SURABAYA, KOMPAS.com - Gerai es krim beralkohol di Surabaya yang sempat viral dan disegel Satpol PP, kini kembali beroperasi di pusat perbelanjaan Surabaya Barat.

Usaha tersebut, dibentuk Dino Wijaya dan Hariyanto, kini melalui kuasa hukumnya, Feldo Daniel Keppy menjelaskan es krim yang dijual bukan mengandung alkohol berkadar tinggi.

"Es krim yang kami jual, sudah kami cek ke laboratorium, kandungan alkoholnya ada yang hanya 1 persen, 2,2 persen. Pokoknya tidak ada yang sampai 4 persen. Jadi kalau di luar ada yang menyebut sampai 40 persen itu salah besar," tegas Feldo, Senin (19/5/2025).

Feldo menuturkan, kehebohan soal es krim mengandung alkohol di Surabaya itu, bermula saat kliennya bermaksud melakukan strategi marketing dengan mengundang food vlogger ketika mengikuti pameran kuliner.

Namun, yang meladeni food vlooger itu karyawan berhijab.

Walhasil, saat video tersebut di media sosial banyak netizen yang menghujat.

Komentar-komentar miring pun tak bisa dibendung.

Satpol PP Surabay pun langsung turun tangan dan melakukan penyegelan.

Anggota Dewan juga ikut berkomentar. Usaha itu dituding tidak memiliki izin.

"Padahal memang gak ada aturannya. Yang ada aturan izin alkohol produk minuman, waktu kami buka juga sempat ingin mengurus izin tapi ditolak, sebab es krim termasuk makanan," terang Feldo.

Ia memastikan, gerai es krim beralkohol kliennya diizinkan beroperasi kembali, karena sudah melewati semua peninjauan. Termasuk sidang tindak pidana ringan.

Meskipun demikian, gerai tersebut tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Dilarang melakukan iklan di media apapun.

Di tenant mereka juga diharuskan tulisan non halal dan 21+.

Selain itu, harus melengkapi izin Cara Produksi Olahan Pangan yang Baik (CPOPB).

Keputusan ini sedang dipenuhi oleh pemilik usaha. Dino dan Hariyanto sedang berusaha bisnis mereka bergeliat kembali.

Sebab, saat viral usaha mereka sempat harus tutup selama 20 hari. Bahkan pegawai mereka terpaksa sempat harus dirumahkan.

"Klien kami kan berusaha, tapi tolong jangan dibuat gaduh, jangan dipersulit. Kalau pun memang ada kekurangan pasti akan kami benahi, tapi tolong jangan dimatikan usahanya," kata Feldo.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Gerai Es Krim Beralkohol di Surabaya Beroperasi Kembali, Kuasa Hukum : Tolong Jangan Dibuat Gaduh.

Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dipatuhi.

"Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini merupakan bagian dari regulasi mengenai hak asasi warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Nyoman, Senin (12/5/2025).

Ia menyebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

"Itu yang disebut dengan supremasi hukum, rujukan untuk memahami tentang hak-hak warga negara tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Nyoman menambahkan bahwa dalam UUD 1945, sudah diatur dengan tegas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara.

"Asas yang dipegang teguh dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu yang pertama asas keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada asas manfaat. Manfaat yang ingin dicapai, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengoreksi penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga asas kepastian hukum dan keadilan," terang pakar hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu peraturan yakni di Pasal 6 dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara lainnya.

"Karena ketika hak Anda digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu, ada hak orang lain juga yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain," tegasnya.

Nyoman pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan hak berekspresi. Harapannya semangat demokrasi tetap berjalan berdampingan dengan etika dan kepatuhan hukum.

"Ini prinsip negara hukum. Hak itu tidak hanya mutlak berdiri sendiri tetapi juga disertai dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

Video Jenazah TKI Banyuwangi Meninggal di Kamboja Tiba di Rumah Duka

Video Jenazah TKI Banyuwangi Meninggal di Kamboja Tiba di Rumah Duka

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung dipenjara," tambahnya.

Kasus perusakan mobil ini sendiri dilaporkan seorang kontraktor bernama Paul Sthevanus ke Polrestabes Surabaya. Laporan itu terkait dugaan kekerasan dan perusakan mobil yang melibatkan Diana dan suaminya, Handy Soenaryo.

Aksi kekerasan itu terjadi pada September 2024 di rumah Diana Prada Permai VIII, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Saa itu, Diana dan Handy diduga merusak ban mobil Paul dengan gerinda.

Penyelidikan kasus itu kemudian naik ke penyidikan. Polisi kemudian menetapkan Diana sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Sebelumnya, nama Jan Hwa Diana sempat bikin heboh Surabaya karena kasus penahanan ijazah karyawannya yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Karena hal ini, sejumlah mantan karyawan Diana lantas ramai-ramai lapor ke Polda Jatim terkait penahanan ijazah. Namun belum tutas kasus laporan penahanan ijazah, Diana ternyata lebih dulu ditahan di kasus yang lain.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung di penjara," tambahnya.

Sebelumnya, nama Diana sempat bikin heboh Surabaya usai kasus penahanan ijazah karyawan, yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Gudang CV Sentoso Seal bahkan disegel karena tak berizin, dan sejumlah mantan karyawan melaporkannya ke polisi.

Ternyata, sebelum kasus ijazah viral, Diana juga sudah dilaporkan seorang kontraktor ke Polrestabes Surabaya atas dugaan perusakan mobil yang melibatkan dirinya dan sang suami. Kini kasus tersebut resmi bergulir ke tahap penahanan.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, akhirnya masuk ke babak penutup.

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang didakwa menerima suap Rp 4,6 miliar oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, telah dinyatakan bersalah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, dalam perimbangannya menyebutkan, Erin, Heru, dan Mangapul terbukti menerima suap untuk mengondisikan putusan perkara.

“Menyatakan terdakwa Erintuah Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi,” kata Hakim Teguh di ruang sidang, Kamis (8/5/2025).

Meski secara umum pertimbangan hukumnya sama, namun hukuman yang dijatuhkan kepada para hakim itu berbeda.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, Heru dihukum 10 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Heru) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ujar Hakim Teguh.

Pertimbangan sikap kooperatif

Dalam pertimbangannya, Hakim Teguh menyebutkan, sikap Erin dan Mangapul yang kooperatif menjadi salah satu alasan meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Keduanya juga mau mengakui perbuatan menerima suap dan memberikan keterangan yang bisa mendukung pembuktian pada perkara lain atas nama Heru, Lisa Rachmat, eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

“Terdakwa dengan iktikad baik telah mengembalikan uang yang diterima dari Lisa Rachmat,” tutur Hakim Teguh.

Selain itu, Erin dan Mangapul juga belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Sementara itu, alasan meringankan hakim Heru hanya satu, yakni belum pernah dihukum.

Di sisi lain, hakim mempertimbangkan sikap Heru yang tidak menyadari kesalahannya sebagai alasan memberatkan dalam menjatuhkan putusan.

Secara keseluruhan, ketiga hakim itu dinilai tidak mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Perbuatan terdakwa melanggar sumpah jabatan sebagai hakim,” tutur Hakim Teguh.

Syok dan menyesal

Usai dihukum 7 tahun penjara, Erin dan Mangapul disebut mengalami syok.

Pengacara mereka, Philipus Harapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya meminta waktu untuk menyikapi putusan tersebut hingga Erin dan Mangapul tenang dan bisa berdiskusi.

“Izin Yang Mulia, ya karena mungkin keadaannya sedang syok untuk menerima keadaan,” ujar Philip.

Sementara itu, ditemui usai persidangan, Erin dan Mangapul sama-sama mengaku menyesal.

Rasa bersalah ini telah mereka tunjukkan di persidangan.

“Penyesalan? Menyesal dong, makanya kan kita di persidangan sudah menyesal,” ujar Erin.

JC tidak dikabulkan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan menolak permohonan Erin dan Mangapul menjadi justice collaborator (JC) untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Hakim Teguh mengatakan, dalam surat tuntutannya, jaksa tidak menganggap Erin dan Mangapul memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain maupun pengembalian aset hasil kejahatan.

“Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak menyatakan bahwa terdakwa Erintuah telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan,” ujar Hakim Teguh.

Meski permohonan menjadi JC ditolak, Erin menghargai putusan majelis hakim.

Ia mengatakan, sebagai terdakwa, pihaknya hanya berusaha.

Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan lain.

“Ya sudah, kita kan berusaha ya. Pendapatnya seperti itu, apa yang mau kita katakan ya,” ujar Erin.

“Barang ini didapat dari saudara D via telepon. Saudara D berada di Lapas Pamekasan. Barang diambil secara ranjau di Sokobanah, Sampang,”

Surabaya (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur.

Waka Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol Redik Tribawanto mengatakan petugas telah menangkap kaki tangan narapidana dari Lapas Pamekasan, yakni B.I (41) dan V.P.J.N (30), serta menyita tiga kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih 299,028 gram, dalam operasi yang dilakukan pada April lalu, di sebuah rumah di Jalan Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo.

“Barang ini didapat dari saudara D via telepon. Saudara D berada di Lapas Pamekasan. Barang diambil secara ranjau di Sokobanah, Sampang,” kata Kompol Redik dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan, pengambilan dilakukan secara tatap muka oleh kedua tersangka di wilayah Madura, sesuai perintah dari D yang merupakan narapidana aktif di Lapas Pamekasan.

Menurut pengakuan tersangka, kata dia, satu kantong berisi 100 gram dan dua lainnya masing-masing 200 gram sabu.

Tersangka B.I, lanjutnya, mengaku diberi uang Rp1 juta oleh D sebagai biaya transportasi ke Madura. Uang itu kemudian dibagi, masing-masing Rp600 ribu untuk B.I dan Rp400 ribu untuk V.P.J.N.

Kedua tersangka juga mengakui jika barang haram tersebut akan diedarkan ke wilayah Sidoarjo dan Malang.

“Selain sabu, kami juga menyita satu jaket warna hitam, satu kartu ATM, dua ponsel, dan uang tunai Rp400 ribu,” ucapnya.

Berdasarkan penyelidikan, kata Kompol Redik, B.I mengaku baru pertama kali membantu dan mengambil sabu untuk D, namun sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkotika dari narapidana tersebut.

Bahkan, V.P.J.N juga baru mengetahui jika perjalanan keduanya ke Madura adalah untuk mengambil sabu.

Saat ini, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum di dalam Lapas Pamekasan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman untuk keduanya minimal lima tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati,” tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Isu soal ancaman ledakan di Polres Pacitan yang sempat menghebohkan warga, akhirnya diluruskan pihak kepolisian. Polda Jawa Timur memastikan, insiden pengancaman tersebut murni persoalan BBM subsidi ilegal dan tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme.

Dua pria, salah satunya eks narapidana terorisme, memang sempat mengancam petugas saat dimediasi, namun tak ditemukan indikasi rencana peledakan ataupun barang bukti terkait tindak pidana teror.

Kedua pelaku melakukan ancaman saat dimediasi terkait kasus truk bermuatan BBM subsidi ilegal. Peristiwa itu kini telah ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, dengan kedua pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, insiden bermula pada 25 April 2025. Usai peristiwa pengancaman itu, Jules memastikan tak ada ancaman meledakkan Polres Pacitan sebagaimana sempat beredar.

"Saya katakan peristiwa karena kejadiannya yang sesungguhnya adalah kecelakaan lalu lintas antara sebuah kendaraan truk jenisnya Elf dengan satu kendaraan L300. Di mana kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Jadi tidak ada korban sebenarnya, kejadian sekitar 06.15 WIB ya," kata Jules, Rabu (30/4/2025).

"Nah, setelah itu kemudian terhadap keduanya baik pengemudi Elf maupun pengemudi minibus ya dilakukan pertemuan, diupayakan untuk mediasi karena tidak ada korban dan penyelesaian seperti apa yang diharapkan dari kedua belah pihak antara pengemudi truk Elf maupun pengemudi L300," imbuhnya.

Sekitar pukul 10.00 WIB saat mediasi di kantor Satlantas Polres Pacitan, dua pelaku mendatangi lokasi. Mereka mengaku sebagai pemilik barang berupa BBM subsidi jenis biosolar yang dibawa truk Elf tersebut.

"Kurang lebih kisarannya antara 3.500 sampai 4.000 (liter biosolar)," paparnya.

Saat itu, kedua orang tersebut melakukan pengancaman kepada polisi yang berjaga agar segera mengeluarkan truk Elf tersebut.

"Tentunya yang menurut kami didapatkan oleh para pelaku, para tersangka itu dengan cara ilegal, karena hal ini merupakan BBM subsidi," tuturnya.

Namun, Jules menegaskan tak ada ancaman untuk meledakkan kantor polisi.

"Namun tidak ada penyampaian sebagaimana yang sebelumnya diberitakan ada penyampaian akan diledakkan dan lain sebagainya. Itu tidak ada, ya. Jadi, perlu saya tegaskan hal ini kurang tepat. Memang terjadi pengancaman, namun bukan berarti akan diledakkan. Karena juga dari hasil penelitian awal, penanganan awal kami tidak menemukan. Kami tidak menemukan alat ataupun barang bukti lain yang mengarah ke tindak pidana terorisme," jelasnya.

Kasus ini kini ditangani Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim. Kedua pelaku langsung diamankan dan ditahan.

"Yang bersangkutan kami kenakan dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian UU Pengancaman yaitu pasal 336 KUHP. Kemudian kami juga kenakan pasal 212 KUHP atau tindakan pengancaman terhadap petugas yang sedang bekerja," ungkapnya.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

“Saya suruh istri saya mencari tas yang berisi uang tersebut dari tumpukan barang-barang yang dibawa (dari apartemen) ke Medan,” kata Mangapul.

Dalam perkara ini, Mangapul dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai, Mangapul terbukti menerima suap sebesar 36.000 dollar Singapura untuk membebaskan Ronald Tannur.

Jaksa juga menilai, Mangapul terbukti menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada guru sekaligus pelatih tim futsal yang diduga membanting siswa SD hingga mengalami cedera saat pertandingan.

Eri menjelaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk menangani kasus dugaan kekerasan ini secara menyeluruh.

"Saya sudah memerintahkan Dispendik dan Inspektorat untuk menjadikan kasus ini atensi khusus. Akan diberi sanksi terberat juga sudah laporan ke polisi," ujarnya di Balai Kota pada Selasa (29/4/2025).

Keluarga korban, seorang siswa berinisial BAI (11), melaporkan pelatih yang berinisial BAZ (33) ke Polrestabes Surabaya pada Minggu (27/4/2025).

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/389/IV/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, dengan tuduhan berdasarkan Pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terkait kekerasan terhadap anak.

Eri menegaskan pentingnya sikap kasih sayang dari para guru dalam proses mendidik siswa.

"Ini soal keselamatan anak-anak kita, melindungi mereka dari ancaman bahaya di sekitar. Pelaku harus diberikan sanksi berat," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa guru seharusnya menjadi teladan bagi siswa.

"Guru seharusnya digugu (menjadi teladan) dan ditiru (oleh siswa). Terima kasih kepada semua guru di Surabaya yang telah berkinerja baik, yang melanggar ya harus disanksi," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan sekelompok anak mengenakan jersey hijau mendatangi tenda biru dan berselebrasi.

Dalam video tersebut, seorang pria berpakaian kemeja dan bertopi hitam tiba-tiba berlari mendekati mereka, mendorong salah satu anak hingga terpental.

Pria tersebut juga terlihat menunjuk anak yang sudah terjatuh, sebelum akhirnya didatangi oleh dua wasit dan beberapa orang lainnya, yang membuat suasana semakin panas.

Menurut akun Instagram @surabayakabarmetro, pertandingan tersebut adalah semifinal antara MI Alhidayah dan SD Simolawang Kip yang berlangsung di SMP Labschool Unesa, JI Kawung.

"Pertandingan berjalan normal dan tidak ada permainan kasar dari kedua tim, pertandingan dimenangkan oleh MI Alhidayah dan pemain MI Alhidayah berselebrasi di depan penonton dan supporter sekolahan," tulis akun tersebut.

Akun yang sama juga melaporkan bahwa korban mengalami trauma akibat insiden tersebut dan mengalami keretakan pada tulang ekornya.

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Ini Sederet Faktanya:

1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

Saksikan Live DetikSore :

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri