis Amerika itu.

Penguasa militer Burkina Faso, Mali, dan Niger semuanya menuduh Ukraina mempersenjatai dan melatih pemberontak Tuareg dan pemberontak di wilayah Sahel.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan terus menggunakan Ukraina untuk mendukung terorisme di Afrika dan Timur Tengah pada tahun 2025, menurut prediksi Pemimpin Partai Komunis Amerika Christopher Helali.

Berbicara kepada RT pada hari Selasa (31/12/2024), Helali menggambarkan kunjungan baru-baru ini ke ibu kota Suriah, Damaskus, oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Andrey Sybiha sebagai peristiwa geopolitik yang "sangat penting".

Selama kunjungan tersebut, Sybiha menyatakan Kiev ingin menandatangani kemitraan strategis dengan pemimpin baru Suriah, Abu Mohammed al-Jolani, yang pasukannya diduga menerima senjata dan pelatihan dari intelijen militer Ukraina sebelum mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Bashar Assad pada awal Desember.

"Ukraina, kami tahu, melatih sebagian dari pasukan teroris ini di Idlib, dan memberikan dukungan teknis dan militer," ujar Helali kepada RT, merujuk pada kota Suriah tempat para anggota Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) pimpinan al-Jolani melancarkan serangan mereka.

"Saya pikir ini akan terus berlanjut," ujar dia, menggambarkan komentar Sybiha tentang bagaimana militer Ukraina dan pasukan Jolani harus menentang pengaruh Rusia sebagai "sangat mengkhawatirkan bagi kita yang mengawasi kawasan itu."

Rusia memiliki dua pangkalan militer di Suriah, Pangkalan Udara Khmeimim dekat Latakia dan fasilitas angkatan laut di Tartus.

Setelah jatuhnya Assad, Kremlin mengatakan mereka telah menerima jaminan dari pasukan al-Jolani bahwa lokasi-lokasi ini tidak akan diserang.

Pekan lalu, pemimpin itu mengatakan Suriah memiliki "kepentingan strategis" dalam menjaga hubungan baik dengan "negara terkuat kedua di dunia," dan dia ingin menghindari konflik dengan Moskow.

Ukraina juga akan "berusaha memperdalam pengaruhnya" di Afrika, menurut prediksi pemimpin Partai Komunis Amerika itu.

Penguasa militer Burkina Faso, Mali, dan Niger semuanya menuduh Ukraina mempersenjatai dan melatih pemberontak Tuareg dan pemberontak di wilayah Sahel.

Klaim-klaim ini telah digaungkan media Prancis tetapi dibantah Kiev, meskipun seorang juru bicara intelijen militer Ukraina mengaku bertanggung jawab atas serangan pemberontak terhadap pasukan Mali dan kontraktor militer swasta Rusia awal tahun ini.

"Saya pikir Ukraina juga digunakan sebagai ujung tombak bagi Barat untuk melaksanakan banyak proyek kotor yang mungkin tidak dapat dilakukan negara-negara tersebut secara terbuka, jadi saya pikir kita akan melihat lebih banyak hal seperti ini di tahun-tahun mendatang," ujar Helali kepada RT.

"Kita tahu AS dan sekutunya telah menggunakan ISIS sebelumnya. Mereka telah menggunakan jaringan teroris ini. Mereka masih melakukannya," papar dia.