OKU -

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

(dai/dai)

DENPASAR - Surat Edaran (SE) gubernur dinilai tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata praktisi hukum, Gede Pasek Suardika dikutip dalam akun media sosialnya, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkan menyusul polemik yang timbul menyusul penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Dia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter. Dia mengatakan, SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," kata Gede Pasek.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Dia menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," katanya.

Meski demikian, dia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, sambung dia, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan, Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE.

Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah habis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

Jakarta -

Praktisi Hukum Gede Pasek Suardika menilai Surat Edaran (SE) gubernur tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. Menurutnya, SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata Gede Pasek dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul polemik yang timbul terkait penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah.

Ia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter.

Pasek mengatakan SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE. Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah abis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

(akd/akd)

Buleleng -

Imigrasi Singaraja kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) karena ngotot mendaki Gunung Agung tanpa pemandu. Kali ini, warga Italia berinisial BASM (36) dipulangkan ke negara asalnya lantaran tidak mengindahkan aturan pendakian Gunung Agung di Karangasem, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengungkapkan BASM awalnya diamankan bersama seorang warga Norwegia berinisial BG yang telah dideportasi lebih dulu. Menurutnya, BASM merupakan pemegang izin tinggal kunjungan dengan masa berlaku hingga 13 Maret 2025.

"Yang bersangkutan masuk ke Indonesia pada 12 Februari 2025 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai," kata Hendra, Selasa (25/2/2025).

Hendra menjelaskan BASM dideportasi lantaran tidak menaati peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Surat Edaran (SE) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor B.24.500.4.1/95/UPTD.KPHBT/DKLH Tahun 2025 tentang Pencegahan Risiko Pendakian ke Gunung Agung Pada Kondisi
Cuaca Ekstrem.

SE tersebut melarang pendakian Gunung Agung tanpa didampingi pemandu lokal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia menegaskan sosialisasi terkait aturan pendakian tersebut sudah dilakukan.

Sebelumnya, Imigrasi Singaraja juga mendeportasi warga Norwegia berinisial BG. BG diusir dari Bali lantaran mendaki Gunung Agung tanpa didampingi pemandu. Selain dideportasi, BG juga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa penangkalan.

Sementara itu, pemandu lokal pendakian Gunung Agung telah melaporkan sebanyak enam WNA yang nekat mendaki tanpa didampingi pemandu lokal sejak Januari hingga Februari 2025. Para pendaki tersebut lebih banyak melalui jalur pendakian Pura Pasar Agung.

"Untuk jalur Pura Pasar Agung ada empat orang yang kami laporkan dan dari jalur Pengubengan ada dua orang. Jadi, total ada enam orang WNA yang nekat mendaki tanpa ditemani pemandu lokal," ungkap Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sebudi, I Wayan Widi Yasa, Selasa (25/2/2025).

Menurut Widi Yasa, beberapa WNA enggan menggunakan jasa pemandu lokal karena tidak memiliki uang. "Ada juga yang mengaku jika di negara mereka mendaki gunung bebas dilakukan tanpa harus bayar pemandu lokal," imbuhnya.

(iws/iws)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan jika terdakwa pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (Agus Difabel) tak termasuk yang mendapat amnesti dari pemerintah. Ia menilai, meski Agus memiliki keterbatasan fisik, kasus yang dialaminya terkait pelecehan seksual yang dampaknya luas ke korban.

"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus seusai rapat kerja dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebutkan, lantaran kasusnya terkait pelecehan, I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyatakan tindakan Agus membahayakan.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas mengungkap, dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 orang dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberi amnesti. Adapun hasil ini didapat setelah Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

Hal itu disampaikan oleh Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Agus menyebutkan pemberian amnesti ini dikategorikan narapidana dan anak binaan pengguna narkotika, ITE, hingga narapidana atau anak binaan berkebutuhan khusus.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberi amnesti, didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat.

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:

a. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang.

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya, ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya, amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri atas 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang, dan narapidana makar 10 orang.

(dwr/maa)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Minggu (8/12), dan berikut beberapa di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni dari jumlah gugatan Pilkada 2024 hingga surat edaran daftar pencarian orang (DPO) terkait Harun Masiku.

1. MK telah terima 115 gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) sejak 3 sampai dengan 6 Desember 2024.

Pengamatan ANTARA berdasarkan laman MK berikut pada Minggu (8/12) menunjukkan 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 29 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah mendaftarkan perkara PHPKADA ke MK.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polres Pemalang sebar edaran DPO Harun Masiku dari KPK

Kepolisan Resor Pemalang, Jawa Tengah, menyebarkan surat edaran daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana suap, Harun Masiku, yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Minggu (8/12), mengatakan penyebaran edaran pencarian DPO atas nama Harun Masiku tersebut sebagai bentuk dukungan pada kinerja KPK.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT ungkap kasus dugaan TPPO di Kota Kupang

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kota Kupang dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon pekerja migran di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.

“Tersangka berinisial AS ditangkap pada Sabtu kemarin (7/12) setelah keluarga korban melaporkan kasus dugaan TPPO itu ke Polda NTT pada Sabtu (7/12) malam pukul 20.00 WITA,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy di Kupang, Minggu (8/12) pagi.

Selengkapnya baca di sini.

4. Damkartan gabungan evakuasi tiga warga tewas dalam sumur di Lombok

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama aparat gabungan Tim SAR melakukan evakuasi terhadap tiga warga yang meninggal di dalam sumur di Desa Pegandang, Kecamatan Praya Tengah.

"Ketiga korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia di dalam sumur," kata Kepala Damkartan Lombok Tengah Supardan di Lombok Tengah, Minggu (8/12).

Selengkapnya baca di sini.

5. ICJR: Penangkapan oleh Polri harus jadi objek uji pengadilan di RKUHAP

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) harus memberi peluang agar seluruh tindakan kepolisian, dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, bisa menjadi objek uji dari pengadilan (judicial scrutiny).

Kebijakan tersebut diyakini oleh ICJR sebagai salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mereformasi Polri.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024